NEWS – Dalam upaya menegakkan prinsip keadilan dan supremasi hukum, Marten Basaur secara resmi menyampaikan pengaduan kepada Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Ia diterima langsung oleh Anggota Komisi III DPR RI, Bambang Soesatyo, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (17/6/2025).

Kehadiran Marten didampingi kuasa hukumnya, Rahman Sahi, S.H., M.H., sebagai bentuk protes terhadap dugaan tindakan arogan dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Kapolres Boalemo dan jajarannya. Pengaduan ini juga menyoroti pola penegakan hukum yang dinilai tidak adil dan diskriminatif di Provinsi Gorontalo.

“Benar, Pak Marten telah bertemu langsung dengan Komisi III. Intinya, beliau menyampaikan keprihatinan terhadap sikap represif dan tidak profesional dalam penanganan hukum oleh aparat di Boalemo,” ujar Rahman kepada media.

Dalam pertemuan tersebut, tim hukum Marten menyampaikan tiga poin krusial:

1. Dugaan Arogansi dan Pelayanan Buruk terhadap Masyarakat Sipil
   Kapolres Boalemo disebut tidak mencerminkan etika pelayanan publik sebagaimana diatur dalam UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Masyarakat mengeluhkan sikap intimidatif dan tidak transparan dari kepolisian.

2. Ketimpangan Prosedural dalam Penegakan Hukum
   Penegakan hukum diduga tidak berjalan objektif. Ada kesan tebang pilih dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Hal ini dinilai melanggar prinsip equality before the law sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945.

3. Desakan Evaluasi terhadap Kinerja Polres Boalemo dan Polda Gorontalo
   Marten meminta Komisi III DPR RI untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Polres Boalemo serta mekanisme kerja Polda Gorontalo, termasuk potensi pelanggaran Kode Etik Profesi Polri sebagaimana tertuang dalam Perpol No. 7 Tahun 2022.

“Ini bentuk kontrol publik yang sah. Jika tidak ada klarifikasi atau langkah korektif, kami akan lanjutkan pengaduan ke Komnas HAM, Kompolnas, dan Ombudsman RI,” tegas Rahman.

Pihaknya juga menegaskan, masyarakat memiliki hak konstitusional untuk menyuarakan ketidakadilan. Aparat negara harus tunduk pada prinsip legalitas, proporsionalitas, dan non-diskriminasi dalam menjalankan tugas.

Dokumen awal pengaduan telah diserahkan hari ini kepada Komisi III. Sementara laporan lengkap secara tertulis akan didaftarkan pada Rabu, 18 Juni 2025.

Hingga rilis ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi dari Kapolres Boalemo maupun Polda Gorontalo. Tim hukum Marten menekankan pentingnya respons terbuka dari institusi kepolisian untuk menjaga kepercayaan publik.

“Rakyat berhak bersuara, dan DPR wajib mendengar,” tutup Rahman.

The post Desak Evaluasi Polres Boalemo, Marten Basaur Lapor Langsung ke Bambang Soesatyo appeared first on Barakati ID.

The post Desak Evaluasi Polres Boalemo, Marten Basaur Lapor Langsung ke Bambang Soesatyo appeared first on Barakati ID.