UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
MBKM UNG Untuk Pemilu 2024 : Ikhtiar Menjaga Demokrasi Dari Bawah
Published
3 months agoon
Oleh : Dr. Funco Tanipu., M.A (DPL MBKM UNG Untuk PEMILU 2024)
GORONTALO – Kemarin siang hingga sore, saya diundang sebagai narasumber dalam Forum Demokrasi : Pemimpin Muda Mengawal Demokrasi yang diselenggarakan oleh Gardu Pemilu Gusdurian Gorontalo bekerjasama dengan KPU, Bawaslu dan FIS UNG.
Dalam kesempatan tersebut, hadir pula sebagai narasumber kawan-kawan muda energik seangkatan saya seperti Daniel Andara , Donald Tungkagi, Hikem dll.
Saya diundang dalam kapasitas sebagai DPL MBKM UNG untuk Pemilu 20204.
Sebagai DPL, saya menyampaikan bahwa kebijakan Rektor UNG Eduart Wolok untuk melaksanakan MBKM Pemilu adalah ikhtiar UNG untuk merawat dan menjaga demokrasi serta menyukseskan pelaksanaan Pemilu 2024.
MBKM Pemilu yang dilaksanakan UNG bisa dikatakan sebagai skema MBKM pertama di Indonesia yang memfokuskan pada agenda memperkuat demokrasi di tingkat bawah yakni Desa dan TPS. Secara teknis, UNG telah menerjukan 589 mahasiswa, 97 dosen pembimbing lapangan di 162 Desa dan 1386 TPS se Provinsi Gorontalo.
589 mahasiswa dan 97 DPL tersebut telah berada di TPS dan Desa sejak pertengahan Januari 2024. Sebelumnya, pelaksanaan MBKM Pemilu ini didasari pada penandatanganan nota kesepahaman kerjasama antara Rektor UNG Eduart Wolok , Ketua KPU Provinsi Gorontalo Fadliyanto Koem dan Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo Idris Usuli. Tindak lanjut dari hal tersebut diikuti oleh penandatanganan kerjasama dengan Dekan FIS UNG Zuchri Abdussamad hingga IA oleh Kajur Sosiologi, Kajur Komunikasi, Kajur Sejarah.
Sejak awal kegiatan MBKM Pemilu adalah melakukan pendidikan politik dan pengawasan partisipatif dalam rangka menjaga kualitas demokrasi. Selain itu, pada minggu ini mereka sedang membangun jejaring komunitas lokal yang terdiri dari tokoh dan relawan demokrasi untuk memastikan bahwa demokrasi tidak sekedar tanggal 14 Februari, tetapi lebih dari pada itu memastikan hak konstitusional warga pasca Pemilu terpenuhi.
Tentu yang selama ini menjadi kendala dalam tataran logika umum adalah menganggap demokrasi itu sebatas tanggal 14 Februari semata. Padahal yang lebih penting lainnya adalah menjaga amanah dan aspirasi warga pasca Pemilu yakni terpenuhinya hak konstitusional warga.
Jika kita membaca Indeks Demokrasi Indonesia yang masuk kategori flawed, maka semua pihak mesti ikut terlibat secara aktif, tapi itu tidak sebatas hanya terkait pelaksanaan Pemilu, namun juga terkait pasca Pemilu. Banyak hak konstitusional warga yang belum terpenuhi. Dan bahkan hasil pemilu seringkali tidak bisa memenuhi aspirasi warga saat pemilu. Makanya di Gorontalo partisipasi politik pada Pemilu tdk stabil, apalagi pasca Pemilu.
Keterlibatan UNG dalam Pemilu hingga pasca Pemilu adalah ikhtiar menjaga dan merawat demokrasi di tingkat bawah. Bahwa Desa hingga TPS mesti menjadi perhatian penting. Tentu saja banyak pilihan dan alternatif aksi/agenda utk mengawal dan menjaga demokrasi sangatlah banyak. Bisa dalam bentuk aksi spontanitas seperti petisi, demo dll, bisa pula dalam agenda yang terpola.
Dalam konteks itu, UNG memilih melaksanakan agenda yang integratif dengan tujuan dari tridharma perguruan tinggi yang selaras dengan pencapaian IKU (indikator kinerja utama).
Benefit MBKM Pemilu untuk mahasiswa yakni agenda ini bisa dikonversi dengan nilai KKN 4 SKS, tentu saja akan mendapatkan mentoring dari penyelenggara terkait kepemiluan hingga pemberdayaan warga untuk lebih partisipatif yang dalam kategori IKU bisa terhitung IKU 2. Selain itu, untuk dosen dan prodi/jurusan dalam penilaian IKU akan mendapat poin pada IKU 3, 4, 5, 6 dan 7.
Bagi penyelenggara dan masyarakat, benefitnya adalah akan mendapatkan tambahan sumber daya manusia yang bisa ikut membantu pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu di lapangan, termasuk bisa menggairahkan partisipasi publik karena mahasiswa MBKM Pemilu juga ikut membantu mendorong inisiatif warga dalam mengorganisir berbagai komunitas lokal hingga tokoh masyarakat agar bisa menjadi benteng demokrasi ditingkat bawah.
Bahwa situasi politik di level nasional saat ini memang sangatlah dinamis, hingga dalam beberapa media nasional memberitakan terkait aspirasi berbagai perguruan tinggi, apakah yang bersifat personal maupun secara kelembagaan. Hal ini bisa dipandang sebagai bagian dari kebebasan berpendapat dalam demokrasi.
Pada konteks dan situasi dinamis tersebut, UNG lebih memilih memperkuat demokrasi dari bawah yang integratif, dari Desa dan TPS, yang hal tersebut tidak kalah pentingnya dalam menjaga dan merawat demokrasi. Bagi UNG, hal ini seturut dengan apa yang dicita-citakan seorang filsuf politik asal Slovenia, Slavoz Zizek, bahwa dalam situasi politik yang menuju “flawed” (kategori flawed dalam nilai Democracy Index untuk Indonesia) perlu adanya politik emansipasi yang menjadi instrumen untuk mengarahkan setiap warga memiliki akses yang sama terhadap pemenuhan hak konsitusonalnya.
Sebagai penutup, saya mengutip pendapat dari salah satu tokoh poskolonial India Gayatri Chakravorty Speak yakni “Can the Subaltern Speak?”. Siapakah yang dimaksud dengan “subaltern” oleh Spivak? Yakni orang-orang yang tidak memiliki akses kepada struktur kewarnegaraannya. Bahwa mereka itulah yang pemilih yang pasif, pasif dalam artian mereka adalah pemilih, memiliki identitas, masuk DPT, tetapi tidak memiliki akses terhadap apa yang seharusnya (hak) mereka dapatkan. Mereka datang memilih, tetapi hasil pilihan (aspirasi dan harapan) mereka tidak pernah membahagiakan mereka.
Untuk kaum “subaltern” itulah, MBKM UNG untuk Pemilu 2024 dilaksanakan.
You may like
-
Beredar Dimedia Sosial Bantuan Dana BPJS Kesehatan Rp.75 juta
-
Klaim Bendera GAM Berkibar Setelah Putusan Prabowo Menang Sengketa Pilpres di MK
-
Klaim Foto Rumah Ketua KPU RI Ambruk
-
Panwas Pastikan E-Vote Berjalan Lancar Jelang PILBEM UNG
-
Pilkada 2024 Tinggal 1000 Jam
-
Respon Fakultas Hukum UNG terhadap Dugaan Penganiayaan oleh Oknum Dosen
Advertorial
Panwas Pastikan E-Vote Berjalan Lancar Jelang PILBEM UNG
Published
1 day agoon
28/04/2024UNG – Jelang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (PILBEM) UNG, Panitia Pengawas (Panwas) memastikan bahwa pelaksanaan E-Vote akan berjalan lancar. Pemilihan tersebut dijadwalkan akan berlangsung pada Senin, (29/04/2024), dan Panwas telah melakukan pemantauan terkait penggunaan sistem E-Vote yang akan digunakan oleh mahasiswa.
“Kami dari Panwas sedang memantau proses persiapan E-Vote yang akan digunakan oleh mahasiswa pada Pemilihan BEM tanggal 29 April 2024, mulai pukul 08.00 hingga 16.00 Wita,” ungkap Ketua Panwas, Dr. Lilan Dama, M.Pd.
Panwas PILBEM UNG tahun 2024 terdiri dari seluruh Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni dari semua fakultas di UNG. Proses pemilihan kali ini akan melibatkan real count serta Talk Show yang akan disiarkan langsung oleh UNG TV.
Dr. Lilan Dama berharap bahwa mekanisme E-Vote pada PILBEM UNG tahun 2024 akan berjalan lancar, tertib, dan aman hingga akhir pemilihan, serta menghasilkan kesuksesan maksimal. Dia juga menghimbau seluruh organisasi mahasiswa (Ormawa) dan mahasiswa untuk melaksanakan proses demokrasi secara elegan, dengan tujuan membawa visi mahasiswa dan UNG yang unggul dan berdaya saing.
Dengan upaya pengawasan dan pemantauan yang dilakukan oleh Panwas, diharapkan PILBEM UNG tahun 2024 dapat berjalan dengan transparan dan adil, memastikan keabsahan serta kepercayaan dalam hasil pemilihan tersebut.
Oleh : Dr. Funco Tanipu., ST., M.A (Founder The Gorontalo Institute, Pengajar Mata Kuliah Sosiologi Politik di Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo).
GORONTALO – Pilkada 2024 menyisakan waktu sekitar 112 hari lagi atau 1000 jam. Tapi, jika dihitung secara lebih efektif, waktu “kerja” politisi termasuk Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah, praktis tinggal 112 hari.
Bukannya Pilkada nanti tanggal 27 November 2024? Yang berarti masih 210 hari lagi? Tapi kok hanya dihitung “110 an Hari” lagi? Kenapa 112 hari, karena tiap minggu tidak mungkin ada yang kerja bisa 24/7 atau 24 jam dalam 7 hari. Itu tidak mungkin.
Jelang Pilkada yang waktu kalender masih sekitar 210 hari, tetapi waktu efektif hanya 112 hari. Itu bisa didapatkan dengan menghitung sederhana ; seminggu itu hanya bisa sekitar 4 hari efektif. 3 hari untuk keluarga dan diri sendiri. Artinya dari April sampai November ada sekitar 28 minggu. Jika seminggu hanya bisa 4 hari efektif maka tersisa hanya 112 hari
Sisa waktu hari pun tidak mungkin 24 jam sehari dihabiskan untuk kerja politik. Pasti ada agenda pribadi, misalnya tidur, makan, mandi, main hp, termasuk rebahan. Belum ditambah “mager” alias malas gerak.
Dalam sehari, aktifitas untuk agenda pribadi, paling tidak memakan waktu 10 jam sehari. Berarti tinggal 14 jam yang efektif per hari.
Jika sisa waktu 112 hari dikalikan 14 jam efektif berarti ada sekitar 1568 jam efektif yang tersisa sebelum Pilkada 2024.
1568 jam itu sangat tipis, karena anda (jika misalnya baru kali ini ikut Pilkada) berarti harus mencari “sumber daya” untuk bergerak, harus membangun jaringan baru, membangun popularitas, memperkuat likeabilitas (ketersukaan, atau bagaimana anda bisa disukai) hingga keterpilihan anda.
Syarat-syarat diatas tidak bisa kualitatif atau sekedar dapat masukan dari tim sukses, ring satu, tangan kanan, dan circle anda ; “pokoknya, aman ti pak/ibu pa saya sana, warga itu bolo ba tunggu saya pe perintah”, atau “hi iyoma ju ti tati to kambungu loodungohe tanggulo li pak”, atau “he du’a li tatiye to tihi lo kambungu turusi ti pak botiye, bo atie dipo le dingingo tihi lingoliyo”, ada juga “ali tatiey boyito penu bo pulsa, modungohu tingoliyo”, dan yang unik “ma ilo tohilopa li tatiye ngo kambungu ti pak boti, iyo-iyomo pake pake jas, madelo ma polantikan”.
Ukuran-ukuran kualitatif seperti diatas, bagi pemula lumayan “beken sanang talinga”. Dan, ada “kaidah umum” ; harus “ba lucur” dengan “ba siram”. Kalo tidak, akan keluar jawaban ancaman pamungkas : “ti tatiye to kambungu boyito mahe nao mao lo calon uwewo, bo pilele mao latiya, pohulata kode”.
Nah, 1000 an jam itu, akan ada model dan gaya dari “penyintas” politik, yang biasa main “dua kaki, “lima kaki” hingga “kaki saribu”. Yang ilmu tersebut sudah diupdate selama beberapa kali Pilkada yang semakin canggih, apalagi pengalaman Pemilu barusan.
Tapi, Pilkada butuh angka pasti, sangat kuantiatif. Selain ilmu dasar dalam politik lokal harus disesuaikan : “jangan cuma bisa kali-kali, tambah-tambah, dengan kurang-kurang, tapi juga debo harus tau bagi-bagi”.
Walaupun kategorinya sudah “pragmatis”, tapi itu fakta kontestasi politik pada ranah lokal. Jika popularitas anda dibawah, apalagi ketersukaan rendah, gagasan anda “taap”, jaringan anda cuma hanya dalam satu marga “baku kanal” itupun cuma karena “dorang hitung” keluarga. Maka, “resources” untuk cost harus anda siapkan. Butuh energi maksimal dalam 1000 an jam dalam meningkatkan itu.
Waktu 1000 an jam itu sangat tipis. Dan saya yakin, tidak semua kandidat punya hitungan detail soal jumlah pemilih, nama, alamat, keyakinan pemilih tersebut sudah berapa persen memilih anda, berapa banyak keluarga atau teman yang bisa dia ajak, hingga bagaimana dia mentransfer gagasan anda pada lingkungannya.
Jangan sampai narasi yang didistribusi itu hanya sekedar “orang bae dia”. Narasi “orang bae” apalagi “kancang te rajal” pasti membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Praktek “pragmatis” di masyarakat karena berasal dari konstruksi wacana “orang bae”, “kancang”.
Oleh karena itu, harus ada keseimbangan dalam agenda 1000 an jam. Tidak boleh tunggal, apalagi cuma modal “kuti-kuti” pada saat serangan fajar. Harus diingat, bukan cuma anda yang siap “bakuti-kuti”, yang lain juga. Karenanya, membangun narasi, personal branding harus hati-hati.
Membangun reputasi penting, tapi tidak sekedar anda membagikan “quote”, “kata-kata mutiara” yang entah anda copot dari mana, ditambah gambar anda sebagai pemanis, yang itu anda bagikan di whatsapp story, facebook, instagram story, dll, yang itu terus terang sangat membosankan.
Oleh karena itu, waktu 1000 an jam yang sangat pendek, membuat anda harus kurangi “mager”, dan hal-hal tidak produktif lainnya.
Selamat memasuki etape 1000 jam, rencanakan dengan baik, persiapkan mental, perbaiki hubungan yang telah rusak, perbanyak modal sosial, dan pada intinya sejauh dan sekeras apapun anda, Allah sebagai penentu, serahkan padaNya setiap urusan dalam setiap tarikan nafas dan gerak ikhtiar anda.
Advertorial
3 Pasangan Calon BEM UNG Sepakat Dukung Visi Misi Rektor UNG
Published
3 days agoon
26/04/2024UNG – 3 Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa tahun 2024 sepakat untuk mendukung visi dan misi Rektor Universitas Negeri Gorontalo (UNG). Hal ini disampaikan saat mereka menjawab pertanyaan dari panelis Dr. Funco Tanipu, S.T., M.A. dalam Debat Calon Presiden dan Wakil Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa UNG Periode 2024 pada Jumat, (26/04/2024), di Gedung Auditorium UNG.
Pasangan nomor urut tiga, Farhan Ali dan Fatin, menyatakan bahwa sebagai salah satu perguruan tinggi terkemuka di Sulawesi, UNG memiliki tanggung jawab besar dalam menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas di Kawasan Teluk Tomini, sesuai dengan visi UNG yang diemban oleh Prof. Dr. Ir. Eduart Wolok., ST., MT. Mereka menegaskan akan mengutamakan kolaborasi dengan BEM Provinsi dan lembaga lainnya dengan memprioritaskan nilai-nilai kebangsaan dan sosial.
Selanjutnya, pasangan nomor urut dua, Ridha Alvaraiza Anwar dan Aprijal Razak, menyatakan bahwa visi dan misi yang mereka usung sejalan dengan visi dan misi UNG untuk mengembangkan Kawasan Teluk Tomini. Mereka berkomitmen untuk menjaga kearifan lokal dan memajukan kebudayaan di wilayah Teluk Tomini melalui Badan Eksekutif Mahasiswa.
Pasangan nomor urut satu, Syaidah dan Moh. Alfatir Nopo, menekankan pada peningkatan produktivitas riset dan publikasi mahasiswa yang inovatif dan berdampak. Mereka berencana untuk melaksanakan program karya bakti ilmiah di Kawasan Teluk Tomini dan kawasan pesisir serta meningkatkan keterlibatan BEM UNG dalam pengabdian kepada masyarakat Indonesia dan Provinsi Gorontalo.
Dengan kesepakatan ini, ketiga pasangan calon menunjukkan komitmen mereka untuk mendukung visi dan misi UNG dalam mengembangkan Kawasan Teluk Tomini dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Gorontalo.
Beredar Dimedia Sosial Bantuan Dana BPJS Kesehatan Rp.75 juta
Klaim Bendera GAM Berkibar Setelah Putusan Prabowo Menang Sengketa Pilpres di MK
Klaim Foto Rumah Ketua KPU RI Ambruk
Panwas Pastikan E-Vote Berjalan Lancar Jelang PILBEM UNG
Transformasi Pendidikan di Era Digital: Wakil Bupati Pohuwato Buka Panen Hasil Belajar Lokakarya Guru Penggerak Angkatan ke-9
Ramadan, Matinya Politik Gorontalo dan Politik Emansipasi
Keterlibatan Alat Berat dalam Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Mengkhawatirkan di Desa Karya Baru
Wakil Bupati Pohuwato Memeriahkan Tradisi Tumbilotohe di Masjid Al-Munawwarah
Pasar Malam Marisa Ditutup dengan Meriahnya Konser Spesial Bersama Artis Ibukota
Respon Fakultas Hukum UNG terhadap Dugaan Penganiayaan oleh Oknum Dosen
PKK GELAR JAMBORE PKK TINGKAT KABUPATEN GORUT
Kota Gorontalo Peringkat kedua Internet Paling Ngebutt se-Indonesia
PIMPIN RAPAT PENYERAPAN PROGRAM, BUPATI PUAS HASIL EVALUASI
PEMKAB GORUT BERIKAN BANTUAN RP. 1 JUTA/ORANG UNTUK JAMAAH CALON HAJI
Dua Kepala Desa Di copot Bupati
Terpopuler
-
Gorontalo2 months ago
Potret Aktivitas PETI di Kabupaten Pohuwato: Escavator Beroperasi Tanpa Izin, Kepala Desa dan Bahkan Oknum Polisi Terlibat
-
News2 months ago
LSM Labrak Tuntut Pencabutan Izin PT. Inti Global Laksana dan Banyan Tumbuh Lestari
-
News2 months ago
LSM Labrak Gelar Aksi Protes di Depan Kantor Bupati Pohuwato
-
Gorontalo4 weeks ago
Ramadan, Matinya Politik Gorontalo dan Politik Emansipasi
-
News2 months ago
Kontroversi Alat Berat: Dugaan Keterlibatan Oknum Polisi di Desa Buntulia Jaya
-
Gorontalo4 weeks ago
Keterlibatan Alat Berat dalam Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Mengkhawatirkan di Desa Karya Baru
-
News2 months ago
Perusahaan PT PETS dan KUD Dharma Tani Marisa (DTM) Dikecam LSM LAI: Tuntaskan Pembayaran Tali Asih dan Bubarkan KUD!
-
News2 months ago
Bahaya Illegal Mining: Investigasi Terungkap WNA Asal Sri Lanka Tanpa Izin di Kawasan Pertambangan Emas Pohuwato