Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum (Jampidum) Kejaksaan Agung, Asep Nana Mulyana, dalam diskusi di Jakarta, memastikan temuan tersebut berdasarkan data yang dihimpun hingga September 2025. “Dari segi pekerjaan, banyak di antara mereka yang berprofesi sebagai petani, ada juga pelajar, serta mohon maaf, para tunawisma, yang turut mendominasi pelaku judi daring yang memang sangat menggoda secara kasat mata,” tegas Asep. Ia juga menambahkan, “Literasi yang menjelaskan bahwa judi online bukanlah permainan, melainkan jebakan yang dapat menyengsarakan kita semua,” ujarnya tanpa perubahan.​

Bentuk judi daring yang kerap dimainkan anak-anak SD dimulai dari slot sederhana hingga akhirnya melibatkan taruhan uang sungguhan. Berdasarkan angka demografi pelaku, mayoritas didominasi laki-laki sebanyak 88,1% (1.899 orang), sementara perempuan berjumlah 11,9% (257 orang). Usia pelaku terbanyak adalah kelompok 26–50 tahun (1.349 orang), diikuti kelompok 18–25 tahun (631 orang), kelompok di atas 50 tahun (164 orang), dan kelompok usia di bawah 18 tahun sebanyak 12 orang.​

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, menyebut 602.000 warga Jakarta terbukti terlibat judi online sepanjang tahun ini, dengan nilai transaksi mencapai Rp3,12 triliun berdasarkan data PPATK. Rano menegaskan Pemprov DKI Jakarta telah mencabut bantuan sosial bagi ribuan penerima bansos yang terindentifikasi bermain judi daring. “5.000 di antaranya adalah penerima bansos, terpaksa kita cabut ini. Kita mengeluarkan anggaran untuk subsidi Bansos… eh digunakan begitu, memang tidak semua,” tuturnya. Fenomena ini menambah daftar panjang konsekuensi sosial yang dihasilkan oleh menjamurnya judi daring di kalangan masyarakat bawah.​

Kejaksaan Agung telah berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan, Komunikasi & Digital, serta kementerian lain untuk membentuk Desk Pemberantasan Judi Daring. Salah satu langkah yang diambil adalah meningkatkan literasi masyarakat, khususnya generasi muda dan keluarga, agar memahami bahaya judi daring. “Literasi bahwa sesungguhnya judi online itu bukan permainan, melainkan perangkap yang betul-betul akan menyengsarakan kita semua,” kata Asep Nana Mulyana menegaskan kembali.

The post Parah! Anak SD hingga Gelandangan Terjebak Judi Online appeared first on Barakati ID.

The post Parah! Anak SD hingga Gelandangan Terjebak Judi Online appeared first on Barakati ID.

POHUWATO – Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato Suharsi Igirisa menyerahkan bantuan sosial berupa paket sembako kepada para Lansia, di sekretariat LKS Madani, (16/8/2021). Dalam penyerahan itu Wakil Bupati didampingi Ketua Tim penggerak PKK Kabupaten Pohuwato, Camat, Asisten Perekonomian, Kadis Sosial,

“Allhamdulilah saya selaku Pemerintah daerah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Pengurus LKS Madani yang telah memberikan bantuan sosial berupa paket sembako Kepada masyarakat ,” Ungkap Suharsi.

Menurutnya ini adalah upaya – upaya dari LKS Madani dan di bantu oleh Dinas sosial sebagai mitra, dan insyaallah kedepan akan lebih besar lagi anggaran dari LKS Madani untuk dapat menyentuh Masyarakat Kabupaten Pohuwato ke depan.

“Terakhir saya berharap kepada masyarakat agar bantuan ini dapat di pergunakan dengan sebaik – baiknya dan dalam momen memperingati HUT RI yang Ke 76 insyaallah kita akan terlepas dari Covid 19, sehingga ekonomi kita akan pulih dan Normal kembali,” Jelasnya.

The post Sejumlah Lansia Terima Bansos Dari Pemda Pohuwato appeared first on Barakati ID.

The post Sejumlah Lansia Terima Bansos Dari Pemda Pohuwato appeared first on Barakati ID.

GORUT-Kabupaten Gorontalo Utara (Gorut) menerima bantuan sosial (Bansos) beras sebanyak 311.400 Kilogram (Kg). Bantuan tersebut diterima langsung Bupati Gorut Indra Yasin yang diserahkan Wakil Gubernur Gorontalo Indris Rahim melalui kegiatan Launching Penyaluran Bantuan Beras untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) Se- Provinsi Gorontalo. Kegiatan penyerahan bantuan diselenggarakan di Rumah Dinas Wakil Gubernur, Selasa (15/09/2020).

Indra Yasin usai kegiatan menuturkan, 311.400 Kg beras tersebut akan disalurkan kepada 6.920 (KPM-PKH) di Kabupaten Gorontalo Utara selama tiga bulan.

“Gorontalo Utara kita kebagian 6920 Keluarga, dengan pemberian bantuan beras itu 15 Kg perorang/kk. Sehingga kita dihitung kurang lebih 311.400 Kg untuk Gorontalo Utara selama tiga bulan. Dari bulan Agustus sampai Oktober” tuturnya.

Disampaikannya lagi, melalui dinas sosial Gorut, pihaknya segera menindaklanjuti penyaluran bansos tersebut kepada masyarakat yang sudah terdaftar sebagai KPM-PKH.

“Mudah-mudahan dalam waktu dekat di kecamatan-kecamatan kita lihat daftarnya dan kita segera lakukan pembagian dan disalurkan kepada masyarakat” pungkasnya.

The post Kebagian Beras 311.400 Kg dari Provinsi, Pemda Gorut Peruntukkan kepada 6.920 KPM-PKH appeared first on Barakati ID.

The post Kebagian Beras 311.400 Kg dari Provinsi, Pemda Gorut Peruntukkan kepada 6.920 KPM-PKH appeared first on Barakati ID.

JAKARTA-Keputusan Presiden Joko Widodo tentang larangan mudik Lebaran 2020 di tengah pandemi Covid-19 mendapat dukungan Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattaliti. Namun begitu, dukungan LaNyalla disertai peringatan kepada pemerintah, khususnya kementerian sosial dan lembaga terkait untuk tetap menjalankan mekanisme penyaluran bansos ke masyarakat terdampak.

Menurut LaNyalla, kebijakan larangan mudik tersebut bertujuan mengurangi atau memutus mata rantai penyebaran pandemi Covid-19 ke daerah-daerah tujuan pemudik. Kebijakan tersebut juga dirasa tepat di tengah protokol kesehatan yang sudah diterapkan. Termasuk PSBB di beberapa wilayah di Indonesia.

“Hanya saja, saya mengingatkan Kemensos dan lembaga terkait lainnya, termasuk juga pemerintah daerah untuk tetap menjalankan mekanisme penyaluran bantuan sosial sebagai jaring pengaman sosial kepada masyarakat terdampak,” tandas LaNyalla di Jakarta, Rabu (22/4/2020).

Menurut LaNyalla, mereka yang tidak bisa mudik namun menjadi korban PHK atau mereka yang kesulitan secara ekonomi harus tetap mendapat prioritas untuk tetap dapat bertahan hidup di kota. “Ini menyangkut kebutuhan nyata masyarakat di lapangan. Terutama mereka yang hidup di kota besar, yang harus tetap membayar uang sewa kos dan kebutuhan pokok,” urainya.

Senator asal Jawa Timur ini menambahkan, kebijakan pelarangan mudik juga dianggap tepat. Ia meyakini, larangan ini tidak akan banyak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonom di daerah, khususnya konsumsi rumah tangga. Mengingat di daerah juga berlaku PSBB dan protokol kesehatan.

“Sehingga lebaran di kampung pun tidak akan di isi dengan acara-acara seperti sebelum masa pandemi Covid-19. Apalagi situasi ekonomi sedang susah. Kalaupun ada pemudik yang ke daerah, kemungkinan juga tidak membawa uang untuk dibagi-bagi, karena sebelumnya sudah terdampak secara ekonomi,” papar peraih 2,2 juta suara pemilih itu.

Dengan diterapkanya larangan mudik, lanjjutnya, pemerintah diminta gencar menyosialisasikan keputusan tersebut. Mulai dari aturan hingga penerapan sanksi, serta memperkuat edukasi secara masif menggunakan berbagai media dan tokoh masyarakat, khususnya tokoh agama dan tokoh budaya.

The post Dukung Kebijakan Larang Mudik, Ketua DPD Ingatkan Bansos Agar Terus Turun appeared first on Barakati ID.

The post Dukung Kebijakan Larang Mudik, Ketua DPD Ingatkan Bansos Agar Terus Turun appeared first on Barakati ID.