Kota Gorontalo – Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, menegaskan bahwa setiap hasil penggalangan dana untuk bencana maupun kegiatan kemanusiaan harus diumumkan secara terbuka kepada masyarakat. Pernyataan tersebut ia sampaikan saat berbincang dengan sejumlah pewarta di Gorontalo, Kamis (15/01/2026) siang.

Menurut Adhan, transparansi menjadi hal penting dalam pengelolaan dana hasil sumbangan masyarakat. Ia menilai, publik memiliki hak untuk mengetahui sejauh mana dana yang mereka sumbangkan dikelola dan digunakan.

“Saya minta hasil penggalangan dana untuk korban bencana yang dilakukan organisasi-organisasi diumumkan ke publik,” ujar Adhan.
“Itu kan uang dari rakyat, jadi hasilnya harus diketahui rakyat juga,” tambahnya.

Adhan menjelaskan, permintaan tersebut bukan tanpa dasar. Ia mengacu pada aturan resmi mengenai pengumpulan uang dan barang (PUB), di mana setiap penyelenggara kegiatan wajib melaporkan dan mengumumkan hasil pengelolaan dana secara transparan.

Berdasarkan ketentuan yang berlaku, donasi dengan total di atas Rp500 juta harus melalui audit oleh akuntan publik bersertifikat. Sementara itu, untuk dana di bawah Rp500 juta, penyelenggara diwajibkan membuat laporan internal yang kemudian disampaikan kepada instansi berwenang, seperti Kementerian Sosial untuk skala nasional atau Dinas Sosial untuk tingkat daerah.

Lebih lanjut, Adhan menegaskan bahwa ke depan setiap organisasi yang ingin melakukan aksi penggalangan dana di wilayah Kota Gorontalo wajib mengantongi izin resmi dari Dinas Sosial. Kebijakan ini, menurutnya, penting untuk menghindari penyalahgunaan dana dan menjaga kepercayaan publik terhadap aktivitas sosial.

“Ini juga sudah diatur dalam regulasi yang berlaku,” tutup Adhan, yang juga menjabat sebagai Ketua Organisasi Daerah (Orda) ORARI Gorontalo.

The post Waspada Dana Tak Transparan! Wali Kota Gorontalo Tegaskan Pengumuman Donasi ke Publik appeared first on Barakati ID.

The post Waspada Dana Tak Transparan! Wali Kota Gorontalo Tegaskan Pengumuman Donasi ke Publik appeared first on Barakati ID.

DEPROV – Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Thomas Idrus Mopili, menegaskan pentingnya peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai instrumen kontrol utama dalam menjaga tata kelola dan akuntabilitas keuangan daerah. Hal tersebut disampaikannya dalam pertemuan bersama BPK RI Perwakilan Provinsi Gorontalo yang digelar di ruang pertemuan kantor BPK, Selasa (13/01/2026).

Pertemuan tersebut turut dihadiri Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail, Sekretaris Daerah Sofyan Ibrahim, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Sukril Gobel, Asisten III sekaligus Plh Inspektorat Sukri Juratinoyo, serta Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Gorontalo beserta jajaran.

Dalam sambutannya, Thomas menyampaikan apresiasi tinggi atas dedikasi BPK dalam menjaga transparansi dan kepatuhan pengelolaan keuangan daerah. Ia mengibaratkan BPK sebagai “dokter keuangan” yang berperan mengatur pola pengelolaan keuangan agar terhindar dari “penyakit” administrasi maupun penyimpangan anggaran.

“Kalau bicara pengelolaan dan pemeriksaan keuangan, maka dokternya adalah BPK. Karena itu, kami di DPRD bersama seluruh jajaran wajib patuh dan taat terhadap hasil pemeriksaan yang diberikan,” ujar Thomas.

Ia menjelaskan, hasil pemeriksaan BPK tidak dimaksudkan untuk mencari kesalahan, melainkan menjadi pengingat dan bahan evaluasi agar seluruh penyelenggara pemerintahan lebih berhati-hati, tertib, serta memahami aturan secara menyeluruh.

“Temuan BPK harus kita jadikan bahan pembelajaran agar tata kelola keuangan ke depan semakin baik,” tambahnya.

Thomas juga menegaskan pentingnya komitmen bersama antara DPRD dan Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam menindaklanjuti setiap rekomendasi BPK sesuai mekanisme dan batas waktu yang ditetapkan.

“Tidak ada alasan untuk mengabaikan rekomendasi. Jika sudah ditandatangani, maka wajib diselesaikan. Ini menjadi pelajaran penting agar kesalahan serupa tidak terulang di masa mendatang,” tegasnya.

Lebih lanjut, Thomas menyampaikan optimisme terhadap sinergi yang terjalin antara DPRD dan Pemerintah Provinsi Gorontalo di bawah kepemimpinan Gubernur Gusnar Ismail. Ia menilai kolaborasi yang solid menjadi kunci utama dalam memperkuat tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang lebih transparan dan bertanggung jawab.

“Insyaallah, kolaborasi antara DPRD dan Pemerintah Provinsi Gorontalo akan berjalan harmonis, saling menguatkan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.

Pertemuan ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat kemitraan strategis antara DPRD, Pemerintah Daerah, dan BPK dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, serta sesuai dengan prinsip good governance.

The post Layaknya Dokter Keuangan, BPK Dianggap Penyelamat Tata Kelola Daerah oleh Ketua DPRD appeared first on Barakati ID.

The post Layaknya Dokter Keuangan, BPK Dianggap Penyelamat Tata Kelola Daerah oleh Ketua DPRD appeared first on Barakati ID.