Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo menggelar rapat bersama Balai Sungai Provinsi Gorontalo untuk membahas sejumlah persoalan terkait paket pekerjaan irigasi yang dinilai tidak tepat sasaran dan belum mencapai target pelaksanaan.
Rapat tersebut dipimpin oleh Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Anas Jusuf, dan dihadiri oleh sejumlah perwakilan instansi teknis terkait.

Dalam rapat tersebut, Anas Jusuf menyoroti sembilan paket pekerjaan irigasi dengan total nilai mencapai Rp32 miliar, yang menurut DPRD, sebagian di antaranya tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat penerima manfaat.
Ia mencontohkan beberapa lokasi seperti Bongoopini, Gandasari, dan sekitar kawasan Danau Perintis, yang dinilai tidak memenuhi kriteria sebagai wilayah dengan potensi irigasi produktif.

“Kami menyoroti program irigasi ini. Dari sembilan paket senilai Rp32 miliar itu, ada beberapa yang tidak sesuai target dan tidak tepat sasaran, seperti di Bongoopini, Gandasari, dan Danau Perintis,” tegas Anas.

Menurutnya, beberapa proyek tersebut berpotensi direkomendasikan untuk pemutusan kontrak apabila tetap dikerjakan di lokasi yang tidak memberikan manfaat jelas bagi sektor pertanian.

“Kalau tidak tepat sasaran, kami akan rekomendasikan kepada pemerintah pusat agar kontraknya diputus,” ujarnya.

Anas menjelaskan, sejumlah lokasi yang dipilih bahkan tidak memiliki areal persawahan, sehingga proyek irigasi justru tidak relevan dengan kondisi masyarakat di sekitar.

“Contohnya di Gandasari, area yang dilalui proyek itu hanya kebun jeruk dan kelapa, tidak ada sawah sama sekali,” tambahnya.

Pihak Balai Sungai sebelumnya beralasan bahwa penentuan lokasi proyek merupakan hasil usulan pemerintah daerah. Namun, berdasarkan temuan lapangan DPRD, Balai Sungai tidak melakukan verifikasi langsung terhadap kelayakan lokasi sebelum proyek dijalankan.

Selain persoalan sasaran pembangunan, DPRD juga menyoroti progres fisik proyek yang tergolong lambat. Di salah satu lokasi, yakni Pilohayanga, perkembangan pekerjaan disebut baru mencapai 20 persen, jauh dari target penyelesaian sebelum akhir tahun anggaran.

“Berdasarkan laporan lapangan, banyak pekerjaan yang realisasinya masih rendah. Di Pilohayanga, misalnya, baru 20 persen. Kami ragu proyek tersebut bisa selesai sebelum 31 Desember 2025,” ungkap Anas.

DPRD menegaskan akan mengawal secara ketat pelaksanaan proyek-proyek irigasi tersebut agar penggunaan anggaran negara benar-benar memberikan manfaat nyata, tepat sasaran, dan sesuai perencanaan teknis.

The post Anggaran Besar, Manfaat Minim: DPRD Bongkar Masalah Irigasi Tak Tepat Sasaran appeared first on Barakati ID.

The post Anggaran Besar, Manfaat Minim: DPRD Bongkar Masalah Irigasi Tak Tepat Sasaran appeared first on Barakati ID.

DEPROV – Ketua DPRD Provinsi Gorontalo bersama jajaran Komisi III DPRD meninjau langsung progres pekerjaan saluran irigasi di kawasan Daerah Irigasi (D.I.) Pilohayanga, Desa Pilohayanga, Kabupaten Gorontalo, Minggu (7/12/2025).

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan program-program pembangunan yang berjalan di bawah kewenangan Balai Sungai.

Ketua Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo, Espin Tulie, mengatakan bahwa pihaknya ingin memastikan setiap pekerjaan proyek dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai standar kualitas yang ditetapkan. Terlebih, seluruh proyek yang ditangani Balai Sungai ditargetkan rampung pada 31 Desember 2025.

“Seluruh program dari Balai Sungai berada dalam pengawasan kami. Karena itu, kami turun langsung ke lapangan untuk memastikan apakah progresnya sudah sesuai jadwal dan bisa diselesaikan tepat waktu,” tegas Espin.

Dalam kunjungan tersebut, pihak penyedia jasa, PT Brantas Abipraya, optimistis proyek irigasi di Pilohayanga dapat diselesaikan sesuai dengan target. Keyakinan tersebut didukung oleh penggunaan teknologi konstruksi terbaru yang dinilai lebih efisien dan berkualitas tinggi.

Sementara itu, pihak Balai Sungai menjelaskan bahwa pekerjaan saluran irigasi di kawasan tersebut menggunakan Geosynthetic Cementitious Composite Mat System (GCCMS) — material komposit modern berbentuk lembaran menyerupai karpet dengan ketebalan sekitar 1 sentimeter.

Material tersebut digelar mengikuti alur saluran, kemudian disambung hingga membentuk satu lapisan utuh, dan diperkuat melalui proses pengerasan menggunakan air. Teknologi ini disebut lebih tahan lama, cepat terpasang, serta memiliki daya rekat kuat dibandingkan metode plester konvensional yang biasa digunakan.

Menurut Balai Sungai, GCCMS merupakan teknologi impor yang sebelumnya telah diterapkan di Lampung dan Papua, dan kini mulai digunakan di Gorontalo sebagai langkah inovatif untuk meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur irigasi.

“Teknologi ini jauh lebih efisien dan kuat dibanding material konvensional. Prosesnya cepat dan hasilnya lebih presisi terhadap kontur saluran,” jelas perwakilan Balai Sungai.

Espin Tulie mengapresiasi penerapan teknologi tersebut sebagai bentuk inovasi dalam pembangunan daerah. Ia memastikan bahwa Komisi III DPRD akan terus melakukan pemantauan hingga seluruh pekerjaan tuntas dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

“Kami akan kembali turun untuk mengecek hasil akhir proyek, memastikan kualitas, ketahanan, serta manfaatnya bagi masyarakat terutama para petani,” ujar Espin.

DPRD Provinsi Gorontalo berharap pembangunan irigasi ini memberikan dampak nyata terhadap peningkatan layanan air dan produktivitas pertanian, khususnya di Desa Pilohayanga dan wilayah sekitarnya.

The post Pantau Proyek Strategis: DPRD Gorontalo Tinjau Pekerjaan Irigasi Pilohayanga appeared first on Barakati ID.

The post Pantau Proyek Strategis: DPRD Gorontalo Tinjau Pekerjaan Irigasi Pilohayanga appeared first on Barakati ID.