DEPROV – Polemik batas wilayah antara Kota Gorontalo dan Kabupaten Bone Bolango kembali mencuat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, Selasa (25/8/2025). Rapat dipimpin langsung Ketua Komisi I, Fadly Poha, didampingi Wakil Ketua Sitti Nuraini Sompie, serta dihadiri anggota komisi Yeyen Sidiki, Umar Karim, Ramdan Liputo, dan Fikran Salilama.

RDP tersebut menghadirkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, Pemerintah Kota Gorontalo, Pemerintah Provinsi Gorontalo, serta sejumlah tokoh masyarakat. Suasana rapat berlangsung alot mengingat perbedaan pandangan yang masih terjadi di antara kedua pemerintah daerah.

Anggota Komisi I DPRD Gorontalo, Fikran Salilama, mengungkapkan bahwa persoalan batas wilayah ini telah lama berlangsung dan belum menemukan titik penyelesaian. Bahkan, saat dirinya masih menjabat di Komisi I pada periode sebelumnya, upaya penyelesaian sudah pernah diperjuangkan.

“Biro Pemerintahan saat itu masih dipimpin Pak Ardin Daniel. Saya bahkan memperjuangkan anggaran untuk penyelesaian batas-batas ini, tetapi sampai sekarang belum selesai,” kata Fikran.

Fikran yang merupakan aleg dari Dapil Kota Gorontalo menjelaskan, Pemerintah Kota Gorontalo berpegang pada Permendagri Nomor 72 Tahun 2017. Namun, Pemerintah Kabupaten Bone Bolango mengklaim terdapat wilayah sekitar 400 meter yang dianggap masuk dalam wilayah Kota Gorontalo.

“Sebenarnya Pemerintah Kota tidak mengambil wilayah, justru mereka taat aturan karena batas itu sudah ditetapkan Kemendagri. Jadi Kota Gorontalo tidak mempersoalkan,” jelasnya.

Menurut Fikran, penyelesaian persoalan ini bukan kewenangan DPRD Provinsi, melainkan harus dituntaskan langsung oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui revisi batas wilayah.

“Sudah berulang kali pertemuan, tetapi tidak pernah tercapai musyawarah mufakat. Jadi penyelesaiannya harus dibawa ke Kemendagri,” tegasnya.

Ia juga menyampaikan kekhawatiran jika polemik batas wilayah ini berlarut-larut tanpa solusi. “Saya khawatir persoalan ini bisa menimbulkan konflik masyarakat. Jangan sampai ada gesekan, kita sudah banyak contoh mendunia seperti Israel dan Palestina. Hal seperti ini tidak boleh terjadi di Gorontalo,” ujarnya.

Fikran pun mendorong Pemerintah Provinsi Gorontalo segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan persoalan batas wilayah agar tidak menimbulkan dampak sosial di tengah masyarakat.

The post Batas Wilayah Kota dan Bone Bolango Mandek, Aleg DPRD Provinsi Gorontalo: Jangan Sampai Seperti Palestina–Israel appeared first on Barakati ID.

The post Batas Wilayah Kota dan Bone Bolango Mandek, Aleg DPRD Provinsi Gorontalo: Jangan Sampai Seperti Palestina–Israel appeared first on Barakati ID.