🔊 Dengarkan berita

DEPROV – Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo melakukan kunjungan kerja ke Desa Bulota, Kecamatan Telaga Jaya, Kabupaten Gorontalo, Kamis (22/05/2025), dalam rangka meninjau langsung pelaksanaan pelayanan pemerintahan desa, perkembangan status desa, serta sistem organisasi tata kerja (OTK) di tingkat desa.

Desa Bulota saat ini berstatus sebagai desa berkembang, yang menunjukkan progres positif dalam pembangunan dan tata kelola desa. Namun demikian, desa ini masih menghadapi tantangan besar, khususnya terkait infrastruktur penanggulangan bencana seperti banjir dan angin puting beliung yang kerap mengancam keselamatan dan kenyamanan masyarakat.

Dalam pertemuan tersebut, pemerintah desa menyampaikan sejumlah aspirasi kepada rombongan Komisi I, dengan sorotan utama pada perlunya peningkatan perhatian dan koordinasi dalam upaya mitigasi bencana di wilayah tersebut.

Ketua Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, Fadli Poha, menyampaikan apresiasi atas upaya pembenahan yang terus dilakukan oleh Desa Bulota. Ia menegaskan komitmen DPRD untuk mendorong sinergi antarlevel pemerintahan guna memperkuat pelayanan publik dan kesiapsiagaan bencana di desa-desa berkembang.

“Kami melihat langsung bagaimana Desa Bulota terus berbenah sebagai desa berkembang. Namun tentu perlu dukungan dari semua pihak, khususnya dalam menghadapi ancaman banjir dan puting beliung. Aspirasi ini menjadi catatan penting bagi kami di Komisi I untuk ditindaklanjuti,” ujar Fadli Poha.

Fadli juga menekankan pentingnya penguatan sistem tata kerja desa agar pelayanan pemerintahan dapat berjalan secara efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya DPRD Provinsi Gorontalo dalam menyerap langsung dinamika di lapangan dan menjadikannya dasar penyusunan rekomendasi kebijakan yang lebih berpihak kepada desa-desa berkembang, seperti Desa Bulota, demi mendorong pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat desa.

🔊 Dengarkan berita

DEPROV – Dalam rangka penguatan promosi budaya dan pariwisata daerah, Wakil Ketua III DPRD Provinsi Gorontalo, Sulyanto Pateda, menghadiri kegiatan Music Let’s Go yang dirangkaikan dengan Launching Road to Gorontalo Karnaval Karawo (GKK). Acara digelar di Ocean Resto and Resort, Leato Selatan, Kota Gorontalo.

Event ini secara resmi dibuka oleh Gubernur Gorontalo, Dr. Ir. Gusnar Ismail, M.M., dan Wakil Gubernur, Idha Syahida Rusli Habibie. Kegiatan ini menjadi bagian awal dari perhelatan Festival Karawo, salah satu agenda budaya nasional yang telah masuk dalam Kharisma Event Nusantara (KEN) Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Dalam sambutannya, Gubernur Gusnar Ismail memberikan apresiasi tinggi kepada para pengrajin Karawo, yang telah menunjukkan kreativitas luar biasa dalam mengembangkan karya tenun khas Gorontalo yang kini bisa diterima oleh semua kalangan masyarakat, bahkan menembus pasar nasional dan internasional.

Sulyanto Pateda menyatakan bahwa dukungan terhadap kegiatan ini sangat penting, tidak hanya sebagai ajang pelestarian budaya, tetapi juga sebagai potensi penggerak ekonomi kreatif dan pariwisata daerah.

“Masyarakat harus mendukung kegiatan ini. Selain dapat menambah devisa untuk provinsi, kegiatan ini juga dapat mempromosikan pariwisata serta kekayaan budaya Gorontalo kepada para wisatawan,” ujar Sulyanto.

Kegiatan ini juga berlangsung meriah dengan adanya penampilan musik. Salah satu momen menarik terjadi ketika Wakil Ketua III DPRD Gorontalo, Sulianto Pateda, turut menyumbangkan suara emasnya dengan membawakan lagu legendaris “Pesawat Tempurku” milik Iwan Fals. Penampilan ini disambut hangat oleh seluruh tamu undangan, termasuk Gubernur dan jajaran OPD yang hadir.

Acara Music Let’s Go menjadi pembuka yang semarak menuju puncak Gorontalo Karnaval Karawo (GKK) yang akan digelar dalam waktu dekat. Kehadiran para tokoh penting dan dukungan dari berbagai elemen masyarakat menunjukkan antusiasme tinggi terhadap upaya memajukan budaya lokal sebagai salah satu daya tarik utama Provinsi Gorontalo.

🔊 Dengarkan berita

DEPROV – Bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Gorontalo, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Gorontalo secara resmi menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) Tahun 2024, pada hari Rabu, 21 Mei 2025 pukul 15.30 WITA.

Laporan diserahkan oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo, Hery Purwanto, S.E., M.M., Ak., CA, CSFA kepada:

• Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Idrus M. Thomas Mopili, S.E., M.M., dan

• Gubernur Gorontalo, Dr. Ir. H. Gusnar Ismail, M.M.

Dalam laporannya, BPK menyatakan bahwa LKPD Provinsi Gorontalo Tahun 2024 memperoleh opini “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)”, yang merupakan pencapaian ke-13 kalinya secara keseluruhan.

“Capaian ini menunjukkan komitmen yang tinggi dari Pemerintah Provinsi dan dukungan DPRD dalam menjaga kualitas pelaporan keuangan,” ujar Hery.

Namun demikian, BPK tetap mencatat sejumlah temuan penting yang perlu mendapat perhatian serius, antara lain:

1. Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah atas PKB dan BBNKB TA 2024 tidak memadai;

2. Realisasi belanja peralatan dan mesin tidak sesuai ketentuan sebesar Rp2,77 miliar;

3. Pengelolaan aset tetap pada Pemprov Gorontalo belum optimal.

Meski temuan-temuan ini tidak melewati ambang batas materialitas, sehingga tidak mempengaruhi opini WTP, BPK tetap menegaskan perlunya penyelesaian dan tindak lanjut segera.

Berdasarkan data pemantauan, hingga Desember 2024, Pemerintah Provinsi Gorontalo telah menindaklanjuti 1.251 rekomendasi (74,46%) dari total 1.680 rekomendasi sejak 2005. Persentase ini masih di bawah rata-rata nasional yaitu 75%.

“Ada ruang untuk perbaikan. Kami harap Pemprov dapat segera menindaklanjuti rekomendasi maksimal dalam 60 hari sejak diterimanya LHP,” jelas Hery.

Rapat penyerahan LHP ini dihadiri oleh pimpinan dan anggota DPRD, jajaran Pemprov Gorontalo, serta para pejabat perangkat daerah terkait.

Dengan opini WTP ke-13 ini, Pemerintah Provinsi Gorontalo diharapkan terus meningkatkan akuntabilitas, efisiensi, dan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan berkelanjutan.