Connect with us

Gorontalo Utara

Bupati Gorut: Tidak Sesuai Dengan Visi Misi Kepala Daerah, Harus Dievaluasi!

Published

3 years ago

on

Bupati Gorontalo Utara Saat Membuka Rapat Evaluasi RPJMD Didampingi Pj. Sekda, Kanan Bappeda Gorut, dan Pihak BPKP Provinsi Gorontalo

GORUT – Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah perlu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana penerapannya di lapangan, termasuk kendala dan antisipasi berupa penyesuaian yang perlu dilakukan. Demikian dikatakan Bupati Indra Yasin pada rapat Evaluasi RPJMD 2018-2023.

Menurutnya, evaluasi ini penting, sebab 2 tahun lagi kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dituangkan dalam RPJMD akan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gorontalo Utara.

“Dan saya sudah dengar tadi (kemarin, red) di dalam visi misi kepala daerah, tolong dilihat. Tadi sudah disampaikan, mana yang sudah tercapai atau penuhi target, mana yang belum dan mana yang sulit untuk direalisasikan,” Ungkap Indra, (2/11/2021).

Untuk itu, terhadap hal tersebut, Bupati Indra berharap semua OPD mengarahkan program kegiatannya sesuai dengan visi misi kepala daerah.

“Jangan buat misi sendiri. Sebab, kalau buat misi sendiri. Karena saya dengar ada yang tidak bersesuaian dengan visi misi kepala daerah. Nah, itu yang harus dievaluasi hari ini,” tegasnya mengingatkan.

Sementara itu, sebelumnya Kepala Bappeda Gorut, Faizal Piu dalam laporannya menjelaskan evaluasi RPJMD ini dalam rangka mengukur sejauh mana kinerja di tahun-tahun sebelumnya, baik tahun 2019 maupun tahun 2020, apakah itu sesuai dengan target yang diharapkan atau tidak.

“Untuk visi misi itu, visi Ceria, Unggul, dan Sejahtera di Poros Maritim Utara Indonesia 2023. Dengan misi ada lima,” sebut Faizal.

Disampaikannya, dalam RPJMD tersebut, ada lima isu yang diangkat. Yang pertama, isu kemiskinan, ketimpangan, pengangguran dan daya saing. Kedua, isu tata kelola. Ketiga, isu infrastruktur. Keempat, isu kualitas SDM dan Kelima, isu SDM yang berkelanjutan.

“Dan dari RPJMD yang ada, kami membagi 5 arah kebijakan yang dilaksanakan selama lima tahun. Di mana, tahun pertama, arah kebijakan kita adalah fokus pada reformasi birokrasi, yang kedua fokus pada peningkatan infrastruktur, yang ketiga adalah pariwisata, keempat adalah investasi dan peningkatan perekonomian daerah dan kelima adalah mendukung sektor-sektor yang belum berhasil dilaksanakan di empat tahun sebelumnya,” imbuh Faizal.

Sehingga lanjut kata Faizal, dalam indikator-indikator misi itu, ada beberapa indikator yang merupakan indikator utama kinerja Kabupaten Gorontalo Utara

“Itu ada 29 (dua puluh sembilan) indikator dan terbagi di beberapa sasaran. Sasaran pertama adalah, meningkatnya kinerja pemerintah daerah, itu ada 5 (lima) indikator. Nanti akan kita sampaikan, indikator mana yang belum tercapai, mana yang tercapai dan indikator mana yang akan kita capai sampai tahun 2023,” ungkapnya.

“Selanjutnya sasaran meningkatnya kualitas SDM, dengan 8 indikatornya. Kemudian, sasaran berikut meningkatnya kesejahteraan masyarakat, meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan beberapa sasaran lainnya,” sambung Faizal.

Related Topics:
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Gorontalo Utara

Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo Selenggarakan Penguatan Kapasitas Staf Menjelang Pelantikan Anggota Baru

Published

1 month ago

on

31/08/2024

By

Deprov – Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo mengadakan kegiatan penguatan kapasitas peran, tugas, dan fungsi bagi seluruh staf sekretariat, termasuk pendamping komisi dan tenaga ahli, pada tahun 2024. Kegiatan ini berlangsung di Villa Kencana Kabupaten Boalemo pada Sabtu (31/8/2024) dan bertujuan untuk mempersiapkan staf sekretariat DPRD menjelang pelantikan anggota DPRD baru yang dijadwalkan pada 9 September 2024.

Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Paris Jusuf, yang juga berperan sebagai salah satu pemateri, menekankan pentingnya penguatan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) bagi staf sekretariat DPRD. “Kami memberikan penguatan tupoksi atas peran-peran yang dilakukan oleh staf DPRD, termasuk pendamping komisi, tenaga ahli, maupun sekretariat secara menyeluruh,” ujarnya.

Paris menjelaskan bahwa penguatan ini diperlukan untuk mempersiapkan staf dalam menghadapi perubahan yang akan terjadi seiring dengan kehadiran anggota DPRD baru. “Terkait pelantikan tersebut, akan ada perubahan terhadap anggota lama dan anggota baru. Oleh karena itu, kami memberikan penguatan bagaimana cara memfasilitasi anggota ini secara mendetail,” tambahnya.

Sekretaris DPRD Provinsi Gorontalo, Sudarman Samad, juga mengungkapkan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari strategi untuk menyegarkan kembali semangat kerja staf sekretariat. “Ini juga sebagai cara yang baik untuk mengingatkan kembali teman-teman bahwa masih ada hal-hal yang belum pas, maka kami ingatkan dengan cara seperti ini,” jelas Sudarman.

Kegiatan ini juga dimeriahkan dengan beragam lomba-lomba yang diikuti oleh staf DPRD Provinsi Gorontalo, menambah suasana kekompakan dan kebersamaan di antara mereka. Melalui kegiatan ini, diharapkan staf sekretariat DPRD semakin siap dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, terutama dalam menghadapi transisi menuju anggota DPRD yang baru.

Continue Reading

Gorontalo Utara

APRPD Berikan Tanggapan Terhadap 3 Rekomendasi DPRD Pohuwato Tentang Plasma Sawit

Published

2 months ago

on

07/08/2024

By

POHUWATO – Aliansi Pemuda dan Rakyat Peduli Daerah (APRPD) menyampaikan tanggapan mereka terkait tiga rekomendasi yang dikeluarkan oleh DPRD Pohuwato dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) lanjutan yang membahas plasma sawit milik perusahaan PT Loka Indah Lestari. Perwakilan APRPD, Kasmat Toliango, didampingi Frensi Mahabu, menyoroti beberapa kejanggalan dalam hasil rapat yang menurutnya perlu diperjelas lebih lanjut.

Kasmat Toliango menyatakan bahwa RDP yang telah mereka ikuti merupakan pertemuan keempat dalam perjuangan APRPD, dengan harapan mendapatkan respon positif dari Pemerintah Daerah Pohuwato. Namun, ia mencatat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian khusus.

“Saya berharap ke 3 poin ini tidak akan menjadi seremonial semata, sebab apa yang menjadi kesepakatan tadi itu tidak tertulis secara resmi sehingga menurut saya ini belum bisa menjadi pegangan kami,” ujar Kasmat.

Meski demikian, Kasmat mengapresiasi upaya DPRD Pohuwato yang telah mengabulkan permintaan APRPD, meskipun mereka masih harus menunggu selama tiga bulan untuk keputusan akhir.

“Kami sangat berterima kasih kepada DPRD Kabupaten Pohuwato yang masih konsisten memperjuangkan suara kami sehingga kami harus bersabar menunggu keputusan pemerintah daerah tiga bulan ke depan,” imbuhnya.

Mewakili APRPD, Kasmat menaruh harapan besar kepada Pemerintah Daerah untuk menseriusi tiga rekomendasi yang telah dikeluarkan oleh DPRD.

“Apa yang menjadi kesepakatan soal tiga poin utama adalah menyangkut plasma yang harus dikembalikan ke wilayah Popayato. Kami harap hal ini bisa diseriusi oleh pemerintah daerah sehingga tidak cuma menjadi angin segar untuk kami di Popayato nanti. Kami yakin Bupati Pohuwato bisa menseriusi hal ini karena beliau merupakan pimpinan kami di Popayato,” pungkasnya.

Rekomendasi yang dikeluarkan oleh DPRD Pohuwato meliputi:

  1. Memberi waktu tiga bulan kepada pemerintah daerah untuk mencabut SK penetapan plasma sawit Tahun 2018 di Taluditi.
  2. Melakukan evaluasi terhadap program Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan.
  3. Mendorong perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar.

Sekretaris Daerah Kabupaten Pohuwato, Iskandar Datau, menyatakan bahwa pemerintah daerah akan menindaklanjuti rekomendasi tersebut sesuai dengan regulasi yang ada.

Perwakilan PT LIL, Suparyo, dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa perusahaan telah menjalankan beberapa regulasi terkait kebun plasma sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk kesepakatan antara perusahaan dan koperasi serta realisasi luasan pembangunan kebun plasma.

Dengan adanya rekomendasi dan komitmen dari berbagai pihak, diharapkan permasalahan terkait hak petani plasma sawit di wilayah Popayato dapat segera terselesaikan dengan baik, memberikan kesejahteraan bagi masyarakat setempat, dan menjaga stabilitas daerah.

Continue Reading

Gorontalo Utara

Bupati Pohuwato Terima Kunjungan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Gorontalo

Published

3 months ago

on

04/07/2024

By

Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga, menerima kunjungan silaturahmi dari Kepala BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Gorontalo, Widhi Astri Aprillia Nia, yang didampingi oleh Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pohuwato, Stephano Liwu, pada Kamis, 4 Juli 2024. Pertemuan berlangsung di ruang kerja Bupati dan membahas berbagai aspek kerjasama terkait program-program corporate social responsibility (CSR) serta peningkatan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan untuk mencapai Universal Coverage Jamsostek (UCJ) di Kabupaten Pohuwato.

Bupati Saipul A. Mbuinga menyambut baik kunjungan tersebut dan menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung program-program BPJS Ketenagakerjaan. “Kami selalu siap bersinergi dengan BPJS Ketenagakerjaan dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja di daerah kami. Program CSR dari BPJS Ketenagakerjaan sangat membantu dalam menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik dan lebih aman,” kata Bupati Saipul.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Gorontalo, Widhi Astri Aprillia Nia, menjelaskan bahwa selain silaturahmi, pertemuan tersebut juga bertujuan untuk menyampaikan beberapa program kerja yang menjadi bagian dari BPJS Ketenagakerjaan. “Selain silaturahmi karena baru kali ini berkesempatan datang, tentu pertemuan kami juga ke Pak Bupati dalam rangka corporate social responsibility atau perlindungan BPJS Ketenagakerjaan di Pohuwato,” ungkapnya.

 

Widhi Astri Aprillia Nia juga menambahkan bahwa apa yang disampaikan oleh BPJS mendapat respons yang sangat positif dari Bupati. “Pak Bupati sangat mendukung program BPJS Ketenagakerjaan. Di dua tahun terakhir ini, yakni di 2023 dan 2024, ada peningkatan signifikan untuk coverage. Pak Bupati juga menyampaikan akan ada perhatian khusus terkait coverage Kabupaten Pohuwato yang masih di 44 persen. Karena ada beberapa potensi yang bisa menaikkan coverage. Tentunya ini salah satu bentuk komitmen Pak Bupati meningkatkan kesejahteraan pekerja yang ada di Pohuwato,” pungkasnya.

Pertemuan ini menandai langkah positif dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan tenaga kerja di Kabupaten Pohuwato melalui program-program yang diinisiasi oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Continue Reading

Facebook

Terpopuler