DEPROV – Pimpinan dan Anggota Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo melaksanakan kunjungan kerja lapangan dalam rangka monitoring dan evaluasi (monev) terhadap progres pembangunan Gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KMP) di Desa Kramat, Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango, Kamis (24/9/2026).

Pertemuan evaluasi tersebut berlangsung di Kantor Desa Kramat dan dihadiri oleh jajaran Anggota Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo, di antaranya Paris Jusuf, Suyuti, Hamzah Idrus, Limonu Hippy, serta Fadli Hasan.

Dalam peninjauan tersebut, Komisi II menggali secara mendalam berbagai tantangan teknis yang dihadapi pemerintah desa dalam merelisasikan fisik Gerai KMP. Dari hasil diskusi, persoalan utama yang mengemuka adalah ketiadaan lahan desa yang siap guna.

Pemerintah Desa (Pemdes) Kramat mengungkapkan bahwa struktur kepengurusan Koperasi Merah Putih sebenarnya telah lama terbentuk secara resmi. Namun, proses fisik pembangunan gerai hingga kini belum dapat direalisasikan lantaran belum ketersediaannya lahan yang memenuhi syarat lokasi.

Kondisi geografis desa kian menyulitkan lantaran sebagian besar area lahan potensial di wilayah Desa Kramat merupakan kawasan milik lembaga pesantren. Di sisi lain, skema pengadaan tanah melalui jalan hibah sukarela dari warga setempat sejauh ini belum membuahkan hasil.

Tak hanya urusan tanah, keterbatasan anggaran desa turut membentengi realisasi program tersebut. Pemdes Kramat membeberkan adanya pemangkasan alokasi anggaran desa yang cukup signifikan, sehingga menyempitkan ruang fiskal daerah untuk melakukan pengadaan tanah maupun menopang konstruksi fisik gerai.

Komisi II juga mencatat informasi bahwa sebagian pembiayaan dari anggaran desa sebenarnya telah diproyeksikan untuk menunjang operasional program tersebut. Namun, lantaran hambatan mendasar terkait tapak lokasi belum terurai, pemanfaatan dana tersebut menjadi tertahan.

Di luar dinamika KMP, diskusi Komisi II dan Pemdes Kramat turut meluas pada isu ketersediaan aset serta inventarisasi tanah desa secara umum guna menopang berbagai fasilitas publik. Keterbatasan aset tanah dinilai menjadi problem krusial yang memerlukan penanganan lintas sektor ketika pemerintah hendak membangun sarana pelayanan masyarakat.

Merespons keluhan tersebut, Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo menekankan pentingnya merumuskan formula solusi yang realistis dan taat asas, sehingga keberlanjutan program Koperasi Desa Merah Putih dapat berjalan optimal tanpa membebani kapasitas kemampuan anggaran pemerintah desa.

Seluruh data dan fakta lapangan hasil monitoring ini akan dijadikan bahan evaluasi resmi bagi Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo untuk menindaklanjuti aspirasi Pemdes Kramat, khususnya dalam memfasilitasi kejelasan status lahan serta formulasi skema dukungan pembiayaan.

Melalui kunjungan pengawasan ini, DPRD berharap terjalin kolaborasi dan sinergi yang solid antara pemerintah desa, pengurus koperasi, pemerintah kabupaten, hingga pemerintah provinsi agar Koperasi Desa Merah Putih di Desa Kramat dapat segera terwujud dan menggerakkan roda perekonomian warga lokal.

The post Terbentur Masalah Lahan! Pembangunan Gerai KMP Desa Kramat Disorot Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo appeared first on Barakati ID.

The post Terbentur Masalah Lahan! Pembangunan Gerai KMP Desa Kramat Disorot Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo appeared first on Barakati ID.