Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan evaluasi ketat terhadap program MBG.
“Peristiwa keracunan yang terjadi, misalnya, saya akan meminta evaluasi terhadap dapur, apakah higienis atau tidak, atau dalam istilah akademis, dilakukan audit,” jelas Dedi Mulyadi.

Ia juga menyoroti persoalan waktu memasak:
“Kami akan menilai dari segi waktu memasak, karena jika dimasak pada pukul 12.00 WIB malam dan diantarkan ke siswa pada pukul 12 siang, waktu yang terlalu lama akan menjadi masalah. Harapan saya, ke depan dapur itu harus lebih dekat dengan sekolah dan jumlah siswa yang dilayani tidak terlalu banyak,” tegasnya.

Kepala Labkes Jabar Ryan Bayusantika menyebut faktor utama keracunan adalah mikrobiologi dan fisik akibat penyimpanan yang tidak sesuai standar, menyebabkan bakteri patogen cepat berkembang.
“Faktor mikrobiologi, terjadi pertumbuhan bakteri pada makanan yang kaya nutrisi seperti protein, karbohidrat, lemak,” ujar Ryan.

Pakar gizi Atik Nirwanawati menyoroti lemahnya pengawasan dan standar keamanan pangan, serta waktu distribusi yang terlalu lama.
“Jadi saya berasumsi kalau tim supervisinya jalan nggak akan terjadi keracunan,” kata Atik dari Persatuan Ahli Gizi Indonesia.

Surat terbuka Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) mengingatkan agar keselamatan anak dan kelompok rentan menjadi prioritas utama dalam program MBG.

The post Evaluasi Total! Dedi Mulyadi Bongkar Manajemen Buruk Program Makan Gratis appeared first on Barakati ID.

The post Evaluasi Total! Dedi Mulyadi Bongkar Manajemen Buruk Program Makan Gratis appeared first on Barakati ID.

GORUT – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Gorontalo mulai melakukan audit terhadap pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara (Pemkab Gorut) tahun anggaran 2021 kemarin.

Dimana, terhitung sejak Rabu (09/02/2022), pihak BPK telah melapor ke Pemkab Gorut dan langsung turun melakukan audit. Dijadwalkan mereka akan melakukan audit pendahuluan selama 30 hari, sebelum kemudian dilanjutkan dengan audit rinci.

“Kami sudah layangkan surat ke setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk melengkapi data-data yang nantinya diminta,” ungkap Sekretaris Daerah Gorontalo Utara (Sekda Gorut), Suleman Lakoro kepada awak media.

Atas nama pimpinan daerah, Suleman berharap, agar selama proses audit atau pemeriksaan, pihak Inspektorat, sesuai permintaan pihak BPK untuk melakukan pendampingan.

“Nantinya setelah audit selama 30 hari ini, mungkin bulan Maret itu akan dilanjutkan dengan audit rinci. Jadi semua pertanggung jawaban keuangan daerah, itu akan di periksa dan pada akhirnya itu akan menghasilkan opini, apakah opini WTP, tergantung dari pada pemeriksaan dan dokumen yang kita lengkapi untuk itu,” tandasnya.

The post BPK-RI Mulai Melakukan Audit Terhadap Pemkab Gorut appeared first on Barakati ID.

The post BPK-RI Mulai Melakukan Audit Terhadap Pemkab Gorut appeared first on Barakati ID.