Connect with us

Advertorial

Marten: APEKSI Siap Perjuangkan Dana Kelurahan Dihadapan Presiden RI

Published

on

Wali Kota Gorontalo, Marten Taha, yang juga Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat APEKSI Bidang Pemerintahan dan Otonomi, saat bersama Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat APEKSI, Bima Arya, Wali Kota Bogor. || Foto Istimewa

KOTA GORONTALO – Ada beberapa program yang menjadi rekomendasi APEKSI (Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia), pada rapat perdana Dewan Pengurus Pusat APEKSI di Kota Bogor. Rekomendasi itu, nantinya akan disampaikan jajaran Dewan Pengurus Pusat APEKSI, kepada Presiden RI Joko Widodo.

Diantaranya meminta Pemerintah Pusat mengalokasikan kembali dana kelurahan, yang tahun ini dihentikan. Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat APEKSI, Bidang Pemerintahan dan Otonomi, Marten Taha, yang juga Wali Kota Gorontalo menjelaskan, seperti kata Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat APEKSI katakan bahwa kota-kota di Tanah Air termasuk Kota Gorontalo sempat merasakan dampak dari dana kelurahan tersebut.

Selain mampu menangani persoalan ekonomi masyarakat di tengah pandemi Covid-19, pelaksanaan pembangunan dengan menggunakan dana kelurahan berjalan dengan sukses. Contohnya bisa dilihat perkembangan pembangunan di Kota Gorontalo khususnya ditingkat kelurahan. kondisi yang sebelumnya terbilang kumuh dan tidak tertata, kini asri, gang-gang yang sebelumnya sulit untuk dilalui kendaraan, sekarang sangat mudah dilalui oleh kendaraan.

Tidak hanya itu saja, dampak dari dana kelurahan ini turut dirasakan oleh para pelaku UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) daerah. Mereka diberikan pelatihan peningkatan keterampilan untuk mengembangkan usahanya, melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat.

“Artinya, dana kelurahan ini digunakan sebaik mungkin oleh seluruh Pemerintah Kota di Indonesia, dengan tujuan peningkatan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, peningkatan ekonomi masyarakat dan pelaku usaha atau UMKM dan lain sebagainya. Sehingga, menurut saya, APEKSI sangat terpanggil untuk menyuarakan dana kelurahan di hadapan Presiden RI Joko Widodo,” ujar Wali Kota Gorontalo Dua Periode itu, saat mengutip penyampaian Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat APEKSI pada konferensi pers usai rapat Sabtu (06/03/2021).

Hal lain yang dibicarakan dalam forum APEKSI adalah berkaitan dengan bantuan sosial dari Kementerian Sosial RI, kata Marten. Ia mengakui dimasa pandemi Covid-19 perhatian Pemerintah Pusat begitu besar khususnya pada pemberian bantuan sosial. Tapi sayang, masih saja ditemukan permasalahan di tingkat daerah yang bukan lain adalah, terkait data penerima bantuan yang masih tumpang tindih. Padahal, daerah sudah melakukan pendataan secara terpadu by name, by address, by phone bahkan meminta nomor Kertu Keluarga calon penerima bantuan.

“Data yang dimiliki Kemensos RI harus sesuai dengan data yang ada di daerah, atau tingkat bawah. Datanya transparan dan update. Dan Alhamdulillah, apa yang APEKSI rekomendaikan kepada Kemensos RI, mendapat respon dan tanggapan positif dari Menteri Sosial RI, Ibu Risma. Dimana persoalan data penerima bantuan, dijadikan prioritas utama,” ungkap Marten.

Selanjutnya mengenai economic recovery yang akan menjadi permintaan APEKSI kepada Pemerintah Pusat. Hal ini sangat penting, karena tidak sedikit kota-kota di Indonesia memiliki berbagai potensi, yang patut diberikan perhatian khusus oleh Pemerintah Pusat. Mulai dari pariwisata, perdagangan, ekonomi kreatif, jasa, pendidikan, dan lain sebagainya. “Seperti Kota Gorontalo, yang merupakan daerah jasa dan perdagangan. Tentu sangat membutuhkan perhatian Pemerintah Pusat, dalam rangka meningkatkan pelaksanaan program kegiatan pada bidang tersebut,” ungkap Marten.

Terakhir mengenai pelaksanaan Pilkada serentak, dan tentunya Kota Gorontalo menjadi salah satu daerah yang akan melaksanakan pesta demokrasi itu di tahun 2024 akan datang. Kaitan dengan Pilkada ini APEKSI meminta kepada Pemerintah Pusat, agar lebih masif melaksanakan sosialisasi dan edukasi pelaksanaan Pilkada serentak, kepada masyarakat. Selain itu pula, ketersediaan SDM (Sumber Daya Manusia) dan fasilitas penunjang termasuk fasilita pada bidang IT di setiap KPU daerah, yang harus diberikan penguatan, mengingat begitu banyak petugas penyelenggara yang berjatuhan.

“Edukasi dan sosialisasi masyarakat, sangat penting. Agar masyarakat bisa mengetahui dan paham, tujuan dan maksud dilaksanakan pilkada serentak. Pemenuhan fasilitas serta penguatan SDM di lingkungan KPU daerah, tujuannya juga dalam rangka meminimalisir penggunaan anggaran pelaksanaan Pilkada. Serta menyukseskan pelaksanaan Pilkada,” jelas Marten.

Rapat tersebut dihadiri 13 wali kota yang merupakan Dewan Pengurus dan Ketua Komisariat Wilayah APEKSI, dua diantaranya hadir secara daring. Selain Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat APEKSI, Bima arya dan Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat APEKSI Bidang Pemerintahan dan Otonomi, Marten Taha.

Rapat itu juga turut dihadiri oleh, Aminullah Usman, Wali Kota Banda Aceh, Hendrar Prihadi, Wali Kota Semarang, Abdullah Abu bakar, Wali Kota Kediri, Maulan Aklil, Wali Kota Pangkalpinang, Dewanti Rumpoko, Wali Kota Batu. Kemudian SN Prana Putra Sohe, Wali Kota Lubuklinggau, Jefirstson R Riwu Kore, Wali Kota Kupang, Khairul, Wali Kota Tarakan, Richard Louhenapessy, Wali Kota Ambon. Sementara secara daring hadir Firdaus, Wali Kota Pekanbaru, Dedy Yon Supriyono, Wali Kota Tegal.

Advertorial

Pemda Pohuwato Gelar Safari Ramadan Di Kecamatan Marisa

Published

on

POHUWATO – Hari kesembilan bulan Suci Ramadan, Bupati Pohuwato Saipul Mbungina melakukan safari di Kecamatan Marisa, turut pula dalam kegiatan tersebut dirangkaikan dengan penyerahan bantuan dana hibah ke Takmirul masjid Ah-Daniah Desa Marisa Selatan, (21/4/2021).

Bupati Saipul A. Mbuinga mengungkapkan bantuan yang diberikan kiranya bisa dimanfaatkan sebaik mungkin untuk pengembangan masjid, mengingat saat ini masih sementara dalam proses pengerjaan.

Dirinya juga mengajak kepada para jamaah yang hadir untuk banyak bersyukur kepada Allah SWT karena masih dipertemukan dengan bulan suci ramadhan tahun ini.

“Di bulan yang penuh berkah ini agar dapat dimanfaatkan dengan baik untuk memperbanyak amalia,” Ungkapnya.

Tak hanya itu, Saipul mengingatkan kepada masyarakat agar turut aktif dalam menyukseskan pelaksanaan vaksinasi yang di gaungkan pemerintah bisa maksimal. “kami sudah melakukan vaksinasi, sehingga diharapkan masyarakat bisa bersama-sama ikut vaksin untuk kedepannya,” Tutur Saipul.

Continue Reading

Advertorial

Indra Yasin Imbau Pegawainya Tak Lakukan Mudik

Published

on

GORUT – Menindak lanjuti surat edaran dari menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy tentang larangan mudik lebaran di tanggapi Pemerintah Daerah kabupaten Gorontalo Utara.

Bupati Indra Yasin mengungkapkan, Gorontalo Utara sebagai wilayah yang berbatasan langsung dengan beberapa provinsi tentu saja menjadi akses jalur masuk para warga yang ingin bepergian, sehingga melalui kesempatan tersebut tiap-tiap perbatasan akan diperketat jalur masuk maupun keluarnya.

Menurut Indra yang dapat melalui perbatasan hanya memiliki keperluan mendesak seperti mobil pengangkut barang-barang kebutuhan, Ambulan. Sementara untuk beberapa pelaku perjalanan yang ingin mengunjungi keluarga sakit, meninggal harus mengantongi surat swab anti gen dan sertifikat vaksinasi.

“Yang dapat dibenarkan lewat saat mudik itu antara lain logistik, yang kedua ambulans, yang ketika dibenarkan juga karena mendesak yaitu karena dia ada kedukaan, tapi harus persyaratannya dia sudah di vaksin dan swab anti gen, dan kalau tidak ada dia diminta balik” Jelasnya.

Dirinya juga menegaskan kepada para pegawai yang bertugas di pemerintahan Gorontalo Utara dan berasal berasal daeu luar daerah tidak perbolehkan untuk melakukan mudik.

“Bahwa tidak ada pegawai-pegawai dari luar daerah untuk kembali ke daerahnya, tetap hanya di dalam daerah tugasnya. Tidak di benarkan yang akan melakukan perjalanan untuk mudik pada lebaran,” Jelas Indra.

Continue Reading

Advertorial

Indra Yasin Ikuti Rakor Larangan Mudik Lebaran

Published

on

Bupati Gorut saat mengikuti Rapat Lintas Sektoral Polres Gorut dan Polres Gorontalo

GORUT – Himbauan Pemerintah Pusat yang memberlakukan larangan mudik mulai 6-17 Mei 2021 di respon positif oleh stakeholder dan masyarakat, hal ini dinilai sangat tepat dalam menekan angka penyebaran virus covid 19.

Bupati Indra Yasin yang turut hadir dalam pertemuan secara virtual lintas sektoral antara Kepolisian resort Gorontalo Utara dan Gorontalo yang di pimpin Kepala Kepolisian Republik Indonesia Listyo Sigit Prabowo, di Aula Titimenga, (21/4/2021).

Menurut Bupati Indra Yasin, Rapat koordinasi yang dilaksanakan tersebut guna menindaklanjuti surat edaran yang dikeluarkan kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tentang larangan mudik.

“Rapat koordinasi yang dilakukan itu hanya satu intinya, yaitu persiapan menghadapi mudik lebaran. Dari surat edaran kementerian, sudah ada larangan mudik, bagi PNS dan juga termasuk masyarakat,” Jelas Indra.

Kata Indra, meskipun sudah terjadi penurunan kasus Covid 19, tetap langkah antisipasi pemerintah dalam melakukan larangan dilakukan sebagai salah satu upaya untuk menekan lajunya penyebaran virus pasca lebaran.

“Memang sekarang sudah terjadi penurunan akan tetapi Kita waspadai, seperti yang terjadi di India, yang mengalami lonjakan drastis, dan itu dikhawatirkan oleh pemerintah” Jelas Indra.

“Maka hari ini, Panglima TNI, Kapolri, bersama seluruh Forkopimda Indonesia, Gubernur, kepala daerah, Bupati, Walikota se Indonesia untuk melakukan rapat, mencegah jangan sampai terjadi peristiwa yang sama yang terjadi di India terjadi di Indonesia,” Tutur Indra.

Continue Reading

Terpopuler