DEPROV – Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo melaksanakan kunjungan kerja ke Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kamis (26/02/2026). Kunjungan ini dilakukan dalam rangka koordinasi terkait penanggulangan distribusi dan ketersediaan Elpiji 3 Kg di Provinsi Gorontalo yang dinilai masih belum ideal.

Ketua Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo, Mikson Yapanto, menyampaikan bahwa kebutuhan Elpiji 3 Kg di Gorontalo terus meningkat dari waktu ke waktu, sementara ketersediaan gas di lapangan belum sepenuhnya mampu mengimbangi permintaan. Kondisi tersebut berdampak langsung pada kualitas pelayanan kepada masyarakat, khususnya kelompok rumah tangga dan pelaku usaha kecil yang sangat bergantung pada gas subsidi.

“Kebutuhan masyarakat meningkat, tetapi ketersediaan gas di daerah belum memadai. Kami berharap dengan kedatangan kami ke Ditjen Migas, kuota Elpiji 3 Kg untuk Provinsi Gorontalo dapat ditambah sehingga pelayanan kepada masyarakat bisa lebih maksimal,” ujar Mikson.

Pihak Kementerian ESDM melalui Ditjen Migas dalam pertemuan itu menjelaskan bahwa realisasi penyaluran Elpiji 3 Kg tahun 2025 untuk wilayah Gorontalo tercatat melebihi kuota yang telah ditetapkan. Kondisi over kuota tersebut kini menjadi salah satu bahan evaluasi utama dalam penentuan alokasi kuota untuk tahun berikutnya, termasuk bagi Provinsi Gorontalo.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Ridwan Monoarfa, menyoroti situasi di lapangan yang menunjukkan bahwa distribusi hingga tingkat pengecer pada dasarnya sudah dilakukan sesuai data dan mekanisme yang berlaku. Namun demikian, ia mempertanyakan munculnya fenomena lonjakan harga BBM jenis solar yang tiba-tiba mencapai Rp50 ribu per liter di beberapa titik.

“Kami turun langsung ke lapangan, sampai di tingkat pengecer semuanya sudah dibagi sesuai data. Tetapi yang menjadi perhatian, muncul harga spekulatif BBM solar hingga Rp50 ribu. Jika mekanismenya sudah berjalan sesuai aturan, bagaimana bisa muncul harga setinggi itu? Kami berharap ada penjelasan dan informasi yang lebih jelas, termasuk terkait distribusi di daerah tambang dan bahan bakar,” kata Ridwan.

Di akhir pertemuan, Mikson Yapanto kembali menegaskan harapan DPRD Provinsi Gorontalo agar pemerintah pusat dapat mempertimbangkan penambahan suplai Elpiji 3 Kg untuk wilayah Gorontalo. Menurutnya, langkah tersebut penting guna menjamin stabilitas ketersediaan, mencegah kelangkaan, serta memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan lebih optimal.

“Kami berharap perlu adanya penambahan suplai Elpiji 3 Kg ke Gorontalo agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dan distribusi bisa lebih optimal,” tutup Mikson.

The post Bukan Sekadar Keluhan, DPRD Provinsi Gorontalo Resmi Desak Penambahan Gas Subsidi ke Kementerian ESDM appeared first on Barakati ID.

The post Bukan Sekadar Keluhan, DPRD Provinsi Gorontalo Resmi Desak Penambahan Gas Subsidi ke Kementerian ESDM appeared first on Barakati ID.

Gorontalo – Dugaan tindak pencurian Bahan Bakar Minyak (BBM) terjadi di area pekerjaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) atau Pusat Perkantoran Kecamatan Bulango Ulu, Desa Mongiilo, pada Kamis (20/11/2025) dini hari.

Berdasarkan informasi yang dihimpun di lokasi, sekitar pukul 01.37 Wita, seorang pekerja proyek mendengar suara mencurigakan di sekitar alat berat yang sedang terparkir. Saat dilakukan pemeriksaan, dua orang terduga pelaku didapati tengah berupaya menyedot solar dari dalam tangki alat berat tersebut.

Satu terduga pelaku sudah berada di atas alat berat, sementara seorang lainnya berada di bawah dekat tangki. Menyadari adanya aksi ilegal tersebut, para pekerja proyek langsung berusaha melakukan pengejaran. Namun, kedua pelaku berhasil melarikan diri dan meninggalkan lokasi kejadian.

Informasi itu kemudian diteruskan kepada pihak kepolisian. Petugas yang mendatangi lokasi menemukan sejumlah karyawan proyek telah mengamankan galon kosong dan beberapa kendaraan yang diduga kuat digunakan para pelaku untuk melancarkan aksinya.

Barang bukti yang diamankan di lokasi kejadian antara lain:
15 galon ukuran 35 liter
3 galon ukuran 10 liter
5 unit sepeda motor berbagai jenis

Seluruh barang bukti telah diamankan pihak kepolisian untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut. Sementara itu, laporan resmi dari pihak perusahaan sudah diterima aparat penegak hukum dan saat ini tengah ditangani sesuai prosedur yang berlaku.

Penelusuran terhadap para pelaku terus dilakukan untuk mengungkap kemungkinan keterlibatan jaringan lain maupun modus pencurian BBM di kawasan proyek pemerintah tersebut.

Kapolsek Bulango, Ramin, saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon belum bersedia memberikan keterangan. Pihak media diminta untuk datang langsung ke kantor Polsek Bulango guna melakukan konfirmasi secara tatap muka.

Hingga berita ini diterbitkan, awak media barakati.id masih berupaya mengonfirmasi pihak-pihak terkait lainnya untuk memperoleh keterangan yang lebih lengkap dan seimbang.

The post Aksi Nekat Tengah Malam, Terduga Pencuri Solar Satroni Proyek Pemerintah di Mongiilo appeared first on Barakati ID.

The post Aksi Nekat Tengah Malam, Terduga Pencuri Solar Satroni Proyek Pemerintah di Mongiilo appeared first on Barakati ID.

DEPROV – Pimpinan dan anggota Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo melaksanakan kunjungan kerja ke Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) di Jakarta.

Rombongan dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Ridwan Monoarfa, didampingi Ketua Komisi II Mikson Yapanto serta sejumlah anggota. Mereka diterima oleh Harish Mafaaza, Subkoordinator Pengawasan Ketersediaan BBM BPH Migas.

Kunjungan ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi dan pengawasan terhadap penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, sekaligus menyampaikan usulan penambahan kuota solar subsidi dan pengajuan penunjukan penyalur baru di wilayah Provinsi Gorontalo.

Dalam sambutannya, Harish Mafaaza menyampaikan permohonan maaf karena Kepala BPH Migas berhalangan hadir akibat panggilan mendadak dari kementerian. Ia menyampaikan salam dari pimpinan BPH Migas kepada rombongan DPRD Gorontalo dan menegaskan pentingnya sinergi antar lembaga.

“Kami juga ingin menyampaikan bahwa hubungan BPH Migas dengan Pemerintah Provinsi Gorontalo selama ini berjalan sangat baik. Bahkan sejak Juni lalu sudah ada perjanjian kerja sama antara Gubernur Gorontalo dan BPH Migas,” ungkap Harish.

Menurut Harish, kuota BBM subsidi untuk Gorontalo pada tahun 2025 dalam kondisi aman, dengan realisasi hingga Oktober mencapai sekitar 77 persen dari total kuota tahunan. Meski demikian, ia menyoroti potensi kendala pada aspek distribusi, termasuk keterlambatan suplai dari Pertamina dan penyalahgunaan subsidi oleh pihak yang tidak berhak, seperti sektor pertambangan.

“Kuotanya aman, tapi masalah ada di distribusi dan pengawasan di lapangan. Kami mendukung langkah DPRD yang ingin memperkuat pengawasan agar BBM subsidi benar-benar tepat sasaran,” jelasnya.

Ketua Komisi II DPRD Gorontalo, Mikson Yapanto, mengatakan bahwa kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari kerja sama antara pemerintah daerah dan BPH Migas. Ia menjelaskan bahwa DPRD banyak menerima keluhan masyarakat terkait kelangkaan BBM subsidi serta antrean panjang di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

“Kami turun langsung ke lapangan dan melihat sendiri antrean solar masih panjang. Di beberapa titik, stok bahkan cepat habis. Kami ingin agar penyaluran BBM bersubsidi lebih merata dan kuotanya ditambah,” ujar Mikson.

Wakil Ketua DPRD Gorontalo, Ridwan Monoarfa, menegaskan pentingnya penyebaran SPBU penyalur subsidi secara merata, khususnya di wilayah Telaga, Isimu, dan Hayahaya yang kerap mengalami kekosongan stok.

“Masalah utama bukan hanya soal kuota, tetapi penyebarannya. Jika distribusi merata, antrean bisa berkurang. Kami juga ingin memastikan agar solar subsidi tidak disalahgunakan oleh tambang-tambang ilegal,” kata Ridwan.

Anggota Komisi II, Hamzah Idrus, turut mengingatkan bahwa meningkatnya aktivitas pertambangan di Pohuwato dapat memperbesar konsumsi solar subsidi secara tidak sah. Ia menegaskan bahwa BBM subsidi tidak boleh digunakan untuk kegiatan industri atau pertambangan.

“Sekarang saja antrean panjang sudah mengganggu masyarakat. Bila tambang-tambang ini tetap beroperasi tanpa pengawasan, situasi bisa makin berat. Kami mendorong BPH Migas memperketat pengawasan agar subsidi tidak bocor ke sektor industri,” ujar Hamzah.

Menanggapi hal itu, Harish menjelaskan bahwa pengawasan di tingkat daerah sangat bergantung pada penerbitan surat rekomendasi dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, seperti Dinas Perikanan dan Dinas Pertanian.

“Kami mengharapkan dukungan DPRD agar OPD memperketat penerbitan rekomendasi, karena sering kali penyimpangan muncul di tahap administrasi,” ujarnya.

BPH Migas juga meminta pemerintah daerah aktif melaporkan apabila ditemukan indikasi penyalahgunaan BBM bersubsidi oleh pihak industri atau pertambangan.

Melalui pertemuan tersebut, DPRD dan BPH Migas sepakat untuk memperkuat koordinasi dan pengawasan distribusi BBM bersubsidi di Provinsi Gorontalo. Selain itu, DPRD mengusulkan penambahan kuota solar subsidi serta pembukaan penyalur baru di titik-titik rawan antrean.

Ridwan Monoarfa menutup pertemuan dengan harapan agar hasil kunjungan ini segera ditindaklanjuti dengan langkah teknis antara BPH Migas, Pertamina, serta Pemerintah Provinsi Gorontalo.

“Kami ingin masyarakat benar-benar merasakan manfaat subsidi ini secara adil. BBM bersubsidi harus kembali kepada hak rakyat kecil, bukan untuk pelaku industri,” tegas Ridwan.

The post BBM Langka? Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo Gerak Cepat Temui BPH Migas appeared first on Barakati ID.

The post BBM Langka? Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo Gerak Cepat Temui BPH Migas appeared first on Barakati ID.

Dugaan keterlibatan oknum anggota kepolisian sektor Mananggu dalam aktivitas penyelundupan Bahan Bakar Minyak (BBM) sebagai pasokan untuk Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Pohuwato mencuat.

Berdasarkan pantauan tim media pada Jumat, 30 Mei 2024, sebuah mobil truk dengan nomor polisi DM 9722 E yang diduga milik anggota polisi terpantau hampir setiap hari melakukan pengisian BBM di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Mananggu.

Keterangan dari masyarakat sekitar membenarkan kejadian tersebut. Mereka bahkan mengaku sering melihat mobil truk tersebut melakukan pemindahan BBM ke dalam jerigen dari mobil ekspedisi di Rumah Makan Winda, Mananggu.

Oknum polisi yang diduga kuat melakukan aktivitas penyelundupan ini diidentifikasi berinisial ML, yang bertugas di Polsek Mananggu. Praktik ilegal ini diduga telah berlangsung cukup lama, bahkan disebut-sebut hingga SPBU Marisa.

Menanggapi dugaan keterlibatan anggotanya, Kapolres Boalemo saat dikonfirmasi menyatakan akan menindaklanjuti informasi tersebut dan berjanji akan menertibkan secara menyeluruh.

“Ok nanti akan segera kami tindak lanjuti, Saya akan tertibkan secara keseluruhan, Makasih informasinya,” ujar Kapolres.

Kasus ini tentu menjadi sorotan dan diharapkan adanya tindakan tegas dari pihak kepolisian terhadap oknum yang terbukti melakukan pelanggaran hukum. Perkembangan lebih lanjut dari kasus ini akan terus dipantau oleh tim media.

The post Warga Ungkap Dugaan Keterlibatan Oknum Polisi Mananggu dalam Penyelundupan BBM appeared first on Barakati ID.

The post Warga Ungkap Dugaan Keterlibatan Oknum Polisi Mananggu dalam Penyelundupan BBM appeared first on Barakati ID.

Pohuwato – Masyarakat Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, mendesak dilakukannya Rapat Dengar Pendapat (RDP) oleh DPRD setempat menyusul dugaan penyelewengan BBM bersubsidi jenis solar di SPBU Marisa yang mencuat dalam beberapa waktu terakhir.

Isu ini tidak hanya menjadi bahan perbincangan masyarakat, tetapi juga telah diberitakan di berbagai media. Aksi demonstrasi sebagai bentuk protes juga telah dilakukan oleh sejumlah aktivis, mahasiswa, dan masyarakat guna mendesak pertanggungjawaban dari pihak-pihak terkait, khususnya Pertamina dan Dinas Pertanian sebagai pemberi rekomendasi BBM subsidi.

Salah satu warga yang enggan disebutkan namanya secara lengkap, berinisial SV, menegaskan bahwa praktik penyaluran solar subsidi diduga masih bermasalah.

“Prakteknya tetap seperti yang kemarin-kemarin, rekomendasi dari Dinas itu diduga diselewengkan,” ungkap SV kepada awak media.

Ia pun berharap agar DPRD Kabupaten Pohuwato segera memfasilitasi RDP dengan menghadirkan seluruh pihak terkait, mulai dari Dinas Pertanian dan Perikanan, manajemen SPBU Marisa, hingga para pemegang rekomendasi.

“Kami minta DPRD menggelar RDP dan memanggil semua pihak terkait agar ada kejelasan serta solusi terhadap permasalahan ini,” tegasnya.

Terkait hal ini, Manajer SPBU Marisa, Maman, saat dikonfirmasi menyampaikan bahwa pihaknya akan segera melakukan pengecekan di lapangan.
“Kami akan cek, Pak,” singkat Maman melalui pesan WhatsApp.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Pohuwato, Beny Nento, mengatakan bahwa pihaknya belum bisa mengambil langkah lebih lanjut karena belum menerima laporan resmi terkait dugaan penyelewengan tersebut.

“RDP harus berdasarkan laporan resmi. Hingga kini, laporan terkait belum masuk ke kami,” jelas Beny.

The post Masyarakat Marisa Desak DPRD Gelar RDP Terkait Dugaan Penyelewengan Solar Subsidi appeared first on Barakati ID.

The post Masyarakat Marisa Desak DPRD Gelar RDP Terkait Dugaan Penyelewengan Solar Subsidi appeared first on Barakati ID.

Pohuwato – Meskipun aksi protes yang dilakukan oleh Aliansi Masyarakat Peduli Daerah (AMPD) terhadap Pertamina Gorontalo pada 27 November 2024 telah digelar, dugaan penyalahgunaan rekomendasi BBM bersubsidi di SPBU Marisa masih terjadi. Kejadian ini kembali terungkap pada Sabtu, 28 Desember 2024, saat awak media menemukan adanya pengisian BBM bersubsidi yang diduga tidak sesuai peruntukannya.

Menurut informasi yang diterima, BBM bersubsidi yang diperuntukkan bagi kapal perikanan di SPBU tersebut diisi menggunakan rekomendasi dari Dinas Perikanan Kabupaten Pohuwato. Hal ini dibenarkan oleh operator SPBU Marisa yang mengungkapkan bahwa dua rekomendasi tersebut diambil oleh pemegang berinisial OA alias Ono.

Namun, konfirmasi dari pihak Syahbandar Pelabuhan Paguat menyatakan bahwa tidak ada kapal yang beroperasi karena cuaca ekstrem.

“Belum ada kapal yang turun karena cuaca ekstrem, sehingga tidak ada yang diizinkan,” ungkap pihak Syahbandar.

Pernyataan ini memunculkan kecurigaan terhadap kemungkinan adanya penyalahgunaan rekomendasi BBM bersubsidi oleh oknum tertentu, mengingat kapal-kapal tidak sedang beroperasi.

Sebelumnya, puluhan massa AMPD mendatangi PT Pertamina Provinsi Gorontalo untuk menyoroti dugaan maladministrasi di SPBU Marisa. Mereka menuduh adanya mafia BBM yang memanfaatkan kelalaian dalam pengawasan distribusi BBM bersubsidi.

Mahmudin Mahmud, salah satu perwakilan massa aksi, menyampaikan:

“Hari ini saya datang untuk mengantarkan masyarakat Pohuwato yang mengeluhkan pelayanan SPBU Marisa yang melibatkan pengawasan Pertamina.”

Sementara itu, Nelli Dj Mbuinga menambahkan bahwa terdapat banyak kejanggalan dalam proses penerbitan dan penggunaan surat rekomendasi BBM bersubsidi untuk nelayan dan petani.

Kejadian ini menimbulkan pertanyaan serius tentang kelalaian dalam pengawasan oleh manajemen SPBU Marisa, Dinas Perikanan Kabupaten Pohuwato, dan Pertamina sebagai pihak terkait. Penanganan yang tegas diharapkan untuk memastikan BBM bersubsidi digunakan sesuai peruntukannya, baik untuk sektor perikanan maupun pertanian.

Hingga berita ini dipublikasikan, belum ada tanggapan resmi dari Dinas Perikanan Kabupaten Pohuwato maupun pihak lain terkait dugaan penyalahgunaan ini. Masyarakat berharap ada langkah konkret untuk mengatasi masalah tersebut agar tidak merugikan pihak-pihak yang seharusnya berhak menerima subsidi.

The post Dugaan Penyalahgunaan Rekomendasi BBM Bersubsidi di SPBU Marisa Masih Berlanjut appeared first on Barakati ID.

The post Dugaan Penyalahgunaan Rekomendasi BBM Bersubsidi di SPBU Marisa Masih Berlanjut appeared first on Barakati ID.