Pohuwato – Rabu (28/01/2026), suasana Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) DPRD Kabupaten Pohuwato memanas. Dalam forum tersebut, Wakil Ketua II DPRD Pohuwato, Delpan Yanjo, dengan tegas meminta Sekretaris Daerah (Sekda) agar memberhentikan Kepala Dinas Pertanian. Ia menilai pejabat tersebut bersikap tidak serius dan terkesan memandang enteng keluhan petani di Kecamatan Duhiadaa dan Buntulia.

Pernyataan tegas Delpan muncul saat DPRD menggelar RDPU untuk mencari solusi atas gagal panen yang telah terjadi selama dua tahun terakhir. Hingga kini, persoalan yang dihadapi petani tersebut belum menemukan titik terang.

Dalam forum itu, sejumlah petani mengadu kepada pemerintah daerah—yang diwakili Sekda Iskandar—mengenai kinerja Dinas Pertanian yang dinilai lamban, terutama dalam menyikapi kebutuhan alat ekskavator. Alat berat tersebut seharusnya digunakan untuk membantu petani mengatasi sedimentasi di lahan sawah, tetapi justru dipakai untuk proyek irigasi di tempat lain.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Daerah Iskandar menjelaskan bahwa penggunaan ekskavator untuk proyek irigasi merupakan bagian dari program pemerintah yang bersifat mendesak di Kecamatan Wonggarasi. Menurutnya, telah terjadi salah paham antara petani dan pihak dinas mengenai peruntukan alat tersebut.

Namun, penjelasan itu mendapat bantahan keras dari Anggota Komisi III DPRD Pohuwato, Nasir Giasi, yang menilai Dinas Pertanian telah menyalahgunakan fasilitas pemerintah. Ia menegaskan bahwa ekskavator tersebut semestinya dimanfaatkan untuk membantu masyarakat, bukan untuk kepentingan proyek semata.

“Alat itu diberikan untuk masyarakat, bukan untuk proyek. Kalau digunakan tidak sesuai peruntukan, tentu kami keberatan,” ujar Nasir dalam sidang tersebut.

Sementara itu, Delpan Yanjo mengungkapkan bahwa dirinya telah berupaya menghubungi Kadis Pertanian melalui sambungan telepon guna mempercepat respon terhadap keluhan masyarakat. Namun, hingga kini tidak ada tanggapan yang jelas.

“Saya sudah berkomunikasi langsung dengan Kadis Pertanian. Ia beralasan sedang sakit, tapi nyatanya alat ekskavator yang diminta petani belum juga dikembalikan,” tegas Delpan.

Menurutnya, hal ini menjadi perhatian serius bagi masyarakat di dua kecamatan terdampak. Bahkan, salah satu tokoh masyarakat telah berinisiatif mencari cara mendatangkan alat berat untuk mengangkat sedimentasi dan memperbaiki saluran air yang rusak akibat aktivitas tambang dan faktor alam.

Sebagai penutup, DPRD Pohuwato dalam kesimpulan rapat memutuskan agar eks­kavator milik Dinas Pertanian segera dikembalikan kepada petani keesokan harinya. Keputusan tersebut menjadi hasil akhir RDPU dan diharapkan dapat mengawali langkah nyata dalam membantu pemulihan produktivitas pertanian di wilayah tersebut.

The post Teguran Keras: DPRD Pohuwato Nilai Kadis Pertanian Abaikan Petani appeared first on Barakati ID.

The post Teguran Keras: DPRD Pohuwato Nilai Kadis Pertanian Abaikan Petani appeared first on Barakati ID.

Pohuwato – Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) antara penambang dan petani yang membahas persoalan sedimentasi dan gangguan air terhadap lahan persawahan digelar di Kantor DPRD Kabupaten Pohuwato, Rabu (28/01/2026).

Berdasarkan pantauan awak media, kegiatan ini dihadiri oleh unsur Forkopimda, Pemerintah Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, sembilan kepala desa dari dua kecamatan yakni Buntulia dan Duhiadaa, serta kelompok tani dan perwakilan penambang yang dipimpin oleh Yosar Ruibah.

Dalam forum tersebut, para petani menyampaikan aspirasi mereka agar pemerintah memberikan solusi konkret atas persoalan gagal panen yang telah terjadi tiga kali berturut-turut dan kegagalan tanam pada musim keempat. Akibatnya, hanya sekitar 2 persen dari total 1.500 hektare lahan di dua kecamatan itu yang masih bisa ditanami.

Menanggapi hal tersebut, DPRD Pohuwato merumuskan beberapa poin penting hasil rapat, di antaranya:

1. Mengedepankan semangat gotong royong untuk mencari solusi menghadapi ancaman darurat pangan di daerah.

2. Memerintahkan Dinas Pertanian untuk segera menarik kembali alat ekskavator yang sebelumnya dipinjamkan, guna dimanfaatkan para petani.

3. Memfasilitasi kerja sama antara petani dan pemerintah daerah, khususnya dalam penyediaan alat pertanian berat seperti ekskavator.

4. Mendesak perusahaan tambang agar ikut bertanggung jawab menyelesaikan persoalan sedimentasi yang berasal dari aktivitas tambang, karena memiliki dampak langsung dari hulu hingga hilir.

DPRD menegaskan bahwa jika perusahaan tidak mengindahkan perintah tersebut, lembaga legislatif akan menggunakan hak angket untuk memanggil secara resmi pihak perusahaan yang beroperasi di wilayah Pohuwato.

Menanggapi keputusan itu, Yosar Ruibah selaku perwakilan penambang dan pelaku usaha tambang lokal menyatakan komitmennya untuk terlibat aktif dalam penyelesaian jangka menengah yang akan dikoordinasikan bersama pemerintah daerah dan DPRD. Ia juga menegaskan bahwa pada hari berikutnya pihaknya akan menurunkan tiga unit ekskavator guna membantu pengerjaan sedimentasi dan proyek irigasi yang bersifat mendesak, atas nama penambang, petani, dan masyarakat Pohuwato.

Sementara itu, pemerintah daerah menyampaikan bahwa mereka tengah menyusun langkah strategis tambahan, termasuk rencana pengadaan sumur bor guna mengatasi persoalan kekurangan air yang kerap menjadi hambatan utama bagi produktivitas petani Pohuwato.

The post Petani Menjerit, DPRD Desak Tambang Tanggung Jawab Atas Sedimen Sawah appeared first on Barakati ID.

The post Petani Menjerit, DPRD Desak Tambang Tanggung Jawab Atas Sedimen Sawah appeared first on Barakati ID.

DPRD Pohuwato – Ketua DPRD Kabupaten Pohuwato, Beni Nento, angkat bicara mengenai dugaan keterlambatan pembayaran gaji dosen di salah satu kampus yang ada di Pohuwato. Beni menyampaikan bahwa pihaknya akan segera mengundang pihak kampus untuk mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) guna mencari solusi atas masalah tersebut.

“Artinya, kita akan mencoba mengadakan RDP untuk memediasi masalah ini, agar kegiatan kemahasiswaan tidak terganggu. Kebetulan, saya masih di Jakarta, namun minggu depan kami akan mengundang pihak rektor dan yayasan terkait yang sudah lama menghadapi masalah keterlambatan gaji ini,” ujar Beni saat dihubungi melalui telepon WhatsApp oleh media Barakati.id, Senin (16/09/2025).

Lebih lanjut, Beni menegaskan bahwa jika persoalan ini masuk dalam ranah kewenangan DPRD Pohuwato, pihaknya akan menempuh langkah persuasif untuk mencari solusi yang terbaik.

“Terkait dengan Unipo, kami akan cek dulu apakah Unipo berada dalam kewenangan DPRD Pohuwato. Biasanya, kewenangan untuk SD dan SMP berada di tingkat kabupaten, namun karena Unipo berada di Pohuwato, maka DPRD akan memediasi,” tambahnya.

Beni juga menekankan bahwa langkah DPRD nantinya akan lebih mengutamakan upaya mediasi agar proses belajar mengajar di kampus tidak terganggu.

“DPRD bisa memediasi antara yayasan, rektor, dan dosen yang belum menerima gaji, sehingga kegiatan kemahasiswaan tidak terganggu. Hal ini juga penting agar yayasan dapat menjalankan operasionalnya dengan baik,” pungkasnya.

Hingga berita ini diturunkan, media Barakati.id masih berusaha meminta konfirmasi lebih lanjut dari pihak kampus terkait pernyataan Ketua DPRD Pohuwato tersebut.

The post DPRD Pohuwato Siap Undang Kampus untuk Bahas Keterlambatan Pembayaran Gaji Dosen appeared first on Barakati ID.

The post DPRD Pohuwato Siap Undang Kampus untuk Bahas Keterlambatan Pembayaran Gaji Dosen appeared first on Barakati ID.

Pohuwato – Warga Desa Botubilotahu, Kecamatan Marisa, menyuarakan kekecewaan dan keresahan terhadap aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di kawasan Hulude Bulahu yang dinilai telah memberikan dampak negatif pada lingkungan dan sektor pertanian, khususnya tanaman jagung.

Warga menilai penggunaan alat berat seperti excavator dalam aktivitas PETI menyebabkan kerusakan lahan perkebunan, sehingga sejumlah petani mengalami gagal panen.

“Silakan menambang, tapi jangan gunakan excavator. Bertambanglah secara tradisional,” ujar sejumlah warga kepada media dengan nada kecewa.

Sebagai bentuk respons atas aduan tersebut, Ketua DPRD Pohuwato, Beni Nento, menerima langsung perwakilan warga di ruangannya pada Selasa (27/05/2025). Esok harinya, ia turun langsung ke Desa Botubilotahu didampingi oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sumitro Monoarfa, Camat Marisa Mohamad Huntoyunga, serta aparat keamanan dari Bhabinkamtibmas dan Babinsa setempat.

Dalam pertemuan musyawarah antara warga terdampak dan pelaku usaha tambang, Beni Nento menegaskan bahwa kehadirannya bersifat memediasi, mengingat kedua belah pihak merupakan warga dari desa yang sama.

“Saya datang ke sini untuk mempertemukan masyarakat agar bisa bersama-sama mencari solusi, supaya tidak terjadi kesalahpahaman yang bisa merusak hubungan kekeluargaan yang selama ini terjalin,” ujar Beni.

Setelah berdiskusi, kedua pihak sepakat untuk melanjutkan aktivitas pertambangan dengan syarat adanya sedimentasi untuk mencegah dampak limbah terhadap lahan pertanian warga.

“Hari ini para pelaku usaha tambang dan masyarakat petani telah bertemu dan sepakat bahwa tambang boleh tetap berjalan, tetapi harus dilakukan sedimentasi untuk mencegah kerusakan lahan,” kata Faisal, salah satu tokoh masyarakat.

Sebagai bentuk kontribusi dan tanggung jawab sosial, para pelaku usaha tambang juga sepakat untuk mengumpulkan retribusi. Dana tersebut akan digunakan untuk mendukung pelaksanaan sedimentasi serta kegiatan sosial lainnya seperti pembangunan tempat ibadah.

“Atensi ini sebenarnya sudah berjalan. Sebelumnya, dana hasil retribusi sudah digunakan untuk pengerukan dan sisanya disumbangkan untuk pembangunan masjid,” tambah Faisal.

Hasil musyawarah ini kemudian langsung disampaikan kepada pihak kecamatan dan Ketua DPRD Pohuwato sebagai bentuk kesepakatan bersama untuk menjaga keseimbangan antara kegiatan ekonomi dan kelestarian lingkungan.

The post Tambang vs Petani: DPRD Pohuwato Jembatani Solusi untuk Masyarakat Botubilotahu appeared first on Barakati ID.

The post Tambang vs Petani: DPRD Pohuwato Jembatani Solusi untuk Masyarakat Botubilotahu appeared first on Barakati ID.

POHUWATO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pohuwato menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Aula Paripurna untuk membahas tuntutan Aliansi Pemuda dan Rakyat Peduli Daerah (APRPD) terhadap perusahaan PT. Loka Indah Lestari (LIL). Rapat ini dihadiri oleh berbagai pihak terkait, termasuk Dinas Perindakop, Pertanian, Keuangan, Lingkungan Hidup, Kesbangpol, BPJS Daerah, Sekretaris Daerah Iskandar Datau, dan pihak perusahaan yang diwakili oleh Area Manager Gorontalo, Supariyo.

Berikut adalah empat belas tuntutan yang diajukan oleh APRPD:

1. Kurangnya Tenaga Lokal Asli Popayato.
2. Pemotongan gaji untuk BPJS yang tidak jelas.
3. Sering terjadi perlambatan pembayaran gaji.
4. Fasilitas kesehatan yang tidak memadai.
5. Meminta pihak perusahaan untuk membuka akses jalan masyarakat untuk mencari makan di wilayah perusahaan.
6. Sulitnya masyarakat mencari makan di area perusahaan.
7. Tindakan represif yang dilakukan oleh keamanan perusahaan.
8. AMDAL pabrik.
9. Izin Hak Milik Bangunan (IHMB) pelabuhan dan perumahan di Desa Dudewulo.
10. Air bersih yang digunakan oleh perusahaan.
11. Jalan akses perusahaan merusak kebun masyarakat.
12. Jalan desa Dambalo banyak debu dan tidak dilakukan penyiraman.
13. Plasma masyarakat yang tidak jelas sampai sekarang.
14. Meninjau kembali izin perusahaan dan batas-batas wilayah HGU.

Dalam RDP tersebut, pihak perusahaan memberikan jawaban dan penjelasan terkait semua tuntutan yang diajukan. Sebagian besar tuntutan berhasil menemukan solusi yang disaksikan langsung oleh DPRD Kabupaten Pohuwato. Namun, terdapat dua poin yang tidak dapat diputuskan dalam RDP tersebut, seperti yang disampaikan oleh Ketua DPRD H. Nasir Giasi:

1. Poin 5: Meminta pihak perusahaan untuk membuka akses masuk masyarakat untuk mencari nafkah di wilayah perusahaan.
2. Poin 7: Tindakan represif yang dilakukan oleh keamanan perusahaan.

Nasir menegaskan bahwa dua poin ini sangat sensitif dan memerlukan pembahasan lebih lanjut oleh Forkopimda Pohuwato. Selain itu, poin 13 mengenai plasma masyarakat juga akan dilanjutkan pada pertemuan berikutnya pada 18 Juli 2024, dengan menghadirkan semua unsur terkait serta beberapa perusahaan lain yang berhubungan dengan plasma sawit.

Meskipun beberapa tuntutan telah dijawab, Aliansi APRPD belum merasa puas dan menuntut DPRD serta pemerintah Kabupaten Pohuwato untuk memberhentikan sementara aktivitas perusahaan PT. Loka Indah Lestari. Roli, perwakilan dari Aliansi, menyatakan bahwa jika akses jalan tidak dibuka, mereka akan memblokir kembali akses jalan perusahaan.

DPRD Kabupaten Pohuwato, melalui Ketua Nasir Giasi, menyampaikan permintaan maaf karena tidak dapat mengabulkan permintaan untuk memberhentikan aktivitas perusahaan, namun berjanji akan membahas lebih lanjut persoalan ini di tingkatan selanjutnya.

Pihak perusahaan juga menyatakan kesiapannya untuk menghadiri pertemuan selanjutnya. Rapat Dengar Pendapat ini berlangsung selama kurang lebih tujuh jam dan ditutup dengan komitmen untuk melanjutkan diskusi dan mencari solusi yang terbaik bagi semua pihak.

The post Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Kabupaten Pohuwato Menindaklanjuti Tuntutan Aliansi Pemuda dan Rakyat Peduli Daerah (APRPD) terhadap PT. Loka Indah Lestari (LIL) appeared first on Barakati ID.

The post Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Kabupaten Pohuwato Menindaklanjuti Tuntutan Aliansi Pemuda dan Rakyat Peduli Daerah (APRPD) terhadap PT. Loka Indah Lestari (LIL) appeared first on Barakati ID.

DPRD POHUWATO – Ketua DPR Pohuwato, Nasir Giasi memberikan apresiasi atas pertunjukan seni tari pada gelaran kegiatan yang diselenggarakan mahasiswa kuliah kerja nyata Universitas Negeri Gorontalo, di Desa Pohuwato Timur, Minggu (6/11/2022).

Lebih jelasnya, menurut Nasir Giasi, Identitas Desa Pohuwato Timur khususnya dalam budaya-budaya kesenian, telah lama menghilang sejak akhir-akhir ini.

“Olehnya, sebagai bagian dari Pemerintah Daerah, saya memberikan ucapan terima kasih kepada anak-anak KKN yang telah merintis kembali budaya tarian di Desa Pohuwato Timur,” ucapnya.

Oleh hal itu, Nasir Giasi berharap kepada seluruh masyarakat Desa Pohuwato Timur agar dapat mendukung serta menyemarakan setiap program dan kegiatan yang digelar oleh Pemerintah Daerah dan juga Desa.

The post Nasir Giasi Apresiasi Mahasiswa KKN Pohuwato Timur appeared first on Barakati ID.

The post Nasir Giasi Apresiasi Mahasiswa KKN Pohuwato Timur appeared first on Barakati ID.

POHUWATO – Wakil Ketua II DPRD kabupaten Pohuwato, Nirwan Due menegaskan bahwa pihaknya menolak masuknya ritel Alfamart dan Alfamidi di Kabupaten Pohuwato. Hal ini disampaikan saat digelarnya rapat kerja pembahasan pajak daerah dan penerimaan tenaga kerja di Kabupaten Pohuwato, (31/10/2022).

“Sekarang sudah ada informasi tentang kepengurusan izin Alfamart namun saat di undang kehadiran mereka ke rapat ini mereka tak hadir, seolah di anggap remeh. olehnya, kami dari DPRD berkomitmen, secara tegas menolak kehadiran mereka (PT Alfamart dan Alfamidi) di sini,” tegasnya.

Menurutnya, Kehadiran Alfamart dan Alfamidi di Pohuwato tak akan memberikan dampak untuk mendorong keuntungan bagi pendapatan asli daerah, sebab NPWP yang digunakan oleh Perusahaan langsung dari pusat.

“Jika mereka menggunakan NPWP pusat, pajak bagi hasil tidak langsung masuk ke daerah melainkan masuk dulu ke Pusat, lalu ke Provinsi, kemudian terakhir ke Daerah,” terangnya.

Berdasarkan hal itu, dirinya meminta kepada Pemerintah Kabupaten agar mengkaji kembali PAD yang didapat dari masuknya investor-investor ke Pohuwato.

“Cukup ritel Indomaret yang meneruskan pembangunannya, Alfamart & Afamidi jangan di terima dulu,” pungkasnya.

The post Tegas! Wakil Ketua II DPRD Tolak Alfamart Dan Alfamidi di Pohuwato appeared first on Barakati ID.

The post Tegas! Wakil Ketua II DPRD Tolak Alfamart Dan Alfamidi di Pohuwato appeared first on Barakati ID.

DPRD POHUWATO – Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Partai Golongan Karya (Golkar) Pohuwato Nasir Giasi, meminta kepada Pengurus Desa, Kecamatan, yang berada di Daerah Pemilihan (Dapil) Randangan dan Taluditi untuk di pertahankan guna menghadapi perhelatan politik pemilihan serentak di tahun 2024 mendatang.

Sebelumnya, Nasir menjelaskan, Kecamatan Randangan dan Taluditi merupakan basis partai Golakar yang cukup memumpuni. Dimana kata Nasir, di perhelatan politik tingkat Kabupaten dari jatah 4 kursi di DPRD, Dapil Randangan-Taluditi berhasil meraih 3 kursi.

“DPP itu Kaget, ini Dapil terbaik se-Indonesia karna tidak ada Dapil lain yang berhasil menyapu bersih 3 dari 4 kursi yang tersedia, seihingganya itu ini harus dipertahankan,” Ungkapnya saat melakukan buka puasa bersama PD dan PK Randangan-Taluditi, (20/4/2022).

Meski mempertahankan prestasi tersebut merupakan pekerjaan yang berat terlelebih pada saat ini di pemerintahan tingkat eksekutif Golkar hanya berada di posisi Wakil Bupati, di akui Nasir hal itu tidak menurunkan semangat untuk berjuang bersama partai dengan simbol pohon beringin yang telah banyak melanglang buana di berbagai perhelatan politik.

Selanjutnya Nasir menembahkan, menghadapi perhelatan di tahun 2024 mendatang, banyak tantangan yang akan dihadapi, meski demikian baginya tantangan merupakan motivasi untuk bekerja mempertahankan prestasi yang ada.

“Kita tidak ada niat mengganggu partai lain, niat kita hanyalah mempertahankan 3 kursi yang ada,” Imbuhnya.

Sehingganya, politisi yang akrab disapa Naga itu pun berpesan kepada PD dan PK se Randangan-Taluditi, untuk meraih kemenangan hal yang paling penting adalah menguatkan solidaritas.

“Kita harus tetap solid, menjaga keberadaan nama partai Golkar di masing masing desa khususnya untuk Randangan dan Taluditi,” Tandasnya.

The post Nasir Giasi Minta Pengurus Desa dan Kecamatan Randangan-Taluditi Dipertahankan appeared first on Barakati ID.

The post Nasir Giasi Minta Pengurus Desa dan Kecamatan Randangan-Taluditi Dipertahankan appeared first on Barakati ID.

DPRD POHUWATO – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pohuwato Nasir Gias menyayangkan apabila pembangunan Sutet milik PLN yang ada di Pohuwato dilaksanakan tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

“Apabila statemen dari LSM GNO tersebut benar, bahwa pekerjaan pembangunan tower tersebut tidak memiliki ijin IPKH dari Kementerian, berarti ini merupakan tindakan yang sangat saya sayangkan,” kata Nasir Giasi, via telepon seluler, (3/3/2022).

Nasir Giasi juga menambahkan, saat ini pihak DPRD Pohuwato juga telah menerima aduan dari beberapa masyarakat, bahwa tanah milik mereka yang dibangun tower belum terbayarkan.

Ditanyakan terkait tindak lanjut DPRD Pohuwato, Nasir Giasi mengatakan bahwa pihaknya akan segera turun lapangan, guna mengecek langsung pekerjaan tersebut.

“Kami akan memanggil para pihak dalam waktu dekat ini guna didengarkan keterangannya,” pungkasnya.

The post Nasir Giasi Angkat Bicara Terkait Pembangunan Tower Sutet di Pohuwato appeared first on Barakati ID.

The post Nasir Giasi Angkat Bicara Terkait Pembangunan Tower Sutet di Pohuwato appeared first on Barakati ID.

DPRD POHUWATO – Beredarnya informasi terkait dugaan adanya pungutan liar yang dilakukan salah satu oknum kepala dinas yang bertugas di pemerintahan daerah kabupaten Pohuwato, kini menjadi perbincangan hangat masyarakat. Sang oknum tersebut diduga melakukan pungutan yang bersumber dari dana PAD wisata Desa Torosiaje, Kecamatan Popayato.

Menanggapi hal ini, ketua DPRD Kabupaten Pohuwato Nasir Giasi meminta kepada sekretaris daerah untuk menindaki kasus ini dan apabila terbukti bersalah, ia mendorong agar yang bersangkutan diberikan hukuman.

Menurutnya, saat ini situasi ekonomi sangat sulit, terlebih di era pandemi pemerintah daerah sedang gencar gencarnya menggenjot PAD untuk memulihkan situasi ekonomi. Namun sangatlah disayangkan jika ada oknum oknum yang tak bertanggung jawab dan coba memanfaatkan situasi seperti ini. Sehingga dirinya menegaskan agar Sekda harus cepat mengambil langkah.

“Kita ketahui PAD kita ini mengalami penurunan dari 72 M Terget hanya sekian yang tercapai tidak sampai 100% untuk pemerintah dapat mendorong pemasukan PAD yang baru baik itu dari instansi koperindag, perikanan, pariwisata dan lain sebagainya,” jelas Nasir (23/2/2022).

Ia juga meminta Kepada Pemerintah Daerah khususnya Sekda untuk dapat memberikan teguran keras kepada pelaku-pelaku ASN yang masih melakukan perbuatan yang dapat merusak pemasukan PAD Kabupaten Pohuwato.

“Kami berharap kepada Sekda untuk bisa mengambil langkah yang tepat kepada mereka yang melakukan pungli dan dapat merusak pemasukan daerah kedepannya kalau perlu di berikan sangsi berupa panisme kepada oknum tertentu apalagi ini terjadi berulang-ulang oleh oknum yang sama di tempat yang berbeda,” Tegas Nasir. Nasir.

The post Ketua DPRD Minta Sekda Berikan Punishment Ke Oknum Kadis Terduga Pelaku Pungli appeared first on Barakati ID.

The post Ketua DPRD Minta Sekda Berikan Punishment Ke Oknum Kadis Terduga Pelaku Pungli appeared first on Barakati ID.