POHUWATO –  Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pohuwato, Suharsi Igirisa, menerima kunjungan dari Pjs Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Gorontalo, Wahiyudin Mamonto, beserta jajaran. Kunjungan tersebut bertujuan untuk memantau potensi maladministrasi dalam pelayanan Unit Gawat Darurat (UGD) di 16 Puskesmas yang tersebar di Kabupaten Pohuwato. Pertemuan ini berlangsung di ruang kerja Plt Bupati dan dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, termasuk Sekda Iskandar Datau, Asisten Pemkesra Arman Mohammad, serta jajaran Dinas Kesehatan.

Wahiyudin Mamonto menjelaskan bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari tindak lanjut kajian cepat Ombudsman terkait dugaan maladministrasi dalam pelayanan UGD di Puskesmas. Menurutnya, beberapa poin masih perlu dilengkapi oleh pihak Puskesmas untuk memastikan kualitas pelayanan kesehatan yang lebih baik.

“Kami sudah melakukan pengambilan data, namun masih ada poin yang perlu dilengkapi oleh Puskesmas. Sinergi antara Dinas Kesehatan, pemerintah daerah, dan DPRD sangat penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Pohuwato,” jelas Wahiyudin.

Ia juga menyoroti pentingnya publikasi standar pelayanan kesehatan kepada masyarakat agar hak dan kewajiban dalam memperoleh layanan kesehatan dipahami dengan baik. Publikasi standar pelayanan ini diharapkan dapat mengurangi keluhan masyarakat terkait layanan UGD.

Plt Bupati Suharsi Igirisa menyambut baik kunjungan ini dan berterima kasih atas masukan yang diberikan oleh Ombudsman RI. Ia berharap bahwa penilaian ini akan menjadi motivasi bagi pemerintah daerah dan jajaran Puskesmas untuk terus meningkatkan pelayanan kesehatan, meskipun di tengah berbagai keterbatasan.

“Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Terima kasih kepada Ombudsman RI atas masukan yang diberikan. Semoga ini menjadi motivasi bagi kita semua untuk lebih baik lagi ke depannya,” ujar Suharsi.

Kunjungan ini diharapkan dapat membawa perbaikan yang signifikan dalam pelayanan kesehatan di Kabupaten Pohuwato, khususnya dalam mengurangi maladministrasi di sektor UGD Puskesmas.

Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di wilayah Popayato, Kabupaten Pohuwato, kian mengkhawatirkan setelah akses masuk menuju lokasi pertambangan dibuka secara ilegal menggunakan alat berat rabu, (09/10/2024). Meskipun sebelumnya jalur masuk PETI melewati jalan perusahaan PT Loka Indah Lestari (PT LIL), upaya penambang terhenti setelah perusahaan tersebut menutup akses mereka. Namun, para pelaku tambang terus mencari jalan alternatif untuk melanjutkan aktivitas ilegalnya.

Setelah upaya mereka untuk menggunakan jalan perusahaan gagal, para pelaku tambang membuka jalur baru di kawasan hutan Popayato tanpa izin resmi. Berdasarkan investigasi yang dilakukan oleh awak media pada 30 September 2024, ditemukan adanya pembukaan jalur akses di hutan Popayato. Jalur ini terbagi ke dalam dua rute utama: satu di kilometer 18 dengan panjang sekitar 20 km dan satu lagi di kilometer 22 sepanjang 10 km, yang keduanya menuju lokasi PETI.

Informasi yang beredar menyebutkan bahwa dua pelaku utama yang diduga bertanggung jawab atas pembukaan jalur ini adalah H. Rizal dan Mathias Sundelebu, yang dikenal dengan nama alias Ko’o Shiu. Keduanya disebut sebagai otak di balik pembukaan jalan di kawasan hutan tersebut.

Warga Popayato mulai mempertanyakan penegakan hukum terkait aktivitas ilegal ini, terutama mengenai tindakan aparat terhadap pelanggaran yang terjadi di wilayah Kabupaten Pohuwato. Masyarakat khawatir bahwa jika dibiarkan, pembukaan jalur tanpa izin ini akan memperparah kerusakan lingkungan dan berpotensi memicu konflik dengan pihak perusahaan serta pihak berwenang.

Sampai saat ini, belum ada tindakan tegas dari pihak berwenang mengenai aktivitas pembukaan jalur ilegal ini. Warga berharap penegakan hukum dapat ditegakkan dengan baik demi menjaga kelestarian lingkungan dan menghentikan praktik PETI yang semakin merajalela di wilayah tersebut.

POHUWATO – Aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI) di Desa Marisa, Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato, semakin ramai meskipun pemberitaan mengenai aktivitas ilegal ini terus mencuat. Warga setempat mengungkapkan bahwa bukan hanya aktivitas PETI yang tidak berkurang, tetapi jumlah alat berat yang digunakan justru bertambah.

“Saya rasa tidak ada pengaruhnya, sekarang di sana ada lebih dari 10 alat berat, dan kabarnya akan bertambah lagi. Kami, masyarakat, mendatangi polsek untuk meminta pendampingan naik ke lokasi PETI tersebut,” ujar salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya, Minggu (6/10/2024).

Investigasi yang dilakukan oleh tim media pada 30 September 2024 mengungkapkan bahwa lokasi pertambangan tersebut dimiliki oleh seorang pengusaha bernama Safrin Otolua, yang dikenal dengan panggilan Pak Eko. Ketika dikonfirmasi, Safrin membenarkan kepemilikannya atas lokasi tersebut dan bahkan mengungkapkan bahwa ada oknum anggota kepolisian yang diduga terlibat dalam bisnis ini dengan menyediakan alat berat.

“Lokasi itu memang milik saya, Pak. Coba komunikasi dengan pelaku usaha di atas. Alat berat itu milik seorang anggota Polda bernama Pak Tendra,” ujar Safrin ketika ditemui di rumahnya.

Menanggapi informasi ini yang dilansir dari media Deteksinews.id terbit pada hari Senin (07/10/2024), Kepala Bidang Humas Polda Gorontalo Kombes Pol. Desmont Harjendro A.P, S.I.K., M.T., menyatakan bahwa pihaknya sedang melakukan penyelidikan terkait dugaan keterlibatan oknum anggota Polda dalam aktivitas PETI tersebut. Ia menegaskan bahwa Polda Gorontalo tidak akan mentolerir keterlibatan anggotanya dalam kegiatan ilegal.

“Kami masih melakukan penyelidikan terkait informasi ini. Jika terbukti ada oknum anggota yang terlibat, Polda Gorontalo akan mengambil tindakan tegas,” ujar Kombes Pol. Desmont Harjendro.

Aktivitas PETI di Popayato terus menjadi perhatian masyarakat dan pihak berwenang. Masyarakat berharap tindakan tegas dari aparat kepolisian untuk menghentikan aktivitas pertambangan ilegal yang merusak lingkungan dan merugikan warga sekitar.