Connect with us

Ruang Literasi

POLITIK MEDIA DALAM DEMOKRASI

Published

on

Shaqti Qhalbuddin Jusuf - Mahasiswa Pascasarjana Komunikasi Politik - Universitas Paramadina, Jakarta

Oleh : Shaqti Qhalbuddin Jusuf

Mahasiswa Pascasarjana Komunikasi Politik, Universitas Paramadina, Jakarta

Politik media adalah sebuah bidang dalam politik yang memfokuskan pada peran dan dampak media dalam berbagai aspek politik. Istilah ini menggambarkan bagaimana media mengatasi, menyampaikan, dan memahami berita dan informasi politik. Politik media bukan hanya terbatas pada praktik-praktik media dalam menyebarkan informasi politik untuk memengaruhi pemilih dan proses politik, namun juga meliputi bagaimana media mempengaruhi opini publik melalui penyampaian berita dan penyampaian nilai politik melalui media.

Politik media melibatkan berbagai aspek media, seperti distribusi berita, konten, teknologi, dan kepemilikan media. Ini juga mencakup berbagai topik, seperti media yang berperan dalam proses pemilihan, media yang berperan dalam proses politik, dan media yang memengaruhi konten politik. Politik media juga memperhitungkan bagaimana media dipengaruhi oleh kekuasaan politik dan bagaimana kekuasaan politik mempengaruhi media.

Di Indonesia sendiri, media politik telah berkembang menjadi salah satu faktor yang sangat penting dalam membentuk opini publik dan mempengaruhi proses politik. Berbagai jenis media, seperti media televisi, media sosial, media cetak, dan media online, memainkan peran yang berbeda dalam mempengaruhi opini publik dan proses politik. Media televisi, seperti program berita dan talkshow politik, memberikan informasi dan analisis politik yang sangat berpengaruh pada opini publik. Media sosial, seperti Facebook, Twitter, dan Instagram, memberikan cara bagi masyarakat untuk berbagi informasi dan berinteraksi dengan orang lain, membuatnya menjadi alat yang sangat efektif dalam mempengaruhi opini publik. Media cetak, seperti surat kabar nasional dan lokal, majalah, dan publikasi lainnya, masih memiliki pengaruh yang besar di Indonesia dan memainkan peran penting dalam mempengaruhi opini publik. Media online, seperti situs berita online, membuat informasi politik mudah diakses dan memberikan platform bagi masyarakat untuk berbagi informasi dan berinteraksi satu sama lain. Dalam keseluruhan, media politik di Indonesia memainkan peran penting dalam mempengaruhi opini publik dan proses politik, dan membutuhkan pengawasan yang baik untuk memastikan bahwa media bekerja secara adil dan objektif dalam mempengaruhi opini publik.

Media merupakan aktor kunci dalam dunia politik Indonesia. Berkat media, masyarakat dapat terinformasi tentang isu-isu politik terbaru dan membentuk pandangan mereka sendiri. Media membantu mempromosikan transparansi dan keseimbangan dalam proses politik, memberikan peluang kepada semua pihak untuk berbicara, dan memastikan bahwa informasi yang disampaikan adalah akurat dan netral. Namun, masih banyak orang yang merasa bahwa media tidak selalu memberikan representasi yang adil dari seluruh pandangan politik. Dalam demokrasi, media memegang peran sangat penting dalam membentuk opini publik dan membantu membuat keputusan politik yang informatif.

Idealisme dan Keberpihakan Media

Idealisme media adalah pandangan yang berpikir bahwa media memiliki tanggung jawab untuk memacu perubahan sosial yang positif. Ini menekankan bahwa media dapat digunakan sebagai alat untuk mempromosikan nilai-nilai seperti keadilan, cinta, dan toleransi, dan membantu masyarakat untuk memahami nilai-nilai moral. Idealisme media percaya bahwa isi media harus berkonsentrasi pada memberikan kekuatan dan pemahaman nilai-nilai positif, bukan hanya untuk memperkaya nilai ekonomi atau hanya sekedar untuk hiburan. Dalam perannya sebagai sumber informasi publik, media kadang-kadang bertindak tidak adil. Ketidaksetaraan akses informasi politik dapat menyebabkan ketimpangan dalam partisipasi politik. Beberapa media mungkin memfokuskan perhatian mereka pada partai politik tertentu dan mengabaikan yang lain, yang dapat menimbulkan ketidakseimbangan dan ketidakadilan dalam proses politik.

Persoalan atas idealisme media seringkali timbul bukan hanya berasal dari wartawan yang menyajikan berita yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip jurnalistik, tetapi keseimbangan media itu sendiri. Tidak jarang, berita yang tersaji hanya sesuai dengan kepentingan pemilik media. Kepemilikan media dapat mempengaruhi cara orang memikirkan dan menanggapi informasi yang mereka terima. Kepemilikan media yang kuat dapat memungkinkan pemiliknya untuk mengarsipkan, mengedit, dan menyaring informasi yang disampaikan. Ini memungkinkan pemilik media untuk mengendalikan cara informasi dipresentasikan dan menyaring informasi yang tidak disukai. Kepemilikan media juga dapat membuat orang lebih cenderung menerima informasi tertentu, meningkatkan sensitifitas terhadap informasi tertentu, dan mempengaruhi apa yang dianggap sebagai fakta.

Kepemilikan media juga sering digunakan sebagai alat propaganda. Pemilik media dapat memilih untuk memfokuskan informasi tertentu dan menyoroti berita dan opini yang mendukung pandangan tertentu. Ini dapat menciptakan sebuah “echo chamber” di mana pandangan tertentu diulang tanpa tanggapan kritis. Ini dapat membantu menciptakan kesetiaan dalam komunitas tertentu yang menerima informasi tersebut, dan juga membantu membentuk pandangan yang lebih luas tentang isu tertentu. Ini juga dapat meningkatkan polarisasi politik dan membuat orang lebih konservatif dalam pandangan mereka. Di Indonesia sendiri, ada beberapa politisi pemilik media seperti; Surya Paloh, Erick Thohir, Aburizal Bakrie, Hary Tanoesoedibjo, Dahlan Iskan, Chairul Tanjung.

Penetrasi Media Sosial

Media sosial telah menjadi bagian penting dari kehidupan kita sehari-hari dan mengubah cara kita berinteraksi dengan orang lain. Kehadiran media sosial memungkinkan kita untuk membuat koneksi dengan orang di seluruh dunia, menyebarkan informasi, serta membagikan gagasan dan pendapat. Hal ini telah menciptakan sebuah era baru yang disebut sebagai era media sosial.

Era media sosial telah membuka pintu untuk pendekatan komunikasi yang berbeda. Kehadiran platform media sosial seperti youtube, twitter, facebook, dan instagram, whatsapp memberikan kemudahan serta tantangan di dunia politik. Penetrasi media sosial dalam politik telah mengalami peningkatan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini memungkinkan politisi untuk berinteraksi langsung dengan konstituen dan membuat kampanye yang efektif. Media sosial telah menjadi instrumen yang kuat untuk mempromosikan ide-ide politik dan membuat kampanye untuk berbagai kepentingan politik.

Politikus dapat menggunakan media sosial sebagai alat untuk membuat kampanye yang lebih efektif dan menjangkau konstituennya. Dengan bantuan media sosial, mereka dapat membagikan informasi tentang program-program politik mereka melalui posting, iklan, dan berkomunikasi secara interaktif dengan konstituen. Media sosial juga memberikan kemampuan bagi politisi untuk mengumpulkan data tentang preferensi dan kebutuhan konstituen mereka, sehingga mereka dapat menyajikan konten yang sesuai dengan harapan mereka.

Disisi lain, Penetrasi media sosial dalam dunia politik memberikan dampak yang sangat signifikan bagi masyarakat. Berkat media sosial, informasi dapat disebarkan dengan lebih cepat dan luas, membuat orang lebih mudah terlibat dalam politik dan memperkuat partisipasi mereka. Pendapat masyarakat tentang berbagai isu politik dapat dengan mudah disampaikan dan didengar oleh publik, menciptakan kesadaran politik dan membantu mempercepat perubahan.

Media sosial juga menjadi platform bagi masyarakat untuk berhubungan langsung dengan para politisi dan memengaruhi mereka dengan suara mereka. Partisipasi masyarakat dalam diskusi dan debat politik juga semakin mudah dan efektif, memberikan suara mereka dan membuat dorongan untuk perubahan yang lebih besar.

Dengan demikian, media sosial membuka jalan bagi masyarakat untuk berperan secara aktif dalam politik dan membantu membentuk demokrasi yang lebih berfungsi dan responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi rakyat.

Menjaga Stabilitas Demokrasi

Di Indonesia, sebagai negara demokrasi, keadilan dan transparansi dalam media sangat penting bagi proses politik. Pemerintah harus memastikan bahwa media memainkan peran yang benar dalam menyediakan informasi yang akurat dan menyebarkannya kepada masyarakat. Ini akan membantu membentuk keputusan politik yang didasarkan pada informasi yang valid dan adil. Semua pihak harus bekerja sama untuk menghormati hak asasi manusia, bertanggung jawab atas tindakan mereka, dan membangun budaya yang menjamin kesetaraan hak dan kebebasan bagi semua warga negara.

Pemerintah harus menghormati hak warga negara untuk menikmati hak asasi mereka, termasuk hak untuk berbicara bebas, berekspresi, dan menyampaikan pandangan mereka tanpa takut. Selain itu, pemerintah harus menjamin kebebasan pers dan menghormati prinsip-prinsip peraturan yang berhubungan dengan hak asasi warga negara.

Dalam menjamin demokrasi, media harus bertanggung jawab untuk menyampaikan informasi yang akurat dan berimbang, dan juga menghindari berita yang menyesatkan dan menyebarkan informasi yang tidak benar. Para pendukung demokrasi harus memastikan bahwa media adalah alat untuk menyebarkan informasi yang akurat dan berimbang, dan bukan alat untuk mempromosikan agenda tertentu.

Untuk memastikan bahwa informasi yang didapat oleh masyarakat adalah benar dan dapat dipercaya, peran aktif dan kritis dari masyarakat sangat penting. Masyarakat harus memainkan peran mereka sebagai pemegang kebenaran, dengan memverifikasi setiap informasi yang disampaikan oleh media dan berhati-hati terhadap berita-berita yang memiliki judul provokatif. Ini akan membantu mengurangi tersebarnya isu-isu hoax dan memastikan bahwa informasi yang didapat oleh masyarakat adalah akurat dan dapat diandalkan.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News

Kritik Untuk Kebijakan Tunjangan Hari Raya

Published

on

Dr. Funco Tanipu., ST., M.A

Oleh : Dr. Funco Tanipu., ST., M.A
(Founder The Gorontalo Institute)

THR atau Tunjangan Hari Raya telah menjadi trending topik di social media, memenuhi semua timeline. THR lalu pada akhirnya menjadi perbincangan serius di hampir seluruh daerah di negeri ini.

KRONIK THR

Sejarahnya, THR di Indonesia diperjuangkan secara massif oleh Serikat Organisasi Buruh Seluruh Indonesia atau disingkat SOBSI. SOBSI adalah salah satu ormas yang berafiliasi ke Partai Komunis Indonesia.

Pada Maret tahun 1953, melalui Sidang Dewan Nasional II, SOBSI menyuarakan aspirasi kepada pemerintah agar semua buruh diberi THR sebesar satu bulan gaji. Desakan kuat dari SOBSI tersebut lalu membuat pemerintah pada 19 Maret 1954 menerbitkan PP No.27/ 1954 tentang persekot Hari Raya untuk PNS. Untuk para buruh, pemerintah mengeluarkan Surat Edaran nomor 3676/54 yang dikeluarkan Menteri Perburuhan S.M. Abidin dalam Kabinet Ali Sastroamidjojo I yang berkuasa dari 1953 hingga 1955.

Efek dominonya, sekitar tahun 1954 dan 1959, anggota PKI (yang didukung SOBSI ini) membengkak dari semula kurang dari 200.000 menjadi lebih dari 1,5 juta orang, yang terdiri dari buruh, petani, ormas perempuan, akademisi, seniman, pemuda, dan sebagainya.

KETIDAKADILAN THR

Salah satu polemik adalah soal ketidakadilan. Rupanya, lebih banyak profesi yang tidak memperoleh THR dibanding yang memperoleh THR.

Konsep THR dikhususkan untuk pegawai negeri sipil dan karyawan di perusahaan swasta yang telah bekerja selama 12 bulan untuk negeri. Profesi yang dimaksud adalah profesi yang bergerak di sektor formal.

Pertanyaannya, bagaimana profesi lain, termasuk di sektor informal, apakah mereka bukan sebagai pekerja dan dianggap tidak bekerja untuk negeri ini? Dan apakah warga negeri ini yang berprofesi lain dan informal itu tidak ikut berhari raya? Padahal, mereka ikut berkeringat untuk negeri ini.

Bagaimana keadilan untuk buruh tani, nelayan, peternak, tukang bentor hingga jutaan pembantu rumah tangga serta profesi lain?

Terkait hal ini, mesti ada kebijakan yang adil untuk semua yang dianggap “bekerja” untuk negeri ini.

THR DAN KONSUMERISME

Salah satu tujuan dari kebijakan THR pada konteks sosial adalah bagian dari mensubsidi pegawai negeri/swasta dalam menyambut tingginya kebutuhan jelang hari raya.

Namun, kecenderungannya malah ada tafsir baru soal hari raya, yakni soal hari raya yang konsumtif, yang sebenarnya menjauhkan dari substansi hari raya itu sendiri. Di sisi lain, konsep THR yang parsial dan tidak merata ini cenderung membangun jarak yang lebih renggang antara antara yang menerima THR dan tidak. Ada semacam peng-anak emas-an golongan tertentu dalam stratifikasi masyarakat.

Semoga tahun depan, ada desain kebijakan yang lebih adil dan merata soal THR. Desain kebijakannya bisa terkait peruntukkan, pemerataan, keadilan, sumber pembiayaan, pengukuran kinerja, akuntabilitas, transparansi, efektifitas, efisiensi, hingga dampak sosial-ekonomi seperti apa yang diharapkan dari kebijakan THR. Redesain kembali kebijakan THR ini menjadi urgen di tengah beban utang negara yang semakin hari semakin naik, dan pergeseran makna dan substansi hari raya.

Continue Reading

Ruang Literasi

Jumlah Spesies Burung di Indonesia Meningkat pada Tahun 2024

Published

on

Kakatua raja, salah satu spesies burung Indonesia statusnya mendekati punah (Near Threatened) foto: burung Indonesia Achmad Ridha Junadi

NEWS – Jumlah spesies burung di Indonesia mengalami peningkatan pada tahun ini, menurut laporan yang dirilis hari ini. Penambahan ini dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu perubahan taksonomi dan penemuan sebaran baru.

Menurut Ria Saryanthi, Conservation Partnership Adviser dari Burung Indonesia, total spesies burung di Indonesia saat ini mencapai 1.836, meningkat 10 spesies dari tahun sebelumnya. Penambahan ini juga berdampak pada perubahan status keterancaman beberapa spesies burung di Indonesia.

“Kami melihat peningkatan jumlah spesies burung di Indonesia, termasuk penambahan satu spesies burung endemis,” ujarnya.

Ria menjelaskan bahwa sembilan spesies burung baru diidentifikasi sebagai hasil pemecahan taksonomi dari delapan spesies burung sebelumnya. Misalnya, burung kacamata morotai (Zosterops dehaani) yang sekarang diakui sebagai spesies terpisah dari kacamata halmahera (Zosterops atriceps) berdasarkan perbedaan morfologi, bioakustik, dan ekologi.

“Pada tahun ini, kami juga mencatat lima spesies burung yang sebelumnya tidak tercatat di Indonesia, termasuk beberapa spesies yang ditemukan melalui observasi lapangan oleh para pengamat burung,” jelasnya.

Ria menambahkan bahwa beberapa perubahan status keterancaman spesies burung juga terjadi pada tahun ini. Data evaluasi dari Daftar Merah IUCN oleh BirdLife International menunjukkan perubahan pada 62 spesies burung di Indonesia, termasuk 40 spesies yang mengalami penurunan status keterancaman.

“Dalam evaluasi ini, kami menetapkan status baru untuk 14 spesies, termasuk yang hasil pemecahan taksonomi dan yang status keterancamannya mengalami peningkatan,” tambahnya.

Informasi yang diungkapkan oleh Ria Saryanthi ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang keragaman burung di Indonesia dan menggarisbawahi pentingnya perlindungan dan pelestarian habitat mereka di tengah perubahan lingkungan yang terus berlangsung.

Continue Reading

UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

Indonesia Pasca Pilpres

Published

on

Dr. Funco Tanipu, ST., M.A || Foto Istimewa

Oleh : Dr. Funco Tanipu, ST., M.A (Dosen Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo)

Politik di Indonesia selalu menampilkan wajah yang unik. Ia tak selalu linier dengan perasaan dan logika warganya.

Bagi pendukung si A, langkah dan rekam jejak si B selalu salah di mata si A. Demikian pula sebaliknya. Hingga jika kontestasi itupun berakhir, lalu ada konsolidasi elit untuk saling berbagi “resources” dan termasuk posisi. Sebagai contoh kontestasi Pilpres 2019 yang sangat panas lalu diakhir oleh perjumpaan politik hingga berbagi kekuasaan.

Demikianlah, fakta politik Indonesia yang bisa disebut sebagai political gymnastic. Hal ini memperlihatkan bahwa politik adalah sesuatu yang cair. Politik itu tidak selalu linier dengan cara pandang yang minimal.

Fakta bahwa dalam Pilpres 2024 yang mulai hangat, lalu jika nanti ada konsolidasi elit yang mengagetkan pasca ini, warga yang begitu sengit pada saat ini tentu mau tidak mau harus mengelus dada, bahwa semangat mereka yang berapi-api dalam mendukung kandidatnya, yang harus anti A dan pro B, mau tidak mau dan suka tidak suka harus menerima kenyataan, bahwa pembicaraan Jakarta telah “delapan enam”.

Sebab, pada saat pasca Pilpres nanti, dengan formasi partai politik yang bisa kita lihat sementara dari berbagai hasil survey, tidak ada satupun kandidat yang meraih mayoritas dukungan di legislatif. Kandidat yang menang nanti, siapapun itu, akan berada pada situasi yang lemah dari sisi politis. Bahwa ada suara rakyat yang memilihnya dan membawa ia secara elektoral menjadi Presiden, bukan lagi alasan untuk dia dianggap terus “kuat”. Sandaran politisnya hanya berada dalam “keputusan” masing-masing ketua umum partai yang jumlahnya hanya hitungan jari. Merekalah yang “menentukan” arah politik bangsa kedepan.

Para ketua umum ini akan menggaransi dukungan politik pada Presiden terpilih jika ada kompensasi kursi mentri di kabinet, lembaga negara, jabatan strategis di BUMN serta tentu saja “resources” yang tak terbatas. Tanpa itu, dukungan politik pada Presiden terpilih tak akan bulat seperti pada periode sebelumnya.

Jauh sebelum fakta ini berlangsung, di zaman kerajaan silam, kondisi seperti ini sudah berulang-ulang terjadi. Termasuk juga apa yang telah dialami Soekarno saat berpindah kekuasaan pada Soeharto. Juga perpindahan kekuasaan dari Soeharto ke Habibie. Dari Gus Dur ke Megawati hingga ke SBY.

Kita disodori oleh sejarah tikung-menikung politik. Kita juga banyak membaca soal ketangkasan elit kita di banyak tikungan sejarah. Banyak yang tak terkira dan tak terpikirkan. Tetapi, hal-hal yang tak terpikirkan itu, telah terjadi secara berulang-ulang. Banyak korban yang mengenaskan, ada yang terlempar. Ada pula yang bertahan dengan segala kedigdayaannya.

Karena itu, politik Indonesia tidak bisa dibaca lagi dengan modal perasaan yang berhadap-hadapan dengan logika serta fakta politik yang ada di depan mata. Imajinasi politik harus lebih kuat dalam menghadapi segala macam “political gymnastic” yang akan terjadi.

Politik Indonesia bukan sekedar angka numerik dan elektabilitas pada pemilu, juga bukan soal angka pertumbuhan dan kemiskinan semata. Politik Indonesia adalah puzzle peradaban yang sedang mencari pola untuk kemudian menyejarah.

Banyak hal yang luar biasa di negeri ini, namun kita memiliki kekurangan pada soal kesabaran. Hal yang jarang kita temui di negeri ini.

Menghadapi kondisi politik terkini tidak bisa dihadapi dengan model asal tumbuh, maju dan cepat berkembang. Harus disertai dengan kondisi siap dengan segala perubahan cuaca politik.

Pada suatu titik nanti, ada kalanya kita harus menahan diri, belajar mengelola kesabaran untuk hal-hal yang mengecewakan, sambil terus merawat benih-benih harapan untuk bangsa ini.

Continue Reading

Facebook

Terpopuler