Inisiatif ini ternyata bermula dari aspirasi para siswa di Jeddah yang mendambakan fasilitas serupa dengan rekan sebaya mereka di Tanah Air. Dadan mengungkapkan bahwa anak-anak pekerja migran tersebut mengikuti perkembangan isu nasional secara aktif dan sadar akan hak mereka sebagai Warga Negara Indonesia (WNI).

“Mereka sangat well informed dengan informasi yang ada di Indonesia terkait MBG. mereka spontan ingin menikmati program yang dirasakan oleh teman-temannya di Indonesia,” ujar Dadan.

Saat menyambangi institusi pendidikan yang menampung sekitar 1.080 anak Pekerja Migran Indonesia (PMI) tersebut pada Minggu (31/5/2026), Dadan disambut dengan penuh kehangatan. Padahal, saat itu kegiatan belajar mengajar sedang diliburkan. Selain di kawasan Jeddah, BGN juga mencatat adanya sekitar 400 pelajar di Sekolah Indonesia Makkah yang berpotensi menjadi penerima manfaat.

“Dan meski tadi libur, mereka (anak-anak di Sekolah Indonesia Jeddah) antusias menanti kedatangan saya dan ada kurang lebih 100 orang dengan 56 guru yang menyambut saya,” imbuh dia.

Tindak lanjut dari peninjauan awal ini akan segera dilaporkan langsung ke meja Presiden Prabowo Subianto. Apabila lampu hijau diberikan oleh Istana, SIJ akan mengukir sejarah sebagai institusi pendidikan pertama di luar batas negara yang mengadaptasi program pemenuhan gizi ini.

“Jika disetujui oleh Presiden, ini akan menjadi percontohan pertama (MBG di luar negeri),” kata dia saat berada di Bandara King Abdul Aziz Jeddah. “Kami datang untuk melihat dan kami akan laporkan ke Presiden apakah dimungkinkan kami membuat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di sekolah Indonesia Jeddah,” ujarnya.

Mengenai teknis pelaksanaan di lapangan, Dadan menegaskan bahwa operasional pemenuhan gizi di luar negeri tidak akan jauh berbeda dengan prosedur standar di nusantara. Namun, pembentukan ekosistem ini membutuhkan sinergi dan koordinasi lintas instansi, khususnya dengan Kementerian Luar Negeri serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

“Mekanismenya sama dengan di Tanah Air, kita akan gandeng mitra untuk SPPG,” katanya.

Untuk urusan lidah dan asupan gizi, menu makanan nantinya akan diselaraskan dengan kondisi geografis. Variasi hidangan khas Nusantara akan dipadukan dengan kuliner lokal Arab Saudi demi menjaga kualitas makanan. “Disesuaikan dengan ketersediaan bahan baku lokal,” kata dia.

The post BGN Sedang Jajaki Beri MBG Untuk Anak Sekolah Indonesia Jeddah, Arab Saudi appeared first on Barakati ID.

The post BGN Sedang Jajaki Beri MBG Untuk Anak Sekolah Indonesia Jeddah, Arab Saudi appeared first on Barakati ID.

Berdasarkan rekaman yang beredar luas melalui akun Instagram @lombokparadisereels, armada tersebut diketahui tengah bersiap melakukan lepas landas dari Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali, menuju Nusa Tenggara Barat (NTB). Selain keberadaan kabel tie, visual tersebut juga memperlihatkan adanya lapisan hitam menyerupai perekat pada area bilah baling-baling. Sontak, penampakan ini menuai beragam reaksi dari warganet yang mempertanyakan keamanan penerbangan pesawat perintis tersebut.

Menanggapi gelombang kekhawatiran publik, pihak Lion Air Group selaku induk perusahaan langsung memberikan penjelasan resmi. Corporate Communications Strategic of Lion Air Group, Danang Mandala Prihantoro, menepis anggapan bahwa visual dalam video tersebut merupakan indikasi kerusakan fatal pada sistem penggerak armada.

“Pengikat yang tampak pada bilah baling-baling digunakan untuk mengamankan sementara salah satu lapisan pelindung (deicer) yang mengalami sedikit perubahan posisi,” terang Danang dalam keterangan resminya pada Minggu (31/5/2026).

Lebih lanjut, ia menerangkan bahwa lapisan de-icer tersebut berfungsi spesifik untuk menjaga baling-baling di bawah kondisi cuaca dan operasional tertentu. Komponen ini sama sekali bukan merupakan struktur utama penentu daya dorong pesawat. Langkah penanganan sementara tersebut juga tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan merujuk penuh pada regulasi pabrikan.

“Prosedur tersebut telah diatur secara jelas oleh pabrikan pesawat sesuai Aircraft Maintenance Manual dan hanya dapat dilakukan oleh teknisi berlisensi yang berwenang sesuai pedoman perawatan yang berlaku,” ungkapnya.

Melengkapi konteks teknis insiden ini, sejumlah ulasan aviasi dari dari berbagai media sebelumnya juga sering menyoroti karakteristik pesawat turboprop jenis ATR 72, armada yang menjadi tulang punggung operasional Wings Air. Pesawat jeni ini memang dilengkapi dengan karet de-icer boot pada tepi baling-balingnya untuk memecah formasi es di udara. Praktik perbaikan sementara (temporary fix) menggunakan pengikat atau perekat khusus penerbangan pada area non-struktural ini diakui secara global sebagai prosedur normal, selama tidak mengganggu sistem mekanis inti mesin dan telah disetujui teknisi bersertifikasi.

Setelah prosedur pengikatan selesai dilakukan, teknisi diwajibkan untuk menjalankan serangkaian pengecekan lanjutan. Langkah ini krusial demi memastikan pergerakan baling-baling beserta sistem pesawat secara menyeluruh tidak terganggu.

“Dalam dunia penerbangan, penggunaan pengikat pada komponen tertentu dapat menjadi bagian dari prosedur perawatan yang telah ditetapkan pabrikan, dilakukan secara terukur, serta melalui proses pemeriksaan dan verifikasi yang ketat,” imbuh Danang.

Menutup klarifikasinya, Danang menjamin bahwa maskapai senantiasa menjalankan program inspeksi terjadwal maupun tidak terjadwal secara ketat. Pengecekan ini mencakup tahapan sebelum keberangkatan, ketika transit, hingga fase operasional lainnya.

“Pesawat tidak akan dioperasikan apabila tidak memenuhi persyaratan keselamatan, keamanan, dan kelaikudaraan. Setiap keputusan untuk menerbangkan pesawat didasarkan pada hasil pemeriksaan teknis yang menyeluruh oleh personel yang berwenang sesuai prosedur yang berlaku,” pungkasnya.

The post Viral! Baling-baling Wings Air Diikat Kabel Ties Sebelum Terbang dari Bali, Begini Kata Lion Air Group appeared first on Barakati ID.

The post Viral! Baling-baling Wings Air Diikat Kabel Ties Sebelum Terbang dari Bali, Begini Kata Lion Air Group appeared first on Barakati ID.

Gorontalo – Masyarakat Kelurahan Leato Selatan, Kota Gorontalo, menyambut antusias kunjungan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam agenda peresmian Program Kampung Nelayan di wilayah tersebut.

Program pemerintah pusat itu dinilai menjadi harapan baru bagi masyarakat pesisir, khususnya para nelayan yang selama ini membutuhkan penataan kawasan dan dukungan peningkatan kesejahteraan.

Ketua KDMP Kelurahan Leato Selatan, Abdurrahman Lamusu, menyampaikan apresiasi kepada Adhan Dambea yang dinilai aktif mendukung dan memfasilitasi pelaksanaan program tersebut di Kota Gorontalo.

“Kami masyarakat Leato Selatan menyampaikan terima kasih kepada Pak Adhan Dambea yang terus memberi dukungan terhadap pelaksanaan Program Kampung Nelayan ini. Kehadiran Presiden Prabowo meresmikan langsung program ini menjadi kebanggaan bagi masyarakat kami,” ujar Abdurrahman Lamusu.

Menurutnya, Program Kampung Nelayan diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat pesisir, baik dari sisi penataan lingkungan, aktivitas ekonomi nelayan, maupun kualitas hidup warga sekitar.

Peresmian langsung oleh Presiden juga dinilai menjadi bukti perhatian pemerintah pusat terhadap masyarakat nelayan di daerah, khususnya di Kelurahan Leato Selatan, Kota Gorontalo.

The post Masyarakat Apresiasi Peran Adhan Dambea dalam Mendukung Program Kampung Nelayan Presiden di Leato Selatan appeared first on Barakati ID.

The post Masyarakat Apresiasi Peran Adhan Dambea dalam Mendukung Program Kampung Nelayan Presiden di Leato Selatan appeared first on Barakati ID.

NEWS – Masyarakat kini tengah harap-harap cemas menanti nasib harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi. Pasalnya, sejak tanggal 1 April 2026 lalu, pemerintah mengambil langkah berani untuk menahan harga berbagai jenis BBM komersial seperti Pertamax (RON 92), Pertamax Turbo (RON 98), Pertamax Green (RON 95), Dexlite (CN 51), hingga Pertamina Dex (CN 53), meskipun tren harga minyak mentah global sedang meroket tak terkendali.

​Berdasarkan analisis dan data dari berbagai media ekonomi terkemuka, lonjakan harga minyak mentah di pasar internasional saat ini sangat dipengaruhi oleh memanasnya tensi geopolitik di kawasan Timur Tengah. Selain itu, fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat turut memberikan tekanan ganda bagi badan usaha penyalur BBM dalam menghitung beban keekonomian harga jual mereka.

​Merespons polemik ini, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, akhirnya angkat bicara. Ia menekankan bahwa regulasi yang mengatur tentang harga BBM komersial sejatinya sangat jelas dan selalu berpatokan pada pergerakan pasar.
​”Peraturan Menteri ESDM tahun 2022 itu kan sudah dijelaskan bahwa terkait dengan BBM non-subsidi itu diikuti dengan harga pasar,” tegas Bahlil saat ditemui awak media di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, pada Jumat (17/4/2026).

​Menghadapi tekanan pasar yang berat, pemerintah rupanya tidak tinggal diam. Bahlil mengungkapkan bahwa serangkaian konsolidasi tingkat tinggi dengan PT Pertamina (Persero) maupun perusahaan pengelola SPBU swasta sedang intens dilakukan. Hasil dari pertemuan tersebut tampaknya akan segera diumumkan dalam waktu dekat.
​”Sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM pada tahun 2022, BBM non-subsidi itu kan berdasarkan harga pasar. Nah tinggal kita lihat kapan itu dilakukan penyesuaian, tapi feeling saya atas dasar rapat-rapat kami dengan Pertamina maupun badan usaha swasta, sudah hampir selesai lah ya. Tunggu saja,” ujarnya memberikan sinyal.

​Meski demikian, Bahlil masih enggan merinci kapan kepastian “keran” harga pasar ini akan kembali dilepas. Ia hanya menyoroti bahwa lonjakan tak terduga di tingkat global memaksa negara untuk meramu kalkulasi ulang yang matang sebelum mengambil kebijakan final.
​”Itu dihitung secara penyesuaian. Kan negara juga harus melakukan penyesuaian. Kemarin kan harganya itu tiba-tiba pummm. Nah kita lakukan penyesuaian,” tuturnya.

​Kini, publik dan para pelaku usaha hanya bisa menunggu instruksi resmi dari pemerintah. Tak hanya Pertamina, langkah penahanan harga ini secara serentak juga diikuti oleh seluruh SPBU swasta di Tanah Air, yang biasanya selalu disiplin melakukan koreksi harga di setiap awal pergantian bulan.

The post Siap-siap! Menteri Bahlil Beri Sinyal Harga Pertamax Cs Bakal Segera Disesuaikan appeared first on Barakati ID.

The post Siap-siap! Menteri Bahlil Beri Sinyal Harga Pertamax Cs Bakal Segera Disesuaikan appeared first on Barakati ID.

Abdul Mu’ti menegaskan bahwa program pendidikan kesetaraan melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) menjadi salah satu kunci pemerintah untuk menurunkan angka putus sekolah di Indonesia. Ia mengungkapkan bahwa jalur kesetaraan, khususnya Paket C yang setara SMA, telah melahirkan banyak figur publik, termasuk anggota legislatif di Senayan. Dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pernyataannya memicu tawa para anggota dewan yang hadir.

“Banyak anggota dewan yang juga lulusan Paket C,” kata Abdul Mu’ti dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 21 Januari 2026.​

Ia menambahkan bahwa peserta pendidikan kesetaraan di berbagai PKBM didominasi oleh peserta Paket C, menunjukkan bahwa jalur ini menjadi pilihan realistis bagi mereka yang tidak bisa mengakses sekolah formal. Pernyataan itu sekaligus ingin menghapus stigma negatif terhadap pendidikan kesetaraan dan menunjukkan bahwa lulusan Paket C dapat berkompetisi hingga ke lembaga legislatif nasional.

Paket C adalah program pendidikan kesetaraan setara SMA bagi warga yang tidak menyelesaikan pendidikan formal, yang diselenggarakan melalui PKBM dan satuan pendidikan nonformal lain. Menurut Abdul Mu’ti, penguatan PKBM merupakan strategi penting untuk memperluas akses pendidikan, terutama bagi kelompok masyarakat yang selama ini tersisih dari jalur sekolah reguler. Ia menyampaikan penjelasan ini saat menjawab pertanyaan Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, Kurniasih Mufidayati, yang menyoroti perlunya perluasan akses pendidikan bagi kelompok yang sulit dijangkau sistem formal.

Abdul Mu’ti juga bercerita tentang kunjungannya ke salah satu PKBM di Majalengka, Jawa Barat, yang mampu menampung lebih dari 300 peserta didik. Mayoritas peserta di PKBM tersebut mengambil program Paket C, yang menurutnya menggambarkan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap layanan pendidikan setara SMA di luar sekolah formal.

“Saya baru pulang dari Majalengka, ada PKBM yang dikelola oleh temannya Pak Lalu. Ternyata sampai ratusan, 300-an lebih. Dan yang paling banyak itu Paket C,” ujarnya.​

Ia menekankan pentingnya penataan kelulusan di pendidikan kesetaraan agar sesuai jenjang dan tidak terjadi praktik kelulusan yang melompati tahap.​

“Paket C lulus dulu, Paket B menyusul. Itu tidak boleh terjadi lagi,” ujar Mu’ti yang menekankan pentingnya kelulusan sesuai jenjang.​

Abdul Mu’ti menyoroti bahwa angka anak tidak sekolah di Indonesia masih tergolong tinggi. Menurutnya, faktor penyebab putus sekolah bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga faktor kultural dan geografis. Ia mencontohkan pernikahan usia dini dan keterbatasan akses pendidikan di wilayah tertentu sebagai hambatan yang sering dihadapi masyarakat.

“Angka tidak sekolah kita cukup tinggi, dan sebagiannya itu bukan semata-mata karena ekonomi, tapi sebagian karena alasan kultural, misalnya menikah di usia muda, atau karena geografi,” ungkap Abdul Mu’ti.​

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa angka putus sekolah masih terjadi di berbagai jenjang, terutama di tingkat SMP dan SMA/sederajat, meskipun tren jangka panjangnya cenderung menurun beberapa tahun terakhir. Media nasional lain juga mencatat bahwa pendidikan kesetaraan, termasuk Paket A, B, dan C, menjadi salah satu instrumen untuk mengejar target peningkatan rata-rata lama sekolah penduduk Indonesia.

Untuk menjawab berbagai persoalan akses pendidikan tersebut, pemerintah berencana memperluas dan memperkuat PKBM, tidak hanya di dalam negeri tetapi juga di luar negeri. Abdul Mu’ti menyebut bahwa masalah pendidikan anak Indonesia di luar negeri tidak hanya dialami anak pekerja migran, tetapi juga anak-anak diplomat dan warga negara Indonesia lain yang tinggal di luar negeri.

Ia menegaskan bahwa peserta didik pendidikan kesetaraan melalui PKBM berhak mendapatkan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) sebagaimana peserta didik di satuan pendidikan lain. Penguatan tata kelola, pendanaan, dan pengawasan PKBM disebut penting agar kualitas pendidikan kesetaraan terjaga dan lulusannya diakui setara dengan pendidikan formal.

Mu’ti juga menilai bahwa keberhasilan alumni Paket C yang kini duduk sebagai anggota legislatif bisa menjadi contoh bahwa jalur pendidikan kesetaraan bukan “jalan belakang”, melainkan bagian sah dari sistem pendidikan nasional. Media seperti Tempo dan berbagai portal berita nasional lainnya menyoroti pernyataannya sebagai penegasan bahwa lulusan PKBM dan Paket C dapat berkontribusi di ruang publik dan politik nasional.

The post Mendikdasmen Sebut Banyak Legislator Alumni Paket C appeared first on Barakati ID.

The post Mendikdasmen Sebut Banyak Legislator Alumni Paket C appeared first on Barakati ID.

NEWS – Layanan internet satelit Starlink milik Elon Musk menyediakan akses internet tanpa biaya bagi warga yang terdampak banjir dan longsor di berbagai wilayah Sumatra, termasuk Sumatra Utara, Aceh, dan Sumatra Barat. Kebijakan ini berlaku bagi pelanggan baru maupun pelanggan lama yang berada di zona terdampak hingga akhir Desember 2025, dengan tujuan menjaga komunikasi di tengah terputusnya jaringan telekomunikasi darat.​

Banjir dan tanah longsor di Sumatra dalam beberapa hari terakhir telah merusak infrastruktur, memutus akses jalan, dan melumpuhkan ratusan situs transmisi telekomunikasi, sehingga banyak kawasan sempat terisolasi tanpa koneksi internet. Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mencatat ratusan dari puluhan ribu site telekomunikasi di Sumatra Utara tidak berfungsi akibat bencana, sehingga konektivitas satelit menjadi salah satu solusi utama untuk mendukung koordinasi evakuasi, penyaluran bantuan, serta komunikasi keluarga.​

Melalui unggahan di akun X pribadinya, Elon Musk menjelaskan bahwa pemberian akses gratis Starlink dalam situasi darurat sudah menjadi prosedur baku di perusahaan. Dalam pernyataannya, Musk menulis: “Kebijakan standar SpaceX adalah menggratiskan Starlink setiap kali terjadi bencana alam di suatu tempat di dunia. Tidak lah benar mengambil untung dari musibah,” ujar Elon Musk melalui akun X @ElonMusk dikutip Sabtu (29/11/2025).​

Starlink juga menyampaikan keterangan resmi bahwa layanan ini ditujukan khusus bagi mereka yang terdampak banjir parah di Indonesia. Dalam pengumumannya di X, perusahaan menyatakan: “Bagi mereka yang terdampak banjir parah di Indonesia, Starlink menyediakan layanan gratis bagi pelanggan baru dan lama hingga akhir Desember. Kami juga bekerja sama dengan pemerintah Indonesia untuk segera membangun terminal dan memulihkan konektivitas ke wilayah-wilayah terdampak paling parah di Sumatra,” tulis Starlink dalam pernyataan resminya di X pada Sabtu (29/11/2025).​

Koordinasi dengan pemerintah Indonesia mencakup percepatan distribusi dan relokasi terminal Starlink ke lokasi-lokasi yang paling terdampak, terutama daerah yang akses jalannya terputus dan jaringan seluler konvensional lumpuh. Sejumlah laporan menyebut bahwa perangkat Starlink juga dimanfaatkan aparat kepolisian dan tim darurat di Sumatra Utara untuk membuka kembali jalur komunikasi bagi warga yang terisolasi, sehingga mereka dapat menghubungi keluarga dan menyampaikan kebutuhan mendesak.​

Secara teknis, jaringan Starlink memanfaatkan ribuan satelit orbit rendah yang mengirimkan koneksi langsung ke antena pengguna, sehingga layanannya relatif tetap aktif meski jaringan kabel optik dan menara telekomunikasi di darat mengalami kerusakan. Di Indonesia, Starlink telah memperoleh izin beroperasi sejak Mei 2025 dan sebelumnya diproyeksikan terutama untuk melayani wilayah pedalaman, namun kini perannya meluas sebagai infrastruktur komunikasi darurat saat bencana besar.​

Langkah Starlink di Sumatra sejalan dengan pola respons perusahaan di negara lain yang pernah dilanda bencana, seperti Jamaika dan Bahama setelah Badai Melissa, maupun di Cape Verde pasca-badai pada Agustus 2025, di mana layanan darurat serupa juga digelar untuk menjaga konektivitas warga. Berbagai media internasional dan nasional menilai kebijakan penggratisan ini sebagai bagian dari strategi global Starlink untuk memposisikan jaringan satelit mereka sebagai tulang punggung komunikasi di daerah bencana.​

Beberapa media nasional arus utama mengonfirmasi bahwa akses gratis Starlink di zona banjir Sumatra berlaku selama sekitar satu bulan, hingga akhir Desember 2025, bagi pelanggan yang sudah ada maupun yang baru mendaftar di wilayah terdampak. Laporan lain menyebut, warga di area bencana dapat mengajukan layanan melalui mekanisme dukungan khusus yang disiapkan Starlink, sedangkan perangkat terminal dikoordinasikan bersama instansi pemerintah dan tim tanggap darurat di lapangan.

The post Bukan Cari Untung: Elon Musk Gratiskan Starlink untuk Wilayah Terdampak Banjir Sumatra appeared first on Barakati ID.

The post Bukan Cari Untung: Elon Musk Gratiskan Starlink untuk Wilayah Terdampak Banjir Sumatra appeared first on Barakati ID.

NEWS – Masyarakat Indonesia kini dihadapkan pada fenomena pemotretan warga di ruang publik yang kian marak tanpa izin. Seorang fotografer bisa menghadapi gugatan jika fotonya disebarluaskan tanpa persetujuan pemilik gambar, menurut sumber berita terkini dan berbagai analisis hukum terkait. Regulator dan pihak berwenang menegaskan bahwa perlindungan data pribadi serta hak atas privasi tetap menjadi prioritas di era digital, meskipun foto tersebut diambil di tempat umum.

Dalam konteks ini, Komisi Komunikasi dan Digital (Komdigi) menegaskan pentingnya etika dan kepatuhan hukum dalam fotografi publik. Selama beberapa hari terakhir, pandangan ahli hukum dan publikasi media besar menyoroti bahwa penyebaran foto warga tanpa izin bisa melanggar hak asasi manusia serta UU PDP, tergantung pada konteks penggunaan fotonya.

Sejumlah pakar hukum menekankan bahwa foto seorang individu tetap termasuk data pribadi, sehingga penyebaran atau komersialisasian tanpa persetujuan bisa menimbulkan konsekuensi hukum. Salah satu pandangan yang banyak dirujuk adalah bahwa tindakan tersebut bisa dikenai berbagai pasal terkait hak cipta, perlindungan data pribadi, hingga undang-undang ITE jika ada unsur penjualan atau penyebaran untuk kepentingan komersial. Analisis ini sejalan dengan interpretasi para pakar di berbagai media arus utama yang juga menyoroti pemisahan antara penggunaan foto untuk pemberitaan dan penggunaan komersial.

Salah satu narasumber kunci menegaskan bahwa perlindungan identitas dan wajah individu tetap menjadi hak pribadi, meskipun berada di ruang publik. Narasumber lain menekankan bahwa konteks penggunaan foto—terutama jika untuk kepentingan komersial—memiliki bobot hukum yang berbeda dibandingkan penggunaan untuk pemberitaan atau dokumentasi umum.

Di sisi regulator, arah kebijakan menunjukkan fokus pada peningkatan literasi digital dan etika penggunaan teknologi fotografi, termasuk dalam konteks AI. Upaya kolaborasi antara fotografer, asosiasi profesi, serta platform digital digalakkan untuk memperkuat pemahaman mengenai hak cipta, privasi, dan tanggung jawab sosial di era digital.

Para profesional media juga menekankan pentingnya kehati-hatian dalam menyebarkan foto warga tanpa persetujuan, karena dampaknya bisa meluas, mulai dari kerugian reputasi hingga potensi tindakan hukum. Seiring dengan itu, sejumlah kanal berita nasional dan internasional memperkuat pemahaman publik melalui liputan analitis mengenai bagaimana hukum Indonesia mengatur perlindungan data pribadi dan hak atas gambar.

Keseimbangan antara kebebasan berekspresi, kepentingan publik, serta hak individu menjadi inti diskusi. Para ahli hukum menilai perlunya regulasi yang lebih jelas untuk menghadapi dinamika teknologi pemotretan dan AI generatif, tanpa mengabaikan hak privasi warga.

The post Fotografer Wajib Izin: Perlindungan Data Pribadi Jadi Sorotan Regulasi Fotografi appeared first on Barakati ID.

The post Fotografer Wajib Izin: Perlindungan Data Pribadi Jadi Sorotan Regulasi Fotografi appeared first on Barakati ID.

NEWS – Proyek kereta cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau yang dikenal dengan sebutan Whoosh, yang dirancang sebagai ikon kemajuan transportasi Indonesia, kini menghadapi beban finansial yang sangat besar. Utang jangka panjang proyek ini telah membengkak mencapai Rp116 triliun, nilai yang hampir setara dengan biaya pembangunan lima menara pencakar langit Burj Khalifa di Dubai.Pada awalnya, total biaya proyek diperkirakan sekitar Rp80 triliun. Akan tetapi, seiring waktu, jumlah ini melonjak drastis dipicu oleh beberapa faktor, seperti tantangan pembebasan lahan, perubahan desain di tengah pembangunan, serta biaya operasional dan perawatan yang sangat tinggi. Dari total pembiayaan tersebut, sekitar 75 persen bersumber dari pinjaman China Development Bank (CDB) dengan bunga tahunan sebesar 3,3 persen, yang mengharuskan Indonesia mencicil utang tersebut selama 40 hingga 45 tahun.

Beberapa waktu lalu, Luhut Binsar Pandjaitan, yang saat itu menjabat Ketua Komite Proyek KCJB, menyampaikan pernyataan mengejutkan yang memicu sorotan publik. Ia bahkan menyebut proyek Whoosh sebagai “barang busuk” sejak awal ditangani. Pernyataan ini memunculkan dugaan adanya kejanggalan pada proyek prestisius tersebut dan mendorong seruan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun tangan melakukan investigasi.

Menambah kerumitan finansial, proyek ini menggunakan pinjaman dari China dengan bunga 3,3 persen, jauh lebih tinggi dibandingkan tawaran dari Jepang yang hanya 0,1 persen. Padahal, proyek ini semula dijanjikan tidak akan menggunakan dana APBN, namun akhirnya tetap mendapat dukungan keuangan negara. Biaya konstruksi mencapai US$52 juta per kilometer, hampir tiga kali lipat dari proyek serupa di China yang menghabiskan biaya hanya US$17 hingga 30 juta per kilometer.

Dua tahun sejak beroperasi, Whoosh juga mengalami kerugian mencapai Rp4,1 triliun per tahun, belum terhitung bunga dan cicilan pinjaman pokok. Bahkan pendapatan harian yang diperoleh sekitar Rp3 miliar, atau Rp1,1 triliun per tahun, masih jauh dari cukup untuk membayar bunga pinjaman tahunan yang sebesar Rp3,3 triliun. Analis sosial politik dari Universitas Negeri Jakarta, Ubedilah Badrun, mempertanyakan siapa yang harus bertanggung jawab atas kondisi keuangan yang membebani negara dan publik ini.

Untuk memberikan perbandingan sederhana angka Rp116 triliun tersebut sebenarnya bisa digunakan untuk membangun lima menara Burj Khalifa (masing-masing senilai Rp21 triliun), atau 22 menara Eiffel, atau bahkan satu kompleks Marina Bay Sands di Singapura yang dibangun dengan biaya Rp92,8 triliun. Dana sebesar itu juga bisa dialokasikan untuk memperluas akses internet hingga pelosok daerah yang masih blank spot, membangun fasilitas kesehatan di wilayah terpencil, serta merenovasi lebih dari 100 ribu sekolah agar anak-anak mendapatkan pendidikan layak.

The post Utang Kereta Cepat Whoosh Setara Bangun 5 Menara Burj Khalifa, Siapa yang Bertanggung Jawab? appeared first on Barakati ID.

The post Utang Kereta Cepat Whoosh Setara Bangun 5 Menara Burj Khalifa, Siapa yang Bertanggung Jawab? appeared first on Barakati ID.

NEWS – Belakangan ini, merek air mineral terkenal Aqua tengah menjadi sorotan publik setelah temuan bahwa sumber air mereka berasal dari sumur bor, bukan mata air pegunungan seperti yang selama ini diklaim dalam iklan dan label produk. Temuan ini disampaikan oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) yang menilai langkah tersebut sebagai pelanggaran hak konsumen.Ketua YLKI, Niti Emiliana, secara tegas menyatakan bahwa penggunaan air dari sumur bor oleh PT Tirta Investama Subang, perusahaan produsen Aqua, merupakan bentuk kebohongan terhadap konsumen.

Niti mengutip Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang melarang pelaku usaha memperdagangkan produk dengan kondisi yang tidak sesuai dengan klaim pada label dan iklan. “Dalam UU Perlindungan Konsumen, hal ini masuk dalam perbuatan yang dilarang oleh pelaku yaitu karena memproduksi dan memperdagangkan tidak sesuai dan kondisi sebagaimana yang dinyatakan oleh label dan iklan,” ujarnya.

Isu ini memuncak setelah Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke pabrik Aqua di Kabupaten Subang. Dalam kunjungannya, Dedi mempertanyakan langsung ke pekerja terkait asal air yang digunakan. Pekerja mengonfirmasi bahwa air diambil dari dalam tanah melalui sumur bor dengan kedalaman lebih dari 100 meter, bukan dari air permukaan seperti sungai maupun mata air yang selama ini diasosiasikan dengan kualitas air pegunungan murni.

Dalam video viral yang beredar di media sosial, Dedi pun tampak terkejut dan menekankan bahwa konsumen berhak mendapatkan informasi jujur soal asal air minum tersebut. Hal ini juga disuarakan oleh anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra, Kawendra Lukistian, yang menyatakan bahwa masalah ini berkaitan langsung dengan kepercayaan publik dan hak konsumen atas informasi yang benar.

Menanggapi kontroversi ini, pihak Aqua memberikan klarifikasi: air yang mereka gunakan berasal dari 19 sumber air pegunungan di Indonesia yang telah melalui seleksi ketat menggunakan 9 kriteria ilmiah dan 5 tahapan evaluasi selama minimal satu tahun penelitian oleh para ahli geologi, hidrogeologi, geofisika, dan mikrobiologi. Aqua menegaskan bahwa air tersebut berasal dari akuifer dalam dengan kedalaman 60 sampai 140 meter, yang merupakan bagian dari sistem hidrogeologi pegunungan, bukan sumur bor biasa sebagaimana yang disangkakan.

Sementara itu, pakar Tata Kelola Air dari Universitas Indonesia, Firdaus Ali, menambahkan bahwa sebenarnya tidak ada regulasi khusus yang secara eksplisit mengatur asal sumber air minum dalam kemasan. Namun, ia menekankan kewajiban perusahaan untuk transparan dan jujur kepada konsumen mengenai sumber air yang digunakan dalam produk mereka. Aspek kualitas air sendiri telah diatur oleh Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk air minum dalam kemasan.

Di tengah polemik ini, YLKI mendesak pemerintah untuk segera melakukan audit menyeluruh terhadap sumber air serta proses produksi Aqua, dan merekomendasikan pemerintah meninjau ulang perizinan usaha Aqua demi melindungi hak konsumen dan menjaga kepercayaan publik.

The post Air Aqua Ternyata dari Sumur Bor, YLKI: Melanggar Hak Konsumen appeared first on Barakati ID.

The post Air Aqua Ternyata dari Sumur Bor, YLKI: Melanggar Hak Konsumen appeared first on Barakati ID.

Penelitian ini berjudul The Future Lifespan of Earth’s Oxygenated Atmosphere, yang menyoroti keterkaitan antara umur Bumi dan evolusi Matahari. Dalam miliaran tahun ke depan, Matahari diprediksi terus memanas dan melebar, menjadikan lingkungan Bumi semakin panas dan tidak bersahabat.

Menurut hasil dari 400.000 simulasi, para ilmuwan memperkirakan Bumi akan benar-benar tidak bisa dihuni pada tahun 1.000.002.021. Pada waktu itu, suhu permukaan bumi akan mencapai titik ekstrem, samudra-samudra akan menguap, dan atmosfer secara bertahap menipis hingga tidak ada satu pun mikroorganisme yang bisa bertahan hidup.

Namun, kehidupan manusia tampaknya tidak akan mencapai sejauh itu. Simulasi menunjukkan peningkatan intensitas radiasi dari Matahari dapat mempercepat perubahan iklim dan atmosfer, menyebabkan suhu global naik drastis dan kadar oksigen menurun jauh sebelum waktu tersebut.

Pemimpin penelitian, Kazumi Ozaki, mengungkapkan:
“Selama bertahun-tahun, masa hidup biosfer di Bumi telah didiskusikan berdasarkan peningkatan kecerahan Matahari yang stabil.”
Ia menambahkan bahwa sebelumnya ilmuwan memperkirakan kehidupan di Bumi masih punya waktu dua miliar tahun lagi, tetapi model terbaru justru menunjukkan masa itu bisa terpotong setengahnya. Dalam tulisannya, Ozaki menegaskan:
“Jika benar, seseorang bisa memperkirakan bahwa tingkat O₂ atmosfer juga pada akhirnya akan menurun di masa depan yang jauh.”

Para ilmuwan NASA menjelaskan bahwa proses tersebut merupakan bagian alami dari evolusi bintang. Namun, aktivitas manusia mempercepat sejumlah efek yang semestinya terjadi jutaan tahun lagi. Data NASA Goddard Institute (2024) menunjukkan intensitas aktivitas Matahari meningkat sekitar 10% setiap satu miliar tahun, menyebabkan peningkatan suhu jangka panjang dan tekanan terhadap sistem biosfer planet.

Media besar seperti The Guardian dan National Geographic juga menyoroti fakta bahwa pemanasan global buatan manusia memperburuk proses alami ini. NOAA melaporkan bahwa tahun 2024 mencatat suhu global tertinggi sejak pengamatan dimulai, mempercepat pelelehan es di kutub dan menurunkan kestabilan atmosfer — tanda bahwa perubahan iklim kini bukan sekadar proyeksi masa depan, melainkan realitas.

Meskipun akhir Bumi diperkirakan baru akan terjadi sekitar satu miliar tahun lagi, para ilmuwan menegaskan bahwa dampaknya sudah terasa. “Selama kita sempat memainkan GTA 6, belum perlu panik,” tulis artikel tersebut dengan nada humor, namun di baliknya tersimpan peringatan serius: planet ini sedang kehilangan keseimbangan, dan waktu untuk bertindak semakin sempit.

The post Superkomputer NASA dan Jepang Prediksi Kapan Kiamat Datang appeared first on Barakati ID.

The post Superkomputer NASA dan Jepang Prediksi Kapan Kiamat Datang appeared first on Barakati ID.