DEPROV – Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo melakukan pembahasan serius terkait pengaduan masyarakat mengenai masalah sewa guna usaha (leasing), khususnya dalam persoalan dengan pihak finance. Ketua Komisi II, Venny Anwar, menyatakan bahwa komisi tersebut telah menerima dua laporan dari dua perusahaan finance yang berbeda.

Aduan pertama berasal dari dua pihak yang terlibat dalam masalah hukum yang rumit. Komisi II dengan seksama membahas masalah ini berdasarkan pernyataan dari kedua belah pihak beserta bukti yang ada.

Dikarenakan masalah ini sudah berurusan dengan hukum, Komisi II berencana untuk berkomunikasi dengan pihak Kepolisian Daerah (Polda) atau Kepolisian Resort Kota (Polresta) untuk mencari solusi yang tepat.

Ketua Komisi II, Venny Anwar, menegaskan bahwa mereka akan melakukan rapat internal dengan anggota Komisi II lainnya untuk membahas masalah tersebut secara lebih mendalam. Hal ini dilakukan karena terdapat beberapa poin yang harus diatasi dan dipertimbangkan dengan matang.

“Kami meminta pihak pelapor untuk bersabar karena kami akan mengadakan rapat internal terkait masalah ini, karena ada beberapa hal yang perlu kami bahas di dalam komisi,” ungkap Venny.

Sementara itu, aduan kedua telah menemukan jalan keluar yang baik melalui mediasi. Baik pihak finance maupun debitur telah sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan baik.

Masalah leasing ini menjadi perhatian serius bagi Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo dalam upaya melindungi kepentingan masyarakat dan mencari solusi terbaik untuk mengatasi persoalan-persoalan terkait keuangan dan usaha yang melibatkan pihak finance.

Komisi II berkomitmen untuk memastikan proses penyelesaian adil dan transparan untuk kepentingan semua pihak yang terlibat.

The post Komisi II Deprov Terima Aduan Sewa Guna Usaha appeared first on Barakati ID.

The post Komisi II Deprov Terima Aduan Sewa Guna Usaha appeared first on Barakati ID.