Gorontalo – Sebagai langkah mendukung program swasembada pangan nasional, kegiatan Tanam Raya Jagung Serentak Kuartal I Tahun 2026 digelar pada Sabtu, 7 Maret 2026 di lahan pertanian Dusun Teladan, Desa Isimu Selatan, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo.

Agenda ini dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia dan dirangkaikan dengan Zoom Meeting bersama Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si, yang diikuti jajaran Polda dan Polres dari berbagai daerah.

Acara di Gorontalo turut dihadiri oleh sejumlah pejabat daerah dan unsur Forkopimda, antara lain Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo yang mewakili Gubernur, Kapolda Gorontalo, Wakapolda Gorontalo, Kasrem 133/Nani Wartabone, serta Bupati Gorontalo. Hadir pula unsur TNI–Polri, pimpinan OPD provinsi dan kabupaten, camat, kepala desa, serta masyarakat setempat yang antusias mengikuti kegiatan tersebut.

Dalam kesempatan itu, Anggota Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo Hamzah Idrus hadir mewakili Ketua DPRD Provinsi Gorontalo. Ia menyampaikan dukungan penuh DPRD terhadap program pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional, khususnya melalui peningkatan produksi jagung sebagai komoditas unggulan daerah.

Hamzah menegaskan bahwa DPRD berkomitmen untuk terus bersinergi dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI–Polri, serta para petani demi tercapainya target swasembada pangan nasional.
“Program ini tidak hanya memperkuat ketahanan pangan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan petani dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” ujarnya di sela kegiatan.

Sementara itu, dalam sambutannya melalui Zoom Meeting, Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si menjelaskan bahwa penanaman jagung serentak ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Republik Indonesia untuk memperkuat ketahanan dan kemandirian pangan nasional.

Kapolri menyebutkan bahwa kebutuhan jagung nasional terus meningkat, baik untuk konsumsi masyarakat, bahan baku industri, maupun pakan ternak. Pemerintah menargetkan perluasan lahan tanam hingga 1 juta hektare guna mendorong produksi dan ketersediaan jagung di dalam negeri.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor—antara pemerintah, TNI–Polri, kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dunia perbankan, dan kelompok tani—agar program ini berjalan optimal dan memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan petani.

Rangkaian kegiatan di lokasi dimulai dengan pembukaan acara dan doa bersama, dilanjutkan sambutan Kapolri secara daring, kemudian penanaman jagung simbolis, foto bersama, serta diakhiri dengan buka puasa bersama para tamu undangan dan masyarakat setempat.

Program Tanam Raya Jagung Serentak Kuartal I Tahun 2026 menjadi bagian dari upaya strategis pemerintah memperkuat ketahanan pangan nasional, meningkatkan produksi jagung sebagai bahan pangan alternatif, bahan baku industri, serta pakan ternak. Selain itu, program ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani lokal.

The post Serentak se-Indonesia, Petani Gorontalo Tanam Jagung Awal Kuartal 2026 appeared first on Barakati ID.

The post Serentak se-Indonesia, Petani Gorontalo Tanam Jagung Awal Kuartal 2026 appeared first on Barakati ID.

DEPROV – Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo melakukan kunjungan kerja ke SMA Negeri 1 Telaga untuk meninjau langsung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas gizi peserta didik.

Kunjungan tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo, Hamzah Muslimin, didampingi anggota Komisi IV dr. Sri Darsianti Tuna dan Gustam Ismail. Rombongan diterima oleh Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Telaga serta penanggung jawab program MBG di sekolah tersebut.

Dalam dialog bersama guru dan tim pelaksana MBG, Komisi IV menerima sejumlah masukan dari pihak sekolah terkait pelaksanaan program. Salah satu yang menjadi sorotan adalah keluhan mengenai buah rambutan dalam paket MBG yang ditemukan mengandung ulat, dan sempat menjadi perbincangan hangat di media sosial beberapa waktu lalu.
Pihak penyelenggara MBG telah menyampaikan permohonan maaf dan berkomitmen memperbaiki pengawasan bahan pangan agar kejadian serupa tidak terulang.

Menanggapi hal itu, dr. Sri Darsianti Tuna menyampaikan kritik tegas serta menekankan pentingnya menjaga kualitas makanan dalam setiap distribusi program.
“Program MBG ini bertujuan untuk pemenuhan gizi anak sekolah, sehingga kualitas makanan harus benar-benar diperhatikan. Temuan seperti ini tidak boleh terulang kembali,” ujar dr. Darsianti.

Dari hasil dialog dengan pihak sekolah dan siswa, sekitar 80 persen siswa mengaku sangat terbantu dengan adanya program Makan Bergizi Gratis, sementara 10 persen lainnya menilai belum terlalu membutuhkan program tersebut bahkan mengusulkan agar bantuan diberikan dalam bentuk uang.
Namun, Komisi IV menegaskan tujuan utama program MBG adalah pemenuhan gizi siswa di sekolah, bukan bentuk bantuan tunai.

Lebih lanjut, dr. Darsianti Tuna memberikan sejumlah saran untuk peningkatan kualitas pelaksanaan program MBG ke depan. Ia meminta agar proses pengemasan makanan, terutama buah-buahan, diperiksa lebih teliti sebelum dibagikan kepada siswa.
Selain itu, ia menilai komposisi menu perlu disesuaikan dengan prinsip keseimbangan gizi, misalnya menambahkan sumber protein seperti telur atau ikan.

Ia juga mengingatkan agar pada proses distribusi makanan, terutama menjelang akhir pekan, paket makanan untuk hari Jumat dan Sabtu dipisahkan, guna menjaga mutu dan kesegaran makanan.

Dalam kesempatan tersebut, dr. Darsianti Tuna turut menanyakan latar belakang pendidikan Kepala SPPG Mongolato, yang kemudian dijelaskan bahwa pejabat tersebut merupakan sarjana akuntansi publik.

Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo menegaskan akan terus melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi program Makan Bergizi Gratis agar berjalan sesuai sasaran — yakni meningkatkan gizi, kesehatan, dan semangat belajar siswa di seluruh sekolah di Provinsi Gorontalo.

The post Gizi Anak di Ujung Sorotan, DPRD Provinsi Gorontalo Awasi Ketat Program Makan Gratis appeared first on Barakati ID.

The post Gizi Anak di Ujung Sorotan, DPRD Provinsi Gorontalo Awasi Ketat Program Makan Gratis appeared first on Barakati ID.

DEPROV – Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo melakukan kunjungan lapangan ke Kantor Kelurahan Tumbihe, Kabupaten Bone Bolango, Kamis (05/03/2026). Kegiatan ini merupakan bagian dari agenda pengawasan terhadap pelayanan publik di tingkat kelurahan.

Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Lurah Tumbihe, Tauhid F. Massa, bersama Farida Deu selaku anggota Tim Reaksi Cepat (TRC) Kelurahan Tumbihe. Dalam pertemuan itu, pihak kelurahan menyampaikan kondisi memprihatinkan kantor kelurahan yang saat ini belum layak digunakan sebagai pusat pelayanan masyarakat.

Tauhid mengungkapkan, dari total 165 desa dan kelurahan di Kabupaten Bone Bolango, Kelurahan Tumbihe menjadi satu-satunya wilayah yang belum memiliki kantor lurah yang layak.

“Kondisi kantor saat ini sangat memprihatinkan. Saat musim hujan, ruangan kantor sering tergenang air hingga menyebabkan banjir kecil, sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi terganggu,” ujar Tauhid.

Melihat kondisi tersebut, masyarakat Kelurahan Tumbihe bahkan berinisiatif melakukan aksi swadaya untuk membantu perbaikan kantor lurah. Warga secara sukarela menggalang dana dengan mendatangi rumah-rumah warga guna mendukung pembangunan kantor yang lebih representatif.

Menurut Tauhid, sebelumnya anggota DPRD Kabupaten Bone Bolango dari daerah pemilihan Kabila juga telah meninjau lokasi dan menjanjikan dukungan untuk pembangunan kantor tersebut. Namun hingga kini, realisasi pembangunannya belum terealisasi.

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dr. Sri Darsianti Tuna, menyatakan komitmennya untuk memperjuangkan persoalan tersebut agar segera menjadi perhatian serius pemerintah daerah.

“Ini menyangkut pelayanan dasar kepada masyarakat. Tidak seharusnya masih ada kelurahan yang belum memiliki kantor yang layak. Kami akan mendorong dan menyampaikan langsung kepada Bupati Bone Bolango agar pembangunan ini menjadi prioritas daerah,” tegas dr. Sri Darsianti Tuna.

Kunjungan Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo ini diharapkan menjadi momentum penting untuk mempercepat pembangunan fasilitas pemerintahan di tingkat kelurahan. Dengan demikian, pelayanan publik kepada masyarakat dapat berjalan lebih optimal, efisien, dan profesional.

The post Miris! Kantor Lurah Tumbihe Masih Tak Layak, DPRD Provinsi Gorontalo Turun Tangan appeared first on Barakati ID.

The post Miris! Kantor Lurah Tumbihe Masih Tak Layak, DPRD Provinsi Gorontalo Turun Tangan appeared first on Barakati ID.

DEPROV – Ketua Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo, Espin Tulie, menghadiri Rapat Koordinasi Angkutan Lebaran Tahun 2026 yang membahas kesiapan arus mudik dan arus balik Idulfitri melalui penguatan sinergi lintas pemangku kepentingan di Provinsi Gorontalo.

Rapat koordinasi yang digelar pada Jumat (28/2/2026) itu melibatkan berbagai unsur strategis, antara lain Kementerian Perhubungan Republik Indonesia yang diwakili Dirjen Perhubungan Darat dan Dirjen Perhubungan Laut, Sekretaris Daerah, Kapolda, Kajati, Danrem, Kabinda, Danlanal Gorontalo, Komandan Satradar, BMKG, Basarnas, Dinas Perhubungan, para Asisten I dan II, serta jajaran Forkopimda. Kehadiran lintas sektor ini menjadi landasan penting dalam memastikan kesiapan angkutan Lebaran 2026.

Kegiatan tersebut diharapkan mampu mendorong peningkatan sektor perhubungan di Provinsi Gorontalo sekaligus memastikan kelancaran mobilitas masyarakat menjelang Hari Raya Idulfitri. Pemerintah menegaskan pentingnya koordinasi lintas moda transportasi agar konektivitas jalur mudik terkelola dengan baik. Di sisi lain, dinamika cuaca terus dipantau oleh instansi terkait untuk menjamin keselamatan perjalanan masyarakat selama periode arus mudik dan arus balik.

Berdasarkan survei Kementerian Perhubungan, diprediksi terjadi lonjakan pergerakan masyarakat sebesar 1,75 persen dibanding tahun sebelumnya. Di Provinsi Gorontalo, jumlah pergerakan diperkirakan mencapai sekitar 143.000 orang, dengan arus kendaraan terbanyak berasal dari arah Manado dan Palu. Proyeksi ini menjadi dasar perencanaan teknis di lapangan agar potensi kepadatan lalu lintas dapat diantisipasi sejak dini.

Untuk mengurangi risiko penumpukan, pemerintah mendorong penerapan kebijakan Work From Home (WFH) dan pengaturan arus mudik serta arus balik secara bertahap, sehingga tidak terjadi konsentrasi pergerakan pada waktu tertentu. Pemerintah juga menyiapkan berbagai stimulus dan fasilitas transportasi, termasuk penyediaan sarana dan prasarana pendukung seperti rest area bagi pemudik, khususnya pengguna kendaraan roda dua yang lebih rentan terhadap kelelahan di perjalanan.

Selain fokus pada arus mudik, pemerintah turut memberi perhatian terhadap pengelolaan destinasi wisata di Gorontalo yang diperkirakan mengalami lonjakan kunjungan menjelang perayaan Hari Raya Ketupat pasca-Lebaran. Penataan jalur, keamanan lokasi, hingga pengaturan parkir menjadi bagian dari agenda pengelolaan arus wisata agar tidak menimbulkan kemacetan baru.

“Bahwa koordinasi lintas sektor menjadi kunci utama dalam memastikan kelancaran arus mudik dan arus balik, sekaligus menjamin keamanan dan kenyamanan masyarakat selama momentum Lebaran 2026,” ungkap Ketua Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo, Espin Tulie.

Rapat koordinasi ini diharapkan mampu meningkatkan kesiapan infrastruktur transportasi, memperkuat sinergi antar lembaga, serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat selama arus mudik dan arus balik Lebaran 2026 di Provinsi Gorontalo.

The post Lonjakan 143 Ribu Pemudik, Espin Tulie Soroti Pentingnya Sinergi Lintas Sektor appeared first on Barakati ID.

The post Lonjakan 143 Ribu Pemudik, Espin Tulie Soroti Pentingnya Sinergi Lintas Sektor appeared first on Barakati ID.

DEPROV – Pimpinan dan Anggota Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo melaksanakan kunjungan kerja ke OK OCE dalam rangka penguatan UMKM dan peningkatan kewirausahaan daerah, Jumat (27/02/2026), di kawasan Tebet, Jakarta Selatan.

Kunjungan kerja tersebut bertujuan mendalami tata kelola UMKM agar lebih mandiri dan maju, menumbuhkan lapisan entrepreneur baru di sektor UMKM, serta membangun kemitraan kolaboratif antara OK OCE dan Pemerintah Provinsi Gorontalo guna memperkuat ekosistem kewirausahaan di daerah.​

Rombongan DPRD Provinsi Gorontalo diterima langsung oleh Ketua Umum OK OCE, Iim Rusyamsi, yang memaparkan berbagai program pembinaan kewirausahaan berbasis komunitas yang telah dijalankan di berbagai wilayah, termasuk di Provinsi Gorontalo. Hingga saat ini, tercatat sebanyak 213 komunitas aktif telah bergabung dan dibina dalam program OK OCE di Gorontalo.

Dalam pemaparannya, Iim menjelaskan bahwa pendampingan yang dilakukan tidak hanya sebatas penguatan komunitas, tetapi juga mencakup pendataan jumlah anggota dan pemetaan potensi lapangan kerja yang dihasilkan dari setiap anggota komunitas. Setiap pelaku usaha yang tergabung dinilai memiliki kontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja di lingkungan sekitarnya, sehingga data tersebut menjadi dasar penting dalam perencanaan program.

Salah satu contoh komunitas aktif di Gorontalo adalah komunitas UMKM yang dipimpin Ibu Sonia, yang juga menjabat sebagai Ketua OK OCE Gorontalo dan aktif di IWP Gorontalo. Selain itu, terdapat pula OK OCE Andalan serta kolaborasi dengan berbagai komunitas pemuda, termasuk karang muda di Gorontalo, yang menjadi motor penggerak kewirausahaan di tingkat lokal.

Secara nasional, OK OCE telah menjalin kemitraan dengan lebih dari 64 perusahaan swasta, instansi pemerintah, serta lembaga pendidikan. Di Jakarta, jumlah anggota yang terhimpun mencapai lebih dari 400 ribu orang, sementara di Gorontalo dan Bangka Belitung masing-masing tercatat lebih dari 100 ribu anggota dari komunitas binaan. Secara keseluruhan, data anggota dalam platform OK OCE telah mencapai sekitar 830 ribu orang yang berasal dari berbagai komunitas, termasuk sektor pemerintah dan pendidikan di berbagai daerah di Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Ridwan Monoarfa, menyoroti masih besarnya pekerjaan rumah dalam pengembangan UMKM di daerah, khususnya terkait penerapan konsep pentahelix yang mengintegrasikan peran pemerintah, akademisi, pelaku usaha, komunitas, dan media dalam satu ekosistem yang saling mendukung.​

Ia menegaskan bahwa DPRD akan melakukan asistensi kepada Gubernur agar penguatan ekosistem UMKM tidak lagi berjalan parsial, melainkan terintegrasi dan berkelanjutan. Menurutnya, program UMKM tidak boleh hanya bersifat administratif atau sebatas penyaluran bantuan, tetapi harus benar-benar mampu mendorong pelaku usaha untuk naik kelas.

“Yang terpenting adalah memastikan UMKM memiliki pengetahuan manajemen, pelaporan keuangan, serta pendampingan yang jelas agar dapat tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan,” ujar Ridwan.

DPRD juga berencana mendorong Gubernur untuk mengirim perwakilan guna memperkuat koordinasi lintas sektor, termasuk dengan perguruan tinggi dan dinas terkait, sehingga upaya penciptaan lapangan kerja melalui UMKM dapat selaras dengan visi dan misi pembangunan daerah.

Selain itu, DPRD menilai pentingnya keberpihakan terhadap produk lokal sebagai bagian dari penguatan ekonomi daerah. Dengan mendorong penggunaan produk lokal, perputaran ekonomi dan kontribusi pajak diharapkan tetap berada di Gorontalo, sekaligus meningkatkan daya saing UMKM setempat di pasar yang lebih luas.

OK OCE sendiri terus memperkuat ekosistem usaha melalui kurikulum kewirausahaan yang terstruktur dan pendampingan berkelanjutan, termasuk kerja sama dengan perguruan tinggi seperti Universitas Negeri Gorontalo dalam pelatihan dan penguatan kapasitas kewirausahaan mahasiswa dan pelaku usaha muda.

Ke depan, OK OCE menargetkan pembinaan hingga 500 komunitas baru dengan visi mencetak 2 juta pelaku usaha di Indonesia. Gerakan kewirausahaan ini berawal dari inisiatif sejak 1998 melalui Yayasan Min Her Uno Foundation, kemudian dikembangkan pada 2016 melalui konsep OK OCE yang diperkuat dengan Kurikulum 7 sebagai dasar pembinaan pelaku usaha secara sistematis.

Sebagai tindak lanjut dari kunjungan kerja tersebut, DPRD Provinsi Gorontalo akan melakukan pembahasan lanjutan guna merumuskan langkah konkret penguatan ekosistem UMKM berbasis kolaborasi dan berkelanjutan di daerah, termasuk potensi penyesuaian regulasi dan dukungan anggaran yang lebih terarah.

The post Masih Banyak PR UMKM, Ridwan Monoarfa Soroti Pentingnya Pentahelix Kewirausahaan appeared first on Barakati ID.

The post Masih Banyak PR UMKM, Ridwan Monoarfa Soroti Pentingnya Pentahelix Kewirausahaan appeared first on Barakati ID.

DEPROV – Pimpinan dan anggota Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo kembali menyoroti keras persoalan tata kelola Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) saat melakukan kunjungan kerja ke SMA Negeri 1 Limboto Barat, Kecamatan Limboto Barat, Jumat (27/02/2026).​

Kunjungan tersebut dipimpin Wakil Ketua Komisi IV, Hamzah Muslimin, didampingi Sekretaris Komisi IV, Ghalib Lahidjun, serta anggota Gustam Ismail, Manaf Hamzah, dan dr. Darsianti Tuna. Rombongan diterima langsung Kepala Sekolah, Fitriyani Kamali, S.Pd., M.Pd.Kons., bersama jajaran guru dan panitia pelaksana MBG di sekolah tersebut.​

Pihak sekolah menjelaskan, SMA Negeri 1 Limboto Barat saat ini memiliki 40 guru PNS, 9 guru PPPK, serta sekitar 400 siswa penerima manfaat program. Namun, pelaksanaan MBG justru memunculkan sejumlah persoalan serius yang dinilai mencerminkan lemahnya tata kelola di tingkat pelaksana.​

“Masalah utama terletak pada sistem distribusi makanan yang dipaketkan untuk beberapa hari, dari Senin hingga Rabu, sehingga makanan tidak lagi layak dikonsumsi saat diterima siswa. Selain itu, ditemukan kualitas makanan yang buruk, seperti buah tidak segar, kue kedaluwarsa, hingga telur yang tidak layak konsumsi,” tegas Fitriyani Kamali.​

Persoalan lain yang menjadi sorotan adalah jadwal distribusi yang dilakukan pada jam-jam belajar, sehingga sangat mengganggu proses pembelajaran di kelas. Pihak sekolah juga mengaku mendapat tekanan dari penyedia Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Padengo untuk menandatangani sekitar 400 bukti penerimaan, meskipun pada hari tertentu tidak ada pengantaran makanan. “Karena itu, kepala sekolah menolak keras praktik tersebut,” ungkap kepala seksi bidang kesiswaan.​

Keluhan juga datang dari siswa yang menilai porsi makanan terlalu sedikit dan tidak sesuai dengan kebutuhan mereka sebagai pelajar yang beraktivitas penuh setiap hari. Meski diakui bahwa program MBG membantu pemenuhan gizi, pihak sekolah menegaskan perlunya perbaikan mendasar pada sistem distribusi, kualitas makanan, serta mekanisme pengawasan agar tujuan program benar-benar tercapai.​

Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo menegaskan, temuan di SMA Negeri 1 Limboto Barat ini menjadi bukti perlunya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program MBG di lapangan. Pengawasan disebut harus diperkuat, baik oleh pemerintah daerah, dinas teknis, maupun pengelola SPPG, agar program yang menyasar kebutuhan dasar siswa tidak justru menimbulkan persoalan baru dan mengancam keselamatan serta kenyamanan peserta didik.

The post Bukan Sekadar Komplain: Komisi IV Bongkar Masalah Serius Program MBG di SMAN 1 Limboto Barat appeared first on Barakati ID.

The post Bukan Sekadar Komplain: Komisi IV Bongkar Masalah Serius Program MBG di SMAN 1 Limboto Barat appeared first on Barakati ID.

DEPROV – Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo melaksanakan kunjungan kerja ke Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kamis (26/02/2026). Kunjungan ini dilakukan dalam rangka koordinasi terkait penanggulangan distribusi dan ketersediaan Elpiji 3 Kg di Provinsi Gorontalo yang dinilai masih belum ideal.

Ketua Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo, Mikson Yapanto, menyampaikan bahwa kebutuhan Elpiji 3 Kg di Gorontalo terus meningkat dari waktu ke waktu, sementara ketersediaan gas di lapangan belum sepenuhnya mampu mengimbangi permintaan. Kondisi tersebut berdampak langsung pada kualitas pelayanan kepada masyarakat, khususnya kelompok rumah tangga dan pelaku usaha kecil yang sangat bergantung pada gas subsidi.

“Kebutuhan masyarakat meningkat, tetapi ketersediaan gas di daerah belum memadai. Kami berharap dengan kedatangan kami ke Ditjen Migas, kuota Elpiji 3 Kg untuk Provinsi Gorontalo dapat ditambah sehingga pelayanan kepada masyarakat bisa lebih maksimal,” ujar Mikson.

Pihak Kementerian ESDM melalui Ditjen Migas dalam pertemuan itu menjelaskan bahwa realisasi penyaluran Elpiji 3 Kg tahun 2025 untuk wilayah Gorontalo tercatat melebihi kuota yang telah ditetapkan. Kondisi over kuota tersebut kini menjadi salah satu bahan evaluasi utama dalam penentuan alokasi kuota untuk tahun berikutnya, termasuk bagi Provinsi Gorontalo.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Ridwan Monoarfa, menyoroti situasi di lapangan yang menunjukkan bahwa distribusi hingga tingkat pengecer pada dasarnya sudah dilakukan sesuai data dan mekanisme yang berlaku. Namun demikian, ia mempertanyakan munculnya fenomena lonjakan harga BBM jenis solar yang tiba-tiba mencapai Rp50 ribu per liter di beberapa titik.

“Kami turun langsung ke lapangan, sampai di tingkat pengecer semuanya sudah dibagi sesuai data. Tetapi yang menjadi perhatian, muncul harga spekulatif BBM solar hingga Rp50 ribu. Jika mekanismenya sudah berjalan sesuai aturan, bagaimana bisa muncul harga setinggi itu? Kami berharap ada penjelasan dan informasi yang lebih jelas, termasuk terkait distribusi di daerah tambang dan bahan bakar,” kata Ridwan.

Di akhir pertemuan, Mikson Yapanto kembali menegaskan harapan DPRD Provinsi Gorontalo agar pemerintah pusat dapat mempertimbangkan penambahan suplai Elpiji 3 Kg untuk wilayah Gorontalo. Menurutnya, langkah tersebut penting guna menjamin stabilitas ketersediaan, mencegah kelangkaan, serta memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan lebih optimal.

“Kami berharap perlu adanya penambahan suplai Elpiji 3 Kg ke Gorontalo agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dan distribusi bisa lebih optimal,” tutup Mikson.

The post Bukan Sekadar Keluhan, DPRD Provinsi Gorontalo Resmi Desak Penambahan Gas Subsidi ke Kementerian ESDM appeared first on Barakati ID.

The post Bukan Sekadar Keluhan, DPRD Provinsi Gorontalo Resmi Desak Penambahan Gas Subsidi ke Kementerian ESDM appeared first on Barakati ID.

DEPROV – Pimpinan dan Anggota Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo yang dipimpin Ketua Komisi I, Fadli Poha, melaksanakan kunjungan kerja ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan, Kamis (26/02/2026).

Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sulawesi Selatan, H. Muhammad Ichsan Mustari, didampingi pejabat administrator serta pejabat fungsional arsiparis di Ruang Kerja Kepala Dinas. Suasana pertemuan berlangsung hangat dan komunikatif, diwarnai diskusi seputar pengelolaan arsip di tingkat provinsi.

Ketua Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, Fadli Poha, menyampaikan bahwa kunjungan ke Makassar bertujuan mempelajari organisasi dan tata kelola kearsipan, sekaligus melihat arsip-arsip terkait Gorontalo yang tersimpan di Provinsi Sulawesi Selatan. “Maksud kami ke Makassar ingin belajar terkait organisasi dan tata kelola kearsipan serta ingin melihat arsip-arsip terkait Gorontalo yang ada di Sulawesi Selatan ini. Kami ingin memastikan pengelolaan arsip di Gorontalo ke depan semakin tertata, modern, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku,” ujar Fadli.

Ia menambahkan, penguatan sektor kearsipan menjadi bagian penting dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel. “Kearsipan ini bukan hanya soal penyimpanan dokumen, tetapi juga menyangkut memori kolektif daerah, pertanggungjawaban pemerintahan, dan sumber data sejarah. Karena itu, kami ingin mendorong agar sistem kearsipan di Provinsi Gorontalo semakin profesional, baik dari sisi kelembagaan, SDM, maupun sarana dan prasarana,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sulawesi Selatan, H. Muhammad Ichsan Mustari, menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan dengan menjadikan Sulawesi Selatan sebagai lokus pembelajaran kearsipan. “Kami mengucapkan terima kasih karena telah menjadikan Sulawesi Selatan sebagai tempat pembelajaran dalam pengembangan kearsipan di Provinsi Gorontalo. Insyaallah kami siap bersinergi dan berkolaborasi demi kemajuan kearsipan di Bumi Serambi Madinah,” ungkapnya.

Usai sesi diskusi dan tanya jawab, rombongan Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo berkesempatan meninjau langsung Depot Arsip, Ruang Preservasi Arsip, serta Ruang Layanan Arsip untuk melihat dari dekat sistem pengelolaan dan penyimpanan arsip yang diterapkan. Rombongan mendapat penjelasan teknis mengenai standar penyimpanan, preservasi, hingga layanan akses arsip bagi publik.dispusarsip.

Kunjungan ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antar daerah serta mendorong peningkatan kualitas pengelolaan arsip yang profesional dan akuntabel di Provinsi Gorontalo, sekaligus menjadi rujukan dalam pengembangan kebijakan dan infrastruktur kearsipan di masa mendatang.

The post Belajar ke Makassar, Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo Dalami Tata Kelola Kearsipan Modern appeared first on Barakati ID.

The post Belajar ke Makassar, Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo Dalami Tata Kelola Kearsipan Modern appeared first on Barakati ID.

DEPROV – Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Gorontalo Periode 2026–2029 resmi dilantik dan diambil sumpah jabatannya pada Senin (23/02/2026) di Ruang Dulohupa, Kantor Gubernur Gorontalo.

Prosesi pelantikan dipimpin langsung oleh Gubernur Gorontalo dan dihadiri oleh Pimpinan serta Anggota Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo. Kegiatan tersebut menjadi momentum penting dalam memperkuat peran dan fungsi KPID sebagai lembaga pengawas penyiaran di tingkat daerah.

Adapun tujuh komisioner KPID Provinsi Gorontalo Periode 2026–2029 yang dilantik yakni:

1. Suci Priyanti Kartika Chanda Sari

2. Abdul Rajak Babuntai

3. Hasanudin Djadin

4. Jitro Paputungan

5. Fahrudin F. Salilama

6. Rahmat Giffary Bestamin

7. Arif Rahim

Ketua Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, Fadli Poha, dalam sambutannya menyampaikan bahwa pelantikan ini menjadi wujud komitmen bersama dalam menghadirkan lembaga penyiaran yang profesional, independen, dan berintegritas.

Menurut Fadli, KPID memiliki peran strategis dalam memastikan seluruh lembaga penyiaran di Gorontalo beroperasi sesuai regulasi yang berlaku, sekaligus mampu menghadirkan tayangan yang edukatif, informatif, dan berimbang bagi masyarakat.

“Kami berharap para komisioner yang baru dilantik dapat menjalankan tugas dengan penuh dedikasi dan tanggung jawab. Jadilah pengawas yang menjaga independensi sekaligus adaptif terhadap tantangan dunia penyiaran di era digital,” ujar Fadli.

Dengan dilantiknya jajaran komisioner baru ini, pengawasan terhadap lembaga penyiaran di Provinsi Gorontalo diharapkan semakin optimal. KPID diharapkan mampu mendorong terciptanya ekosistem penyiaran yang sehat, bermartabat, serta berpihak pada kepentingan publik dan pembangunan daerah.

The post Resmi Dilantik! Tujuh Komisioner KPID Gorontalo Siap Awasi Dunia Penyiaran appeared first on Barakati ID.

The post Resmi Dilantik! Tujuh Komisioner KPID Gorontalo Siap Awasi Dunia Penyiaran appeared first on Barakati ID.

DEPROV – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo melaksanakan kunjungan kerja ke Polsek Limboto, Kabupaten Gorontalo, pada Senin (16/02/2026). Kunjungan ini dilakukan untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat terkait maraknya aktivitas penangkapan ikan menggunakan setrum dan pukat harimau di Danau Limboto.

Kegiatan tersebut dipimpin Wakil Ketua Komisi I, Siti Nurayin Sompie, dan dihadiri oleh Sekretaris Komisi I, Ekwan Ahmad, beserta sejumlah anggota, yakni Fikram Salilama, Ramdan Liputo, Dedy Hamzah, Umar Karim, Femmy Udoki, dan Yeyen Sidiki.

Dalam keterangannya, Siti Nurayin Sompie menjelaskan bahwa permasalahan ini mencuat dari hasil reses yang digelar beberapa waktu lalu, di mana masyarakat menyampaikan keluhan terkait praktik penangkapan ikan ilegal yang merusak ekosistem danau.
“Warga menyampaikan ada oknum yang masih menggunakan alat setrum dan pukat harimau untuk menangkap ikan di Danau Limboto,” ungkap Siti.

Menurutnya, sebagian warga menilai penggunaan setrum ikan belum terlalu meresahkan. Namun praktik pukat harimau justru sangat mengganggu kelestarian ekosistem, karena ikan-ikan kecil turut tertangkap dan dikhawatirkan dapat menghabiskan bibit ikan di danau tersebut.
“Ini menjadi perhatian serius kami. Aspirasi masyarakat harus ditindaklanjuti, sehingga kami mendatangi Polsek Limboto untuk mengetahui sejauh mana tindak lanjut laporan warga,” kata Siti.

Ia menambahkan bahwa dalam kegiatan reses sebelumnya, aparat kepolisian turut hadir dan mendengarkan langsung keluhan warga terkait aktivitas ilegal itu.
Dari hasil koordinasi tersebut, pihak kepolisian menjelaskan bahwa penanganan kasus ini bukan kewenangan Polsek Limboto, melainkan menjadi tanggung jawab Polisi Perairan dan Udara (Polairud), karena menyangkut wilayah perairan.

Kapolsek Limboto, Iptu Wisnawati U. Otaya, membenarkan laporan tersebut dan menyatakan kasusnya telah ditangani oleh Polairud sejak tahun lalu.
“Perkaranya sudah P21 dan tinggal menunggu tahapan kedua dengan jumlah tersangka sebanyak enam orang,” jelas Wisnawati.

Selain membahas masalah penangkapan ikan ilegal, Komisi I juga menyoroti kesiapan Polsek Limboto dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) menjelang bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri tahun ini.

Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo berharap, koordinasi antara instansi terkait terus diperkuat agar praktik penangkapan ikan ilegal dapat dihentikan serta kelestarian ekosistem Danau Limboto tetap terjaga untuk generasi mendatang.

The post Warga Resah! Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo Sidak Penangkapan Ikan Ilegal di Danau Limboto appeared first on Barakati ID.

The post Warga Resah! Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo Sidak Penangkapan Ikan Ilegal di Danau Limboto appeared first on Barakati ID.