The post Nanik : BGN Wacanakan Kantin Sekolah Jadi Dapur MBG Di WIlayah Terpencil appeared first on Barakati ID.

The post Nanik : BGN Wacanakan Kantin Sekolah Jadi Dapur MBG Di WIlayah Terpencil appeared first on Barakati ID.

Langkah hukum yang agresif ini diambil beriringan dengan operasi penggeledahan di kantor pusat BGN yang terletak di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Imbasnya, aktivitas pelayanan publik dan operasional perkantoran mendadak lumpuh total. Para pegawai yang tiba pada pagi hari terpaksa gigit jari dan tertahan di luar area karena sterilisasi gedung.

“Tim dari Kejaksaan Agung sudah ada di lokasi sejak sekitar pukul 02.00 WIB dini hari,” ungkap seorang petugas keamanan di lokasi, membenarkan pergerakan penyidik yang sudah bersiaga sejak warga Ibu Kota masih tertidur.

Operasi senyap Kejagung ini meledak hanya berselang 24 jam setelah Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah tegas merombak pucuk pimpinan BGN. Pada Selasa (2/6/2026), Dadan Hindayana secara resmi dicopot dari jabatannya dan posisinya langsung digantikan oleh Naniek S Deyang. Guna menambal kebocoran sistem, Istana juga menempatkan Wakil Kepala BPKP, Agustina Arumsari, dan Mayjen TNI Trenggono sebagai Wakil Kepala BGN yang baru untuk memperketat pengawasan.

Akar permasalahan dari tsunami di BGN ini diduga kuat berkaitan dengan praktik lancung jual beli Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) pada program andalan Makan Bergizi Gratis (MBG). Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, memberikan isyarat keras bahwa perombakan dilakukan karena buruknya integritas dan tata kelola di era Dadan.

“Semua sedang dalam proses audit internal. Itu adalah bagian dari monitoring dan evaluasi terus-menerus yang kita lakukan,” tegas Prasetyo saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta.

Tidak sekadar isu korupsi finansial, kualitas gizi yang diberikan kepada anak-anak juga menjadi perhatian serius Presiden. “Ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjaga kualitas makanan yang seharusnya sudah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional,” tambah Prasetyo terkait alasan pencopotan tersebut.

Skandal di lembaga pengelola program strategis nasional ini langsung memicu rentetan reaksi. Mengutip laporan dari Kompas.com, carut-marut tata kelola Makan Bergizi Gratis ini membuat Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendesak pemerintah agar mengevaluasi total program tersebut dari hulu ke hilir demi menghindari risiko keracunan pada anak.

Bahkan, efek kejut dari penggeledahan ini turut menjalar ke sektor ekonomi. Melansir data pantauan CNBC Indonesia dan Detik Finance, ketidakpastian yang menyelimuti nasib mega proyek MBG akibat pencopotan Dadan Hindayana membuat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) bereaksi negatif dan anjlok parah pada sesi perdagangan Rabu pagi.

The post Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Digiring Kejagung, Dua Petinggi Lainnya Masih Diburu appeared first on Barakati ID.

The post Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Digiring Kejagung, Dua Petinggi Lainnya Masih Diburu appeared first on Barakati ID.

Inisiatif ini ternyata bermula dari aspirasi para siswa di Jeddah yang mendambakan fasilitas serupa dengan rekan sebaya mereka di Tanah Air. Dadan mengungkapkan bahwa anak-anak pekerja migran tersebut mengikuti perkembangan isu nasional secara aktif dan sadar akan hak mereka sebagai Warga Negara Indonesia (WNI).

“Mereka sangat well informed dengan informasi yang ada di Indonesia terkait MBG. mereka spontan ingin menikmati program yang dirasakan oleh teman-temannya di Indonesia,” ujar Dadan.

Saat menyambangi institusi pendidikan yang menampung sekitar 1.080 anak Pekerja Migran Indonesia (PMI) tersebut pada Minggu (31/5/2026), Dadan disambut dengan penuh kehangatan. Padahal, saat itu kegiatan belajar mengajar sedang diliburkan. Selain di kawasan Jeddah, BGN juga mencatat adanya sekitar 400 pelajar di Sekolah Indonesia Makkah yang berpotensi menjadi penerima manfaat.

“Dan meski tadi libur, mereka (anak-anak di Sekolah Indonesia Jeddah) antusias menanti kedatangan saya dan ada kurang lebih 100 orang dengan 56 guru yang menyambut saya,” imbuh dia.

Tindak lanjut dari peninjauan awal ini akan segera dilaporkan langsung ke meja Presiden Prabowo Subianto. Apabila lampu hijau diberikan oleh Istana, SIJ akan mengukir sejarah sebagai institusi pendidikan pertama di luar batas negara yang mengadaptasi program pemenuhan gizi ini.

“Jika disetujui oleh Presiden, ini akan menjadi percontohan pertama (MBG di luar negeri),” kata dia saat berada di Bandara King Abdul Aziz Jeddah. “Kami datang untuk melihat dan kami akan laporkan ke Presiden apakah dimungkinkan kami membuat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di sekolah Indonesia Jeddah,” ujarnya.

Mengenai teknis pelaksanaan di lapangan, Dadan menegaskan bahwa operasional pemenuhan gizi di luar negeri tidak akan jauh berbeda dengan prosedur standar di nusantara. Namun, pembentukan ekosistem ini membutuhkan sinergi dan koordinasi lintas instansi, khususnya dengan Kementerian Luar Negeri serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

“Mekanismenya sama dengan di Tanah Air, kita akan gandeng mitra untuk SPPG,” katanya.

Untuk urusan lidah dan asupan gizi, menu makanan nantinya akan diselaraskan dengan kondisi geografis. Variasi hidangan khas Nusantara akan dipadukan dengan kuliner lokal Arab Saudi demi menjaga kualitas makanan. “Disesuaikan dengan ketersediaan bahan baku lokal,” kata dia.

The post BGN Sedang Jajaki Beri MBG Untuk Anak Sekolah Indonesia Jeddah, Arab Saudi appeared first on Barakati ID.

The post BGN Sedang Jajaki Beri MBG Untuk Anak Sekolah Indonesia Jeddah, Arab Saudi appeared first on Barakati ID.

News – Program unggulan pemerintah, Makan Bergizi Gratis (MBG), tengah diterpa badai ketidakpuasan. Kinerja Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai eksekutor utama dipertanyakan, berujung pada desakan kuat agar Dadan Hindayana segera meletakkan jabatannya sebagai Kepala BGN.

Ketidakpuasan ini terekam jelas dalam sebuah jajak pendapat berskala masif yang diinisiasi oleh sembilan jaringan media di bawah payung Metropolitan Grup (seperti Pojoksatu, Radar Bandung, hingga Radar Bekasi). Melibatkan platform media sosial raksasa yakni TT, Instagram, dan Facebook, polling ini membentang dari Senin (13/4/2026) hingga Rabu (15/4/2026).

Dari pantauan yang menjaring 989.954 tayangan, sebanyak 54.421 warganet turun gunung memberikan suaranya. Ketika disodorkan pertanyaan tunggal mengevaluasi kinerja sang Kepala BGN, hasilnya sangat telak: 82,47 persen atau 44.883 responden dengan tegas memilih opsi agar Dadan Hindayana “Patut Diganti”. Sebaliknya, hanya segelintir yang bertepuk tangan; 15,63 persen (8.504 akun) merasa memuaskan, dan sisa 1,9 persen menilai kinerjanya mengecewakan namun tidak secara eksplisit memilih opsi pergantian.

Ketua Forum Pemred Metropolitan Grup, Azam Munawar, memaparkan alasan mengapa media sosial dijadikan ujung tombak untuk mengukur suhu publik.

“Media sosial saat ini menjadi salah satu platform yang mendominasi dalam semua kegiatan publik. Perkembangannya juga sudah sangat pesat,” ungkap Azam. Ia juga menegaskan komitmen jaringannya untuk terus memotret realitas sosial melalui metode ini ke depannya. “Kami gelar setiap pekan dengan mengangkat isu-isu yang sedang ramai dan hasilnya bisa dilihat langsung oleh publik,” tegasnya.

Rentetan Kasus yang Mengikis Kepercayaan Publik

Desakan masif agar Kepala BGN dicopot ini sejatinya bukan tanpa dasar. Mengutip data penelusuran dari SINDOnews, reputasi BGN sempat babak belur akibat rentetan kasus keracunan massal yang membayangi program MBG. Tercatat, sepanjang tahun lalu saja terdapat puluhan Kejadian Luar Biasa (KLB) dari ribuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang didirikan di berbagai daerah.

Tak berhenti di situ, sorotan tajam juga pernah dicatat oleh CNN Indonesia menyusul temuan memprihatinkan di SD Inpres 3 Waingapu, Sumba Timur. Di lokasi tersebut, siswa SD mendapati menu ayam goreng yang disajikan masih mentah dan berdarah pada bagian dalamnya. Dadan Hindayana kala itu berkilah bahwa persoalan tersebut lebih bersifat teknis akibat kurangnya pengalaman pihak katering.

Beban berat kini ada di pundak pemerintah pusat untuk mengevaluasi BGN. Hasil polling 82,47 persen ini adalah alarm keras bahwa tata kelola gizi nasional bukan sekadar perihal distribusi logistik, melainkan menyangkut nyawa dan kesehatan masa depan anak bangsa yang tidak boleh ditoleransi atas kesalahan teknis semata.

The post 82,47% Jajak Pendapat Publik Ingin Kepala BGN Dicopot: Peringatan Serius bagi Tata Kelola MBG! appeared first on Barakati ID.

The post 82,47% Jajak Pendapat Publik Ingin Kepala BGN Dicopot: Peringatan Serius bagi Tata Kelola MBG! appeared first on Barakati ID.

NEWS – Presiden RI Prabowo Subianto telah mengarahkan agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak dipukul rata, melainkan disasarkan secara spesifik bagi anak-anak dari kalangan kurang mampu yang rentan mengalami kekurangan gizi. Merespons instruksi tegas tersebut, Badan Gizi Nasional (BGN) langsung mengambil langkah taktis dengan membentuk satuan tugas bernama Tim Optimalisasi Penerima Manfaat.

Wakil Kepala BGN, Nanik S Deyang, menegaskan bahwa pendekatan yang dilakukan kali ini murni berbasis kebutuhan esensial para pelajar. Program andalan pemerintah ini tidak akan diterapkan secara kaku kepada seluruh peserta didik, terutama bagi mereka yang sudah terjamin asupan nutrisinya dari pihak keluarga.

“Presiden menyampaikan bahwa program ini tidak boleh dipaksakan. MBG harus difokuskan kepada anak-anak yang benar-benar membutuhkan perbaikan gizi,” jelas Nanik memberikan pemahaman terkait arahan Kepala Negara.

Lebih lanjut, ia menerangkan logika di balik keputusan mengeluarkan kelompok siswa dari keluarga mapan dari daftar penerima bantuan pangan ini.

“Jadi kalau anak-anak orang mampu, kan tidak membutuhkan MBG karena orangtuanya sudah bisa memberi makanan bergizi yang baik di rumahnya,” tambah Nanik.

Sebagai tindak lanjut, BGN tidak akan bekerja sendirian. Instansi ini tengah menjalin konsolidasi lintas sektoral dengan Kementerian Sosial (Kemensos) dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) guna melakukan sinkronisasi data masyarakat. Nantinya, data silang yang telah dikompilasi dari kedua kementerian tersebut akan divalidasi secara faktual ke lapangan oleh tim yang baru dibentuk. Menanggapi rujukan akhir dari database yang akan dipakai, Nanik memastikan kesiapan lembaganya.

“Iya nantinya data dari kita,” ujarnya singkat.

Langkah konkret pendataan di lapangan pun dipastikan segera dieksekusi. Ibu Kota Jakarta ditunjuk sebagai titik awal pemetaan para kandidat penerima manfaat.

“Minggu depan sudah mulai disurvei di Jakarta untuk menyisir penerima manfaat,” paparnya lebih lanjut.

Sebagai informasi tambahan berdasarkan data pemerintah, optimalisasi penargetan ini dirasa sangat vital mengingat program MBG menelan alokasi anggaran fantastis yang mencapai angka Rp 71 triliun dalam APBN untuk menjangkau belasan juta anak. Dengan nilai sebesar itu, ketepatan penyaluran wajib dikawal ketat agar tidak ada uang negara yang menguap sia-sia ke kelompok masyarakat di luar kriteria.

Hal tersebut sangat selaras dengan komitmen internal BGN untuk terus mengevaluasi dan memperketat keberjalanan program dari waktu ke waktu.

“Kami ingin memastikan MBG tepat sasaran dan memberi dampak nyata. Karena itu, pengawasan dan evaluasi akan terus kami perkuat agar program ini berjalan optimal,” pungkas Nanik menutup penjelasannya.

The post Tok! Prabowo Ubah Arah Kebijakan, Program Makan Bergizi Gratis Kini Khusus Untuk Anak Kurang Mampu appeared first on Barakati ID.

The post Tok! Prabowo Ubah Arah Kebijakan, Program Makan Bergizi Gratis Kini Khusus Untuk Anak Kurang Mampu appeared first on Barakati ID.

JAKARTA – Program andalan pemerintah, Makan Bergizi Gratis (MBG), kembali menuai sorotan tajam di jagat maya. Belakangan ini, linimasa media sosial ramai oleh aksi warganet yang menyandingkan potret menu uji coba MBG dengan paket makanan siap saji dari gerai supermarket Superindo. Tak pelak, perbandingan ini langsung memicu perdebatan sengit terkait kelayakan porsi dan standar gizi yang diberikan kepada pelajar.

Sorotan utama publik terletak pada nominal yang nyaris sama namun menghasilkan kualitas yang dianggap jomplang. Sebagai informasi, alokasi anggaran pemerintah untuk satu porsi MBG dipatok di kisaran Rp15.000. Angka tersebut langsung dibandingkan dengan paket bento ala Superindo yang dibanderol hanya seharga Rp14.900.

Dalam berbagai foto dan video viral yang beredar, paket makanan ritel swasta tersebut tampak jauh lebih menggugah selera. Dengan harga di bawah lima belas ribu rupiah, konsumen sudah mendapatkan variasi lauk pauk yang lengkap, tata letak penyajian yang rapi, serta kualitas rasa yang terjamin. Kondisi ini berbanding terbalik dengan beberapa temuan foto menu uji coba MBG di lapangan yang kerap dinilai terlalu minimalis oleh publik.

Kritik bernada satire pun tak terbendung. Publik dibuat keheranan mengapa pihak swasta bisa menekan biaya produksi serendah mungkin dengan output hidangan yang layak, sementara program raksasa dengan dana triliunan justru kerap kedapatan menyajikan menu yang mengundang tanda tanya.

Salah satu komentar warganet yang memantik banyak persetujuan bahkan secara blak-blakan menyentil pihak penyelenggara.

“Menu Superindo Rp14.900 lebih enak dari MBG. Harusnya Superindo saja yang buka (katering) Makan Bergizi Gratis,” tulis salah satu netizen yang unggahannya viral melintasi berbagai platform media sosial.

Melansir laporan dari media Hasanah dan pantauan Harian Narasi, fenomena ini bukan sekadar ajang adu visual makanan, melainkan bentuk keresahan masyarakat terhadap efektivitas anggaran negara. Lebih lanjut, informasi yang turut diviralkan oleh akun agregator Lambe Turah dan Repelita memperlihatkan bahwa publik menaruh ekspektasi besar agar pemerintah segera mengevaluasi rantai pasok dan standar dapur katering MBG.

Netizen berharap, kehebohan komparasi ini bisa menjadi tamparan sekaligus masukan konstruktif bagi Badan Gizi Nasional (BGN). Jika supermarket saja bisa menyajikan hidangan berkualitas dengan budget yang sama, seharusnya negara mampu memberikan nutrisi yang jauh lebih optimal untuk anak-anak Indonesia.

The post Viral! Netizen Soroti Jomplangnya Porsi Makan Bergizi Gratis Dibanding Makanan Superindo appeared first on Barakati ID.

The post Viral! Netizen Soroti Jomplangnya Porsi Makan Bergizi Gratis Dibanding Makanan Superindo appeared first on Barakati ID.

JAKARTA – Riuh perbincangan terkait anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) kian santer bergulir di media sosial. Sorotan tajam netizen kali ini tertuju pada rincian anggaran pengadaan kaus kaki yang nominalnya dinilai terlampau mahal, yakni mencapai Rp100 ribu per pasang. Merespons kehebohan tersebut, Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, akhirnya angkat bicara untuk meluruskan asumsi publik.

Dalam sesi wawancara eksklusif bersama CNN Indonesia di program Inside with Diana Valencia, Dadan membedah secara rinci peruntukan barang yang memicu polemik tersebut. Ia membantah keras jika pengadaan kaus kaki bernilai puluhan ribu rupiah itu dilakukan tanpa perhitungan yang jelas. Menurutnya, kelengkapan seragam tersebut ditujukan langsung bagi para Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang wajib mengikuti pelatihan ala militer.

Terkait desas-desus ini, Dadan memberikan klarifikasi langsung dengan penjelasan sebagai berikut:

“jadi gini mereka itu kan dulu direkrut ee untuk ee ikut pendidikan Komcad oke jadi mereka diberi seragam Komcad sepatu yang mirip Komcad lah termasuk kaos kakinya”

Selain itu, Dadan memastikan bahwa wewenang eksekusi pembelian perlengkapan ini tidak diurus secara mandiri oleh instansinya. Dana tersebut memang bersumber dari kantong BGN, namun proses tender dan pencairan dikelola melalui kerja sama antarlembaga.

“dan setelah kami cek apakah betul di badan Gija ada pengadaan kos kaki oh rupanya itu adalah pengadaan kos kaki yang untuk seragam Komcad Unhan tersebut oke jadi tipenya swak kelola tipe du jadi anggarannya ada di Badan Giji Nasional tapi kita swak kelolakan ke Unhan”

Dadan lebih lanjut merinci bagaimana alur koordinasi pengadaan barang tersebut dijalankan agar tetap akuntabel dan transparan.

“unhan kemudian membentuk Satgas kemudian mengeksekusi anggaran itu bersama dengan e perwakilan dari Badan Gaji Nasional termasuk pengadaan peralatan seragam dan dia dalamnya ada kos kaki”

Senada dengan pernyataan di atas, laporan dari media terpercaya seperti Kompas.com dan Tribunnews juga turut menyoroti isu ini. Berdasarkan pemberitaan Tribunnews, pengadaan kaus kaki BGN ini menyasar alokasi sekitar 17.000 pasang. Publik di dunia maya sebelumnya bahkan sempat dihebohkan dengan desas-desus bahwa harga per pasangnya menembus Rp100.000, sebelum akhirnya angka aslinya dikoreksi di angka kisaran Rp54 ribu.

Sementara itu Dadan Hindayana menjamin setiap rupiah uang negara di lingkungan BGN terus diawasi melalui mekanisme undang-undang yang ketat. Pelibatan Universitas Pertahanan (Unhan) dalam sistem ‘swakelola tipe 2’ membuktikan bahwa kelengkapan peserta pelatihan SPPI, termasuk kaus kakinya, benar-benar dikerjakan oleh instansi terkait secara proporsional. BGN pun mengimbau masyarakat untuk tidak mudah termakan isu liar yang tak berdasar demi menjaga integritas jalannya program Makan Bergizi Gratis (MBG) ini.

The post Viral Harga Pengadaan Kaos Kaki di BGN Disebut Rp100 Ribu, Kepala Badan Gizi Buka Suara appeared first on Barakati ID.

The post Viral Harga Pengadaan Kaos Kaki di BGN Disebut Rp100 Ribu, Kepala Badan Gizi Buka Suara appeared first on Barakati ID.

NEWS – Pengadaan kendaraan operasional untuk program andalan pemerintah, Makan Bergizi Gratis (MBG), kini tengah berada di pusaran polemik. Sorotan tajam mengarah pada ribuan unit motor listrik berlogo Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru-baru ini viral di media sosial. Usut punya usut, kendaraan bermerek lokal tersebut diduga kuat merupakan hasil rebranding dari produk asal China dengan selisih harga yang sangat mencolok.

Berdasarkan narasi yang beredar luas, motor listrik bermerek Emmo (dengan tipe JVX GT dan JVH Max) tersebut diklaim memiliki Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) mencapai 48,5 persen. Namun, fakta di lapangan menunjukkan kejanggalan. Desain fisik motor ini dinilai identik—bahkan nyaris tanpa perbedaan—dengan produk white label besutan pabrikan Taizhou Okla Automotive yang bermarkas di Zhejiang, China, serta memiliki garis keturunan desain dari jenama global seperti Kollter.

Kemiripan tersebut tidak hanya sekadar siluet bodi, tetapi merambat hingga ke detail terkecil. Mulai dari desain lampu utama (headlamp), kaca depan (windshield), bentuk sepatbor, hingga lekukan pada fairing dan model jok, semuanya bagaikan pinang dibelah dua dengan motor generik asal Negeri Tirai Bambu tersebut.

Yang membuat publik semakin tercengang adalah perbandingan harga yang terpaut sangat jauh. Di pasar e-commerce internasional seperti Alibaba, produk kembaran dengan spesifikasi identik ini ditawarkan di kisaran harga yang sangat terjangkau, yakni mulai dari Rp7 juta hingga Rp10 jutaan. Terdapat pula varian sejenis yang dibanderol sekitar US$ 2.185 (setara Rp37 jutaan). Sebaliknya, pihak BGN mengklarifikasi bahwa harga resmi motor listrik untuk operasional MBG ini dipatok sebesar Rp42 juta per unitnya, yang mana di dalam platform e-Katalog Inaproc harganya bahkan sempat tertera di kisaran Rp49,9 juta hingga Rp56,8 juta.

Menanggapi besarnya kuota pengadaan yang dilakukan oleh pemerintah di tengah isu miring ini, Kepala Badan Gizi Nasional membeberkan kepastian jumlah armada yang telah dieksekusi oleh pihaknya.

“Realisasi total motor listrik sebanyak 21.801 unit dari 25.000 unit yang dipesan di tahun 2025,” ujar Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana.

Ia juga menepis rumor liar yang sebelumnya menyebutkan bahwa pemerintah memesan hingga 70.000 unit armada. Saat ini, ribuan unit yang telah tiba masih dalam tahap penyelesaian administrasi sebagai Barang Milik Negara (BMN) sebelum didistribusikan kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah.

Menanggapi fenomena masuknya barang impor berkedok merek lokal, sejumlah pengamat otomotif menilai bahwa praktik ini bukanlah hal yang mengejutkan. Mayoritas pelaku industri motor listrik di Tanah Air memang masih sangat bergantung pada komponen Completely Knocked Down (CKD) yang didatangkan utuh dari China. Strategi ini sering kali diambil sebagai jalan pintas agar produsen bisa menekan biaya perakitan sekaligus memenuhi syarat masuk ke dalam sistem pengadaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Kendati secara administratif skema ini legal dan memenuhi syarat komponen lokal lewat proses perakitan akhir, ketergantungan yang terlalu masif terhadap produk rebranding ditakutkan akan menjadi bumerang. Selain memicu pemborosan anggaran negara akibat melambungnya harga jual akhir (mark-up yang signifikan), skema perakitan tempel merek ini dinilai akan mematikan proses transfer teknologi yang sesungguhnya di Indonesia. Publik kini menanti transparansi lebih lanjut terkait kewajaran selisih harga puluhan juta rupiah tersebut.

The post Terbongkar! Konten Kreator ini Duga Motor Listrik MBG Rebranding Produk China, Harga Asli Rp10 Jutaan tapi Dibeli Rp42 Juta appeared first on Barakati ID.

The post Terbongkar! Konten Kreator ini Duga Motor Listrik MBG Rebranding Produk China, Harga Asli Rp10 Jutaan tapi Dibeli Rp42 Juta appeared first on Barakati ID.

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa merespons viralnya motor listrik Badan Gizi Nasional (BGN). Ia mengaku belum tahu soal anggaran tahun ini. “Setahu saya tahun lalu pernah diajukan juga untuk motor dan komputer kalau enggak salah, tapi ditolak,” ujarnya di Jakarta (7/4).

Menurutnya, dana harus difokuskan pada makanan masyarakat. Di sisi lain, Kepala BGN Dadan Hindayana meluruskan rumor 70 ribu unit. “Pengadaan motor ini memang masuk dalam anggaran 2025. Fungsinya untuk mendukung operasional Kepala SPPG,” jelasnya. Total realisasi baru 21.801 unit. Reuters mencatat, transparansi logistik pada program gizi subsidi sangat krusial guna mencegah inefisiensi uang negara.

The post BGN Tiba-Tiba Beli Motor Listrik Puluhan Ribu Unit untuk Dapur MBG,MENKEU Purbaya tidak Tahu appeared first on Barakati ID.

The post BGN Tiba-Tiba Beli Motor Listrik Puluhan Ribu Unit untuk Dapur MBG,MENKEU Purbaya tidak Tahu appeared first on Barakati ID.

Gorontalo – Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Tahun Anggaran 2026 di Provinsi Gorontalo kini tengah memasuki fase evaluasi ketat. Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah tegas dengan menghentikan sementara operasional 16 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Tindakan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas layanan dan pemenuhan standar kelayakan dapur.

Kebijakan penangguhan operasional tersebut merujuk pada Surat Keputusan (SK) Kepala BGN Nomor 401.1 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG 2026. Regulasi ini secara khusus menekankan pentingnya penerapan standar tinggi dalam penyediaan makanan bergizi bagi masyarakat.

Kepala Regional BGN Provinsi Gorontalo, Zulkifli Taluhumala, menegaskan bahwa penangguhan sementara ini merupakan bentuk komitmen institusinya dalam menjaga kualitas dan integritas program secara keseluruhan.

“Seluruh tahapan dan proses penyediaan makanan dalam Program MBG ini harus memenuhi standar kelayakan yang lebih tinggi. Hal itu mencakup aspek kebersihan, keamanan pangan, hingga kelayakan fasilitas dapur yang digunakan,” ujar Zulkifli, Rabu (1/4/2026).

Keputusan tegas ini diambil berdasarkan temuan dari inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan secara intensif dalam beberapa pekan terakhir. Berdasarkan hasil evaluasi di lapangan, tim BGN menemukan sejumlah aspek krusial yang masih perlu dibenahi. Catatan tersebut meliputi kondisi fasilitas dapur, sistem pengolahan makanan, hingga penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dinilai belum berjalan optimal.

Tak hanya itu, laporan internal dari para Kepala SPPG turut mengindikasikan adanya urgensi untuk melakukan peningkatan di berbagai lini, terutama menyangkut kesiapan sarana dan prasarana pendukung layanan distribusi makanan.

Pihak BGN memastikan bahwa kebijakan ini bukanlah upaya untuk menghentikan layanan secara sepihak, melainkan sebagai langkah korektif dan preventif. Tujuannya tidak lain guna memastikan agar seluruh unit pelayanan benar-benar mumpuni dalam menyajikan makanan yang aman, higienis, serta berkualitas bagi para penerima manfaat.

Selama masa penangguhan berlangsung, proses evaluasi dan pembenahan akan dikebut secara menyeluruh. Upaya ini mencakup pembinaan teknis, peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), hingga penyesuaian fasilitas agar sejalan dengan standar nasional yang berlaku.

“Ini adalah langkah tegas dan terukur dalam menjaga akuntabilitas program prioritas pemerintah,” tambah Zulkifli.

Ke depannya, BGN bersama seluruh pemangku kepentingan berkomitmen untuk terus memperkuat sistem pengawasan dan evaluasi. Langkah ini diharapkan mampu membuat Program Makan Bergizi Gratis berjalan lebih optimal, sekaligus memberikan dampak nyata terhadap peningkatan status gizi dan kualitas sumber daya manusia di Provinsi Gorontalo.

The post Evaluasi Ketat! BGN Hentikan Sementara Operasional 16 Dapur Makan Bergizi Gratis di Gorontalo appeared first on Barakati ID.

The post Evaluasi Ketat! BGN Hentikan Sementara Operasional 16 Dapur Makan Bergizi Gratis di Gorontalo appeared first on Barakati ID.