NEWS – Di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (5/3/2026), sebuah langkah ambisius dirajut demi melepas jerat ketergantungan energi. Presiden Prabowo Subianto tegas menginstruksikan jajarannya, termasuk Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Kepala BPI Danantara Rosan Roeslani, untuk memacu transisi dari elpiji ke kompor listrik. Manuver ini merupakan respons atas kerentanan fluktuasi harga migas global, sekaligus upaya meredam lonjakan impor yang kian membebani fiskal negara.

​Sinergi lintas kementerian pun dipantik agar migrasi energi ini tak sekadar wacana. Sebuah Satgas percepatan transisi yang dikoordinasikan Bahlil langsung dibentuk untuk eksekusi lapangan. Sementara itu, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi disiagakan guna meramu landasan riset perguruan tinggi. Mengonfirmasi mandat krusial tersebut, Menteri Brian Yuliarto menyatakan secara lugas, “Kita diminta (Presiden Prabowo) mempercepat bagaimana kompor listrik itu bisa menggantikan kompor dari elpiji,” tuturnya usai pertemuan.

​Desakan untuk beralih dari elpiji ini sejatinya lahir dari kalkulasi ekonomi yang mendesak. Melansir analisis dari berbagai media, pergeseran ini adalah langkah krusial untuk mereduksi triliunan rupiah uang negara yang terkuras oleh subsidi energi tahunan. Mewujudkan kemandirian ini ditargetkan tak memakan waktu lama. Sesuai tenggat waktu Presiden, revolusi energi dapur—yang juga diiringi percepatan PLTS dan motor listrik—harus terealisasi utuh paling lambat tiga hingga empat tahun ke depan.

The post Prabowo Instruksikan Migrasi Gas ke Kompor Listrik Dipercepat appeared first on Barakati ID.

The post Prabowo Instruksikan Migrasi Gas ke Kompor Listrik Dipercepat appeared first on Barakati ID.

Pernyataan tersebut ia sampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis (22/1/2026). Dalam forum itu, Bahlil menuturkan komitmennya untuk menjadikan pemerataan akses listrik hingga pelosok sebagai prioritas utama kebijakan sektor ESDM.

“Kalau boleh jujur saya katakan dari lubuk hati yang paling dalam, saya merasa insyaallah sampai selesai. Kabinet ini sukses kalau semua desa dan kelurahan sudah dialiri listrik,” ujar Bahlil. Ia menekankan, keberhasilan kabinet akan ikut dinilai dari sejauh mana seluruh desa dan kelurahan dapat menikmati listrik secara merata.

Lebih jauh, Bahlil menegaskan bahwa capaian indikator makro, seperti lifting minyak dan gas maupun target kelistrikan nasional, tidak cukup bila masih ada warga di desa dan kelurahan yang hidup dalam kegelapan. “Sekalipun katakanlah lifting tercapai, tapi kalau saudara-saudara kita di desa-desa, di lurah-lurah itu belum dapat listrik, saya menganggap saya Menteri yang gagal,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, ia mengajak seluruh pemangku kepentingan di sektor energi untuk menjadikan akses listrik sebagai tolok ukur nyata kehadiran negara. Bahlil menilai, pemerataan listrik desa merupakan bentuk konkret keadilan sosial yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat, mulai dari kegiatan belajar anak sekolah hingga aktivitas ekonomi lokal.

Bahlil juga menyampaikan bahwa dukungan politik dari DPR penting untuk menyelesaikan desa-desa yang belum berlistrik. “Dan saya mendapat vitamin besar dari Bapak Ibu semua, anggota Komisi 12, untuk bagaimana bisa kita mewujudkan dan kita menuntaskan, agar saudara-saudara kita belum ada listrik,” katanya. Ia menekankan perlunya kerja bersama antara pemerintah, PLN, dan para mitra lain untuk mempercepat pembangunan infrastruktur listrik di wilayah terpencil.

Meski pemerataan listrik terus membaik, sejumlah data menunjukkan masih adanya desa yang belum menikmati layanan kelistrikan secara memadai. PLN mencatat Rasio Desa Berlistrik (RDB) Indonesia telah mencapai 99,92 persen hingga akhir 2024, dengan 83.693 desa dan kelurahan sudah terlistriki. Rasio elektrifikasi nasional pada periode yang sama dilaporkan mencapai sekitar 99,83 persen.

Namun, di sisi lain, pemerintah juga mengakui masih terdapat ribuan desa yang belum menikmati listrik secara penuh, terutama di wilayah terpencil dan terluar. Pada awal 2026, pemerintah menargetkan percepatan penyediaan listrik bagi sekitar 5.700 desa dan 4.400 dusun yang belum tersambung ke jaringan PLN, sebagaimana disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi terkait instruksi Presiden Prabowo Subianto kepada Bahlil. Sementara itu, Kementerian ESDM sebelumnya mengungkap bahwa lebih dari 10.000 lokasi atau desa masih belum teraliri listrik PLN per kuartal I 2025, dan kebutuhan investasi untuk menutup kesenjangan itu diperkirakan mencapai lebih dari Rp50 triliun.

Kementerian ESDM sudah lama menargetkan rasio listrik perdesaan mendekati 99,7 persen pada 2025 melalui program listrik perdesaan, mini-grid, dan solar home system, termasuk dengan mendorong peran BUMD, swasta, dan koperasi untuk melistriki daerah terpencil berbasis energi terbarukan. PLN juga melaporkan, sepanjang 2024 program Listrik Desa berhasil menerangi 951 desa baru, menyambungkan lebih dari 100.000 rumah tangga, dan membangun ribuan kilometer jaringan tegangan menengah dan rendah berikut gardu distribusi untuk memperkuat infrastruktur.

Dalam konteks kebijakan saat ini, pernyataan Bahlil menempatkan tanggung jawab pribadi dan institusional secara bersamaan, karena ia mengikat reputasinya sebagai menteri pada tuntas atau tidaknya persoalan desa tanpa listrik menjelang akhir masa kerja kabinet. Sikap ini sejalan dengan dorongan publik agar pemerintah tidak hanya mengejar angka rasio elektrifikasi nasional, tetapi memastikan tidak ada kantong-kantong desa yang tertinggal dari akses listrik yang layak.

The post Bahlil: Saya Menteri Gagal Kalau Saudara Kita di Desa Belum Menikmati Listrik appeared first on Barakati ID.

The post Bahlil: Saya Menteri Gagal Kalau Saudara Kita di Desa Belum Menikmati Listrik appeared first on Barakati ID.

Menurut Bahlil, kebijakan ini diterapkan karena saat ini LPG 3 kg masih banyak dinikmati oleh masyarakat kelas menengah ke atas. Oleh sebab itu, ia mengimbau agar kelompok masyarakat tersebut beralih menggunakan jenis LPG nonsubsidi seperti desil 8, 9, dan 10, dan tak lagi memakai LPG 3 kg. “Tahun depan iya (beli LPG 3 kg pakai NIK). Jadi ya kalian jangan pakai LPG 3 Kg lah… desil 8, 9, 10, saya pikir mereka dengan kesadaran lah,” ujar Bahlil di Istana Negara pada Senin (25/8).

Lebih lanjut, Bahlil menegaskan bahwa detail teknis penerapan NIK dalam pembelian LPG 3 kg masih dirumuskan dan saat ini tengah dalam tahap penyusunan. “Teknisnya lagi diatur,” tambahnya.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengoptimalkan penyaluran subsidi energi, agar tepat sasaran, khususnya pada BBM dan LPG 3 kg yang memang diperuntukkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan bahwa skema subsisi energi baru tersebut sedang dikaji sebagai perluasan dari mekanisme penyaluran subsidi listrik berdasarkan tingkat pemakaian pelanggan. Ia juga menegaskan bahwa setiap kebijakan baru akan disosialisasikan secara menyeluruh kepada masyarakat sebelum diterapkan.

The post Wajib Catat! Bahlil Sebut Tahun Depan Beli LPG 3 Kg Wajib Gunakan NIK appeared first on Barakati ID.

The post Wajib Catat! Bahlil Sebut Tahun Depan Beli LPG 3 Kg Wajib Gunakan NIK appeared first on Barakati ID.

Para demonstran telah berkumpul sejak pagi dengan harapan dapat berdialog langsung dengan Menteri Bahlil. Namun, harapan tersebut pupus ketika Bahlil memilih meninggalkan bandara melalui pintu belakang tanpa menemui massa. Tindakan ini memicu kemarahan dan kekecewaan mendalam dari warga yang merasa diabaikan oleh pemerintah.

Raja Ampat dikenal sebagai salah satu kawasan dengan keanekaragaman hayati laut tertinggi di dunia. Namun, keberadaan tiga izin usaha pertambangan (IUP) nikel di pulau-pulau kecil wilayah tersebut menimbulkan kekhawatiran akan kerusakan ekosistem. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Papua mencatat adanya aktivitas pertambangan yang berpotensi merusak lingkungan dan mengancam keberlangsungan hidup masyarakat adat.

Menanggapi protes yang meluas, Menteri Bahlil menyatakan akan memanggil pemilik IUP yang diduga merusak lingkungan di Raja Ampat. Ia juga menegaskan bahwa pemerintah akan mengevaluasi kembali izin-izin pertambangan yang ada dan memastikan kepatuhan terhadap analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal).

Sebagai langkah awal, Kementerian ESDM telah mencabut sementara izin usaha pertambangan PT Gag Nikel, anak perusahaan PT Aneka Tambang Tbk (Antam), di Raja Ampat. Keputusan ini diambil setelah laporan Greenpeace Indonesia yang menyebutkan bahwa aktivitas pertambangan nikel di kawasan tersebut telah merusak ekosistem dan mengancam pariwisata berkelanjutan di Raja Ampat.

The post Bahlil Diteriaki “Penipu” di Sorong, Warga Adat Protes Tambang Nikel di Raja Ampat appeared first on Barakati ID.

The post Bahlil Diteriaki “Penipu” di Sorong, Warga Adat Protes Tambang Nikel di Raja Ampat appeared first on Barakati ID.