Connect with us

UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

MBKM UNG Untuk Pemilu 2024 : Ikhtiar Menjaga Demokrasi Dari Bawah

Published

on

Oleh : Dr. Funco Tanipu., M.A (DPL MBKM UNG Untuk PEMILU 2024)

GORONTALO – Kemarin siang hingga sore, saya diundang sebagai narasumber dalam Forum Demokrasi : Pemimpin Muda Mengawal Demokrasi yang diselenggarakan oleh Gardu Pemilu Gusdurian Gorontalo bekerjasama dengan KPU, Bawaslu dan FIS UNG.

Dalam kesempatan tersebut, hadir pula sebagai narasumber kawan-kawan muda energik seangkatan saya seperti Daniel Andara , Donald Tungkagi, Hikem dll.

Saya diundang dalam kapasitas sebagai DPL MBKM UNG untuk Pemilu 20204.

Sebagai DPL, saya menyampaikan bahwa kebijakan Rektor UNG Eduart Wolok untuk melaksanakan MBKM Pemilu adalah ikhtiar UNG untuk merawat dan menjaga demokrasi serta menyukseskan pelaksanaan Pemilu 2024.

MBKM Pemilu yang dilaksanakan UNG bisa dikatakan sebagai skema MBKM pertama di Indonesia yang memfokuskan pada agenda memperkuat demokrasi di tingkat bawah yakni Desa dan TPS. Secara teknis, UNG telah menerjukan 589 mahasiswa, 97 dosen pembimbing lapangan di 162 Desa dan 1386 TPS se Provinsi Gorontalo.

589 mahasiswa dan 97 DPL tersebut telah berada di TPS dan Desa sejak pertengahan Januari 2024. Sebelumnya, pelaksanaan MBKM Pemilu ini didasari pada penandatanganan nota kesepahaman kerjasama antara Rektor UNG Eduart Wolok , Ketua KPU Provinsi Gorontalo Fadliyanto Koem dan Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo Idris Usuli. Tindak lanjut dari hal tersebut diikuti oleh penandatanganan kerjasama dengan Dekan FIS UNG Zuchri Abdussamad hingga IA oleh Kajur Sosiologi, Kajur Komunikasi, Kajur Sejarah.

Sejak awal kegiatan MBKM Pemilu adalah melakukan pendidikan politik dan pengawasan partisipatif dalam rangka menjaga kualitas demokrasi. Selain itu, pada minggu ini mereka sedang membangun jejaring komunitas lokal yang terdiri dari tokoh dan relawan demokrasi untuk memastikan bahwa demokrasi tidak sekedar tanggal 14 Februari, tetapi lebih dari pada itu memastikan hak konstitusional warga pasca Pemilu terpenuhi.

Tentu yang selama ini menjadi kendala dalam tataran logika umum adalah menganggap demokrasi itu sebatas tanggal 14 Februari semata. Padahal yang lebih penting lainnya adalah menjaga amanah dan aspirasi warga pasca Pemilu yakni terpenuhinya hak konstitusional warga.

Jika kita membaca Indeks Demokrasi Indonesia yang masuk kategori flawed, maka semua pihak mesti ikut terlibat secara aktif, tapi itu tidak sebatas hanya terkait pelaksanaan Pemilu, namun juga terkait pasca Pemilu. Banyak hak konstitusional warga yang belum terpenuhi. Dan bahkan hasil pemilu seringkali tidak bisa memenuhi aspirasi warga saat pemilu. Makanya di Gorontalo partisipasi politik pada Pemilu tdk stabil, apalagi pasca Pemilu.

Keterlibatan UNG dalam Pemilu hingga pasca Pemilu adalah ikhtiar menjaga dan merawat demokrasi di tingkat bawah. Bahwa Desa hingga TPS mesti menjadi perhatian penting. Tentu saja banyak pilihan dan alternatif aksi/agenda utk mengawal dan menjaga demokrasi sangatlah banyak. Bisa dalam bentuk aksi spontanitas seperti petisi, demo dll, bisa pula dalam agenda yang terpola.

Dalam konteks itu, UNG memilih melaksanakan agenda yang integratif dengan tujuan dari tridharma perguruan tinggi yang selaras dengan pencapaian IKU (indikator kinerja utama).

Benefit MBKM Pemilu untuk mahasiswa yakni agenda ini bisa dikonversi dengan nilai KKN 4 SKS, tentu saja akan mendapatkan mentoring dari penyelenggara terkait kepemiluan hingga pemberdayaan warga untuk lebih partisipatif yang dalam kategori IKU bisa terhitung IKU 2. Selain itu, untuk dosen dan prodi/jurusan dalam penilaian IKU akan mendapat poin pada IKU 3, 4, 5, 6 dan 7.

Bagi penyelenggara dan masyarakat, benefitnya adalah akan mendapatkan tambahan sumber daya manusia yang bisa ikut membantu pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu di lapangan, termasuk bisa menggairahkan partisipasi publik karena mahasiswa MBKM Pemilu juga ikut membantu mendorong inisiatif warga dalam mengorganisir berbagai komunitas lokal hingga tokoh masyarakat agar bisa menjadi benteng demokrasi ditingkat bawah.

Bahwa situasi politik di level nasional saat ini memang sangatlah dinamis, hingga dalam beberapa media nasional memberitakan terkait aspirasi berbagai perguruan tinggi, apakah yang bersifat personal maupun secara kelembagaan. Hal ini bisa dipandang sebagai bagian dari kebebasan berpendapat dalam demokrasi.

Pada konteks dan situasi dinamis tersebut, UNG lebih memilih memperkuat demokrasi dari bawah yang integratif, dari Desa dan TPS, yang hal tersebut tidak kalah pentingnya dalam menjaga dan merawat demokrasi. Bagi UNG, hal ini seturut dengan apa yang dicita-citakan seorang filsuf politik asal Slovenia, Slavoz Zizek, bahwa dalam situasi politik yang menuju “flawed” (kategori flawed dalam nilai Democracy Index untuk Indonesia) perlu adanya politik emansipasi yang menjadi instrumen untuk mengarahkan setiap warga memiliki akses yang sama terhadap pemenuhan hak konsitusonalnya.

Sebagai penutup, saya mengutip pendapat dari salah satu tokoh poskolonial India Gayatri Chakravorty Speak yakni “Can the Subaltern Speak?”. Siapakah yang dimaksud dengan “subaltern” oleh Spivak? Yakni orang-orang yang tidak memiliki akses kepada struktur kewarnegaraannya. Bahwa mereka itulah yang pemilih yang pasif, pasif dalam artian mereka adalah pemilih, memiliki identitas, masuk DPT, tetapi tidak memiliki akses terhadap apa yang seharusnya (hak) mereka dapatkan. Mereka datang memilih, tetapi hasil pilihan (aspirasi dan harapan) mereka tidak pernah membahagiakan mereka.

Untuk kaum “subaltern” itulah, MBKM UNG untuk Pemilu 2024 dilaksanakan.

Gorontalo

Ramadan, Matinya Politik Gorontalo dan Politik Emansipasi

Published

on

Dr. Funco Tanipu., ST., M.A, Founder The Gorontalo Institute

Oleh : Dr. Funco Tanipu., ST., M.A (Founder The Gorontalo Institute, Dosen Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo)

Wajah politik Gorontalo akhir-akhir ini memperlihatkan kecenderungan perubahan ke arah situasi yang didalamnya aspek-aspek politik yang bersifat “low politics” dirayakan secara semarak. Arena politik dipenuhi oleh berbagai pertunjukan, tontonan, tepuk tangan, tayangan, dan tindakan-tindakan yang mengeksploitasi berbagai bentuk yang bernilai rendah dan tak substantif. Sisi lain mempertontonkan cakar-cakaran, saling bunuh, dan meniadakan. Yang lebih gawat adalah maraknya fenomena transaksional “ada uang ada suara”.

Politik dianggap sebagai arena untuk kegiatan yang bersifat “low”, yang menggunakan model-model strategi dan psikologi massa budaya populer, dalam rangka mencari popularitas, memobilisir massa, memenangkan pemilihan, mendapatkan pengikut, meningkatkan rating atau mencari keuntungan (Yasraf Amir Piliang, 2008) . Makanya tak heran banyak kita dapati iklan politik mengotori ruas jalan kita. Gorontalo tak ubahnya seperti Balihopolitan (Kota Baliho). Politik semata-mata ditujukan untuk merayakan hasrat yang tak terbatas (desire/nafs), namun rendah.

Belum lagi jika kita mengamati maraknya fenomena “koprol” yang telah menjadi bagian dari politik keseharian kita. Sungguh kita memasuki sebuah era yang dinamakan matinya politik. Foucault menyebut “matinya politik” bukan nanti tidak ada lagi politik, melainkan bahwa akan hilang konsep politik sebagai suatu arena dan kategori istimewa dalam pemikiran kita untuk membebaskan masyarakat dari tirani negatif.

Kini, kita hidup di sebuah era yang bisa disebut sebagai “era matinya politik”, era matinya segala sesuatu. Politik kehilangan peran sentralnya dalam peradaban, politik hanya menjadi instrumen teknis untuk merayakan segala sesuatu yang privat, kepentingan pribadi dan kelompok.

PERAYAAN HASRAT, PENDANGKALAN POLITIK

Kecenderungan politik lokal Gorontalo yang mengarah pada pendangkalan dan kerendahan di dalam budaya politik terlihat pada banalitas politik, misalnya iklan politik tak bisa dibedakan lagi dengan iklan sabun mandi; lembaga politik tidak dapat dibedakan lagi dari travel perjalanan atau event organizer; kampanye politik tidak dapat dibedakan lagi dari pertunjukan musik dangdut.

Perspektif kedangkalannya itulah yang menyebabkan aktifitas politik lebih cenderung mengeksploitasi berbagai bentuk histeria massa (mass histeria), yaitu pola memanipulasi emosi publik, sehingga mencapai kondisi puncak tak terkendali, yang diperlihatkan dalam berbagai bentuk teriakan, tangisan atau kesedihan massa dalam melihat idolanya (Baudrillard, 2005). Politis menjadi idola jika melakukan “bagi-bagi doi”, “ba siram”, “kuti-kuti” dan ragam definisi soal kebaikan. Sehingga realitas hanya bisa disaksikan oleh mata, bukan lagi oleh nurani, lalu wajar kemudian jika banyak dari idola-idola tersebut walau pernah tersangkut kasus hukum namun tetap ditangisi dan diidolakan.

Politik Gorontalo didefinisikan sebagai aktifitas yang menghibur, menyenangkan, mempesona, dan menghanyutkan, mendapat ruang ruang yang mewah dan istimewa di dalam arena politik kita. Sebaliknya yang berkaitan dengan pembangunan peradaban, pendidikan karakter, perayaan gagasan dan pembelaan hak rakyat justru tidak mendapatkan ruang yang hidup dan aktif.

Kecenderungan yang ada saat ini, politik adalah instrumen untuk memuaskan hasrat diri meskipun kepuasan itu tak pernah terpenuhi. Lihat saja kediaman politisi kita seperti galeri mobil, bangunan megah bak istana dan perternakan properti yang tak ada habisnya. Pada taraf itu, hasrat terus-menerus mencari pemuas melebihi batas yang diperbolehkan, sehingga hal-hal yang amoral dan anti sosial terlampaui oleh hasrat itu sendiri.

Agama pun lebih banyak dijadikan alat legitimasi politik. Jubah hanya sekedar menjadi fashion politik semata. Jilbab adalah instrumen kampanye untuk dibagi-bagi agar bisa menambah pemilih. Program yang bertema spiritual hanya menjadi kedok bagi mobilisasi suara dan pengalihan opini publik agar citra menjadi positif.

Rumi, seorang sufi klasik ternama, mengatakan bahwa dunia adalah penjara hasrat yang tinggi, tetapi kuburan bagi hasrat yang rendah. Hasrat yang tinggi adalah hasrat pengabdian untuk kemanusiaan yang semata-mata ditujukan sebagai persembahan pada Pencipta, arenanya menembus batas-batas ruang dan waktu. Berbeda dengan hasrat rendah yang hanya diabdikan dan dikelola di seputar dunia dan dibawah langit.

RAMADAN, ARENA KEBANGKITAN POLITIK EMANSIPASI

Politik pada akhirnya kehilangan pola kepemimpinan yang hakiki, yang ada tinggal idola-idola yang bekerja untuk kepentingan personal dan kelompok ketimbang kepentingan publik. Politik seperti menjadi pasar, dimana orang lalu-lalang sambil memperdagangkan jualannya, ada lapak-lapak, ada pembeli, semuanya serba transaksional. Pada ujungnya hanya dimaksudkan pada pencarian laba yang bersifat eksploitatif.

Dalam meneropong arah politik dimasa depan, harus ada upaya-upaya untuk mengendalikan hasrat, banalitas, dan popularisme politik.

Salah satu arena untuk memperbaikinya adalah menjadikan Ramadan sebagai arena untuk membangkitkan sisi humanis dari politik yang terkotori. Ramadan mesti dijadikan ruang untuk menggalang politik alternatif dalam rangka menciptakan wajah politik yang lebih produktif, substantif, humanis, dan bermakna, yang di dalamnya warga tidak lagi menjadi pengikut, melainkan sebagai sesuatu yang aktif, yang mampu secara inovatif, dinamis dan kreatif membangun arena politiknya sendiri. Hal itu dinamakan politik emansipasi oleh Slavoj Zizek, filsuf politik asal Slovenia yang termasyhur abad ini.

Maka dengan itu, kedepan perlu penguatan politik yang lebih humanis, bermakna dan luhur dengan memperbanyak generasi ‘aktifis politik’, yaitu manusia yang mempunyai daya kritis, daya kreativitas, jiwa kepeloporan, keinginan berprestasi, hasrat inovasi tinggi, dan spiritualitas kuat, yang secara bersama-sama mampu membangun sebuah masyarakat Gorontalo yang tidak lagi dikendalikan oleh kekuatan-kekuatan luar (kapitalisme, globalisasi), tetapi secara kreatif mampu memproduksi tafsir politiknya secara terang (Piliang, 2008).

Karena itu, maka Ramadan mestinya bukan lagi momen untuk menahan lapar dan haus, karena jika yang dilakukan oleh kita semua, maka tentu tidak akan menghasilkan manusia-manusia politik yang memiliki keluhuran nurani. Sebagaimana disampaikan oleh A-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin bahwa puasa ada tiga tingkatan: (1) Puasa yang disebut shaum al-umum yakni menahan perut dan kemaluan dari memenuhi kebutuhan syahwat seperti makan dan minum. (2). Puasa yang disebut shaum al-khusus (puasa khusus) yaitu menjaga lisan, mata dan pendengaran dari kemaksiatan. (3). Puasa yang disebut shaumu khusus al-khusus yakni puasa menjaga hati dan pikiran dari prasangka tercela.

Di Gorontalo, sejak Islam masuk pada tahun 1200 an dan menjadi agama resmi kerajaan pada tahun 1525, berarti sudah 499 kali Ramadan dilaksanakan. Pertanyaannya, apakah selama 499 kali Ramadan tersebut, adakah peradaban Gorontalo sudah semakin baik dan tertata untuk kemaslahatan rakyat? Ataukah malah peradaban kita menuju keadaban, dalam hal ini politik, yang semakin menurun kualitasnya hingga rakyat kita berada di memori yang sama ; “mana-mana jo pa ngoni” atau dalam bahasa Gorontalo “bolo tonulala toli mongoli”. Pertanyaan lanjut, masih butuh berapa kali Ramadan lagi untuk memperbaiki kondisi politik Gorontalo kita?

Tentu, kita semua tahu, siapapun manusia (termasuk aktor politik) tak ada yang bisa mengklaim bahwa umurnya akan panjang, sehingga ada perspektif umum yang berkembang biarlah nanti ada waktunya untuk memperbaiki diri (dalam hal ini taubat), untuk masa sekarang “seperti apa yang ada”, atau “sementara bagitu dulu”. Jika perspektifnya seperti itu, maka ratusan kali Ramadan, tak akan bisa mengubah peradaban dan manusia yang ada didalamnya.

Semoga kita semua masih diberi kesempatan untuk bisa memperbaiki diri yang pada ujungnya adalah memperbaiki peradaban politik kita.

Continue Reading

Advertorial

Mahasiswa Fakultas Kedokteran Raih Penghargaan Terbaik I dalam Pilmapres UNG 2024

Published

on

UNG – Kompetisi Pemilihan Mahasiswa Berprestasi tahun 2024 telah menghasilkan pemenang, dengan mahasiswa perwakilan Fakultas Kedokteran menjadi yang terbaik 1 dalam kategori sarjana di tingkat Universitas Negeri Gorontalo (UNG). Kuni Zakiyyah, mahasiswa dari Fakultas Kedokteran, meraih gelar tersebut setelah mendapatkan nilai tertinggi, mengungguli perwakilan Fakultas Olahraga dan Kesehatan yang meraih terbaik II serta perwakilan Fakultas Teknik yang meraih terbaik III.

Ketua panitia Pilmapres 2024, Prof. Dr. Sukirman Rahim, M.Pd., menjelaskan bahwa penentuan pemenang pada kompetisi ini didasarkan pada penilaian yang dilakukan oleh para juri. Perwakilan dari Fakultas Kedokteran dinilai sebagai yang terbaik berdasarkan penilaian tiga komponen, yaitu capaian unggulan, gagasan kreatif, dan kemampuan berbahasa Inggris.

“Proses penilaian dalam Pilmapres dilaksanakan secara objektif oleh para juri yang memiliki kompetensi. Dengan seleksi yang objektif ini, diharapkan akan dihasilkan mahasiswa terbaik yang siap berkompetisi untuk mengharumkan nama UNG baik di tingkat wilayah maupun nasional,” ujar Sukirman.

Sementara itu, Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Prof. Dr. Mohamad Amir Arham, M.E., menyampaikan selamat kepada mahasiswa terbaik dalam kompetisi Pilmapres 2024 UNG. Beliau berharap agar mahasiswa yang meraih prestasi tersebut dapat melanjutkan kompetisi di tingkat regional dan mengharumkan nama UNG di tingkat nasional.

Tidak hanya dalam kategori sarjana, Pilmapres juga membuka kompetisi untuk mahasiswa program vokasi dengan kategori D3. Dalam kategori tersebut, mahasiswa dari Fakultas Olahraga dan Kesehatan, Shalwa Azahra, berhasil meraih gelar terbaik I.

Continue Reading

Advertorial

Peserta Lulus SNBP 2024 Tidak Bisa Mendaftar Jalur SNBT dan Seleksi Mandiri

Published

on

UNG – Kabar gembira datang bagi para calon mahasiswa yang telah lulus Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2024. Namun, Rektor Universitas Negeri Gorontalo (UNG), Prof. Dr. Ir. Eduart Wolok, S.T., M.T., memberikan peringatan penting bahwa peserta yang telah lulus SNBP tidak bisa lagi mendaftar melalui jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) 2024.

Dalam pengumuman resmi, Rektor Wolok menegaskan bahwa kebijakan tersebut berlaku tidak hanya di UNG, tetapi juga untuk seluruh perguruan tinggi negeri di Indonesia. Hal ini bertujuan untuk mendorong calon mahasiswa yang telah lulus SNBP untuk memanfaatkan kesempatan yang telah diperoleh dengan mendaftar ulang di perguruan tinggi yang dipilih saat mendaftar SNBP.

“Kebijakan ini diambil demi kepentingan para calon mahasiswa itu sendiri. Sehingga mereka yang telah lulus SNBP dapat memanfaatkan kesempatan yang ada,” ujar Rektor Wolok, yang juga menjabat sebagai wakil ketua II tim Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) 2024.

Menurut Rektor, keputusan ini sesuai dengan semangat SNPMB 2024 yang mengedepankan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan keadilan dalam proses penerimaan mahasiswa baru. Oleh karena itu, para calon mahasiswa diharapkan untuk mengikuti prosedur pendaftaran ulang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Khusus bagi calon mahasiswa yang telah lulus SNBP di UNG, Rektor memberikan imbauan agar segera melaksanakan prosedur pendaftaran ulang sebagai calon mahasiswa UNG. Informasi mengenai syarat dan prosedur pendaftaran ulang dapat diakses melalui laman resmi Universitas Negeri Gorontalo di www.ung.ac.id atau pmb.ung.ac.id.

Dengan adanya peringatan ini, diharapkan para calon mahasiswa dapat memahami dan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan, sehingga proses penerimaan mahasiswa baru dapat berjalan dengan lancar dan transparan.

Continue Reading

Facebook

Terpopuler