DEPROV – Rapat kerja Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Gorontalo bersama Komisi I Bidang Hukum dan Pemerintahan menghasilkan masukan penting terkait pembahasan perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025.

Masukan tersebut merujuk pada hasil reses seluruh anggota dewan dan rapat konsultasi dengan komisi-komisi DPRD. Secara umum, disepakati bahwa anggaran yang menyangkut kepentingan masyarakat tidak boleh dipotong. Bahkan, sebagian komisi mengusulkan penambahan anggaran untuk mendukung realisasi aspirasi masyarakat.

Anggota Banggar DPRD Gorontalo, Erwin Ismail, menegaskan bahwa pembahasan yang dilakukan sudah mengacu pada PP Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD.

“Semua komisi yang ada mitranya tidak ada yang mau dipotong anggarannya, malah rata-rata meminta tambahan karena ada kepentingan-kepentingan yang harus direalisasikan,” jelas Erwin.

Ia menambahkan bahwa dari seluruh konsultasi dengan komisi-komisi DPRD, kesimpulannya sama: tidak ada yang setuju pengurangan anggaran.

“Pokoknya semua sepakat tidak ada yang mau dipotong,” tegasnya.

The post APBD Perubahan 2025, DPRD Provinsi Gorontalo Pastikan Tidak Ada Pemangkasan Anggaran Komisi appeared first on Barakati ID.

The post APBD Perubahan 2025, DPRD Provinsi Gorontalo Pastikan Tidak Ada Pemangkasan Anggaran Komisi appeared first on Barakati ID.