Kota Gorontalo

Marten: APEKSI Siap Perjuangkan Dana Kelurahan Dihadapan Presiden RI

Published

4 years ago

07/03/2021

Wali Kota Gorontalo, Marten Taha, yang juga Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat APEKSI Bidang Pemerintahan dan Otonomi, saat bersama Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat APEKSI, Bima Arya, Wali Kota Bogor. || Foto Istimewa

KOTA GORONTALO – Ada beberapa program yang menjadi rekomendasi APEKSI (Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia), pada rapat perdana Dewan Pengurus Pusat APEKSI di Kota Bogor. Rekomendasi itu, nantinya akan disampaikan jajaran Dewan Pengurus Pusat APEKSI, kepada Presiden RI Joko Widodo.

Diantaranya meminta Pemerintah Pusat mengalokasikan kembali dana kelurahan, yang tahun ini dihentikan. Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat APEKSI, Bidang Pemerintahan dan Otonomi, Marten Taha, yang juga Wali Kota Gorontalo menjelaskan, seperti kata Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat APEKSI katakan bahwa kota-kota di Tanah Air termasuk Kota Gorontalo sempat merasakan dampak dari dana kelurahan tersebut.

Selain mampu menangani persoalan ekonomi masyarakat di tengah pandemi Covid-19, pelaksanaan pembangunan dengan menggunakan dana kelurahan berjalan dengan sukses. Contohnya bisa dilihat perkembangan pembangunan di Kota Gorontalo khususnya ditingkat kelurahan. kondisi yang sebelumnya terbilang kumuh dan tidak tertata, kini asri, gang-gang yang sebelumnya sulit untuk dilalui kendaraan, sekarang sangat mudah dilalui oleh kendaraan.

Tidak hanya itu saja, dampak dari dana kelurahan ini turut dirasakan oleh para pelaku UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) daerah. Mereka diberikan pelatihan peningkatan keterampilan untuk mengembangkan usahanya, melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat.

“Artinya, dana kelurahan ini digunakan sebaik mungkin oleh seluruh Pemerintah Kota di Indonesia, dengan tujuan peningkatan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, peningkatan ekonomi masyarakat dan pelaku usaha atau UMKM dan lain sebagainya. Sehingga, menurut saya, APEKSI sangat terpanggil untuk menyuarakan dana kelurahan di hadapan Presiden RI Joko Widodo,” ujar Wali Kota Gorontalo Dua Periode itu, saat mengutip penyampaian Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat APEKSI pada konferensi pers usai rapat Sabtu (06/03/2021).

Hal lain yang dibicarakan dalam forum APEKSI adalah berkaitan dengan bantuan sosial dari Kementerian Sosial RI, kata Marten. Ia mengakui dimasa pandemi Covid-19 perhatian Pemerintah Pusat begitu besar khususnya pada pemberian bantuan sosial. Tapi sayang, masih saja ditemukan permasalahan di tingkat daerah yang bukan lain adalah, terkait data penerima bantuan yang masih tumpang tindih. Padahal, daerah sudah melakukan pendataan secara terpadu by name, by address, by phone bahkan meminta nomor Kertu Keluarga calon penerima bantuan.

“Data yang dimiliki Kemensos RI harus sesuai dengan data yang ada di daerah, atau tingkat bawah. Datanya transparan dan update. Dan Alhamdulillah, apa yang APEKSI rekomendaikan kepada Kemensos RI, mendapat respon dan tanggapan positif dari Menteri Sosial RI, Ibu Risma. Dimana persoalan data penerima bantuan, dijadikan prioritas utama,” ungkap Marten.

Selanjutnya mengenai economic recovery yang akan menjadi permintaan APEKSI kepada Pemerintah Pusat. Hal ini sangat penting, karena tidak sedikit kota-kota di Indonesia memiliki berbagai potensi, yang patut diberikan perhatian khusus oleh Pemerintah Pusat. Mulai dari pariwisata, perdagangan, ekonomi kreatif, jasa, pendidikan, dan lain sebagainya. “Seperti Kota Gorontalo, yang merupakan daerah jasa dan perdagangan. Tentu sangat membutuhkan perhatian Pemerintah Pusat, dalam rangka meningkatkan pelaksanaan program kegiatan pada bidang tersebut,” ungkap Marten.

Terakhir mengenai pelaksanaan Pilkada serentak, dan tentunya Kota Gorontalo menjadi salah satu daerah yang akan melaksanakan pesta demokrasi itu di tahun 2024 akan datang. Kaitan dengan Pilkada ini APEKSI meminta kepada Pemerintah Pusat, agar lebih masif melaksanakan sosialisasi dan edukasi pelaksanaan Pilkada serentak, kepada masyarakat. Selain itu pula, ketersediaan SDM (Sumber Daya Manusia) dan fasilitas penunjang termasuk fasilita pada bidang IT di setiap KPU daerah, yang harus diberikan penguatan, mengingat begitu banyak petugas penyelenggara yang berjatuhan.

“Edukasi dan sosialisasi masyarakat, sangat penting. Agar masyarakat bisa mengetahui dan paham, tujuan dan maksud dilaksanakan pilkada serentak. Pemenuhan fasilitas serta penguatan SDM di lingkungan KPU daerah, tujuannya juga dalam rangka meminimalisir penggunaan anggaran pelaksanaan Pilkada. Serta menyukseskan pelaksanaan Pilkada,” jelas Marten.

Rapat tersebut dihadiri 13 wali kota yang merupakan Dewan Pengurus dan Ketua Komisariat Wilayah APEKSI, dua diantaranya hadir secara daring. Selain Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat APEKSI, Bima arya dan Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat APEKSI Bidang Pemerintahan dan Otonomi, Marten Taha.

Rapat itu juga turut dihadiri oleh, Aminullah Usman, Wali Kota Banda Aceh, Hendrar Prihadi, Wali Kota Semarang, Abdullah Abu bakar, Wali Kota Kediri, Maulan Aklil, Wali Kota Pangkalpinang, Dewanti Rumpoko, Wali Kota Batu. Kemudian SN Prana Putra Sohe, Wali Kota Lubuklinggau, Jefirstson R Riwu Kore, Wali Kota Kupang, Khairul, Wali Kota Tarakan, Richard Louhenapessy, Wali Kota Ambon. Sementara secara daring hadir Firdaus, Wali Kota Pekanbaru, Dedy Yon Supriyono, Wali Kota Tegal.

Up Next

Pemda Gorut Laksanakan Vaksin Perdana Di Dinas Pendidikan

Don't Miss

Plt Bupati Boalemo Datangi Kantor Kejaksaan Negeri Tilamuta

Click to comment

Advertorial

DPPKBP3A dan TPPS Kota Gorontalo Percepat Penurunan Stunting Lewat Rakor Semester II

Published

1 month ago

12/12/2024

Redaksi Barakati

Kota Gorontalo – Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kota Gorontalo bersama Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Semester II, Kamis (12/12/2024), di Grand Q Hotel.

Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Pelaksana Tugas (Plt) Asisten 3 Setda Kota Gorontalo, Ben Idrus, yang mewakili Penjabat (Pj) Sekda Kota Gorontalo, dan dihadiri Pj Ketua TP.PKK Kota Gorontalo, Suharti Madjid Daud, serta pihak-pihak terkait lainnya.

Menurut Kepala DPPKBP3A, Eladona Sidiki, Rakor ini bertujuan untuk mendukung lima prioritas utama, yaitu:

Menurunkan prevalensi stunting.
Meningkatkan kualitas kehidupan keluarga.
Menjamin asupan gizi yang memadai.
Memperbaiki pola asuh.
Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan.

Plt Asisten 3, Ben Idrus, menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Gorontalo tetap berkomitmen menurunkan angka stunting sesuai target nasional sebesar 14% di tahun 2024.

“Stunting adalah isu strategis nasional yang harus diseriusi pemerintah daerah. Upaya kami sudah mencakup regulasi hingga implementasi di lapangan,” ujar Ben.

Ben juga menekankan pentingnya peran para camat, puskesmas, dan stakeholder lainnya untuk melakukan intervensi yang masif terkait stunting.

Dalam Rakor ini, Ben menguraikan lima pilar penting yang menjadi pedoman percepatan penanganan stunting di Kota Gorontalo:

Komitmen Nasional dan Daerah: Memastikan keselarasan regulasi dan program dari pusat hingga daerah.
Kampanye Nasional dan Komunikasi Perubahan Perilaku: Meningkatkan kesadaran masyarakat melalui edukasi.
Konvergensi Intervensi: Mengintegrasikan intervensi spesifik dan sensitif.
Ketahanan Pangan dan Gizi: Memastikan ketersediaan dan akses pangan bergizi.
Penguatan Sistem Data dan Inovasi: Memperbaiki sistem informasi, data, riset, dan inovasi.

“Koordinasi dan kerja sama semua pihak adalah kunci keberhasilan ini. Saya yakin dengan sinergi yang kuat, kita dapat menurunkan angka stunting di Kota Gorontalo,” tambah Ben.

Di sela kegiatan, DPPKBP3A menyalurkan BKB Kit (Bina Keluarga Balita Kit) dan fasilitas pelayanan KB berupa metode vasektomi tanpa pisau (VTP). Langkah ini diharapkan dapat memperkuat program intervensi kesehatan keluarga untuk mencegah stunting.

Dengan rakor ini, Pemkot Gorontalo berharap langkah-langkah strategis yang telah diambil dapat memberikan dampak signifikan dalam mempercepat penurunan stunting dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Advertorial

Pelatihan Penyusunan dan Penyiapan Dokumen BLUD Resmi Ditutup

Published

1 month ago

11/12/2024

Redaksi Barakati

Kota gorontalo – Penjabat (Pj) Wali Kota Gorontalo, Ismail Madjid, resmi menutup pelatihan penyusunan dan penyiapan dokumen Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Rabu (11/12/2024). Acara ini menandai komitmen Pemerintah Kota Gorontalo dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan melalui penerapan pola pengelolaan keuangan BLUD di Puskesmas.

Dalam sambutannya, Ismail menekankan bahwa penyusunan rencana strategis (Renstra) di Puskesmas harus dilakukan oleh tim perencanaan yang ditunjuk secara resmi oleh Kepala Puskesmas melalui Surat Keputusan (SK).

“Renstra Puskesmas harus selaras dengan rencana strategis Dinas Kesehatan, serta mempertimbangkan sumber daya, kebutuhan masyarakat, dan peran aktif masyarakat di wilayah kerja masing-masing,” jelas Ismail.

Ismail menyebutkan bahwa BLUD bukan hanya dirancang untuk meningkatkan layanan kesehatan masyarakat, tetapi juga untuk:

Meningkatkan capaian indikator kesehatan daerah.
Memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di sektor kesehatan.

“Dengan keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan, BLUD dapat mengadopsi praktik bisnis yang sehat tanpa mengutamakan keuntungan, tetapi tetap responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” ungkapnya.

BLUD memberikan fleksibilitas dalam mengatur sumber daya, perencanaan, pengelolaan anggaran, dan pembiayaan, sehingga diharapkan dapat menghadirkan layanan kesehatan yang lebih efektif dan efisien.

Ismail menargetkan bahwa seluruh Puskesmas di Kota Gorontalo akan menerapkan sistem BLUD pada tahun 2025. Ia juga menekankan pentingnya kelengkapan dokumen administratif sebagai syarat utama implementasi.

“Kami berharap dokumen administrasi Puskesmas memiliki nilai lebih dari 60 ke atas, sehingga semua Puskesmas di Kota Gorontalo dapat mengadopsi pola BLUD secara menyeluruh,” tegasnya.

Melalui pelatihan ini, Pemerintah Kota Gorontalo berharap seluruh Puskesmas dapat mengembangkan layanan kesehatan yang lebih profesional, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Penerapan BLUD diharapkan menjadi tonggak penting dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat di Kota Gorontalo.

Advertorial

TP PKK Kota Gorontalo Bahas Agenda Akhir Tahun dalam Rapat Rutin

Published

1 month ago

11/12/2024

Redaksi Barakati

Kota Gorontalo – Tim Penggerak (TP) Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kota Gorontalo menggelar rapat rutin di Banthayo Lo Yiladia (BLY) pada Selasa (10/12/2024). Rapat ini dihadiri oleh seluruh Ketua PKK dari tingkat kecamatan hingga kelurahan se-Kota Gorontalo.

Dalam rapat tersebut, Penjabat (Pj) Ketua TP PKK Kota Gorontalo, Suharti Madjid Daud, mengungkapkan bahwa agenda utama pertemuan ini adalah membahas berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan menjelang akhir tahun.

“Kami akan menyelenggarakan beberapa kegiatan, termasuk Wisata Dakwah pada 13 Desember 2024 di Molotabu, serta Puncak Peringatan HKG PKK ke-52 tingkat Kota Gorontalo pada 19 Desember 2024,” ujar Suharti.

Suharti juga menyampaikan imbauan kepada seluruh Ketua PKK kecamatan untuk mempersiapkan produk UKM unggulan dari wilayah masing-masing. Produk-produk ini nantinya akan dipasarkan melalui Bazar UKM yang menjadi bagian dari perayaan HKG PKK.

“Saya berharap setiap kecamatan dapat menampilkan produk UKM terbaik mereka di bazar HKG PKK nanti,” tambahnya.

Selain membahas kegiatan akhir tahun, rapat juga fokus pada penyusunan laporan tahunan. Laporan ini disiapkan sebagai bagian dari evaluasi dan penyelesaian masa bakti TP PKK 2019-2024.

“Pemasukan laporan tahunan sangat penting, mengingat kepengurusan saat ini akan segera berakhir. Kami juga akan membahas hasil rakor TP PKK Provinsi Gorontalo yang akan disampaikan oleh Sekretaris dan Ketua Pokja,” jelas Suharti.

Rapat ini menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antar anggota TP PKK, memastikan semua kegiatan akhir tahun berjalan dengan lancar, serta mendukung pengembangan UMKM di setiap kecamatan.

TP PKK Kota Gorontalo berharap berbagai program yang telah dirancang dapat membawa manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam bidang pemberdayaan keluarga dan peningkatan kesejahteraan ekonomi.