Kota Gorontalo – Pemerintah Kota Gorontalo menggelar sosialisasi peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) bagi pengurus Koperasi Merah Putih (KMP) dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pada Rabu (29/10/2025). Kegiatan ini berlangsung di Bandhayo Lo Yiladia (BLY) dan dibuka secara resmi oleh Wakil Wali Kota Gorontalo, Indra Gobel.

Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota Indra Gobel menjelaskan bahwa kegiatan tersebut bertujuan memperkuat perekonomian masyarakat melalui semangat kebersamaan dan gotong royong. Ia berharap program ini menjadi wadah ekonomi produktif yang berkelanjutan dan dapat menjadikan koperasi serta UMKM sebagai simbol kemandirian ekonomi di tingkat kelurahan.

“KMP hadir sebagai solusi atas berbagai tantangan masyarakat, mulai dari keterbatasan akses permodalan hingga kurangnya pengetahuan dalam pengelolaan usaha,” ujar Indra Gobel.

Program strategis nasional yang digagas Presiden Prabowo Subianto tersebut dirancang untuk memberikan pelayanan ekonomi yang sistematis dan cepat, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi lokal.

“Selain itu, program ini juga membantu modernisasi manajemen sistem perkoperasian agar lebih efisien dan menguntungkan, terutama bagi konsumen dan petani melalui penekanan harga serta peningkatan nilai tukar petani,” tambahnya.

Indra Gobel menekankan agar pengurus KMP mengelola koperasi dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan musyawarah mufakat. Sementara bagi pelaku UMKM, ia berharap agar dapat menjalankan usaha secara profesional, bertanggung jawab, serta mampu menjadikan ekonomi keluarga sebagai pusat ekonomi yang mandiri dan berdaya saing.

“Jika pengurus KMP dan pelaku UMKM dapat bekerja serta berinovasi dengan baik, Pemerintah Kota Gorontalo akan memberikan dukungan penuh terhadap pengembangan koperasi dan dunia UMKM,” tutup Wakil Wali Kota.

Kota Gorontalo – Wakil Wali Kota Gorontalo, Indra Gobel, secara resmi membuka pelatihan pengemudi gerobak motor (Getor) listrik pengangkut sampah, Selasa (28/10/2025), di gedung Bandhayo Lo Yiladia (BLY).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Kota Gorontalo, Deddy Kadullah, sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), para camat, dan lurah.

Dalam arahannya, Wawali Indra menegaskan pentingnya tanggung jawab seluruh peserta dalam menjaga dan merawat kendaraan operasional tersebut. Sebanyak 100 pengemudi Getor listrik diharapkan dapat mengoperasikan fasilitas itu dengan penuh kesadaran dan rasa memiliki.

Menurut Indra Gobel, armada Getor listrik merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kota Gorontalo dalam menangani persoalan sampah yang hingga kini masih menjadi tantangan besar di perkotaan. Ia menekankan bahwa kendaraan tersebut adalah aset daerah yang harus dijaga untuk pemanfaatan jangka panjang.

“Program ini berkelanjutan, karena sampah tidak akan pernah habis. Setiap hari selalu ada produksi sampah baru. Karena itu, armada ini harus dirawat dan dijaga dengan baik,” ujar Wawali Indra.

Selain kepada pengemudi, Indra juga berpesan kepada para camat dan lurah agar melakukan pengawasan rutin terhadap penggunaan Getor listrik, terutama dalam hal perawatan baterai.

“Pada armada ini terdapat indikator daya. Jika kapasitas baterai tinggal 30 persen, segera lakukan penggantian agar performanya tetap optimal. Saya berharap amanah dan tanggung jawab ini dipelihara dengan sebaik-baiknya,” tandasnya.

Sebagai informasi, Getor listrik merupakan salah satu program unggulan Pemerintah Kota Gorontalo yang dibiayai melalui dana kelurahan. Program ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan sampah dan memperkuat komitmen menuju kota yang lebih bersih, ramah lingkungan, serta berkelanjutan.

DEPROV – Juru Sembelih Halal (Juleha) Provinsi Gorontalo menyampaikan aspirasi mereka kepada Wakil Ketua III DPRD Provinsi Gorontalo, Sulyanto Pateda, dalam agenda reses Anggota DPRD Provinsi Gorontalo masa sidang 2025–2026.

Dalam pertemuan tersebut, Ahmad Yamin, salah seorang pengurus Juleha Gorontalo, mengungkapkan kekhawatirannya terhadap praktik pemotongan hewan di daerah yang dinilai belum sepenuhnya memenuhi prosedur halal. Ia menuturkan bahwa masih ditemukan kasus penyembelihan dilakukan oleh orang dalam kondisi tidak layak, bahkan dilaporkan ada yang memotong hewan dalam keadaan mabuk.

“Kami sangat khawatir dengan kondisi ini. Diharapkan pemerintah segera menetapkan peraturan daerah (Perda) yang mewajibkan pedagang sapi memotong hewan di rumah pemotongan hewan (RPH), agar prosedur halal benar-benar terjamin,” ungkap Ahmad Yamin.

Menanggapi aspirasi tersebut, Sulyanto Pateda menyatakan komitmennya untuk memperjuangkan hal itu di DPRD Provinsi Gorontalo. Menurutnya, usulan ini sangat penting mengingat Gorontalo dikenal sebagai daerah yang menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman dan sering dijuluki Serambi Madinah.

“Aspirasi ini sangat penting dan akan saya kawal. Saya akan memfasilitasi pertemuan dengan Komisi II DPRD agar isu terkait penyembelihan halal ini dapat dibahas secara langsung dan ditindaklanjuti,” ujar Sulyanto.

Ia menambahkan, pemerintah daerah perlu memastikan agar seluruh proses pemotongan hewan di Gorontalo sesuai dengan syariat Islam dan mengikuti standar jaminan produk halal, demi menjaga kepercayaan serta ketenangan batin masyarakat Muslim.

Sulyanto juga menyampaikan bahwa selain mengawal aspirasi masyarakat, pihaknya terus berupaya memastikan penyaluran bantuan daerah berjalan efektif. Tahun sebelumnya, sekitar Rp3 miliar bantuan telah disalurkan kepada masyarakat melalui berbagai program ekonomi dan sosial.

“Bantuan yang dekat dengan kebutuhan masyarakat dan birokrasi harus terus diperkuat agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh warga,” tutup Sulyanto.