Pohuwato – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pohuwato resmi menetapkan besaran zakat fitrah tahun 1447 Hijriah atau 2026 Masehi sebesar Rp40 ribu per jiwa.

Penetapan tersebut merupakan hasil rapat koordinasi yang dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Pohuwato, Iskandar Datau, usai salat Jumat di Sekretariat Masjid Agung Baiturrahim Pohuwato, Jumat (20/02/2026).

Rapat dihadiri oleh anggota DPRD Pohuwato Otan Mamu, unsur Kementerian Agama Kabupaten Pohuwato, Ketua MUI, para staf ahli bupati, asisten, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), kepala bagian, camat, ketua lembaga adat, serta perangkat adat.

Dalam rapat itu, semula diusulkan dua golongan nominal zakat fitrah. Namun setelah mempertimbangkan fluktuasi harga beras di daerah, seluruh peserta rapat sepakat menetapkan satu golongan saja.

Perhitungan didasarkan pada harga beras sebesar Rp16 ribu per kilogram, dikalikan dengan ketentuan zakat fitrah sebanyak 2,5 kilogram beras per jiwa, sehingga nominalnya ditetapkan Rp40 ribu.

Sekda Iskandar menegaskan bahwa keputusan tersebut telah melalui musyawarah bersama seluruh unsur yang hadir—baik dari DPRD, Kementerian Agama, maupun pemerintah daerah.

“Besaran zakat fitrah ini merupakan hasil kesepakatan bersama. Kami berharap keputusan ini segera disosialisasikan kepada masyarakat, terutama melalui para camat lewat kegiatan safari Ramadan maupun penyuluhan di desa-desa,” ujar Iskandar.

Ia menambahkan, zakat fitrah adalah kewajiban umat Islam yang harus ditunaikan setiap bulan Ramadan. Oleh karena itu, masyarakat diminta menunaikannya sesuai ketentuan waktu dan jumlah yang telah ditetapkan.

Selain membahas besaran zakat fitrah, rapat juga menetapkan petugas pelaksana salat Idulfitri 1447 H di Kabupaten Pohuwato. Dari hasil musyawarah, disepakati Ustaz Kasim Badu sebagai khatib, sementara imam dipercayakan kepada Imam Besar Masjid Agung Baiturrahim Pohuwato, Asram Husuna.

Sekda Iskandar berharap keputusan ini menjadi pedoman bagi masyarakat dalam menunaikan kewajiban zakat fitrah serta memastikan pelaksanaan ibadah Ramadan dan Idulfitri berlangsung tertib, khusyuk, dan lancar.

The post Resmi Diumumkan! Pemkab Pohuwato Putuskan Zakat Fitrah Rp40 Ribu appeared first on Barakati ID.

The post Resmi Diumumkan! Pemkab Pohuwato Putuskan Zakat Fitrah Rp40 Ribu appeared first on Barakati ID.

Pohuwato – Pimpinan BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Pohuwato, Sri Muliana, menegaskan bahwa klaim Jaminan Kematian (JKM) atas nama Kisman Moha akan ditolak apabila sejak awal diketahui bahwa peserta tersebut tidak bekerja atau dalam kondisi sakit saat pendaftaran.

Penegasan itu disampaikan Sri Muliana saat dikonfirmasi wartawan di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Pohuwato, Rabu (11/02/2025).

Menurutnya, penanganan kasus yang sempat diberitakan sebelumnya telah dilakukan sesuai prosedur dan regulasi yang berlaku, serta mengacu pada kesepakatan antara BPJS Ketenagakerjaan dan Pemerintah Daerah.

Sri Muliana menjelaskan, almarhum Kisman Moha merupakan peserta program Pekerja Rentan yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah Pohuwato, dengan iuran dibayarkan melalui APBD. Kepesertaan tersebut tercatat sejak tahun 2025, dan almarhum meninggal dunia pada November 2025.

Ia menegaskan bahwa BPJS Ketenagakerjaan berbeda dengan BPJS Kesehatan. Jika BPJS Kesehatan bersifat wajib bagi semua warga negara, maka kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan hanya diperuntukkan bagi individu yang bekerja dan memperoleh penghasilan dari aktivitasnya.

“Berdasarkan informasi yang kami terima, almarhum ternyata sudah tidak lagi bekerja. Apabila sejak awal kami diinformasikan bahwa yang bersangkutan tidak beraktivitas kerja, tentu kepesertaannya kami tolak,” jelas Sri Muliana.

Ketika ditanyakan mengapa almarhum tetap terdaftar meski tidak memenuhi syarat, Sri Muliana menegaskan bahwa pihaknya tidak menerima pemberitahuan apa pun terkait kondisi peserta saat pendaftaran.
“Apakah kami diberitahu? Tidak. Informasi itu seharusnya disampaikan sejak awal,” ujarnya menegaskan.

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa peserta pekerja rentan yang didaftarkan pemerintah daerah adalah mereka yang masih bekerja, meskipun berpenghasilan tidak tetap dan tergolong masyarakat ekonomi lemah.

“Yang harus dipahami, peserta BPJS Ketenagakerjaan adalah orang yang bekerja, bukan orang sakit. Itu perlu digarisbawahi,” tegasnya.

Sri Muliana juga menyebutkan bahwa apabila terdapat kepesertaan yang dinilai tidak memenuhi syarat, maka iuran yang telah dibayarkan dapat dikembalikan kepada pemerintah daerah selaku pihak pembayar, sesuai dengan prosedur yang berlaku. Pengembalian tersebut tidak diberikan kepada peserta maupun ahli waris.

Lebih lanjut ia menjelaskan, pekerja rentan adalah individu dengan penghasilan tidak tetap, sering kali di bawah rata-rata, namun masih memiliki pekerjaan atau aktivitas ekonomi saat didaftarkan. Semua lapisan pekerjaan dapat didaftarkan selama memenuhi ketentuan tersebut.

Sementara itu, Arif, petugas bagian pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Pohuwato yang menangani langsung proses klaim, turut memberikan penjelasan.

Arif mengungkapkan bahwa pada awal November, ahli waris almarhum datang ke kantor BPJS untuk mengurus klaim. Saat itu, hampir seluruh anggota keluarga hadir. Istri dan anak laki-laki almarhum menyampaikan bahwa almarhum telah lama sakit dan menggunakan kursi roda. Data serta dokumen, termasuk akta kematian, telah diverifikasi.

Namun, Arif menambahkan bahwa ia tidak bisa langsung menolak berkas, karena terdapat dua keterangan berbeda. Anak perempuan almarhum menyatakan bahwa ayahnya sempat sehat dan masih beraktivitas sebelum sakit dan meninggal dunia.
“Karena ada dua versi keterangan, kami tidak bisa langsung mengambil keputusan. Itu menjadi dasar kami melakukan pengecekan lanjutan,” ujarnya.

Setelah dilakukan penelusuran dan verifikasi lebih lanjut, hasilnya menunjukkan bahwa almarhum memang sudah lama sakit dan tidak lagi bekerja. Hasil tersebut kemudian disampaikan kepada pimpinan untuk diproses sesuai ketentuan.

The post Bukan Karena Lalai, Ini Penjelasan BPJS Ketenagakerjaan Soal Kasus Kisman Moha appeared first on Barakati ID.

The post Bukan Karena Lalai, Ini Penjelasan BPJS Ketenagakerjaan Soal Kasus Kisman Moha appeared first on Barakati ID.

DEPROV – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo secara resmi mengumumkan pelaksanaan Uji Publik Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Gorontalo Periode 2026–2029.

Pengumuman tersebut ditetapkan melalui surat bernomor DPRD/4218/XII/2025, sebagai tindak lanjut dari surat Tim Seleksi Pemilihan Anggota KPID Provinsi Gorontalo Nomor 20/TIMSEL-KPID GTO/XII/2025 tertanggal 5 Desember 2025 tentang penyampaian hasil uji kompetensi dan usulan pelaksanaan uji publik.

Uji publik ini digelar untuk menilai kelayakan dan kepatutan para calon anggota, sesuai amanat Keputusan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan Anggota KPI.

DPRD Provinsi Gorontalo merilis 15 nama calon komisioner KPID yang akan mengikuti uji publik, yaitu:

1. Abdul Rajak Babuntai

2. Arif Rahim

3. Fahrudin F. Salilama

4. Hasanudin Djadin

5. Jitro Paputungan *

6. Marten Nusi

7. Muhlis Pateda

8. Rahmat Giffary Bestamin

9. Rajib Gandi Ismail *

10. Sofya Abdullah

11. Suci Priyanti Kartika Chanda Sari

12. Sudirman Mile *

13. Yenny Harmain

14. Zainudin Husain
    (*) Menandakan calon petahana.

Dalam kesempatan itu, DPRD Provinsi Gorontalo mengajak partisipasi masyarakat untuk memberikan tanggapan, saran, maupun masukan terhadap para calon komisioner KPID selama masa pelaksanaan uji publik.

Tanggapan masyarakat dapat disampaikan secara tertulis ke alamat DPRD Provinsi Gorontalo di Jl. Sapta Marga, Kelurahan Botu, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo 96118, atau melalui email resmi di sekretariat.dprdgorontalo@gmail.com.

Waktu penyampaian tanggapan dibuka setiap hari kerja pukul 08.00–16.00 WITA, mulai tanggal 5 hingga 18 Desember 2025. Semua tanggapan wajib mencantumkan identitas pengirim dan dijamin kerahasiaannya oleh pihak DPRD.

Melalui uji publik ini, DPRD Provinsi Gorontalo berharap adanya keterlibatan aktif masyarakat dalam proses seleksi, agar komisioner KPID terpilih nantinya merupakan figur yang profesional, kredibel, dan berintegritas tinggi dalam menjalankan tugas pengawasan penyiaran di daerah.

The post Warga Diajak Terlibat! DPRD Provinsi Gorontalo Umumkan Uji Publik Calon KPID appeared first on Barakati ID.

The post Warga Diajak Terlibat! DPRD Provinsi Gorontalo Umumkan Uji Publik Calon KPID appeared first on Barakati ID.

Pohuwato – Pemerintah Kabupaten Pohuwato terus menunjukkan komitmen kuat dalam memperkuat peran lembaga keagamaan sebagai pusat pembinaan dan pemberdayaan umat.

Komitmen tersebut tercermin melalui pelaksanaan Rapat Penyegaran Pengurus Takmirul Masjid Agung Baiturrahim Pohuwato, yang dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Pohuwato, Iwan S. Adam. Kegiatan itu berlangsung di Ruang Rapat Gunung Pani, Kantor Bupati Pohuwato, Kamis (30/10/2025).

Rapat tersebut dihadiri sejumlah tokoh agama dan pejabat terkait, di antaranya Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pohuwato Rais Abaidata, Kabag Kesra Setda Pohuwato Nakir Ismail, serta para ustaz dan tokoh masyarakat seperti Ustaz Fahri Djafar, Bate Lo Pohuwato, Asmad N. Tuna, Ustaz Wisnu Pakaya, dan Ibrahim Noer.

Dalam arahannya, Wakil Bupati Iwan S. Adam menegaskan bahwa penyegaran kepengurusan Takmirul Masjid Agung Baiturrahim merupakan langkah strategis untuk memperkuat koordinasi, meningkatkan pelayanan kepada umat, serta memastikan fungsi masjid tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat pembinaan dan pemberdayaan masyarakat.

“Masjid Agung Pohuwato adalah simbol kebersamaan dan pusat aktivitas keagamaan. Dengan penyegaran pengurus ini, kita harapkan semangat baru muncul dalam mengelola masjid agar semakin makmur dan bermanfaat bagi seluruh umat,” ujar Iwan S. Adam dalam sambutannya.

Ia juga berharap sinergi antara Takmirul Masjid, Pemerintah Daerah, dan Kementerian Agama semakin diperkuat untuk memakmurkan masjid serta membina umat menuju masyarakat Pohuwato yang religius dan berkarakter.

Di akhir sambutannya, Wakil Bupati menyampaikan bahwa dirinya mewakili Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga, dalam memimpin rapat tersebut dan akan melaporkan hasilnya secara resmi kepada bupati.

Adapun susunan kepengurusan baru Takmirul Masjid Agung Baiturrahim Pohuwato yakni Ketua: Arman Mohamad, S.Pd., M.Si.; Sekretaris: Wisnu Pakaya, M.Pd.; dan Bendahara: Ahmad Baderan.

Rapat penyegaran ini juga menjadi momentum penting bagi seluruh pengurus untuk mempererat silaturahmi dan menyatukan visi dalam memajukan peran masjid sebagai pusat spiritual dan sosial masyarakat Pohuwato.

Menutup kegiatan, Wakil Bupati Iwan S. Adam mengajak seluruh pengurus dan jamaah untuk bersama-sama menjaga kesucian serta kemakmuran Masjid Agung Baiturrahim sebagai rumah Allah yang menjadi kebanggaan daerah tersebut.

The post Komitmen Nyata! Pemkab Pohuwato Dorong Fungsi Masjid Lebih Produktif appeared first on Barakati ID.

The post Komitmen Nyata! Pemkab Pohuwato Dorong Fungsi Masjid Lebih Produktif appeared first on Barakati ID.

KOTA GORONTALO – Pemerintah Kota Gorontalo terus menunjukkan pencapaian sajian informasi yang cepat dan terukur. Setiap program dan kebijakan yang dibuat senantiasa diinformasikan kepada masyarakat melalui ragam kanal media. atas kinerja itu, lembaga survey media analitic Indonesia indikator menempatkan kota Gorontalo rating teratas se Gorontalo sebaran pemberitaan media pada pekan ke empat Juli 2022.

Communication dan Partnership Indonesia indikator Adi Humaidi dalam laporan (report) yang sajikan pihaknya, mencantumkan sejumlah objek penilaian. Diantaranya isu wilayah, ekspose berita daerah dan kepada daerah.

Pada edisi 16–22 Juli tercatat sebaran berita pemerintah kota Gorontalo sebanyak 443 berita dan kepala daerah Wali kota sebanyak 85 berita.

Urutan kedua diduduki oleh kabupaten Gorontalo untuk berita daerah, sedangkan kategori berita kepala daerah ditempati bupati Bone bolango.

Wali kota Gorontalo Marten Taha menaruh apresiasi terhadap lembaga Indonesia indikator yang turut andil mendukung pembangunan di Gorontalo.

“Apa yang disampaikan merupakan hal yang sangat penting terhadap penyelenggaran pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di provinsi Gorontalo,” Ujar Marten

Lepas dari isu apakah itu negative atau positif, tentunya informasi tersebut kata Marten sangatlah berguna menjadi bahan evaluasi pemerintah.

Ia mencontohkan seperti sebaran berita pemerintah kota Gorontalo, tidak semua bernilai positif namun ada juga berita polemik. Menurutnya dalam memenuhi ekspektasi masyarakat tentu ada beberapa yang perlu di benahi untuk disempurnakan.

“Nah yang baik pasti kita tingkatkan dan yang perlu dibenahi akan segera diperbaiki,” Ucap Marten.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Gorontalo, Daud Panigoro menjelaskan soal pemberitaan media sangat berkaitan dengan pengungkapan fakta realita di lapangan.

“Kami selalu terbuka dengan pihak media untuk memberikan informasi. Disisi lain, kami juga akan memantau objektifitas dan netralitas media dalam keseimbangan berita,” Kata Daud.

The post Pemkot Rating Teratas se-Gorontalo Dalam Publikasi Program appeared first on Barakati ID.

The post Pemkot Rating Teratas se-Gorontalo Dalam Publikasi Program appeared first on Barakati ID.