Abdul Mu’ti menegaskan bahwa program pendidikan kesetaraan melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) menjadi salah satu kunci pemerintah untuk menurunkan angka putus sekolah di Indonesia. Ia mengungkapkan bahwa jalur kesetaraan, khususnya Paket C yang setara SMA, telah melahirkan banyak figur publik, termasuk anggota legislatif di Senayan. Dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pernyataannya memicu tawa para anggota dewan yang hadir.

“Banyak anggota dewan yang juga lulusan Paket C,” kata Abdul Mu’ti dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 21 Januari 2026.​

Ia menambahkan bahwa peserta pendidikan kesetaraan di berbagai PKBM didominasi oleh peserta Paket C, menunjukkan bahwa jalur ini menjadi pilihan realistis bagi mereka yang tidak bisa mengakses sekolah formal. Pernyataan itu sekaligus ingin menghapus stigma negatif terhadap pendidikan kesetaraan dan menunjukkan bahwa lulusan Paket C dapat berkompetisi hingga ke lembaga legislatif nasional.

Paket C adalah program pendidikan kesetaraan setara SMA bagi warga yang tidak menyelesaikan pendidikan formal, yang diselenggarakan melalui PKBM dan satuan pendidikan nonformal lain. Menurut Abdul Mu’ti, penguatan PKBM merupakan strategi penting untuk memperluas akses pendidikan, terutama bagi kelompok masyarakat yang selama ini tersisih dari jalur sekolah reguler. Ia menyampaikan penjelasan ini saat menjawab pertanyaan Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, Kurniasih Mufidayati, yang menyoroti perlunya perluasan akses pendidikan bagi kelompok yang sulit dijangkau sistem formal.

Abdul Mu’ti juga bercerita tentang kunjungannya ke salah satu PKBM di Majalengka, Jawa Barat, yang mampu menampung lebih dari 300 peserta didik. Mayoritas peserta di PKBM tersebut mengambil program Paket C, yang menurutnya menggambarkan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap layanan pendidikan setara SMA di luar sekolah formal.

“Saya baru pulang dari Majalengka, ada PKBM yang dikelola oleh temannya Pak Lalu. Ternyata sampai ratusan, 300-an lebih. Dan yang paling banyak itu Paket C,” ujarnya.​

Ia menekankan pentingnya penataan kelulusan di pendidikan kesetaraan agar sesuai jenjang dan tidak terjadi praktik kelulusan yang melompati tahap.​

“Paket C lulus dulu, Paket B menyusul. Itu tidak boleh terjadi lagi,” ujar Mu’ti yang menekankan pentingnya kelulusan sesuai jenjang.​

Abdul Mu’ti menyoroti bahwa angka anak tidak sekolah di Indonesia masih tergolong tinggi. Menurutnya, faktor penyebab putus sekolah bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga faktor kultural dan geografis. Ia mencontohkan pernikahan usia dini dan keterbatasan akses pendidikan di wilayah tertentu sebagai hambatan yang sering dihadapi masyarakat.

“Angka tidak sekolah kita cukup tinggi, dan sebagiannya itu bukan semata-mata karena ekonomi, tapi sebagian karena alasan kultural, misalnya menikah di usia muda, atau karena geografi,” ungkap Abdul Mu’ti.​

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa angka putus sekolah masih terjadi di berbagai jenjang, terutama di tingkat SMP dan SMA/sederajat, meskipun tren jangka panjangnya cenderung menurun beberapa tahun terakhir. Media nasional lain juga mencatat bahwa pendidikan kesetaraan, termasuk Paket A, B, dan C, menjadi salah satu instrumen untuk mengejar target peningkatan rata-rata lama sekolah penduduk Indonesia.

Untuk menjawab berbagai persoalan akses pendidikan tersebut, pemerintah berencana memperluas dan memperkuat PKBM, tidak hanya di dalam negeri tetapi juga di luar negeri. Abdul Mu’ti menyebut bahwa masalah pendidikan anak Indonesia di luar negeri tidak hanya dialami anak pekerja migran, tetapi juga anak-anak diplomat dan warga negara Indonesia lain yang tinggal di luar negeri.

Ia menegaskan bahwa peserta didik pendidikan kesetaraan melalui PKBM berhak mendapatkan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) sebagaimana peserta didik di satuan pendidikan lain. Penguatan tata kelola, pendanaan, dan pengawasan PKBM disebut penting agar kualitas pendidikan kesetaraan terjaga dan lulusannya diakui setara dengan pendidikan formal.

Mu’ti juga menilai bahwa keberhasilan alumni Paket C yang kini duduk sebagai anggota legislatif bisa menjadi contoh bahwa jalur pendidikan kesetaraan bukan “jalan belakang”, melainkan bagian sah dari sistem pendidikan nasional. Media seperti Tempo dan berbagai portal berita nasional lainnya menyoroti pernyataannya sebagai penegasan bahwa lulusan PKBM dan Paket C dapat berkontribusi di ruang publik dan politik nasional.

The post Mendikdasmen Sebut Banyak Legislator Alumni Paket C appeared first on Barakati ID.

The post Mendikdasmen Sebut Banyak Legislator Alumni Paket C appeared first on Barakati ID.

NEWS – Sebagai keponakan Presiden Prabowo Subianto dan salah satu legislator Partai Gerindra, Rahayu Saraswati sempat mengejutkan publik dengan pengajuan pengunduran diri dari kursi anggota DPR RI periode 2024-2029. Namun, keputusan akhir Majelis Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI menyatakan penolakan terhadap permohonan tersebut. Ketua MKD, Nazaruddin Dek Gam, menegaskan, “MKD DPR RI memutuskan bahwa Saudari Rahayu Saraswati tetap sebagai anggota DPR RI periode 2024-2029,” tegasnya melalui pernyataan kepada Kompas, Kamis (30/10/2025).​

Keputusan ini diambil setelah DKD DPR RI menelaah surat Majelis Kehormatan Partai Gerindra dan mempertimbangkan aspek hukum, tata beracara internal, serta hasil rapat tertutup yang digelar sehari sebelum keputusan diumumkan. Surat rekomendasi dari Majelis Kehormatan Gerindra sendiri telah diterima pada 16 Oktober 2025 sebagai dasar pertimbangan. MKD menilai tidak terdapat pelanggaran hukum maupun etik yang bisa membatalkan status keanggotaan Saraswati.​

Saraswati sebelumnya mengumumkan pengunduran dirinya pada 10 September 2025 melalui akun Instagram miliknya. Ia meyakini keputusan tersebut sebagai bentuk tanggung jawab atas pernyataannya di sebuah podcast yang dinilai menyinggung masyarakat, khususnya anak muda. “Dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai anggota DPR Fraksi Gerindra,” ujar Saraswati dalam unggahan yang viral.​

Lebih lanjut, Saraswati menyampaikan permohonan maaf tanpa embel-embel: “Kesalahan sepenuhnya ada di saya. Oleh karena itu, melalui pesan ini, saya mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas ucapan dan kesalahan saya. Dengan ini, saya menyatakan pengunduran diri saya sebagai anggota DPR RI kepada fraksi Partai Gerindra,” tegasnya dalam video.​

Namun menurut pengamat politik Agung Baskoro, keputusan MKD sudah tepat. “Secara institusional, saya mengapresiasi langkah MKD karena sudah tepat memutuskan menolak pengunduran diri Sara jika menimbang alasannya,” komentar Agung Baskoro, Direktur Eksekutif Triaspolitika.​

Keputusan tersebut menyebabkan Saraswati tetap melanjutkan tugas sebagai Wakil Ketua Komisi VII DPR RI dan berkomitmen menyelesaikan proses pembahasan Undang-Undang Kepariwisataan sebagai salah satu tugas legislator yang vital. Dia juga mengucapkan terima kasih kepada konstituennya di Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu.

The post Surat Pengunduran Rahayu Saraswati Ditolak: Ini Keputusan MKD DPR RI! appeared first on Barakati ID.

The post Surat Pengunduran Rahayu Saraswati Ditolak: Ini Keputusan MKD DPR RI! appeared first on Barakati ID.