Connect with us

Daerah

DLH Pohuwato dan KPH Wilayah III Dapat Apresiasi atas Respons Cepat Terhadap Aduan Kerusakan Lingkungan

Published

on

POHUWATO – Kinerja optimal Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Pohuwato dan KPH Wilayah III mendapatkan apresiasi dari Harson Ali, seorang aktivis Lembaga Aliansi Indonesia (LAI).

Apresiasi ini diberikan setelah kedua instansi tersebut merespon aduan yang diajukan oleh Harson Ali terkait kerusakan lingkungan di beberapa wilayah Kabupaten Pohuwato.

Harson Ali menyampaikan apresiasi ini ketika tim gabungan DLH dan KPH turun langsung ke lapangan untuk menanggapi aduannya. Mereka berhasil mengidentifikasi kerusakan lingkungan di beberapa wilayah, meskipun tidak menemukan aktifitas alat berat di Desa Balayo.

Harson menyebutkan bahwa tim menemukan bukti kerusakan lingkungan yang jelas, terutama setelah hujan pada tanggal 19 Januari 2024 yang menyebabkan banjir dan genangan di wilayah tersebut.

Harson Ali juga mencatat bahwa tim KPH Wilayah III Pohuwato telah menemukan bukti kerusakan lingkungan akibat aktivitas alat berat, khususnya jenis escavator, di Desa Karya Baru Dengilo. Tim berhasil mendokumentasikan aktivitas pertambangan dengan mengantongi dokumen berupa foto dan video.

Selama kunjungannya, Harson memberikan apresiasi kepada DLH Pohuwato dan KPH Wilayah III Pohuwato. Dia menyatakan terima kasih karena kedua instansi tersebut telah memberikan waktu untuk turun langsung ke lapangan bersamanya dan melihat kerusakan lingkungan secara langsung.

Harson Ali menyampaikan bahwa mereka menunggu rekomendasi dari hasil investigasi turun lapangan yang telah dilakukan oleh DLH dan KPH.

Advertorial

Transformasi Menuju Kemandirian: UNG Diakui Layak Menjadi PTN-BH

Published

on

UNG – Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) menilai Universitas Negeri Gorontalo (UNG) layak untuk menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH). Ini merupakan hasil dari upaya UNG dalam mewujudkan visi besar Rektor Prof. Dr. Ir. Eduart Wolok, S.T., M.T.

Sejak 2019-2023 untuk menjadikan UNG unggul dan berdaya saing. Selama periode tersebut, UNG terus meningkatkan sistem kelembagaannya guna membangun reputasi institusi. Peningkatan jumlah jurnal ilmiah terakreditasi SINTA, publikasi dosen, kualifikasi dosen S3 dan guru besar, perbaikan tata kelola, peningkatan layanan publik, serta dorongan terhadap program studi terakreditasi unggul telah membuat UNG menjadi salah satu kandidat PTN-BLU untuk bertransformasi menjadi PTN-BH.

UNG masuk sebagai kandidat urutan kedua dari sepuluh PTN yang diusulkan menjadi PTN-BH oleh Direktorat Kelembagaan, Ditjen Pendidikan Tinggi Kemdikbudristek. Penilaian dilakukan berdasarkan tiga komponen, yaitu Tridharma, kelembagaan (tata kelola), dan keuangan.

Berdasarkan hasil penilaian tersebut, UNG diundang untuk mengikuti sosialisasi Transformasi PTN menjadi PTN-BH yang diselenggarakan oleh Direktorat Kelembagaan.

Dasar hukum pendirian PTN-BH tercantum dalam Undang-Undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang menjelaskan bahwa PTN-BH adalah konsep penyelenggaraan perguruan tinggi dengan otonomi yang lebih luas. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2013 tentang Bentuk Dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, serta Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2014 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, PTN-BH adalah perguruan tinggi negeri yang didirikan oleh Pemerintah dan memiliki status sebagai subyek hukum yang otonom.

Keberadaan PTN-BH memberikan beberapa manfaat, antara lain:

  1. Lebih mandiri dalam mengelola internal kelembagaan di mana kebijakan internal kampus bisa dibentuk sendiri tanpa intervensi pemerintah melalui Kemdikbudristek. Di sini mekanisme pengambilan kebijakan internal lebih mudah, mandiri, dan cepat dalam pengembangan institusi;
  2. Sebuah perguruan tinggi berstatus PTN-BH diberikan hak otonom lebih luas dan leluasa dalam melakukan pengembangan. Misalnya, lebih mudah dalam membuka program studi baru tanpa harus mengajukan ke Ditjen Dikti. Dalam hal pengelolaan keuangan, hak otonomi yang luas memberikan ruang gerak lebih besar dan fleksibel dibandingkan dengan PTN yang berstatus BLU. Dari kemudahan tersebut dapat mendorong pertumbuhan PTN bisa lebih cepat;
  3. PTN-BH menciptakan ruang lebih kreatif dalam mencari sumber dana melalui optimalisasi pemanfaatan aset yang dimiliki, baik dari aspek SDM maupun non SDM sehingga pendanaan tidak bergantung pada anggaran pemerintah dan biaya kuliah mahasiswa;
  4. Kemandirian sebagai PTN-BH mendorong peningkatan kolaborasi dengan pihak eksternal seperti industri, pemerintah, dan lembaga lainnya tanpa harus menunggu keputusan Kemdikbudristek;
  5. Perguruan tinggi PTN-BH diberikan kewenangan mengelola SDM dosen dan tenaga kependidikan secara mandir.

Sebelumnya, UNG telah bertransformasi dari status Satuan Kerja (Satker) menjadi PTN-BLU pada tahun 2013. Transformasi ini membawa dampak positif seperti peningkatan jumlah mahasiswa, banyaknya program studi terakreditasi, dan lahirnya jurnal ilmiah terindeks Scopus. UNG juga menerapkan sistem remunerasi untuk meningkatkan kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan.

Melalui perubahan status menjadi PTN-BH, UNG diharapkan dapat lebih mandiri, kreatif, dan berkualitas dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi serta berkontribusi lebih besar dalam pembangunan daerah dan bangsa.

Continue Reading

Gorontalo

Rapat Strategis Divisi Keimigrasian: Optimalisasi Pengawasan Orang Asing di Gorontalo

Published

on

POHUWATO – Untuk mengoptimalkan pengawasan terhadap orang asing di Provinsi Gorontalo, Divisi Keimigrasian Gorontalo mengadakan rapat di Kabupaten Pohuwato.

Rapat Pengawasan Orang Asing ini diadakan di Hotel MBR Marisa pada Kamis (22/02/24). Friece Sumolang, S.H., M.H., Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Gorontalo, menjelaskan kepada wartawan bahwa setelah rapat tersebut, pihaknya bersama tim gabungan akan melakukan operasi pengawasan orang asing.

“Kita akan segera turunkan tim gabungan untuk melaksanakan operasi tersebut,” ungkap Sumolang kepada sejumlah wartawan.

Ketika ditanya mengapa kegiatan tersebut dilakukan di Kabupaten Pohuwato, Sumolang menjelaskan bahwa ada isu strategis yang sedang didalami, dan kegiatan ini juga akan berdampak pada peningkatan ekonomi Pohuwato.

“Kami memindahkan kegiatan yang biasanya dilakukan di Kota Gorontalo ke Kabupaten Pohuwato,” jelasnya.

Sumolang menambahkan bahwa kegiatan ini memiliki efek multipel, dan merupakan bagian dari kontribusi kegiatan keimigrasian terhadap perekonomian.

“Imigrasi juga berperan sebagai fasilitator dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat. Itu salah satu bagian dari tugas keimigrasian,” ungkapnya.

Terkait keberadaan empat WNA yang melakukan kegiatan di Kabupaten Pohuwato, Sumolang mengakui bahwa mereka sedang melakukan pencarian potensi emas dan investasi di sana.

“Kami perlu mendalami hal ini lebih lanjut,” tambahnya.

Dalam hal dokumen keempat WNA tersebut, Sumolang menjelaskan bahwa izin tinggal mereka tidak bermasalah, dan mereka memiliki izin tinggal kunjungan yang berlaku sampai Maret 2024.

“Mereka akan diambil keterangan dan didalami di kantor imigrasi di Gorontalo,” jelasnya.

Sumolang menambahkan bahwa jika terdapat pelanggaran keimigrasian atau aturan lainnya, tindakan administratif keimigrasian akan diambil.

“Mereka memiliki izin tinggal kunjungan yang kemudian diperpanjang, dan kami menemukan mereka di lokasi tambang rakyat berdasarkan laporan masyarakat,” jelas Sumolang, sambil berharap adanya pertukaran informasi yang lebih baik di masa mendatang.

Continue Reading

Gorontalo

Tindak Tegas Terhadap WNA Sri Lanka yang Tanpa Izin Cari Potensi Emas di Pohuwato

Published

on

Friece Sumolang, S.H., M.H. Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Gorontalo || Foto Istimewa

POHUWATO – Puluhan personel gabungan dari TNI, Polres, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pohuwato, serta Lembaga Imigrasi Provinsi Gorontalo, menjalankan pemeriksaan terhadap empat Warga Negara Asing asal Sri Lanka yang tiba di Kabupaten Pohuwato pada Kamis (22/02/2024), dilakukan di Penginapan Arafah.

Menurut pernyataan Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Provinsi Gorontalo, Friece Sumolang, S.H., M.H., tujuan kedatangan keempat WNA tersebut adalah untuk melakukan investasi emas di wilayah Kabupaten Pohuwato.

“Setelah menerima laporan dari masyarakat, kami bersama Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) langsung turun untuk melakukan pemeriksaan. Kami menemukan bahwa keempat WNA asal Sri Lanka tersebut sedang aktif mencari potensi emas untuk tujuan investasi,” ujarnya.

Friece menjelaskan bahwa keempat WNA tersebut akan diamankan, diperiksa, dan dimintai keterangan di Kantor Imigrasi Provinsi Gorontalo. Jika terdapat indikasi pelanggaran, langkah legislatif keimigrasian akan diambil.

“Tindakan ini juga sebagai upaya keamanan karena kami melihat situasi di tempat penginapan mereka sudah tidak kondusif, masyarakat mulai berkumpul dan resah dengan kehadiran mereka,” tandasnya.

Mengenai paspor dan izin tinggal keempat WNA tersebut, Friece menyatakan bahwa mereka memiliki paspor dan izin tinggal kunjungan selama dua bulan yang diperpanjang secara berkala di Kantor Imigrasi wilayah Kendari.

“Berdasarkan informasi dari Kantor Imigrasi Kendari, mereka memperpanjang izin tinggal untuk menghadiri sebuah pernikahan,” paparnya.

Sementara itu, selama masa pemilu di wilayah Gorontalo, terdapat satu WNA asal Filipina yang ditemukan tanpa dokumen resmi (Imigran Ilegal), dan pihak Imigrasi Gorontalo sedang memeriksa status kewarganegaraannya di Konsulat Jenderal Indonesia di Filipina.

Continue Reading

Facebook

Terpopuler