DEPROV – Wakil Ketua I DPRD Provinsi Gorontalo, Ridwan Monoarfah, menerima kehadiran massa aksi yang menyuarakan berbagai persoalan seputar aktivitas pertambangan di wilayah Provinsi Gorontalo, Senin (20/1/2026).

Aksi tersebut menyoroti sejumlah isu penting dalam sektor pertambangan, mulai dari dampak lingkungan, keberpihakan pemerintah daerah terhadap penambang lokal, hingga kejelasan regulasi tentang Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Massa aksi mendesak DPRD Provinsi Gorontalo untuk segera mengambil langkah konkret dalam mengawal dan menyelesaikan berbagai persoalan yang dinilai telah merugikan masyarakat, khususnya penambang kecil.

Menanggapi aspirasi tersebut, Ridwan Monoarfah menegaskan bahwa DPRD, terutama unsur pimpinan, akan menindaklanjuti seluruh tuntutan masyarakat sesuai dengan fungsi dan kewenangannya sebagai lembaga legislatif daerah.

“Aspirasi dan tuntutan yang disampaikan hari ini akan kami catat dan tindak lanjuti. DPRD memiliki kewajiban moral dan politik untuk memastikan kebijakan di sektor pertambangan berjalan sesuai aturan serta berpihak pada kepentingan masyarakat,” ujar Ridwan di hadapan peserta aksi.

Ridwan juga menekankan pentingnya legalitas Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) sebagai solusi agar aktivitas pertambangan yang dilakukan masyarakat dapat berlangsung secara legal, terkontrol, dan berwawasan lingkungan.

“Saya secara pribadi dan kelembagaan akan terus memperjuangkan penetapan wilayah pertambangan rakyat. Ini penting agar masyarakat tidak lagi dirugikan, sekaligus memastikan aktivitas pertambangan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” tegasnya.

Ia berharap, komunikasi dan dialog antara pemerintah daerah, DPRD, serta masyarakat penambang dapat terus terjalin dengan baik. Menurut Ridwan, pendekatan kolaboratif dan terbuka menjadi kunci untuk menyelesaikan persoalan pertambangan secara adil, transparan, dan berkelanjutan di Provinsi Gorontalo.

The post Ridwan Bicara Tegas! WPR Jadi Solusi Pertambangan Rakyat Gorontalo appeared first on Barakati ID.

The post Ridwan Bicara Tegas! WPR Jadi Solusi Pertambangan Rakyat Gorontalo appeared first on Barakati ID.

Kerugian tersebut meliputi kerusakan pada gedung pemerintahan, sarana transportasi, serta sejumlah fasilitas umum di sejumlah kota besar. Beberapa lokasi yang paling terdampak antara lain gedung-gedung DPRD yang mengalami pembakaran, gerbang tol yang dirusak, serta beberapa halte bus dan sistem MRT yang mengalami kerusakan signifikan.

Dody menyebutkan bahwa wilayah Jawa Timur menjadi daerah dengan kerusakan paling parah, dengan beberapa bangunan bersejarah seperti Gedung Negara Grahadi yang juga mengalami kerusakan. Selain itu, kantor DPRD Kota Kediri turut menjadi salah satu fasilitas yang rusak.

Tak hanya Jawa Timur, Makassar di Sulawesi Selatan juga menjadi salah satu titik lokasi dengan kerusakan berat, terutama akibat pembakaran Kantor DPRD Makassar yang berlangsung selama beberapa hari. Kerusakan yang terjadi di Makassar menambah daftar panjang wilayah yang terdampak kerusuhan selama aksi demo.

Menghadapi situasi tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum berupaya cepat menyiapkan anggaran darurat guna memperbaiki fasilitas yang rusak. Langkah ini merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan pemulihan infrastruktur tidak mengganggu program strategis pemerintahan.

Selain itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melaporkan data terkini mengenai aksi unjuk rasa yang berlangsung selama beberapa hari di 32 provinsi dengan 107 titik penyelenggaraan. Dari jumlah tersebut, banyak yang berjalan damai, namun sejumlah besar aksi berujung ricuh dengan insiden pembakaran dan pengrusakan berbagai fasilitas publik.

Menurut Tito, kerusuhan terjadi di beberapa daerah utama seperti Sumatera Utara, DKI Jakarta, Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Barat. Meskipun ada sejumlah tempat yang berhasil mempertahankan kondisi kondusif, kekerasan masih menyisakan dampak serius di berbagai wilayah.

Kerugian di DKI Jakarta menjadi salah satu yang paling signifikan, dengan sekitar 22 halte Transjakarta dan MRT mengalami kerusakan. Perbaikan fasilitas MRT saja ditaksir menelan biaya Rp 3,3 miliar, sementara untuk Transjakarta mencapai Rp 41,6 miliar. Selain itu, sistem CCTV yang turut rusak diperkirakan menimbulkan biaya hingga Rp 5,5 miliar.

Di Makassar, pembakaran Gedung DPRD Provinsi Sulsel dan DPRD Kota Makassar menyebabkan bukan hanya kerusakan fisik, tetapi juga korban jiwa sebanyak tiga orang dan lima lainnya terluka dalam peristiwa tersebut. Kerusakan juga terjadi di Kota Surakarta, dengan pembakaran kantor Sekretariat DPRD Solo, serta di Surabaya dimana Gedung Grahadi dan sejumlah pos polisi rusak parah karena kebakaran.

Demikian gambaran luas dampak kerusuhan unjuk rasa yang berlangsung di sejumlah wilayah Indonesia yang menuntut perhatian segera dari pemerintah dan masyarakat demi pemulihan kondisi sosial dan ekonomi pasca-demo.

The post Kerusakan Akibat Demonstrasi di Indonesia Mencapai Rp 900 Miliar appeared first on Barakati ID.

The post Kerusakan Akibat Demonstrasi di Indonesia Mencapai Rp 900 Miliar appeared first on Barakati ID.

Gorontalo – Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Peduli Lingkungan (AMMPL) kembali menggelar aksi demonstrasi di Gorontalo, menuntut tindakan tegas terhadap aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di wilayah Popayato, Kilometer 18, Kabupaten Pohuwato. Aksi ini digelar sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan yang semakin rusak akibat maraknya aktivitas pertambangan ilegal di daerah tersebut.

Massa aksi yang terdiri dari mahasiswa dan masyarakat mulai berkumpul di depan Kampus Universitas Negeri Gorontalo (UNG) sebelum bergerak ke beberapa lokasi aksi. Demonstrasi dijadwalkan berlangsung di empat titik berbeda, dimulai dari Kantor Mapolda Gorontalo, Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo, Kantor PDAM, dan berakhir di Kantor Gubernur Gorontalo.

Dalam orasinya, Reksa, selaku orator aksi, menekankan pentingnya penegakan hukum terhadap aktivitas tambang ilegal di Popayato yang telah berdampak buruk pada lingkungan dan kesejahteraan masyarakat setempat.

“Kami menuntut pemerintah untuk segera menyelesaikan permasalahan tambang ilegal yang telah merusak alam dan membahayakan kehidupan warga sekitar,” ujar Reksa dalam orasinya.

Aksi ini merupakan kelanjutan dari rangkaian demonstrasi yang telah dilakukan oleh AMMPL, menjadikannya Aksi Jilid ke-3 untuk isu yang sama. Mereka berharap aksi kali ini bisa memberikan dorongan yang lebih kuat kepada pemerintah untuk segera bertindak menyelesaikan masalah PETI yang hingga kini belum sepenuhnya tertangani.

“Selain menuntut tindakan tegas, aksi ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran publik akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dan mendesak penegakan hukum yang jelas terhadap praktik pertambangan ilegal yang meresahkan,” tambah Reksa.

AMMPL berkomitmen untuk terus menyuarakan aspirasi mereka hingga pemerintah daerah dan aparat penegak hukum memberikan perhatian lebih serius terhadap kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh PETI di wilayah Popayato.

The post AMMPL Gelar Aksi Demo di Gorontalo, Desak Tindakan Tegas Terhadap PETI di Popayato appeared first on Barakati ID.

The post AMMPL Gelar Aksi Demo di Gorontalo, Desak Tindakan Tegas Terhadap PETI di Popayato appeared first on Barakati ID.

GORONTALO – Aliansi Gerakan Mahasiswa Pemuda dan Rakyat Gorontalo (GEMPAR) melakukan demonstrasi menolak disahkan UU Cipta Kerja. Demostrasi Aliansi GEMPAR terjadi digedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo, masa aksi kurang lebih seratusan orang, (10/04/2023)

Masa aksi yang tergabung dalam Aliansi Gempar tersebut meminta kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo untuk menolak Undang-undang Cipta Kerja yang disahkan oleh Dewan Perwaikalan Rakyat Republik Indonesia beberapa waktu lalu.

“Kami meminta kepada para anggota dewan perwakilan rakyat daerah untuk menerima kami selaku perwakilan rakyat gorontalo. Menurut kami UU yang disahkan tidak pro rakyat yang disahkan oleh DPR-RI,” tegas Zakaria.

Sementara ditempat yang sama beberapa anggota DPRD Provinsi Gorontalo mencoba melakukan negosiasi dengan masa aksi aliansi GEMPAR, namun hasilnya belum menemui titik terang.

Masa aksi sampai saat ini ngotot menduduki gedung DPRD Provinsi Gorontalo. Bahkan telah melakukan pembakaran ban bekas di depan gedung DPRD.

The post Demo UU Cipta Kerja, Masa Aksi Ngotot Duduki DPRD Provinsi Gorontalo appeared first on Barakati ID.

The post Demo UU Cipta Kerja, Masa Aksi Ngotot Duduki DPRD Provinsi Gorontalo appeared first on Barakati ID.

NEWS – Gelombang aksi protes terus berlanjut dari berbagai daerah, di Gorontalo menyusul kenaikan tarif bahan bakar minyak (BBM) yang dilakukan oleh pemerintah pusat.

Di Gorontalo masa yang tergabung dalam Aliansi merah putih bentrok dengan aparat keamanan. Sejumlah aktivis di tangkap, namun dibebaskan kembali oleh aparat kepolisian.

Salah satu peserta demo terpaksa harus dilarikan ke rumah sakit, diduga di tendang oleh aparat keamanan pada bagian tubuhnya.

The post Aksi Tolak Kenaikan BBM di Gorontalo Berakhir Ricuh appeared first on Barakati ID.

The post Aksi Tolak Kenaikan BBM di Gorontalo Berakhir Ricuh appeared first on Barakati ID.

GORONTALO-Massa yang tergabung dalam aliansi Membela Rakyat (Membara) menyatakan mosi tidak percaya kepada pemerintah saat melakukan demonstrasi, Jumat (8/10). Mereka menilai, disahkannya undang-undang cipta kerja merupakan bentuk kesewenang-wenangan eksekutif maupun legislatif.

Mereka juga meminta kepada anggota legislatif dari dapil Provinsi Gorontalo untuk turun dan mundur dari jabatannya karena tidak mampu menjadi penyambung lidah warga Gorontalo.

“Kalau bisa Rahmat Gobel mundur dari DPR-RI selaku perwakilan rakyat Gorontalo di senayan karena telah ikut mengesahkan UU omnibuslaw” ujar Orator massa aksi.

Dalam tuntutannya, para demonstran juga mengutuk keras tindakan represif kepolisian kepada masa pendemo dan masyarakat.

Mereka juga meminta presiden Joko Widodo untuk mundur dari jabatannya jika tidak bisa mengkaji UU omnibuslaw dan menerbitkan perppu atau peraturan pemerintah pengganti undang undang.

The post Imbas UU Ciptaker, Massa Minta Rahmat Gobel Mundur dari Jabatan appeared first on Barakati ID.

The post Imbas UU Ciptaker, Massa Minta Rahmat Gobel Mundur dari Jabatan appeared first on Barakati ID.

GORONTALO-Aksi demonstrasi aliansi masyarakat tolak Omnibus Law di Kota Gorontalo berakhir ricuh. Pendemo dipukul mundur oleh pihak kepolisian satu unit mobil water canon digunakan untuk membubarkan masa.

Sebelumnya massa melakukan aksi di depan Kantor DPRD Kota Gorontalo. Usai melakukan orasi di DPRD massa kemudian melanjutkan aksinya di simpang lima Telaga.

Massa juga membakar ban sebagai bentuk ketidakpuasan mereka kepada pemerintah.

The post Demo Tolak Omnibus Law Ricuh, Massa Dipukul Mundur Petugas appeared first on Barakati ID.

The post Demo Tolak Omnibus Law Ricuh, Massa Dipukul Mundur Petugas appeared first on Barakati ID.

GORONTALO-Gelombang protes terhadap pemberlakuan Undang-undang Omnibuslaw terus menguat. Di Gorontalo, massa aksi yang tergabung dalam aliansi masyarakat tolak Omnibuslaw melakukan aksi unjuk rasa menolak undang-undang cipta kerja yang disahkan beberapa hari yang lalu.

Dengan mengambil titik kumpul di gedung kantor DPRD Kota Gorontalo, massa aksi melakukan beberapa orasinya. Mereka menilai, dengan mengesahkan uu tersebut, pemerintah tidak pro terhadap rakyat .

“Kami menilai bahwa UU Cipta Kerja itu tidak berpihak kepada rakyat, khususnya kaum buruh” Ungkap salah satu orator.

Pantauan barakati.id, setelah melakukan orasinya di kantor dewan Kota Pantauan masa aksi akan melakukan longmarch di simpang lima telaga.

The post Tolak Omnibuslaw, Massa di Gorontalo Kepung Kantor DPRD appeared first on Barakati ID.

The post Tolak Omnibuslaw, Massa di Gorontalo Kepung Kantor DPRD appeared first on Barakati ID.

GORONTALO-Kemarahan warga Desa Lombongo, Kecamatan Suwawa Tengah, Kabupaten Bone Bolango tak terbendung lagi. Itu setelah mengetahui pemimpin di desa mereka main serong atau hubungan terlarang dengan wanita bukan muhrim.

Mirisnya, aksi selingkuh sang kades ini dijalin bersama sekretaris desa.

Akibat perbuatan itu, masyarakat Lombongo pun menuntut dan melakukan aksi unjuk rasa di Kantor Kecamatan Suwawa Tengah, .

Dalam orasinya, masa mengungkapkan perbuatan oknum kepala desa bersama partner kerjanya telah merusak nama baik kampung dan masyarakat, mereka meminta kepada stakeholder untuk memproses yang bersangkutan.

“Jika perlu di pecat,” teriak massa aksi.

Massa aksi sempat melakukan orasi di depan kantor Desa Lombongo dan melanjutkan ke kantor Kecamatan Suwawa Tengah. Beberapa menit menyampaikan orasi di depan kantor kecamatan masa di terima langsung oleh camat untuk bernegosiasi. Dari hasil negosiasi tersebut, camat beserta pemerintah desa siap untuk menuntaskan kasus yang saat ini terjadi.

Tidak sampai disitu saja, masa lalu mendatangi kantor DPRD untuk kembali menyuarakan aspirasi. Oleh DPRD, massa diterima melakukan diskusi langsung di ruangan Aula DPRD Bone Bolango.

Rapat Dengar Pendapat antara masa dan DPRD ini dipimpin ketua Komisi l dan beberapa aleg lainnya.

Setelah merasa puas dengan jawaban pihak DPRD, masa melanjutkan ketitik aksi berikutnya ke kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan kantor Bupati Bone Bolango.

The post Diduga Selingkuh dengan Sekretarisnya, Kades Lombongo Didemo Warga appeared first on Barakati ID.

The post Diduga Selingkuh dengan Sekretarisnya, Kades Lombongo Didemo Warga appeared first on Barakati ID.

GORONTALO-Unjuk rasa menolak kedatangan Tenaga Kerja Asing (TKA) asal Cina berlangsung di Gorontalo, Kamis (16/7/2020). Massa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Gorontalo, menuntut agar pemerintah Provinsi Gorontalo membatalkan kedatangan TKA untuk dipekerjakan dlam Proyek PLTU, Kabupaten Gorontalo Utara.

Setelah melakukan orasi di gerbang kampus UNG mereka kemudian melanjutkan aksinya di kantor imigrasi Gorontalo, Dinas Ketenagakerjaan, dan Kantor Gubernur Gorontalo.

Sedikitnya ada lima poin tuntutan yang di suarakan mahasiswa diantaranya pemerintah harus menyediakan wadah untuk peningkatan SDM sesuai dengan kebutuhan lapangan pekerjaan.

Selanjutnya masa meminta pemerintah Menyamaratakan gaji, fasilitas, jaminan kesehatan sosial, dan menjamin keselamatan tenaga kerja lokal.

Selain itu mereka juga meminta keterbukaan informasi berdasarkan undang-undang keterbukaan informasi no. 28 F UUD 1945 yang mana pemerintah harus memberikan informasi tentang AMDAL di PLTU Tomilito Gorontalo Utara.

Meminta petugas imigrasi untuk memberikan data kedatangan TKA dan WNA yang ada fi Gorontalo, selanjutnya data prosedural / regulasi kedatangan.

Terakhir masa menuntut agar Dinas ketenagakerjaan memberikan data RPTKA sesuai dengan kebutuhan perusahaan..

Selain menolak tenaga kerja asing, massa juga menolak datangnya tenaga kerja luar daerah (TKLD) yang rencananya akan dipekerjakan di PLTU Tanjung Karang, Tomilito, Gorut.

The post Demo Tolak TKA Cina Berlangsung di Gorontalo appeared first on Barakati ID.

The post Demo Tolak TKA Cina Berlangsung di Gorontalo appeared first on Barakati ID.