🔊 Dengarkan berita

Kota Gorontalo – Komitmen terhadap keberlangsung sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) kembali ditunjukkan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Gorontalo. Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, memantau langsung sejumlah bangunan dan toko yang saat ini dalam kondisi kosong di kawasan perkotaan pada Selasa (22/9/2026).

Peninjauan lapangan tersebut bertujuan untuk melihat secara langsung kondisi aset yang tidak produktif, sekaligus memetakan potensi pembukaannya kembali sebagai ruang aktivitas ekonomi bagi masyarakat.

Dalam peninjauan tersebut, Wali Kota didampingi oleh Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) Kota Gorontalo, Haryono Soeronoto, S.STP., M.Si., serta Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Gorontalo, Dandy Winardi Datau, S.E.

Adhan Dambea menegaskan bahwa keberadaan bangunan atau toko kosong di kawasan strategis tidak semestinya dibiarkan mangkrak. Selama memenuhi ketentuan hukum dan mekanisme yang berlaku, aset-aset tersebut harus didorong agar kembali aktif memberikan manfaat ekonomi.

“Bangunan-bangunan yang kosong ini perlu kita lihat dan kita pikirkan bagaimana bisa dimanfaatkan. Jangan sampai ada ruang yang sebenarnya bisa menjadi tempat usaha, tetapi dibiarkan kosong begitu saja,” tegas Adhan, Selasa (22/9/2026).

Menurutnya, perhatian terhadap ketersediaan ruang usaha merupakan bagian dari kewajiban pemerintah dalam menciptakan iklim ekonomi yang makin inklusif bagi para pelaku UMKM. Pemerintah daerah tidak hanya bertugas membangun infrastruktur secara fisik, tetapi juga harus peka melihat dinamika riil yang dihadapi masyarakat dalam menjalankan roda usaha.

Oleh karena itu, peninjauan langsung dianggap krusial untuk menemukenali potensi serta kendala di lapangan, termasuk memanfaatkan lokasi-lokasi strategis yang belum tergarap optimal.

“Pemerintah harus melihat langsung kondisi di lapangan. Kita ingin kota ini hidup, aktivitas ekonominya bergerak, dan masyarakat punya ruang untuk berusaha,” ujanya.

Selain menyoroti ketersediaan ruang, Adhan juga menjamin bahwa Kota Gorontalo merupakan daerah yang aman dan kondusif untuk menjalankan aktivitas bisnis. Jaminan keamanan dan kepastian lingkungan merupakan modal utama dalam membangun rasa percaya para investor maupun pelaku usaha lokal.

Ia berharap iklim kondusif ini dapat dijaga bersama oleh seluruh elemen masyarakat agar para pelaku UMKM memiliki kepastian dalam merintis, mengembangkan, dan mempertahankan usahanya.

“Pada prinsipnya, Kota Gorontalo adalah daerah yang aman untuk melakukan aktivitas usaha. Kita ingin masyarakat merasa nyaman menjalankan usahanya dan pelaku usaha dari luar juga melihat Gorontalo sebagai tempat yang baik untuk berinvestasi dan mengembangkan usaha,” jelasnya.

Adhan menambahkan, dukungan terhadap UMKM tidak boleh berhenti pada pemberian modal atau bantuan keuangan semata, melainkan harus mencakup penyediaan ruang usaha, jaminan keamanan lingkungan, serta pendampingan pemerintah secara berkelanjutan.

Langkah ini menjadi bagian dari komitmen berkelanjutan Pemkot Gorontalo dalam memastikan setiap jengkal potensi di wilayahnya dapat memberikan nilai tambah ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Yang kita pikirkan adalah bagaimana setiap potensi yang ada bisa memberikan manfaat. Kalau ada bangunan kosong yang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan usaha, tentu harus kita lihat peluangnya. Kita ingin UMKM tumbuh dan ekonomi masyarakat terus bergerak,” pungkas Adhan.

UNG – Melimpahnya potensi hasil perikanan di Desa Huangobotu, Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango, tidak hanya berhenti sebagai pemenuh kebutuhan pangan keluarga semata. Apabila diolah, dikemas, dan dipasarkan secara optimal, komoditas hasil laut ini menyimpan peluang besar untuk berkembang menjadi produk usaha bernilai ekonomi tinggi.

Melihat potensi tersebut, mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Tahap II Universitas Negeri Gorontalo (UNG) menggelar sosialisasi pengembangan UMKM pesisir di Kantor Desa Huangobotu. Agenda ini mengusung tema “Penguatan Pangan Keluarga Melalui Peningkatan Daya Saing Produk Hasil Perikanan Berbasis Branding, Kemasan, dan Kemitraan Pemasaran.”

Kegiatan edukatif ini mendapat antusiasme tinggi dari jajaran pemerintah desa, Karang Taruna, pelaku UMKM, serta warga setempat. Sosialisasi ini menghadirkan dua akademisi UNG sebagai narasumber utama, yakni Wila Rumina Nento, S.Pi., M.Si., dan Sri Fitriani Monoarfa, S.Pi., M.Si.

Dalam pemaparannya, Wila Rumina Nento membawakan materi bertajuk “Penguatan Pangan Keluarga melalui Peningkatan Daya Saing Produk Hasil Perikanan Berbasis Branding dan Kemasan.” Ia menekankan keterkaitan erat antara pemanfaatan ikan bagi ketahanan pangan keluarga dengan peluang pengembangan bisnis olahan skala rumah tangga.

Para peserta dibekali wawasan komprehensif mengenai unsur pembentuk daya saing produk, mulai dari penentuan merek (branding), pemilihan desain dan jenis kemasan yang higienis serta sesuai karakteristik produk, hingga penyusunan label. Aspek legalitas dan jaminan mutu pun menjadi poin krusial yang ditekankan agar produk tidak sekadar estetik, melainkan juga mengantongi kepercayaan konsumen.

Sementara itu, narasumber kedua, Sri Fitriani Monoarfa, mengupas tuntas strategi pemasaran produk olahan perikanan. Pembahasan difokuskan pada kebutuhan riil pelaku usaha, seperti analisis segmentasi pasar, pemetaan Harga Pokok Produksi (HPP) secara cermat, penentuan saluran distribusi, hingga perancangan kemitraan dan strategi promosi yang efektif.

Pencatatan keuangan dan pembukuan penjualan juga tak luput dari perhatian agar perkembangan usaha dapat terukur secara sistematis. Dengan demikian, proses pengembangan usaha tidak terhenti di meja produksi, melainkan terus berlanjut hingga produk mampu terserap pasar secara berkelanjutan dan mendatangkan nilai tambah ekonomi bagi keluarga.

Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) KKN Tematik II UNG Desa Huangobotu, Sitty Ainsyah Habibie, S.Pi., M.Sc., menegaskan bahwa kelimpahan hasil laut wilayah pesisir harus diimbangi dengan kapasitas masyarakat dalam mengolah serta memasarkannya.

“Peningkatan daya saing tidak cukup hanya dengan menghasilkan produk, tetapi juga perlu memperhatikan branding, kemasan, dan strategi pemasaran agar produk lebih mudah dikenali dan memiliki nilai jual,” jelas Sitty.

Melalui program pemberdayaan ini, masyarakat Desa Huangobotu diharapkan kian jeli melihat peluang pengelolaan hasil laut dari sektor hulu hingga hilir, sehingga mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan ekonomi keluarga pesisir.

DEPROV – Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo turun langsung ke lapangan guna melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program pengembangan masyarakat dan penyaluran bantuan sosial di Desa Tenggela, Kabupaten Gorontalo, pada Selasa (22/9/2026).

Dalam peninjauan tersebut, Komisi IV mencatat sebanyak 33 warga Desa Tenggela terdaftar sebagai penerima manfaat bantuan beras. Data penerima tersebut telah disusun dalam daftar resmi yang menjadi acuan utama dalam proses pendistribusian di lapangan.

Kendati demikian, Komisi IV menekankan bahwa daftar penerima bantuan bersifat dinamis dan dapat mengalami penyesuaian secara berkala. Apabila terdapat penerima manfaat yang berpindah domisili atau telah meninggal dunia, mekanisme penggantian nama harus segera diproses secara resmi berdasarkan penetapan melalui Dinas Sosial (Dinsos).

Selain dinamika data di lapangan, Komisi IV secara khusus menyoroti persoalan pergeseran desil penerima manfaat yang kerap memicu kebingungan di tengah masyarakat. Tim legislator menemukan indikasi adanya warga yang masih terdaftar sebagai penerima pada alokasi bulan Juni, namun namanya terhapus pada penyaluran Triwulan III akibat adanya pembaruan atau penyesuaian kriteria desil secara sistem.

Menyikapi hal tersebut, Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo mendesak agar proses pendataan serta pemutakhiran data penerima manfaat dapat dilakukan secara lebih transparan, akurat, dan terkoordinasi. Langkah ini dinilai krusial agar masyarakat yang benar-benar membutuhkan tidak kehilangan haknya dalam menerima bantuan.

Lebih lanjut, Komisi IV mendorong peran aktif pemerintah desa (pemdes) setempat untuk turut memverifikasi dan memastikan pemerataan alokasi bantuan di wilayahnya masing-masing. Sinergi antara pemdes dan dinas terkait sangat diperlukan agar seluruh program bantuan pemerintah terlaksana secara berkeadilan, tepat sasaran, tepat penerima, serta selaras dengan kondisi riil masyarakat di lapangan.