DEPROV – Rapat Koordinasi dan Workshop Regulasi serta Kondisi Desa yang diselenggarakan oleh Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Provinsi Gorontalo menghadirkan beragam pandangan strategis terkait masa depan tata kelola pemerintahan desa. Kegiatan yang berlangsung pada Kamis, 11 Desember 2025, di ruang rapat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dukcapil-PMD) Provinsi Gorontalo ini dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Dukcapil-PMD, Refli Buata.

Rakor yang diinisiasi PPDI tersebut dihadiri oleh jajaran pengurus dari lima kabupaten, yakni Kabupaten Gorontalo, Gorontalo Utara, Bone Bolango, Pohuwato, dan Boalemo. Kehadiran para perwakilan dari berbagai daerah ini menjadikan forum tersebut sebagai wadah konsolidasi penting untuk membahas regulasi desa serta kondisi aktual perangkat desa di lapangan.

Anggota Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo dari Fraksi Keadilan Sejahtera, Ramdan D. Liputo, yang hadir mewakili lembaga DPRD, menyampaikan apresiasi terhadap prakarsa PPDI dalam menyelenggarakan kegiatan tersebut. Ramdan menegaskan bahwa dukungan terhadap penguatan regulasi desa merupakan bagian dari tanggung jawab Komisi I yang membidangi urusan pemerintahan dan hukum.

“Secara kelembagaan maupun pribadi, saya mengapresiasi inisiatif ini. Rakor dan workshop seperti ini menjadi ruang yang sangat penting untuk memastikan perangkat desa mendapat perhatian yang layak,” ujar Ramdan usai kegiatan.

Ia menambahkan, kualitas masa depan desa sangat bergantung pada regulasi yang kuat serta keberpihakan politik negara dalam melindungi perangkat desa sebagai ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan. Forum seperti ini, lanjutnya, menjadi momentum strategis untuk memperkuat tata kelola desa yang selama ini kerap menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi kejelasan status perangkat maupun sistem kerja di lapangan.

Sementara itu, Ketua PPDI Provinsi Gorontalo, Suban Tangahu, melalui Ketua PPDI Kabupaten Gorontalo, Agus Ali, S.Pd, menyoroti sejumlah persoalan klasik yang masih dihadapi perangkat desa di berbagai wilayah. Ia menekankan pentingnya kejelasan status perangkat desa dan perlindungan kerja yang harus diperkuat melalui regulasi yang berpihak.
Selain itu, Suban juga menegaskan agar pada tahun 2026 Pemerintah Provinsi Gorontalo dapat mengalokasikan bantuan keuangan langsung ke desa sebagai bentuk dukungan konkret terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

“Perangkat desa adalah garda terdepan pelayanan publik. Status yang jelas dan dukungan anggaran yang memadai merupakan kebutuhan mendesak,” tegas Agus Ali.

Forum Rakor dan Workshop tersebut menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis yang dikelompokkan ke dalam tiga klaster utama:

1. Regulasi desa,

2. Kondisi dan pembangunan desa, serta

3. Penguatan organisasi PPDI.

Adapun rekomendasi yang disepakati antara lain mendorong Pemerintah Provinsi dan DPRD Gorontalo untuk:

• Mengalokasikan bantuan keuangan provinsi bagi desa dalam APBD Perubahan 2026,

• Menetapkan regulasi yang menjamin status perangkat desa secara hukum,

• Menyinkronkan regulasi terkait pemerintahan desa,

• Meningkatkan pembinaan dan evaluasi terhadap kinerja desa, serta

• Memperkuat fungsi advokasi PPDI agar lebih responsif terhadap kebutuhan perangkat desa.

Kesepakatan ini diharapkan menjadi pijakan bersama dalam memperjuangkan kepastian regulasi, peningkatan kapasitas perangkat desa, dan sinergi berkelanjutan antara PPDI, DPRD, serta Pemerintah Provinsi Gorontalo.
PPDI menegaskan akan menindaklanjuti hasil rekomendasi tersebut melalui forum monitoring dan evaluasi pasca-workshop, agar rumusan yang dihasilkan tidak berhenti sebatas wacana, melainkan benar-benar diimplementasikan di lapangan.

The post Rakor PPDI Gorontalo: Dari Regulasi hingga Harapan Bantuan Langsung ke Desa appeared first on Barakati ID.

The post Rakor PPDI Gorontalo: Dari Regulasi hingga Harapan Bantuan Langsung ke Desa appeared first on Barakati ID.