DEPROV – Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Kristina Udoki, mengusulkan adanya keterwakilan dari setiap komisi di dalam Badan Anggaran (Banggar) DPRD. Usulan ini ia sampaikan dalam rapat Panitia Khusus (Pansus) pembahasan Tata Tertib DPRD yang digelar Rabu (09/04/2025).

Menurut Kristina, penting bagi fraksi-fraksi untuk memperhatikan agar setiap komisi memiliki perwakilan di Banggar. Hal ini dinilai penting agar seluruh komisi dapat mengikuti dan mengetahui perkembangan pembahasan anggaran secara menyeluruh.

“Pasal yang ditambahkan itu adalah fraksi-fraksi dapat memperhatikan bahwa setiap komisi itu ada dalam Banggar,” ujar Kristina kepada awak media usai rapat.

Kristina mengungkapkan bahwa saat ini Komisi 1, tempat ia bernaung, tidak memiliki anggota yang duduk di Banggar. Akibatnya, Komisi 1 tidak mengetahui perkembangan pembahasan yang terjadi di tingkat Badan Anggaran.

“Padahal pembahasan ini kan dari komisi dulu. Nah, di Komisi 1 itu kami tidak tahu perkembangan Banggar bagaimana, sehingga kami meminta agar dimasukkan pasal keterwakilan anggota komisi di dalam Banggar,” jelasnya.

Usulan ini disebutnya sebagai bentuk dorongan agar proses pembahasan anggaran lebih transparan, terbuka, dan mencerminkan aspirasi seluruh komisi di DPRD. Ia berharap, melalui pasal tambahan tersebut, komunikasi antara komisi dan Banggar bisa berjalan lebih efektif dan sinergis.

Hingga berita ini diturunkan, usulan Kristina masih menjadi bagian dari pembahasan dalam Pansus Tata Tertib DPRD Provinsi Gorontalo.

The post Kristina Udoki Usulkan Keterwakilan Komisi di Banggar DPRD Provinsi Gorontalo appeared first on Barakati ID.

The post Kristina Udoki Usulkan Keterwakilan Komisi di Banggar DPRD Provinsi Gorontalo appeared first on Barakati ID.

DEPROV – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Gorontalo bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menggelar rapat kerja guna membahas efisiensi anggaran sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Thomas Mopili, menyampaikan bahwa efisiensi dilakukan di semua pos anggaran, termasuk perjalanan dinas anggota DPRD.

“Perjalanan dinas anggota DPRD Provinsi Gorontalo akan dikurangi sebesar 50%, atau sekitar Rp20 miliar,” ujar Thomas.

Hingga saat ini, total anggaran yang telah diefisiensikan mencapai Rp82 miliar. Namun, pemerintah bersama DPRD masih mendiskusikan pemanfaatan dana hasil efisiensi tersebut. Oleh karena itu, rapat sementara dihentikan atau diskorsing hingga 8 April 2025, setelah libur Lebaran.

“Pihak TAPD masih menyusun rincian pemanfaatan hasil efisiensi ini. Sampai sekarang, belum ada laporan terkait pos anggaran dari masing-masing OPD, sehingga rapat kita skor sambil menunggu hasil dari OPD terkait,” jelas Thomas.

Keputusan efisiensi ini diharapkan dapat mengoptimalkan anggaran daerah untuk program prioritas, sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat.

The post Banggar DPRD Provinsi Gorontalo dan TAPD Bahas Efisiensi Anggaran, Perjalanan Dinas Dikurangi 50% appeared first on Barakati ID.

The post Banggar DPRD Provinsi Gorontalo dan TAPD Bahas Efisiensi Anggaran, Perjalanan Dinas Dikurangi 50% appeared first on Barakati ID.