Pohuwato – Warga Desa Marisa kini menghadapi masalah serius dalam mengakses air bersih. Aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang dilakukan secara masif dengan menggunakan alat berat seperti excavator di wilayah tersebut telah menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, khususnya kualitas air yang mereka gunakan dalam kehidupan sehari-hari.

Kepala Desa Marisa, Mas’at Basato, mengungkapkan bahwa keluhan mengenai penurunan kualitas air bersih sudah mulai terdengar dari warga. Menurutnya, dalam sepekan terakhir, air yang diakses oleh masyarakat di desa tersebut mengalami keruh dan tercemar. Hal ini membuat air tidak lagi layak digunakan, bahkan untuk kebutuhan dasar seperti mandi dan buang air kecil.

“Ini juga menjadi keluhan masyarakat karena sudah satu minggu air ini menjadi keruh dan tidak bisa dimanfaatkan. Kasihan, jangankan untuk mandi, untuk buang air kecil saja sudah gatal-gatal. Tadi saya sudah mendatangi mereka untuk melakukan musyawarah, dan hasil keputusan mereka adalah menghentikan aktivitas alat excavator yang dapat mengakibatkan air yang diakses menjadi keruh,” ungkap Mas’at saat ditemui awak media, Jumat (04/10/2024).

Lebih lanjut, Mas’at menjelaskan bahwa sumber air yang digunakan oleh masyarakat di desanya berasal dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang mengalir dari sungai yang berada di kawasan hutan KM 18 Popayato. Dia menekankan pentingnya menjaga kualitas sumber air tersebut, mengingat pipa PDAM berada di lokasi yang rentan terhadap pencemaran akibat aktivitas penambangan.

“Pipa PDAM itu ada di atas, jadi kalau ada aktivitas di atas yang membuat air sungai itu keruh, otomatis air yang mengalir juga akan keruh,” tutur Mas’at menekankan hubungan antara aktivitas penambangan dan kualitas air bersih.

Krisis air bersih yang terjadi di Desa Marisa tidak hanya berdampak pada wilayah tersebut. Mas’at menegaskan bahwa dampak dari aktivitas PETI juga dapat dirasakan di kecamatan-kecamatan lain, seperti Kecamatan Popayato, Kecamatan Popayato Timur, bahkan hingga Kecamatan Torsiaje.

“Yang menggunakan air itu tidak hanya Desa Marisa, tetapi juga dari Kecamatan Popayato, Popayato Timur, bahkan Torsiaje,” tambahnya.

Kondisi ini menyoroti pentingnya pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Tanpa tindakan yang tepat, dampak dari aktivitas PETI dapat memperburuk kondisi kehidupan masyarakat di masa depan. Keberadaan penambangan ilegal yang merusak ekosistem sangat mengancam ketersediaan air bersih dan kesehatan warga.

Warga setempat berharap agar pihak berwenang segera mengambil langkah untuk menghentikan aktivitas PETI dan memulihkan kualitas sumber daya air di daerah tersebut. Tanpa perhatian dan tindakan serius dari pemerintah dan penegak hukum, tantangan ini akan semakin memperburuk kualitas hidup masyarakat di wilayah tersebut.

Krisis air bersih di Desa Marisa menjadi gambaran nyata akan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak terkait dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Hanya dengan kerja sama yang baik, masalah ini dapat teratasi dan kehidupan masyarakat dapat kembali normal.

Gorontalo – Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Tentara Nasional Indonesia (TNI) ke-79 yang jatuh pada tanggal 5 Oktober 2024 dirayakan dengan penuh khidmat oleh jajaran TNI dan Komponen Cadangan (Komcad) di seluruh Indonesia, termasuk di wilayah Gorontalo. Upacara besar yang menjadi puncak perayaan di Gorontalo digelar di Lapangan Sport Center Limboto, Kabupaten Gorontalo, dan dihadiri oleh berbagai lapisan masyarakat serta tokoh-tokoh penting daerah.

Upacara kali ini mengusung tema “TNI Modern Bersama Rakyat Siap Mengawal Suksesi Kepemimpinan Nasional Untuk Indonesia Maju”, yang menegaskan pentingnya peran TNI dalam menjaga kedaulatan, stabilitas keamanan, serta mendukung proses demokrasi yang terus berkembang di Indonesia. Dalam upacara tersebut, Komando Resor Militer (Korem) 133/Nani Wartabone (NWB), yang berpusat di Gorontalo, turut menghadirkan Komponen Cadangan (Komcad) yang selalu menjadi bagian penting dalam setiap kegiatan militer di wilayah ini.

Komcad Korem 133/NWB secara konsisten berpartisipasi dalam berbagai upacara resmi, termasuk dalam perayaan HUT TNI ke-79 ini. Sebagai kekuatan tambahan yang dibina oleh TNI, Komcad Korem 133/NWB berperan besar dalam mendukung kesiapan TNI untuk mengamankan wilayah dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Mereka juga merupakan bagian dari upaya modernisasi dan pengembangan kekuatan pertahanan nasional yang melibatkan peran serta masyarakat sipil secara lebih luas.

Komandan Korem 133/NWB, Brigjen TNI X, dalam kesempatan tersebut menyampaikan rasa bangga atas kontribusi yang diberikan oleh Komcad Korem 133 dalam setiap agenda penting TNI. Menurutnya, Komcad bukan hanya sebagai cadangan dalam situasi darurat, tetapi juga sebagai bagian dari komitmen bersama untuk menjaga ketertiban dan keamanan negara secara lebih proaktif.

“Keterlibatan Komcad dalam perayaan HUT TNI ke-79 ini adalah bukti nyata bagaimana rakyat dan TNI bisa bersinergi. Komcad bukan hanya pasukan cadangan dalam situasi krisis, tetapi juga mitra strategis dalam menciptakan stabilitas dan keamanan di masa damai. Kami bangga melihat semangat kebangsaan yang mereka tunjukkan,” ungkap Komandan Korem 133.

Upacara yang berlangsung dengan hikmat ini dihadiri oleh berbagai unsur masyarakat, mulai dari pejabat pemerintahan, tokoh agama, pemuda, hingga organisasi masyarakat sipil di Gorontalo. Para perwira TNI dan anggota Komcad terlihat berbaris rapi di lapangan, mengikuti jalannya upacara dengan disiplin tinggi. Pengibaran bendera merah putih, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, serta pembacaan ikrar sumpah setia kepada negara turut menjadi rangkaian penting dalam acara ini.

Tak hanya itu, dalam upacara tersebut juga disampaikan penghargaan kepada para prajurit TNI yang telah menunjukkan pengabdian luar biasa kepada bangsa dan negara. Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi, loyalitas, dan keberanian mereka dalam melaksanakan tugas-tugas negara, baik dalam operasi militer maupun kegiatan kemanusiaan di berbagai daerah.

GORONTALO – Kepala Bank Indonesia (BI) Cabang Gorontalo, Dian Nugraha, memberikan tanggapan terkait mangkraknya pembangunan Rusunawa dan Rumah Dinas (Rudis) milik karyawan BI yang sempat menjadi sorotan publik. Proyek yang terletak di Jalan Prof. Dr. H. Aloei Saboe, Kota Timur, Kota Gorontalo, telah dimulai sejak tahun 2022, namun hingga kini belum selesai.

Dalam keterangannya, Dian menegaskan bahwa proyek tersebut berada di bawah kendali penuh BI Pusat, bukan BI Cabang Gorontalo. Ia menambahkan bahwa masalah serupa juga terjadi di beberapa daerah lain, termasuk tempat tugasnya sebelumnya di Kendari.

“Mangkraknya pembangunan ini bukan hanya terjadi pada proyek BI, tetapi juga proyek-proyek lainnya di Gorontalo. Namun, terkait hal ini, BI Pusat yang memiliki kewenangan penuh atas proyek tersebut,” jelas Dian setelah menghadiri acara bersama OJK di Ballroom Hotel Grand Q Gorontalo.

Menanggapi masalah upah sejumlah tenaga borongan yang belum dibayar, Dian mengaku tidak mengetahui perinciannya karena hal tersebut juga berada di bawah pengawasan dan pengelolaan BI Pusat. Ia menyarankan untuk mengonfirmasi lebih lanjut ke BI Pusat terkait segala masalah terkait pembangunan dan pembayaran tenaga kerja.

Pernyataan ini merespons kekhawatiran publik terkait mangkraknya proyek pembangunan yang sempat menjadi perhatian di Gorontalo.