Penulis adalah dosen tetap di Universitas Negeri Gorontalo Fakultas Sastra dan Budaya Program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia.
Setelah melalui perjuangan yang panjang dan cukup melehkan, akhirnya bahasa Indonesia dikukuhkan sebagai bahasa dunia oleh UNESCO. Hal ini tentunya perlu disambut baik oleh kita semua sebagai pemilik bahasa Indonesia. Betapa tidak, di tengah terjangan arus globalisasi, modernisasi, dan digitalisasi, bahasa Indonesia mampu bertahan dan bahkan maju tembus melawan arus gencarnya komunikasi secara global. Berbagai slogan, sindiran, dan ejekan dihemuskan oleh orang-orang yang memiliki sikap negatif. terhadap eksistensi bahasa Indonesia. Slogan, sindiran, ejekan dimaksud, antara lain (1) bahasa Indonesia adalah mata pelajaran yang tak berbobot, yang masuk jurusan bahasa Indonesia adalah orang-orang yang ber IQ rendah. Akibatnya, terdapat beberapa pimpinan sekolah yang tidak membuka jurusan bahasa Indonesia dengan alasan yang kurang rasional. Akhirnya sikap dan slogan negatif itu dapat dihindari dan dihalau.
Pemerintah dan organisasi kebahasaan dan kesusastraan telah, sedang, dan akan melaksanakan berbagai upaya pemertahanan, peningkatan, dan pengembangan eksistensi fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia telah dicanangkan oleh pemerintah melalui para pejuang bangsa ditandai dengan adanya “Sumpah Pemuda”. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara tercantum dan dicanangkan pada UUD 1945.
perjalanan yang panjang Seiring dengan pesatnya perkembangan dalam berbagai bidang kehidupan, ternyata bahasa Indonesia memiliki peran, fungsi, dan kedudukan sebagai (1) bahasa keilmuan, (2) penghela ilmu pengetahuan, (3) pengembang ilmu pengetahuan dan teknologi, (4) alat penyebar ilmu, (5) sarana berpikir, (7) perekat bangsa, (8) penghalus budi pekerti, dan (9) pelestari budaya. Point (1, 2, 3, 4, 5, dan 9) merupakan perwujudan dari fungsi bahasa Indonesia yang berkedudukan sebagai bahasa negara atau bahasa resmi, sedangkan point (6, 7, dan 8) merupakan perwujudan dari fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan atau nasional.
Fungsi dan kedudukan ini mengindikasikan bahwa bahasa Indonesia wajib dibelajarkan kepada seluruh masyarakat Indonesia khususnya dari tingkat PAUD – PT. Khusus di perguruan tinggi, bahasa Indonesia merupakan mata kuliah wajib (MKWU) sebagai pengembang kepribadian sejak tahun 2002 (Widjono, 2007:2). Hal ini ditindaklanjuti dengan diterbitkannya UU No. 20 Tahun 2003 dan PP No. 19 Tahun 2005. UU dan PP ini diperkuat lagi dengan SK Dikti No. 43 tahun 2006 yang mengukuhkan bahasa Indonesia sebagai matakuliah pengembangan kepribadian (MPK) atau dengan istilah MKDU dengan bobot 3 SKS. Sekarang (2022-2024) tinggal 2 SKS. Mata Kuliah Wajib tersebut juga disusun untuk memperkuat wahana pendidikan karakter bangsa Indonesia dalam rangka menghadapi era globalisasi dan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) untuk mengantarkan mahasiswa bersikap adaptif, kompetitif, dan menjadi lulusan yang cinta tanah air, siap bela negara, serta mampu meningkatkan jati diri bangsanya.
Geliat upaya mempertahankan eksistensi bahasa Indonesia sejak dikukuhkan sebagai bahasa Persatuan bangsa Indonesia (28 Oktober 1928) – 2024) akhirnya membuahkan hasil yang sangat gemilang. Untuk memperoleh hal itu tentunya tidak semudah membalikkan telapak tangan. Berbagai upaya dan tantangan yang dihadapi, baik oleh Pemerintah khususnya pihak Badan Bahasa pusat maupun daerah, para guru bahasa Indonesia, para siswa, para orang tua, dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Tantangan yang paling menyakitkan adalah sikap negatif yang datang dari pemiliknya sendiri.
Berbagai slogan, sindiran, dan ejekan mereka lontarkan, baik secara langsung maupun tidak. Berbagai spekulasi argumentasi bermunculan, baik dari personal terpelajar maupun masyarakat biasa. Solgan/argument yang sering dilontarkan oleh mereka, antara lain (1) bahasa Indonesia adalah mata pelajaran yang tak berbobot, yang masuk jurusan bahasa Indonesia adalah orang-orang yang ber IQ rendah. Akibatnya, terdapat beberapa pimpinan sekolah yang tidak membuka jurusan bahasa Indonesia.
Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ternyata pran bahasa Indonesia tidak kalah pentingnya. Melalui bahasa Indonesia marwah masyarakat Indonesia dikenal dan dihormati. Mempertahankan dan mengembangkan bahasa Indonesia berarti kita menghormati dan menghargai perjuangan para pahlawan bangsa. Menyadari akan hal itu, akhirnya pemerintah berupaya sekuat tenaga dan pikiran bagaimana memajukan dan mengembangkan fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia sampai ke tingkat internasional (dunia).
Upaya pemerintah ini didukung oleh berbagai organisasi profesi di bidang kebahasaan dan kesastraan Indonesia. Organisasi dimaksud, antara (1) Forum fakultas (FSB/FBS/FPBS), (2) forum jurusan/prodi (AJPBSI/ APROBSI/IKAPROBSI), (3) Ikatan Dosen Pengajar Bahasa Indonesia, (4) Ikatan Dosen Pengajar BIPA, (5) Ikatan Guru Bahasa Indonesia (IGBI) yang kemudian berubah menjadi Himpunan Pembina Bahasa Indonesia (HPBI) pada Munas I tahun 1979 (Sumardi dalam Mayani dan Sitanggang, 2011:952-955), (6) Masyarakat Lingiuistik Indonesia (MLI), (7) Himpunan Sarjana Kesusastraan Indonesia (HISKI), dan (8) Forum Bahasa Media Massa (FBMM), dan (9) Asosiasi Dosen Bahasa dan Sastra Indonesia (ADOBSI) serta organisasi dan forum lainnya, seperti forum Linkar Fena, dll.
Organisasi tersebut di atas telah mengambil perannya dalam berbagai kegiatan guna menjaga dan mengembangkan fungsi dan kedudukan bahahasa Indonesia.Peran dimaksud, antara lain aktf dalam kegiatan kongres maupunseminar kebahasaan dan kesastraan. Kegiatan kongres bahasa Indonesia sehubungan dengan upaya menduniakan bahasa Indonesia, antara lain dapat dikaji pada kegiatan kongres bahasa Indonesia.
Kongres bahasa Indonesia VI (28 Oktober – 2 November 1993) salah satu permasalahan yang diangkat adalah “Pengemasan Bahasa Indonesia untuk Pembelajar Asing (BIPA). Permasalahan ini berlanjut pada kongres bahasa Indonesia VII Bahasa Indonesia (26-30 Oktober 1998). Dalam kongres ini peserta merekomendasikan/mendorong perwakilan RI di luar negeri untuk memasyarakatkan Program BIPA. Pada kongres VIII Bahasa Indonesia (14-17 2003) terdapat rekomendasi bahwa Perguruan Tinggi perlu membuka jurusan BIPA, serta Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI).
Kongres ke IX, 28 Oktober – 1 November 2008 di Jakarta mengangkat permasalahan, antara lain (1) menduniakan bahasa Indonesia melalui BIPA, (2) mendirikan pusat terjemahan, dan (3) menerapkan UKBI sebagai salah satu syarat menduduki jabatan tertentu. Di samping itu pada tahun yang sama diterbitkannya (1) UU RI No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serata Lagu Kebangsaan dan (2) Permendiknas No. 46 Tahun 2009 tentang EYD. Pada kongres bahasa Indonesia X (28 – 31) Oktober 2013 di Jakarta permasalahan yang diangkat adalah melakukan diplomasi total untuk menginternasionalkan bahasa Indonesia. Pada kongres XI, 28 – 31 Oktober 2018 di Jakarta, permasalahan yang diangkat, antara lain mendorong kebijakan pengembangan publikasi ilmiah di Internasional. Di samping itu, diterbitkan pula Peraturan Presiden RI No. 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia, (2) terselenggaranya Deklarasi Forum Guru Besar Indonesia tentang Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Ilmiah Internasional tanggal 9 November 2019, dan (3) Keputusan Kepala Badan dan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemdikbudristekdikti No. 0321/I/BS.00.00/2021 tentang Pedoman Umum Bahasa Indonesia. Pada kongres Bahasa Indonesia XII, 25 – 28 Oktober 2023, tema yang diangkat adalah Literasi Kebhinekaan untuk kemajuan bangsa.
Apa yang diperjuangkan pada setiap kongres ini, terwujudlah sudah tepatnya pada tanggal 9 November 2023. Pada saat itu, dikukuhkanlah bahasa Indonesia sebagai bahasa dunia yang ke-10 oleh UNESCO. Dari ke-10 bahasa, 6 si antaranya diakui di siding UNESCO, masing-masing bahasa (1) Inggris, (2) Prancis, (3) Arab, (4) China, (5) Rusia, dan (6), sedangkan empat bahasa lainnya, yaitu Hindi, Italia, Portugs, dan Indonesia sebagai bahasa negara anggota UNESCO,.
Berdasarkan paparan di atas, upaya penginternasionalan bahasa Indonesia dapat dilakukan melalui BIPA. Data dari Badan Bahasa Pusat (RI) kegiatan BIPA sudah dilaksanakan di (1) 76 lembaga di dalam negeri, (2) 46 negara tersebar di seluruh benua dengan 179 lembaga penyelenggara, (3) tahun 2012, total mahasiswa asing peserta Darmasiswa sejak 1974 berjumlah 3.986 orang yang berasal dari 97 negara. Di samping itu, data permintaan pengajar BIPA tahun 2016, yakni (1) Italia 10 orang, (2) Prancis 5 orang, (3) Bulgaria 1 orang , (4) Jerman 12 orang, (5) Rusia 5 orang, (6) Inggris 2 orang, (7) Azerbaijan 2 orang, (8) Jepang 37 orang, (9) Arab 2 orang, (10) Hongkong 1 orang, (11) Tiongkok 2 orang, (12) India 1 orang, (13) Korsel 1 orang, (14) Thailand 16 orang, (15) Kamboja 4 0rang, (16) Vietnam 2 orang, (17) Filipina 10 orang, (18) Laos 1 orang, (19) Myanmar 1 orang, (20) Timor Leste 1 orang, (21) Australia 42 orang, (22) Singapura 2 orang, (23) Papua Nugini 1 orang, (24) Mesir 1 orang, (25) Amerika 1 orang, dan (25) SMK di kawasan Asean.
Untuk jelasnya, bagaimana pembelajaran BIPA di Indonesia dan di luar negeri dapat dikaji Risalah Kongres Bahasa Indonesia VIII (dalam Maryani dan Sitanggang, Eds; 2011), oleh Hamied (hal. 664-675). Selanjutnya, bagaimana pula pembelajaran BIPA di beberapa negara dapat dibaca pada tulisan “Risalah Kongres Bahasa Indonesia VIII” (dalam Maryani dan Sitanggang, Eds; 2011), antara lain oleh Rivai (hal. 517-545); Fanany (hal. 546-566); Fang (hal. 567-582); Kondo (hal. 623-633); dan Darmohoetomo (hal. 655-663).
Menurut Kemenlu RI (Diplomasi, No.106 tahun X), setidaknya 52 negara asing membuka Program Studi Bahasa Indonesia, beberapa di antaranya Inggris, Amerika Serikat, Australia, Maroko, Vietnam, Kanada, Jepang, Ukraina, Korea Selatan, Hawaii hingga Suriname. Sementara itu, Wikipedia Berbahasa Indonesia kini berada di peringkat 25 dari 250 Wikipedia berbahasa asing di dunia, sedangkan di tingkat Asia, bahasa Indonesia berada di peringkat tiga, setelah Jepang dan Mandarin. Selain itu, warga dunia untuk mempelajari bahasa Indonesia semakin terlihat dari Program Bahasa Indonesia Bagi Penutur Asing (BIPA). Sampai akhir 2020 tercatat ada 355 lembaga penyelenggara program BIPA di 41 negara, dengan total 72.746 pembelajar.
Uji Kompetensi Bahasa Indonesia (UKBI) yang telah direkomendasikan dalam beberapa kali kongres dan tetap disuarakan sampai dengan kongres bahasa X (2013) dan XI (2018) telah ditindaklanjuti oleh pengambil kebijakan, antara lain dijadikan sebagai salah satu persyaratan dalam menduduki jabatan tertentu dan pengangkatan CPNS. Hal ini masih dalam tarap sosialisasi dan uji coba. Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) untuk menyeleksi dan mempromosikan pegawai, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, guna memperkuat jati diri dan kedaulatan NKRI, serta memberlakukan UKBI sebagai “paspor bahasa” bagi tenaga kerja asing di Indonesia”. Uji coba UKBI telah dilaksanakan sejak tahun 2013 oleh Badan Pengembang dan Pembinaan Bahasa cq, Kantor Bahasa Gorontalo di kalangan mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Sastra dan Budaya Universitas Negeri Gorontalo.
Penutup
Bahasa Indonesia adalah anugra yang termahal yang diberikan kepada kita bangsa Indonesia. Untuk itu, hargai dan gunakanlah bahasa tersebut secara baik dan benar dengan sikap positif. Menggunakan bahasa Indonesia sesuai kaidah berarti kita menghargai perjuangan para pahlawan yang bangsa. Para pahlawan bisa mengusir penjajah hanya melalui kata-kata lewat puisi, novel, dll. Kita tidak diminta untuk memanggul senjata dan bergerila dari satu tempat ke tempat lain, tetapi kita hanyalah diminta untuk menjaga marwah peninggalan dan upaya para pahlawan, antara lain bahasa Indonesia (bagi bangsa Indonesia).
Bahasa Indonesia berkembang seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Bahasa Indonesia berfungsi dan berkedudukan sebagai, yakni (1) bahasa keilmuan, (2) penghela ilmu pengetahuan, (3) pengembang ilmu pengetahuan dan teknologi, (4) alat penyebar ilmu, (5) sarana berpikir, (7) perekat bangsa, (8) penghalus budi pekerti, dan (9) pelestari budaya. Point (1, 2, 3, 4, 5, dan 9) merupakan perwujudan dari fungsi bahasa Indonesia yang berkedudukan sebagai bahasa negara atau bahasa resmi, sedangkan point (6, 7, dan 8) merupakan perwujudan dari fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan atau nasional. Fungsi dan kedudukan ini perlu dijaga dan dikembangkan oleh kita sendiri sebagai pemiliknya.
Daftar Pustaka
Abidin, Yunus. (2015). Pembelajaran Multiliterasi: Sebuah Jawaban atas Tantangan
Pendidikan Abad Ke-21 dalam konteks Keindonesiaan. Bandung: Aditama
Badan Pengembang dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud. 2011. Kumpulan Putusan Kongres Bahasa Indonesia I – IX Tahun 1938 – 2008. Jakarta: Badan Pengembang dan Pembinaan Nahasa Kemendikbud.
Badan Pengembang dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud. 2011. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Jakarta: Badan Pengembang dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud.
Depdiknas RI. 2009. Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan & Pedoman Pembentukan Istilah. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
Fanany, I. (2011). Pengajaran Bahasa Indonesia di Australia: Keadannya sekarang dan Prospek Masa Datang. Dalam Maryani, Yeyen dan Sitanggang, S.R.H (Eds.), Pemberdayaan Bahasa Indonesia Memperkukuh Budaya Bangsa dalam Era Globalisasi: Risalah Kongres Bahasa Indonesia VIII (hlm 546-566). Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
Hs. Widjono. (2007). Bahasa Indonesia: Mata Kuliah Pengembang Kepribadian
(Cetakan ke-2 Edisi Revisi. Jakarta: PT Grasindo.
Kemendikbud. 2013. Materi Kuliah Mata Kuliah Bahasa Indonesia. Jakarta: Dirjen Dikti Kemendikbud.
Kondo, Y. (2011). Peningkatan Mutu Kemampuan Berbahasa Indonesia Melalui Ujian Kemampuan Berbahasa Indonesia: Kasus di Jepang. Dalam Maryani, Yeyen dan Sitanggang, S.R.H (Eds.), Pemberdayaan Bahasa Indonesia Memperkukuh Budaya Bangsa dalam Era Globalisasi: Risalah Kongres Bahasa Indonesia VIII (hlm 623-632). Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud.
Maryani, Yeyen dan Sitanggang, S.R.H (Eds.), Pemberdayaan Bahasa Indonesia Memperkukuh Budaya Bangsa dalam Era Globalisasi: Risalah Kongres Bahasa Indonesia VIII (hlm 655-663). Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud
Nurdjana, Daeang dan Sumirat, Warta. 2010. Penuntun Perkuliahan Bahasa Indonesia Untuk Memandu Acara MC-Moderator, Karya Tulis Akademik, dan Surat Menyurat. Bandung: Alfabeta.
Rahardi, R. Kunjana. 2013. Bahasa Indonesia untuk Perguruan Tinggi. Jakarta: Erlangga.
Rahayu, Minto. 2007. Bahasa Indonesia Di Perguruan Tinggi: Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian. Jakarta: PT Grasindo.
Menhumkan RI. Perpres RI. No. 63. Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia. Jakarta: Menhumkan RI
Kemdikbudristek. (2022). Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Peminaan Bahasa RI No. 0424/I/BS.00.01/2022 tentang Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan. Jakarta: Kemdikbudristek
UNG – Universitas Negeri Gorontalo (UNG) terus memperkuat kontribusinya dalam mendukung akselerasi program kesehatan nasional. Berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo, Puskesmas Talaga Jaya, dan Pemerintah Desa Luwoo, mahasiswa Kuliah Kerja Nyata Profesi Kesehatan (KKN-PK) UNG menggelar aksi Tracking TBC Terintegrasi dan Cek Kesehatan Gratis (CKG) di Kantor Desa Luwoo, Kamis (23/7/2026).
Kegiatan ini diselenggarakan sebagai langkah nyata penguatan layanan kesehatan primer berbasis masyarakat—berfokus pada edukasi, penemuan kasus (case finding), deteksi dini, serta pemutusan rantai penularan tuberkulosis (TBC) yang masih menjadi salah satu tantangan kesehatan terbesar di Indonesia.
Pelaksanaan program ini didampingi secara langsung oleh tim Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) KKN-PK Desa Luwoo, yakni Dr. dr. Vivien Novarina A. Kasim, M.Kes., dr. Siti Rakhmatia P. Th. Kum, M.Biomed., Ns. Nur Ayun R. Yusuf, S.Kep., M.Kep., dan Ns. Sartika, S.Kep., M.Kep. Pendampingan akademis ini memastikan seluruh alur intervensi medis dan edukasi berjalan sesuai standar prosedur operasional.
Koordinator Desa KKN-PK UNG Desa Luwoo, Taufik Mohamad Nur, menyampaikan bahwa selain mengawal teknis pelayanan medis, mahasiswa bertindak sebagai edukator kesehatan masyarakat.
Penyuluhan difokuskan pada pemahaman mekanisme penularan, pengenalan gejala awal, pentingnya pemeriksaan Dahak/TCM, kepatuhan minum obat hingga tuntas, serta pengikisan stigma negatif terhadap penyintas TBC di lingkungan warga.
“Literasi kesehatan warga adalah fondasi utama dalam memutus rantai penularan TBC. Kami berupaya menyampaikan edukasi yang persuasif dan mudah dipahami agar warga tidak ragu melakukan pemeriksaan apabila mengalami gejala batuk berkepanjangan,” terang Taufik.
Selain skrining TBC, mahasiswa turut mendampingi nakes Puskesmas Talaga Jaya dalam memberikan pelayanan Cek Kesehatan Gratis (CKG), meliputi pengukuran tekanan darah, cek kadar gula darah, dan penapisan faktor risiko penyakit tidak menular (PTM) sebagai upaya promotif-preventif.
Perwakilan DPL KKN-PK, Dr. dr. Vivien Novarina A. Kasim, M.Kes., menegaskan bahwa keterlibatan mahasiswa merupakan bentuk perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam mengawal transformasi layanan kesehatan primer.
“Kehadiran mahasiswa mempercepat jangkauan skema active case finding TBC yang dicanangkan pemerintah. Sinergi multisektor antara perguruan tinggi, dinas kesehatan, puskesmas, dan pemerintah desa seperti inilah yang menjadi kunci sukses pembentukan masyarakat sadar sehat,” jelas Dr. Vivien.
Masyarakat Desa Luwoo menyambut antusias agenda terpadu ini. Ratusan warga memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis sekaligus berkonsultasi mengenai pola hidup bersih dan sehat (PHBS) pencegahan tuberkulosis.
UNG – Universitas Negeri Gorontalo (UNG) terus menunjukkan komitmennya dalam menghadirkan solusi konkret berbasis inovasi teknologi bagi masyarakat. Lewat program Kuliah Kerja Nyata Profesi Kesehatan (KKN-PK), mahasiswa UNG meluncurkan platform digital SIGAP KIA (Sistem Informasi Kesehatan Ibu dan Anak) berbasis website untuk memperkuat kualitas layanan kesehatan ibu dan anak di Desa Datahu, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo.
Inovasi digital ini diperkenalkan secara resmi dalam Seminar Awal KKN-PK yang digelar di Aula Kantor Desa Datahu, Rabu (22/7/2026). Forum tersebut menjadi sarana penting bagi mahasiswa dalam memaparkan pemetaan data awal kesehatan masyarakat, sekaligus menyosialisasikan program kerja strategis selama masa pengabdian.
Agenda ini dihadiri oleh jajaran pemerintah desa, tenaga kesehatan, kader kesehatan, serta tokoh masyarakat setempat sebagai bentuk sinergi dalam membangun layanan kesehatan terpadu berbasis data presisi.
Koordinator Desa KKN-PK UNG Desa Datahu menjelaskan, platform SIGAP KIA dirancang untuk mempermudah digitalisasi pendataan ibu hamil, melacak rekam medis kehamilan, serta menyelaraskan alur koordinasi antara bidan desa, kader kesehatan, dan aparatur pemerintah desa.
“Platform SIGAP KIA hadir untuk membantu pemantauan kesehatan ibu hamil secara sistematis. Sistem ini dipadukan dengan pengawasan langsung melalui program kunjungan rumah (home visit), sehingga indikasi kehamilan risiko tinggi (risti) dapat terdeteksi lebih cepat dan langsung mendapat intervensi medis,” paparnya.
Guna menjaga keberlanjutan program pasca-KKN, mahasiswa UNG juga memberikan pembekalan dan pelatihan teknis bagi para kader kesehatan desa dalam mengoperasikan sistem informasi tersebut.
Selain inovasi digital, tim KKN-PK UNG turut menggalakkan serangkaian kegiatan promotif dan preventif. Program tersebut mencakup aksi kerja bakti lingkungan, edukasi pemilahan sampah, sosialisasi bahaya HIV/AIDS dan Infeksi Menular Seksual (IMS), pelaksanaan senam hipertensi, Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG), hingga sosialisasi Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis) untuk menekan angka hipertensi dan diabetes melitus.
Pemerintah Desa Datahu memberikan apresiasi penuh atas terobosan digital yang dihadirkan mahasiswa UNG. Inovasi SIGAP KIA dinilai sangat relevan dengan kebutuhan modernisasi layanan desa, khususnya dalam mempercepat penanganan kehamilan berisiko tinggi dan menekan angka kematian ibu serta anak secara berkelanjutan.
UNG – Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Profesi Kesehatan Universitas Negeri Gorontalo (UNG) menggelar program inovatif BUMIL TANGGUH (Ibu Hamil Tangguh) di Desa Hutadaa, Kabupaten Gorontalo, Jumat (24/7/2026). Program ini dihadirkan untuk memperkuat kesiapsiagaan masyarakat dalam merespons kondisi kegawatdaruratan ibu hamil, khususnya saat situasi bencana alam.
Dipusatkan di Koperasi Desa Hutadaa, kegiatan ini mengusung tema “Model Pemberdayaan Kader dan Tenaga Kesehatan Berbasis Buku Panduan Manajemen Kegawatdaruratan Ibu Hamil pada Situasi Bencana untuk Menurunkan Risiko Angka Kematian Ibu dan Anak di Desa Hutadaa”. Agenda ini melibatkan kader kesehatan, tenaga medis, serta aparatur desa setempat.
Program BUMIL TANGGUH dirancang untuk meningkatkan kapasitas kader kesehatan sebagai garda terdepan di tingkat desa. Lewat pelatihan ini, para kader dibekali keterampilan mengidentifikasi tanda bahaya kehamilan, memberikan pertolongan pertama maternal, serta mengoordinasikan mekanisme rujukan cepat (fast-track referral).
Koordinator Desa KKN Profesi Kesehatan UNG Desa Hutadaa menekankan pentingnya posisi strategis kader yang bersinggungan langsung dengan masyarakat harian.
“Kader adalah pihak terdekat dengan ibu hamil dan keluarganya. Melalui program ini, kami ingin memastikan kader di Desa Hutadaa memiliki kesiapsiagaan tinggi dalam mengenali kegawatdaruratan kehamilan, terutama di tengah situasi krisis bencana, serta mampu berkoordinasi secara efektif dengan tenaga kesehatan,” jelasnya.
Selain sesi edukasi teknis, mahasiswa UNG turut meluncurkan Buku Panduan Manajemen Kegawatdaruratan Ibu Hamil pada Situasi Bencana. Buku petunjuk praktis ini berfungsi sebagai pedoman standar bagi kader dalam melakukan deteksi dini, pendampingan, hingga skenario evakuasi ibu hamil berisiko tinggi.
Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) KKN Profesi Kesehatan UNG menegaskan bahwa pemberdayaan kader berbasis komunitas merupakan instrumen krusial dalam mempercepat penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Anak (AKA).
“Penyelamatan jiwa ibu hamil saat bencana tidak bisa hanya bergantung pada fasilitas kesehatan formal. Harus ada sistem kesiapsiagaan berbasis masyarakat yang solid. Kehadiran buku panduan ini memperjelas alur koordinasi penanganan darurat di lapangan,” ujar DPL KKN.
Pelatihan berlangsung interaktif lewat simulasi penanganan awal, diskusi kasus, hingga penyamaan persepsi peran keluarga dalam pengawasan masa kehamilan.
Inisiatif BUMIL TANGGUH menjadi wujud nyata komitmen KKN Profesi Kesehatan UNG 2026 dalam mengoptimalkan pengawasan kehamilan risiko tinggi. Melalui sinergi mahasiswa, kader, dan pemerintah desa, UNG berharap terbangun sistem mitigasi kebencanan maternal yang tanggap, terintegrasi, dan berkelanjutan.
Gorontalo1 month ago
Gorontalo3 months ago
Advertorial3 months ago
Ruang Literasi1 month ago
Gorontalo3 months ago
Advertorial3 months ago
Advertorial3 months ago