DEPROV – DPRD Provinsi Gorontalo menggelar audiensi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia di Ruang Sidang DPRD Provinsi Gorontalo, Senin (10/11/2025). Kegiatan ini dirangkaikan dengan Sosialisasi Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi Tahun 2025 sebagai langkah konkret memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas di daerah.

Audiensi tersebut dihadiri langsung oleh jajaran KPK RI, pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Gorontalo, serta unsur Sekretariat DPRD. Pertemuan ini menjadi momentum strategis dalam memperkokoh komitmen bersama mewujudkan pemerintahan yang berintegritas di Bumi Serambi Madinah.

Dalam sambutannya, Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Thomas Mopili, menyampaikan apresiasi atas kehadiran KPK RI. Ia menegaskan bahwa sinergi antara lembaga legislatif, eksekutif, dan lembaga antirasuah sangat penting untuk membangun sistem pemerintahan yang akuntabel dan bebas dari praktik korupsi.

“Atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPRD Provinsi Gorontalo, kami menyampaikan selamat datang kepada jajaran KPK RI. Kehadiran Bapak dan Ibu menjadi kehormatan sekaligus motivasi bagi kami untuk terus memperkuat komitmen dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas,” ujar Thomas.

Thomas menambahkan bahwa pemberantasan korupsi tidak dapat hanya mengandalkan penindakan, tetapi juga harus diimbangi dengan upaya pencegahan yang sistematis dan berkelanjutan. Menurutnya, kegiatan audiensi seperti ini menjadi sarana penting untuk memperkuat edukasi publik serta menanamkan nilai-nilai integritas di lingkungan pemerintahan daerah.

“Kami menyadari bahwa DPRD memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan seluruh kebijakan daerah berpihak kepada kepentingan masyarakat dan dilaksanakan dengan prinsip kejujuran serta keterbukaan,” ungkapnya.

Ia juga menyambut positif berbagai inisiatif KPK, termasuk penerapan Monitoring Center for Prevention (MCP) serta pemanfaatan teknologi digital dalam penguatan tata kelola pemerintahan daerah.

“Mari kita jadikan kegiatan ini sebagai momentum refleksi dan komitmen bersama untuk menjaga amanah rakyat dengan penuh tanggung jawab dan kejujuran. Semoga langkah kita hari ini menjadi bagian nyata menuju pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya,” tutup Thomas.

Sementara itu, Pimpinan Tim KPK RI dalam paparannya menyoroti pentingnya komunikasi lintas instansi dalam penyelesaian permasalahan daerah, terutama ketika muncul perbedaan pandangan antar lembaga teknis.

“Sering kali kami temukan adanya perbedaan pemahaman antara instansi vertikal seperti Kemendagri, Bappenas, dan LKPP dalam memberikan advis terhadap pelaksanaan program daerah. Hal tersebut wajar karena masing-masing memiliki kewenangan dan perspektif teknis yang berbeda,” jelasnya.

Ia menegaskan bahwa KPK siap menjalankan fungsi koordinasi dan supervisi apabila terjadi kebuntuan antar lembaga. “Apabila terdapat persoalan di daerah yang memerlukan kejelasan, kami persilakan untuk bersurat kepada instansi terkait dengan tembusan kepada KPK RI, khususnya Bidang Koordinasi dan Supervisi. Dengan begitu, kami dapat membantu memfasilitasi dan memastikan proses berjalan sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik,” paparnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa KPK terus memperkuat pendekatan pencegahan berbasis kolaborasi agar pemerintah daerah dapat lebih fokus menjalankan pembangunan tanpa terhambat birokrasi yang berlebihan.

“KPK hadir bukan hanya sebagai pengawas, tetapi juga sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam memastikan setiap kebijakan dan program berjalan sesuai koridor hukum serta berorientasi pada kepentingan publik,” tandasnya.

Kegiatan audiensi diakhiri dengan sesi diskusi interaktif antara jajaran KPK RI dan pimpinan DPRD Provinsi Gorontalo. Dalam forum tersebut, para peserta menyampaikan berbagai masukan konstruktif untuk memperkuat integritas daerah serta meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap penggunaan anggaran publik.

The post Kolaborasi Strategis! DPRD Provinsi Gorontalo dan KPK Bahas MCP 2025 di Gorontalo appeared first on Barakati ID.

The post Kolaborasi Strategis! DPRD Provinsi Gorontalo dan KPK Bahas MCP 2025 di Gorontalo appeared first on Barakati ID.

DEPROV – DPRD Provinsi Gorontalo menggelar audiensi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia di Ruang Sidang DPRD Provinsi Gorontalo, Senin (10/11/2025). Kegiatan ini dirangkaikan dengan Sosialisasi Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi Tahun 2025 sebagai langkah nyata memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan di daerah.

Audiensi tersebut dihadiri langsung oleh jajaran KPK RI, pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Gorontalo, serta unsur Sekretariat DPRD. Pertemuan ini menjadi momentum strategis dalam memperkuat komitmen bersama mewujudkan pemerintahan yang berintegritas di Bumi Serambi Madinah.

Dalam sambutannya, Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Thomas Mopili menyampaikan apresiasi atas kehadiran KPK RI. Ia menegaskan pentingnya kerja sama antara lembaga legislatif, eksekutif, dan lembaga antirasuah tersebut untuk membangun sistem pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

“Atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPRD Provinsi Gorontalo, kami menyampaikan selamat datang kepada jajaran KPK RI. Kehadiran Bapak/Ibu menjadi kehormatan sekaligus motivasi bagi kami untuk terus memperkuat komitmen dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas,” ujar Thomas.

Thomas menambahkan, pemberantasan korupsi tidak cukup dilakukan melalui penindakan semata, tetapi juga harus dibarengi langkah pencegahan yang sistematis dan berkelanjutan. Menurutnya, kegiatan audiensi seperti ini menjadi wadah penting untuk memperkuat edukasi publik serta menanamkan nilai-nilai integritas di lingkungan pemerintahan daerah.

“Kami menyadari bahwa DPRD memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan seluruh kebijakan daerah berpihak kepada kepentingan rakyat dan dilaksanakan dengan prinsip kejujuran serta keterbukaan,” ungkapnya.

Ia juga menyambut baik inisiatif KPK dalam penerapan Monitoring Center for Prevention (MCP) serta pemanfaatan teknologi digital untuk memperkuat tata kelola pemerintahan daerah.

“Mari kita jadikan kegiatan ini sebagai momentum refleksi dan komitmen bersama untuk menjaga amanah rakyat dengan tanggung jawab dan kejujuran. Semoga langkah kita hari ini menjadi bagian nyata menuju pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya,” tutup Thomas.

Sementara itu, Pimpinan Tim KPK RI dalam paparannya menyoroti pentingnya komunikasi lintas instansi dalam penyelesaian berbagai persoalan daerah, terutama ketika muncul perbedaan pandangan antar lembaga teknis.

“Seringkali kami temukan adanya perbedaan pemahaman antara instansi vertikal seperti Kemendagri, Bappenas, atau LKPP dalam memberikan advis terkait program daerah. Hal tersebut wajar karena masing-masing memiliki kewenangan dan perspektif teknis yang berbeda,” jelasnya.

Ia menegaskan bahwa KPK siap menjalankan fungsi koordinasi dan supervisi jika terjadi kebuntuan antar lembaga. “Apabila di daerah muncul persoalan yang memerlukan kejelasan, silakan bersurat kepada instansi terkait dengan tembusan kepada KPK RI, khususnya Bidang Koordinasi dan Supervisi, agar kami dapat memfasilitasi dan memastikan proses berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa KPK terus memperkuat pendekatan pencegahan berbasis kolaborasi agar pemerintah daerah dapat lebih fokus menjalankan pembangunan tanpa hambatan birokrasi yang berlebihan.

“KPK ingin hadir bukan hanya sebagai pengawas, tetapi juga sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam memastikan setiap kebijakan dan program berjalan sesuai koridor hukum dan berorientasi pada kepentingan publik,” tandasnya.

Kegiatan audiensi diakhiri dengan sesi diskusi interaktif antara jajaran KPK RI dan pimpinan DPRD Provinsi Gorontalo. Dalam forum tersebut, peserta menyampaikan berbagai masukan untuk memperkuat integritas daerah serta meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap penggunaan anggaran publik.

The post Langkah Bersih! DPRD Provinsi Gorontalo Gandeng KPK Perkuat Pencegahan Korupsi appeared first on Barakati ID.

The post Langkah Bersih! DPRD Provinsi Gorontalo Gandeng KPK Perkuat Pencegahan Korupsi appeared first on Barakati ID.

POHUWATO – Pihak Balai Wilayah Sungai Sulawesi (BWSS) II dalam hal ini Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan (OP), Haris Djafar melakukan audensi dengan Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga, (23/9/2022). Pertemuan yang berlangsung di rumah jabatan bupati itu membahas kelanjutan pembangunan dari bendung Randangan.

Bupati Saipul menyambut baik niat dari BWSS II untuk irigasi Randangan. Karena dengan berbadan hukum kelompok P3A tersebut sebagaimana disampaikan pihak BWSS bisa memudahkan atau bisa menerima program dari dinas terutama dinas PU dan dinas pertanian.

Olehnya apa yang menjadi kendala dalam pengurusan badan usaha tersebut kiranya bisa dipercepat, sehingga apa yang diharapkan bersama cepat tercapai.

Diakui pula bahwa irigasi randangan terutama untuk saluran primer memang masih belum bisa dimanfaatkan karena masih adanya kendala di lapangan. Untuk itu bagaimana hal ini bisa dipercepat.

“Insyaallah kendala tersebut bisa selesai dan saluran irigasi randangan bisa segera termanfaatkan,” Harap Bupati Saipul Mbuinga.

Sebelumnya, Kepala Seksi OP, BWSS II, Haris Djafar menjelaskan bahwa maksud menemui pemerintah daerah selain silaturahmi juga menyampaikan kelembagaan daerah irigiasi randangan. Karena menurutnya ada beberapa kelompok P3A yang ada di bendung randangan.

Dikatakannya, P3A dan kelompok-kelompok yang ada di irigasi randangan itu nantinya akan berbadan hukum, sehingga program-program apa saja yang diturunkan di irigasi randangan itu bisa diterima baik dari dinas PU dan dinas pertanian.

“Terima kasih banyak kami sudah diterima oleh pak bupati, semoga apa yang diharapkan cepat terlaksana,” Ucapnya.

The post BWSS II Gelar Audiensi Dengan Bupati Pohuwato appeared first on Barakati ID.

The post BWSS II Gelar Audiensi Dengan Bupati Pohuwato appeared first on Barakati ID.

POHUWATO – Bupati Saipul Mbuinga menyambut dengan hangat kedatangan Pengurus Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Pohuwato, di Ruang rapat Kantor Bupati, (15/4/2021), dalam rangka silaturahim dan audiensi bersama.

Saipul Mbuinga mengungkapkan, maksud kedatangan pengurus Muhammadiyah sangat baik terutama dari presentasi programnya yang dijalankan kedepannya. Ditambah lagi hubungan kekeluargaan yang dijalin bersama, tentu ini akan menjadi harmonisasi.

“Olehnya silaturahmi ini sangat baik dengan harapan program-program muhammadiyah itu sendiri diharapkan bisa jalan demi kemajuan dan pengembangan program tersebut lebih khusus di dunia pendidikan,” Ujar Bupati Saipul.

Sementara itu, Ketua Pimpinan Daerah Muhamadiyah Kabupaten Pohuwato Abdul Razak Husain mengatakan, kunjungan yang dilakukan untuk menjalin silaturahim juga memberitahukan kepengurusan yang baru sekalian memberikan SK kepengurusan.

“Ia, selain audiensi kami juga menyerahkan surat keputusan (SK) kepengurusan pimpinan daerah muhammadiyah kabupaten pohuwato periode 2015-2020 yang diterima bupati pohuwato,” Ungkapnya.

The post Bupati Pohuwato Terima Kunjungan Silaturahim Pengurus Muhammadiyah appeared first on Barakati ID.

The post Bupati Pohuwato Terima Kunjungan Silaturahim Pengurus Muhammadiyah appeared first on Barakati ID.