Pohuwato – Lembaran baru sejarah tata kelola pemerintahan di Kabupaten Pohuwato segera dimulai. Seluruh tahapan persiapan di lokasi proyek dinyatakan rampung dan siap memasuki prosesi peletakan batu pertama (groundbreaking) Kantor Bupati Pohuwato yang baru, Selasa (09/06/2026).

Guna memastikan seluruh kesiapan berjalan tanpa kendala, Bupati Pohuwato Saipul A. Mbuinga bersama Wakil Bupati Iwan S. Adam meninjau langsung area proyek infrastruktur tersebut pada Senin (08/06/2026).

Peninjauan ini bertujuan memastikan seluruh aspek teknis dan nonteknis klir sebelum alat berat dan pekerja konstruksi mulai bergerak. Peninjauan lapangan tersebut turut dihadiri oleh pihak kontraktor pelaksana yang memenangkan tender pembangunan fisik gedung dengan target durasi pengerjaan selama 217 hari kerja.

Hadir pula mendampingi bupati di antaranya Asisten Pemerintahan dan Kesra Zulkifli Umar, Plt. Kepala Dinas PUPR Mahyudin Ahmad beserta jajaran, Tim Ahli Bupati, serta Pemangku Adat (Bate) Pohuwato Asmad N. Tuna. Kehadiran kelembagaan adat ini krusial untuk menyelaraskan nilai-nilai filosofis kebudayaan daerah ke dalam rangkaian ritual peletakan batu pertama.

Lokasi pembangunan gedung pusat pemerintahan baru ini menempati area bekas Kantor Bupati Pohuwato yang hangus terbakar akibat kerusuhan massa pada September 2023 silam.

Di sela-sela peninjauan, Bupati Saipul menginstruksikan kepada dinas teknis dan kontraktor agar mendetailkan titik pemancangan batu, baik di area sudut maupun poros tengah bangunan dasar.

“Peletakan batu pertama ini adalah tiang pancang penting, terlebih untuk bangunan berskala besar yang menjadi jantung pemerintahan daerah. Di Gorontalo, khususnya Pohuwato, prosesi sakral seperti ini wajib melibatkan lembaga adat sebagai wujud penghormatan terhadap nilai budaya leluhur. Kita berserah diri agar pembangunan ini mendapat berkah, rahmat, dan pertolongan dari Allah SWT,” kata Bupati Saipul.

Bagi Saipul, pendirian kembali kantor bupati ini bukan sekadar urusan estetika fisik semata. Infrastruktur ini menjadi simbol kebangkitan roda pemerintahan dan pelayanan publik Bumi Panua setelah sempat hancur akibat musibah kebakaran beberapa tahun lalu.

Ia pun mengetuk hati seluruh elemen masyarakat Kabupaten Pohuwato untuk menyertakan doa restu agar proyek berjalan aman, kondusif, dan rampung tepat waktu.

“Kami memohon doa dari seluruh masyarakat Pohuwato. Semoga gedung yang menjadi simbol daerah ini selesai sesuai jadwal, sehingga fungsi koordinasi dan pelayanan administrasi publik kembali berjalan representatif,” harapnya.

Lebih lanjut, Saipul mengungkapkan rasa syukurnya yang mendalam atas terealisasinya kucuran anggaran pembangunan yang telah diperjuangkan pasca-insiden September 2023.

“Alhamdulillah, perjuangan panjang jajaran pemerintah daerah untuk menjemput anggaran akhirnya membuahkan hasil. Pada tahun 2026 ini, pembangunan dapat resmi direalisasikan. Insyaallah, besok kita saksikan bersama peletakan batu pertama sebagai tanda dimulainya pengerjaan,” pungkasnya.

The post Simbol Kebangkitan Bumi Panua: Pembangunan Kantor Bupati Pohuwato yang Baru Resmi Dimulai appeared first on Barakati ID.

The post Simbol Kebangkitan Bumi Panua: Pembangunan Kantor Bupati Pohuwato yang Baru Resmi Dimulai appeared first on Barakati ID.

Pohuwato – Untuk menjamin roda pemerintahan dan pelayanan publik tetap berjalan prima, Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga, resmi menyerahkan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pohuwato kepada Achmad Jusuf Djuuna, Senin (08/06/2026).

Penyerahan SK bernomor T/4.1053/BKPSDM/133-VI tersebut berlangsung di ruang kerja Bupati Pohuwato. Prosesi ini disaksikan langsung oleh Kepala Bidang Mutasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pohuwato, Sutrisno Puluhulawa, bersama jajaran terkait.

Sebelumnya, Achmad Jusuf Djuuna telah dipercaya mengemban amanah sebagai Pelaksana Harian (Plh) Sekda Pohuwato. Seiring berakhirnya masa tugas sebagai Plh, pemerintah daerah bergerak cepat menetapkannya sebagai Penjabat Sekda guna memberikan legalitas kewenangan yang lebih kuat dalam memimpin birokrasi.

Mekanisme penunjukan ini telah mengantongi restu dari Pemerintah Provinsi lewat Surat Persetujuan Gubernur Gorontalo Nomor 800.1.3/BKPSDM/1063/V/2026 tertanggal 22 Mei 2026. Merujuk pada aturan tersebut, masa penugasan Pj Sekda dihitung mulai 3 Juni 2026 hingga Sekda definitif selesai menjalani cuti, dengan jangka waktu paling lama tiga bulan.

Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga, menjelaskan bahwa langkah taktis ini wajib dilakukan untuk menjaga stabilitas administrasi dan tata kelola pemerintahan. Pasalnya, Sekda definitif saat ini sedang mengambil hak cuti tahunan untuk menunaikan ibadah haji di Tanah Suci Makkah.

“Penetapan Penjabat Sekretaris Daerah ini dilakukan agar pelaksanaan tugas pemerintahan, koordinasi antarperangkat daerah, serta pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik dan optimal. Karena itu, diperlukan pejabat yang memiliki kewenangan penuh untuk mengoordinasikan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) selama Sekda definitif menjalankan ibadah haji,” urai Bupati Saipul.

Bupati Saipul juga menitipkan pesan agar Achmad Jusuf Djuuna mampu menjalankan mandat ini dengan integritas tinggi, profesionalitas, serta memperkuat koordinasi lintas sektoral.

“Saya berharap Penjabat Sekretaris Daerah dapat melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawabnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bangun komunikasi yang solid dengan seluruh OPD agar program pembangunan tidak mandek dan pelayanan publik tetap maksimal,” harapnya.

Di akhir penyampaiannya, orang nomor satu di Bumi Panua ini mengimbau seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Pohuwato untuk tidak mengendurkan kedisiplinan, menjaga loyalitas, dan merapatkan barisan dalam menyukseskan program daerah.

“Momentum ini hendaknya menjadi penguat bagi seluruh jajaran pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kinerja, menjaga kebersamaan, dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Mari kita bekerja dengan penuh tanggung jawab demi kemajuan Kabupaten Pohuwato,” kunci Bupati Saipul.

The post ISI KEKOSONGAN JABATAN: Sekda Definitif Cuti Haji, Achmad Jusuf Djuuna Terima SK Pj Sekda Pohuwato appeared first on Barakati ID.

The post ISI KEKOSONGAN JABATAN: Sekda Definitif Cuti Haji, Achmad Jusuf Djuuna Terima SK Pj Sekda Pohuwato appeared first on Barakati ID.

Pohuwato – Upaya akselerasi pencapaian target Universal Coverage Jamsostek (UCJ) di Kabupaten Pohuwato terus diperkuat. Langkah strategis ini diwujudkan melalui perluasan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi ratusan pekerja rentan yang ditopang penuh oleh alokasi dana Corporate Social Responsibility (CSR) sektor swasta.

Sebagai bentuk komitmen nyata, Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga, menyerahkan kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan secara simbolis kepada dua perwakilan penerima manfaat, yakni Suriyati Monoarfa dan Nikson Daud. Prosesi penyerahan ini berlangsung di ruang kerja Bupati Pohuwato, Senin (08/06/2026).

Agenda ini turut disaksikan oleh Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pohuwato Amrin Umar, Kepala Bappeda Rustam Melleng, Kepala Dinas PMD Kadir Amran, Kabid Hubungan Industrial Salma Husa, serta Tim Ahli Bupati Edo Sijaya. Sementara dari pihak korporasi dan penyelenggara hadir Asisten CDO Ekomidarto A. Mudi, serta Redho Mahendra yang mewakili Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pohuwato.

Dalam laporan teknisnya, tercatat sebanyak 215 tenaga kerja rentan di wilayah barat Pohuwato kini resmi mengantongi jaminan sosial. Jumlah tersebut terdiri dari 114 peserta yang dibiayai oleh CSR PT Inti Global Laksana (IGL) dan 101 peserta ditanggung oleh PT Banyan Tumbuh Lestari (BTL). Program proteksi ini menyasar masyarakat di 15 desa yang tersebar di wilayah Popayato Serumpun, dengan kuota proporsional sebanyak 25 orang per desa.

Para penerima manfaat merupakan pekerja sektor informal yang memiliki risiko kerja tinggi, seperti petani, nelayan, pedagang kecil, hingga buruh harian lepas yang selama ini belum tersentuh jaminan sosial. Melalui program kolaboratif ini, mereka kini mendapatkan hak perlindungan atas risiko Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).

Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga, menyampaikan apresiasi mendalam kepada manajemen PT IGL dan PT BTL atas kepekaan sosial mereka dalam mengintervensi kebutuhan dasar masyarakat lingkar tambang dan perkebunan.

“Pemerintah Kabupaten Pohuwato menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pihak perusahaan yang telah memberikan perhatian nyata kepada masyarakat sekitar melalui program CSR ini. Kami juga berterima kasih kepada BPJS Ketenagakerjaan yang terus membangun komunikasi dan sinergi, sehingga program perlindungan bagi pekerja rentan ini dapat terlaksana dengan baik,” ujar Bupati Saipul.

Bupati Saipul menegaskan, jaminan sosial bagi pekerja informal merupakan bantalan ekonomi penting yang sejalan dengan strategi daerah dalam menekan angka kemiskinan ekstrem di Bumi Panua.

“Kami akan terus mendorong sinergi lintas sektor agar cakupan kepesertaan ini semakin luas. Perlindungan ini krusial karena memberikan rasa aman dan kepastian perlindungan bagi para pekerja serta ahli warisnya saat menghadapi risiko sosial ekonomi,” tambahnya.

Senada dengan hal itu, perwakilan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pohuwato Marisa, Redho Mahendra, menilai skema gotong royong antara pemda dan dunia usaha ini merupakan role model yang ideal dalam menyiasati keterbatasan akses pekerja informal terhadap jaminan sosial nasional.

Di sisi lain, Asisten CDO PT IGL dan PT BTL, Ekomidarto A. Mudi, menegaskan bahwa keterlibatan aktif korporasi dalam program ini bukan sekadar pemenuhan kewajiban regulasi, melainkan bagian dari investasi sosial demi mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Melalui manfaat JKK dan JKM yang melekat, perusahaan berharap para pekerja di Popayato Serumpun dapat beraktivitas dengan tenang tanpa dihantui kecemasan finansial keluarga.

The post AKSELERASI UCJ: Bupati Saipul Mbuinga Gandeng PT IGL dan PT BTL Proteksi 215 Pekerja Rentan appeared first on Barakati ID.

The post AKSELERASI UCJ: Bupati Saipul Mbuinga Gandeng PT IGL dan PT BTL Proteksi 215 Pekerja Rentan appeared first on Barakati ID.

Pohuwato – Komitmen Pemerintah Kabupaten Pohuwato dalam memperjuangkan intervensi pembangunan kawasan pesisir dan penguatan ekonomi masyarakat perikanan terus membuahkan hasil positif. Langkah nyata ini dipertegas melalui pertemuan strategis antara Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga, dengan Direktur Penanganan Pelanggaran Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI, Drs. Halid K. Jusuf, Selasa (02/06/2026).

Pertemuan tersebut berfokus pada pembahasan dan tindak lanjut program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Program ini merupakan salah satu proyek strategis nasional (PSN) yang diinisiasi pemerintah pusat untuk menggenjot modernisasi kawasan perikanan sekaligus mendongkrak kesejahteraan masyarakat pesisir.

Dalam audiensi tersebut, terungkap kabar baik bahwa dari sembilan lokasi KNMP yang diusulkan oleh Pemkab Pohuwato, sebanyak tiga lokasi dipastikan memasuki tahap kontrak pekerjaan pada tahun anggaran 2026. Ketiga wilayah prioritas tersebut meliputi Desa Bumbulan di Kecamatan Paguat, Desa Torosiaje Jaya di Kecamatan Popayato, serta satu lokasi strategis di Kecamatan Wanggarasi.

“Alhamdulillah, dari hasil pertemuan ini kami mendapatkan informasi yang sangat menggembirakan. Tiga Kampung Nelayan Merah Putih di Pohuwato akan segera berkontrak pada tahun ini. Ini tentu menjadi angin segar bagi masyarakat nelayan yang telah lama menantikan realisasi program tersebut,” ujar Bupati Saipul Mbuinga pascapertemuan.

Bupati menegaskan bahwa jajaran pemerintah daerah berkomitmen mengawal ketat seluruh tahapan administrasi dan teknis agar eksekusi di lapangan berjalan lancar serta tepat waktu. Ia optimistis, akselerasi proyek ini akan memicu pertumbuhan ekonomi baru di sektor maritim daerah.

“Harapan kami tentu agar proyek fisik segera dimulai tanpa kendala berarti. Jika semua proses berjalan simultan, pembangunan KNMP ini akan memberikan dampak pengganda (multiplier effect) bagi kesejahteraan nelayan tradisional kita,” tambahnya.

Meski tiga lokasi telah disetujui, Bupati Saipul tetap melayangkan harapan agar enam usulan lokasi KNMP lainnya dapat diakomodasi oleh kementerian terkait pada gelombang berikutnya. Menurutnya, seluruh usulan tersebut berbasis pada kebutuhan riil di lapangan.

Atas capaian ini, Bupati Saipul menyampaikan apresiasi dan terima kasih mendalam kepada KKP RI, khususnya Ditjen PSDKP, atas perhatian intensif yang diberikan kepada daerah berjuluk Bumi Panua tersebut. Ia juga menginstruksikan para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk tidak pasif dan terus menjalin komunikasi jemput bola ke kementerian pusat.

“Saya meminta OPD terkait untuk terus membangun komunikasi vertikal yang intensif dengan pihak kementerian. Kita harus proaktif menjemput bola demi memperjuangkan alokasi program dan anggaran pusat untuk percepatan pembangunan daerah,” tegasnya.

Merespons hal tersebut, Direktur Penanganan Pelanggaran Ditjen PSDKP KKP RI, Drs. Halid K. Jusuf, menyatakan kesiapan institusinya untuk memberikan pendampingan penuh dan supervisi ketat dalam pelaksanaan program KNMP di Kabupaten Pohuwato. Pendampingan ini dinilai krusial guna memastikan proyek berjalan sesuai regulasi dan bebas dari penyimpangan hukum.

“Kami akan melakukan pendampingan melekat terhadap pelaksanaan pekerjaan fisik ini. Tujuannya agar seluruh proses berjalan akuntabel, tepat sasaran, dan menghasilkan kualitas infrastruktur yang kokoh. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah adalah kunci sukses dari program maritim ini,” pungkas Halid Jusuf.

The post KABAR GEMBIRA: Tiga Kampung Nelayan Merah Putih di Pohuwato Dipastikan Berkontrak Tahun Ini appeared first on Barakati ID.

The post KABAR GEMBIRA: Tiga Kampung Nelayan Merah Putih di Pohuwato Dipastikan Berkontrak Tahun Ini appeared first on Barakati ID.

Pohuwato – Rencana pembangunan bendungan penampung limbah pertambangan (tailing) raksasa setinggi kurang lebih 150 meter di kawasan konsesi PT Puncak Emas Tani Sejahtera (PETS) terus memicu kecemasan mendalam di tengah masyarakat Kabupaten Pohuwato.

Di balik janji investasi dan percepatan industri, warga kini mulai mempertanyakan satu hal krusial yang dinilai belum dijawab secara terbuka oleh pemerintah daerah maupun pihak korporat: seberapa besar risiko bencana jika bendungan limbah tersebut suatu hari mengalami kegagalan konstruksi?

Kekhawatiran publik ini dinilai beralasan. Secara historis, kegagalan struktur bendungan atau tanggul penahan di Indonesia kerap berujung fatal. Salah satu yang paling membekas adalah tragedi jebolnya tanggul Situ Gintung di Tangerang Selatan pada tahun 2009 silam. Bencana yang terjadi pada dini hari saat warga terlelap itu menewaskan sedikitnya 90 orang dan menghancurkan ratusan rumah.

Kasus serupa juga pernah melanda Maluku saat Bendungan Waeapo di Pulau Buru jebol akibat tekanan cuaca ekstrem dan bencana longsor, yang berakibat pada terendamnya permukiman warga serta terputusnya akses transportasi utama. Rentetan peristiwa tersebut menjadi bukti nyata bagaimana kegagalan konstruksi atau hantaman faktor alam dapat seketika berubah menjadi ancaman mematikan bagi masyarakat di hilir sungai.

Kondisi inilah yang mendasari munculnya gelombang pertanyaan dari masyarakat Pohuwato. Apalagi, bendungan yang direncanakan di kawasan tambang PETS ini bukanlah bendungan air biasa, melainkan bendungan tailing yang berfungsi menampung material lumpur sisa pengolahan emas dalam volume masif selama bertahun-tahun. Jika terjadi kerusakan struktural, material yang tumpah bukan sekadar air, melainkan lumpur pekat beracun yang berpotensi menyapu bersih wilayah di bawahnya.

Warga lokal, terutama para penambang tradisional, mengaku kian resah lantaran lokasi pembangunan bendungan tersebut berada sangat dekat dengan jalur aktivitas harian dan kawasan penyangga ekonomi rakyat kecil.

“Kalau bendungan sebesar itu jebol, siapa yang bisa menjamin kampung-kampung di bawah aman? Jangan sampai rakyat kecil yang dikorbankan demi kepentingan proyek perusahaan,” cetus salah seorang penambang dengan nada cemas.

Selain faktor keamanan struktural, masyarakat juga menyoroti sikap pemerintah daerah yang dinilai belum transparan dalam membuka dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) serta hasil kajian risiko bencana kepada publik. Hingga saat ini, belum ada pemaparan terbuka mengenai radius bahaya, jalur evakuasi darurat, simulasi kebocoran, hingga potensi pencemaran jangka panjang terhadap aliran sungai lokal.

Padahal, secara geografis, wilayah perbukitan di Pohuwato tergolong rawan terhadap cuaca ekstrem, banjir mendadak, dan tanah longsor. Kondisi ini membuat warga mendesak agar pemerintah bertindak sebagai pelindung keselamatan rakyat, bukan sekadar fasilitator kepentingan korporasi.

“Jangan tunggu terjadi bencana dulu baru sibuk turun ke lapangan. Belajar dari tragedi yang sudah-sudah, yang paling menderita selalu masyarakat kecil,” tukas warga lainnya.

Kini, resistensi terhadap proyek bendungan tailing PT PETS mulai meluas. Isu yang berkembang tidak lagi sebatas pada hilangnya mata pencaharian penambang lokal, melainkan sudah bergeser pada ketakutan kolektif akan ancaman bencana ekologis skala besar yang sewaktu-waktu dapat melanda Pohuwato jika proyek dipaksakan tanpa adanya keterbukaan informasi.

Di sisi lain, saat dikonfirmasi mengenai rencana proyek tersebut, Hubungan Masyarakat (Humas) PT Pesta Makmur Gold (PMG) selaku bagian dari manajemen bersama, Kurniawan Siswoko, membenarkan adanya rencana pembangunan bendungan di beberapa titik.

“Di kunjungan kemarin, memang sudah dijelaskan kepada rombongan bupati seperti itu (rencana pembangunan). Lokasinya berada di wilayah Nanase dan Dulamayo,” ujar Kurniawan singkat saat dikonfirmasi via telepon.

The post Bayang-Bayang Lumpur Beracun: Mengapa Proyek Bendungan Raksasa PT PETS Ditolak Warga? appeared first on Barakati ID.

The post Bayang-Bayang Lumpur Beracun: Mengapa Proyek Bendungan Raksasa PT PETS Ditolak Warga? appeared first on Barakati ID.

Pohuwato – Jajaran Pemerintah Kabupaten bersama DPRD Pohuwato melakukan kunjungan lapangan langsung untuk menemui manajemen PT Puncak Emas Tani Sejahtera (PETS) di TSF Pos 4 pertigaan Borose, Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Minggu (17/05/2026). Langkah ini diambil demi mengawal dan menyampaikan langsung aspirasi masyarakat penambang tradisional ke pihak korporat.

Rombongan tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Pohuwato Saipul A. Mbuinga, didampingi Wakil Bupati Iwan S. Adam, Ketua DPRD Beni Nento, Wakil Ketua DPRD Hamdi Alamri, serta Anggota DPRD Abdul Hamid Sukoli. Turut serta pula Tenaga Ahli Bupati Edo Sijaya dan Kabag Prokopim Ikbal Mbuinga.

Perjalanan menuju titik konsesi perusahaan tersebut dipenuhi tantangan. Guna menembus medan berat di sepanjang bantaran sungai, bupati beserta rombongan terpaksa harus menggunakan moda transportasi ojek motor. Akses jalan yang licin, terjal, berbatu, hingga keharusan menyeberangi aliran sungai beberapa kali tidak menyurutkan langkah jajaran eksekutif dan legislatif tersebut.

Namun, setibanya di pos perusahaan, hujan deras mengguyur wilayah tersebut. Demi pertimbangan keselamatan, terutama mengantisipasi potensi longsor dan derasnya luapan arus sungai, rombongan memutuskan untuk menghentikan perjalanan dan tidak masuk lebih jauh ke area inti pertambangan.

Meski tertahan cuaca, dialog tetap berlangsung di lokasi rencana pembangunan bendung setinggi 150 meter tersebut. Pemkab dan DPRD Pohuwato mendesak PT PETS untuk bersama-sama merumuskan solusi terbaik terkait pemanfaatan wilayah konsesi oleh warga.

Hasil dari pertemuan lapangan ini menyepakati diadakannya pertemuan lanjutan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders). Pertemuan lintas sektor tersebut nantinya akan menghadirkan Pemkab Pohuwato, DPRD Pohuwato, Pemerintah Provinsi Gorontalo, Polres Pohuwato, Kejaksaan Negeri Pohuwato, Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), pihak manajemen perusahaan, serta unsur terkait lainnya.

Bupati Saipul A. Mbuinga menegaskan bahwa keterlibatan multipihak ini sangat krusial agar formula solusi yang dilahirkan nantinya komprehensif, dengan tetap memperhatikan aspek sosial, lingkungan, keamanan, serta keberlangsungan aktivitas ekonomi masyarakat.

“Tujuannya adalah mencari solusi terbaik bagi para penambang tradisional dan para tukang ojek yang sehari-hari melintas di wilayah konsesi tersebut. Kami meminta agar dalam waktu dekat ini pertemuan lintas sektor atau stakeholder terkait segera dilaksanakan,” pungkas Bupati Saipul.

The post Terobos Medan Berat: Bupati Saipul Naik Ojek Temui Manajemen PT PETS di Pos 4 appeared first on Barakati ID.

The post Terobos Medan Berat: Bupati Saipul Naik Ojek Temui Manajemen PT PETS di Pos 4 appeared first on Barakati ID.

Pohuwato – Oknum petugas korporat PT Puncak Emas Tani Sejahtera (PETS) yang berada di bawah naungan PT Merdeka Copper Gold, Sukrianto Puluhulawa, diduga memperlakukan seorang jurnalis dengan tidak patut pada Minggu (17/05/2026). Oknum yang diketahui menjabat sebagai Dewan Penasihat perusahaan tersebut memerintahkan seorang wartawan dari media online barakati.id untuk melepaskan pakaiannya saat melakukan peliputan.

Insiden tersebut terjadi di area Nanase, Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato. Berdasarkan rekaman video yang beredar luas di media sosial Facebook, peristiwa bermula ketika jurnalis bernama Isran Doda tengah melakukan wawancara terkait kejelasan pembayaran ganti rugi lahan dan solusi perusahaan agar tidak memutus mata pencaharian masyarakat penambang tradisional.

Namun, alih-alih memberikan penjelasan yang normatif, Sukrianto justru merespons dengan kalimat yang dinilai arogan. Ia mempermasalahkan pakaian bermotif loreng Komponen Cadangan (Komcad) yang dikenakan oleh sang jurnalis, sekaligus mengeluarkan pernyataan kontroversial yang menyudutkan warga setempat.

“Lepas bajumu, jangan pakai baju loreng (Komcad) kalau wartawan,” ujar Sukrianto dalam potongan video tersebut.

Tidak hanya mengintimidasi wartawan, oknum petugas korporat tersebut juga terekam melontarkan kalimat diskriminatif yang menyebut para penambang tradisional di Pohuwato sebagai pelaku kriminal.

“Pantang kita negosiasi dengan penjahat (masyarakat penambang tradisional),” cetusnya tegas.

Sikap arogan yang ditunjukkan oleh perwakilan korporat ini memicu gelombang kecaman keras dari masyarakat, komunitas penambang, serta pekerja pers di Kabupaten Pohuwato. Tindakan tersebut dinilai tidak hanya mencederai profesi jurnalis yang dilindungi undang-undang, tetapi juga melukai hati masyarakat lokal yang tengah memperjuangkan hak ekonominya.

Hingga berita ini diturunkan, awak media masih terus berupaya melakukan konfirmasi resmi kepada manajemen PT Merdeka Copper Gold maupun pihak-pihak terkait guna mendapatkan klarifikasi lebih lanjut atas insiden tersebut.

The post Intimidasi Pekerja Pers: Petugas Merdeka Copper Gold Suruh Wartawan Lepas Baju appeared first on Barakati ID.

The post Intimidasi Pekerja Pers: Petugas Merdeka Copper Gold Suruh Wartawan Lepas Baju appeared first on Barakati ID.

Pohuwato – Aksi unjuk rasa ratusan penambang tradisional yang sempat menduduki Kantor Bupati Pohuwato selama tiga hari berturut-turut akhirnya resmi dibubarkan pada Rabu (13/05/2026) sore. Langkah ini diambil menyusul masuknya hari libur nasional yang dinilai tidak lagi sesuai dengan regulasi pelaksanaan unjuk rasa (unras).

Selain faktor regulasi, massa aksi bersedia membubarkan diri secara tertib setelah menerima komitmen via sambungan telepon bahwa Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga, akan menggelar dialog khusus dengan penanggung jawab aksi serta tokoh penambang guna membahas polemik pertambangan rakyat. Namun, hingga Sabtu (16/05/2026), janji pertemuan tersebut dilaporkan belum juga terealisasi.

Pendiri LSM LABRAK sekaligus orator aksi, Sonni Samoe, mengungkapkan kekecewaan mendalam atas sikap pemerintah daerah. Ia menilai eksekutif belum menunjukkan keseriusan dalam merespons jeritan para penambang kecil.

“Kami membubarkan diri bukan karena perjuangan ini selesai, tetapi karena kami menghormati aturan. Waktu itu sudah masuk hari libur dan kami tidak ingin aksi ini melanggar ketentuan unras. Terlebih lagi, ada janji bahwa Bupati akan menemui para tokoh penambang. Namun, sampai hari ini belum ada kepastian,” ujar Sonni dengan nada kecewa, Sabtu (16/05/2026).

Menurut Sonni, massa aksi sebenarnya bersikeras bertahan di lokasi hingga mendapatkan komitmen tatap muka langsung dengan kepala daerah. Kendati demikian, demi menjaga kondusivitas wilayah dan kepatuhan hukum, para penambang memilih mundur dengan ekspektasi ruang dialog segera dibuka dalam waktu dekat.

Sonni mengingatkan bahwa penundaan sepihak ini telah memicu mosi tidak percaya dan kekecewaan mendalam di kalangan masyarakat penambang tradisional yang sejak awal berkomitmen menyampaikan aspirasi secara damai.

“Rakyat sudah menunjukkan iktikad baik dengan membubarkan diri secara tertib. Maka, pemerintah daerah juga harus menunjukkan iktikad yang sama dengan menepati janji untuk menemui masyarakat,” tegasnya.

LSM LABRAK memperingatkan Pemerintah Kabupaten Pohuwato bahwa polemik pertambangan rakyat di Bumi Panua adalah bom waktu yang tidak bisa diabaikan tanpa solusi konkret. Pihaknya mendesak bupati segera mengambil langkah taktis sebelum akumulasi kekecewaan masyarakat memicu gelombang aksi massa yang jauh lebih besar.

The post Janji Belum Terealisasi: Penambang Tradisional Pohuwato Kecewa Dialog Bupati Masih Nihil appeared first on Barakati ID.

The post Janji Belum Terealisasi: Penambang Tradisional Pohuwato Kecewa Dialog Bupati Masih Nihil appeared first on Barakati ID.

Pohuwato – Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga, menghadiri Peresmian Operasionalisasi 1.061 Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP) secara virtual dari KDKMP Desa Manunggal Karya, Kecamatan Randangan, Sabtu (16/05/2026).

Prosesi peresmian operasionalisasi ribuan KDKMP tersebut dilakukan secara simbolis oleh Presiden RI, Prabowo Subianto, langsung dari Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, yang ditandai dengan penekanan tombol sirene.

Di lokasi virtual, Bupati Saipul didampingi oleh Ketua DPRD Pohuwato Beni Nento, Dandim 1313 Pohuwato Letkol Arm. Fiat Suwandana, Kapolres Pohuwato AKBP Busroni, serta Kadis Perindagkop dan UKM Ibrahim Kiraman. Turut hadir pula Camat Randangan Saharudin Saleh, Camat Wanggarasi Elan I. Mohi, Tenaga Ahli Bupati, jajaran unsur Muspika, serta para kepala desa se-Kecamatan Randangan.

Usai agenda peresmian, Bupati Saipul menyatakan apresiasi mendalam dan dukungan penuh terhadap program pemerintah pusat dalam mewujudkan Koperasi Merah Putih di setiap desa dan kelurahan. Langkah strategis ini dinilai memperkuat ketahanan pangan dan kedaulatan ekonomi desa melalui penyediaan fasilitas berupa gudang serta alat produksi yang dikelola mandiri oleh masyarakat setempat.

Bupati Saipul mengungkapkan bahwa KDKMP Desa Manunggal Karya merupakan salah satu dari 7 Koperasi Merah Putih di Kabupaten Pohuwato yang kini telah siap beroperasi secara penuh. Ia berharap capaian ini dapat memotivasi desa-desa lain di Bumi Panua untuk segera bergerak, terutama dalam mengatasi kendala penyediaan lahan.

“Kami selaku pemerintah daerah akan terus mendorong dan mendukung penuh program ini. Kebijakan Bapak Presiden Prabowo ini merupakan implementasi nyata dari Pasal 33 UUD 1945, di mana beliau konsisten mendorong terciptanya ekonomi kerakyatan di Indonesia,” jelas Saipul.

Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya menekankan bahwa peresmian operasionalisasi 1.061 Koperasi Merah Putih ini menjadi tonggak sejarah baru bagi bangsa. Pasalnya, dalam kurun waktu hanya tujuh bulan, pemerintah mampu merampungkan pembangunan fisik gedung, infrastruktur gudang, sistem manajerial, ketersediaan barang, hingga kesiapan logistik dan petugasnya.

“Saya kira ini adalah prestasi sekaligus kebanggaan bagi Bangsa Indonesia. Pada Agustus mendatang, kita menargetkan 30 ribu KDKMP sudah siap,” tegas Presiden.

Presiden Prabowo optimis kehadiran KDKMP akan menggenjot perputaran ekonomi di tingkat tapak. Terlebih, program ini terintegrasi dengan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang terbukti menghidupkan ekonomi desa melalui peredaran uang yang mencapai Rp900 juta per bulan atau setara dengan Rp10,8 miliar per tahun di setiap desa.

“Kita harapkan pertumbuhan ekonomi di setiap desa dan kelurahan menjadi nyata. Kita tidak akan lagi tergantung pada pihak luar karena kita memiliki kekuatan mandiri,” imbuh Kepala Negara.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, melaporkan bahwa setelah sukses meresmikan kelembagaan 80.000 KDKMP di Klaten, Jawa Tengah, kini Presiden RI melangkah ke tahap peresmian operasionalisasi unit.

“Yang Bapak Presiden resmikan hari ini adalah instrumen keadilan ekonomi Bangsa Indonesia. Semangat ini sejalan dengan konstitusi kita, Pasal 33 UUD 1945,” terang Zulkifli.

Zulkifli menambahkan, program ini merupakan wujud ekonomi konstitusional di mana negara hadir memastikan rakyat menjadi pelaku sekaligus penerima manfaat utama pembangunan. Hingga saat ini, sebanyak 9.294 koperasi telah rampung dibangun dan 1.061 di antaranya siap beroperasi penuh. Pemerintah mematok target 30.000 unit lebih KDKMP selesai dibangun dan beroperasi sebelum 16 Agustus mendatang.

“Guna memastikan koperasi berjalan profesional, pemerintah tengah melakukan rekrutmen 30.000 manajer KDKMP dan 5.476 manajer untuk Koperasi Nelayan Merah Putih. Mereka akan menjadi motor penggerak, mengawasi distribusi pangan, dan memastikan sirkulasi ekonomi sepenuhnya kembali ke masyarakat desa,” pungkas Menko Pangan.

The post Ekonomi Kerakyatan Nyata: Bupati Saipul Hadiri Peresmian 1.061 Koperasi Merah Putih appeared first on Barakati ID.

The post Ekonomi Kerakyatan Nyata: Bupati Saipul Hadiri Peresmian 1.061 Koperasi Merah Putih appeared first on Barakati ID.

Pohuwato – Polemik penyelesaian pembayaran ganti rugi atau tali asih bagi penambang tradisional di kawasan tambang Kabupaten Pohuwato kembali memanas. Pihak perusahaan swasta, Pani Gold Project, diduga melakukan tindakan represif dan pemaksaan sepihak dalam proses penertiban lahan tanpa mengedepankan pendekatan persuasif terhadap warga, Jumat (15/05/2026).

Hingga saat ini, tercatat masih ada ratusan warga penambang di sejumlah titik krusial seperti wilayah Pani Dalam, Borose, Nanase, dan sekitarnya yang belum menerima hak tali asih mereka secara tuntas.

Berdasarkan pantauan di lapangan, ketegangan meningkat setelah pihak perusahaan diduga melakukan intimidasi psikologis terhadap para penambang lokal. Eksekusi lahan tersebut melibatkan kekuatan besar dari pengamanan gabungan TNI, Polri, serta personel keamanan internal (security) yang disinyalir bersenjata laras panjang dengan dalih untuk mengantisipasi adanya perlawanan dari masyarakat.

Salah seorang pelaku usaha tambang lokal, Rahman, mengaku memilih untuk tetap bertahan di lokasi Nanase, Puncak Gunung Pani. Baginya, kawasan tersebut bukan sekadar lahan tambang biasa, melainkan tanah tempat leluhurnya bertumpu yang kini menjadi satu-satunya sumber nafkah untuk menghidupi keluarga.

“Kami bertahan karena ini mata pencaharian kami satu-satunya,” ungkap Rahman.

Kejanggalan lain dalam proses penertiban ini adalah adanya pembatasan aktivitas dokumentasi di area konflik tanpa alasan yuridis yang jelas. Aparat pengamanan di lapangan secara ketat melarang warga dan awak media mengambil gambar maupun video.

“Kejadian (pelarangan) ini beberapa kali terjadi saat kami mencoba mengabadikan momen penertiban. Mereka memperingatkan agar jangan mengambil gambar sembarangan, bahkan larangan itu berlaku untuk kami yang berstatus media,” ujar salah satu jurnalis lapangan.

Tidak hanya melakukan pembatasan visual di area eksekusi, pihak manajemen perusahaan juga dikabarkan meminta awak media untuk tidak menayangkan pemberitaan secara sepihak tanpa melalui konfirmasi satu pintu dari pihak internal perusahaan, menyusul maraknya video bentrokan yang kini terlanjur viral di jagat media sosial.

Hingga berita ini diturunkan, tim redaksi masih terus berupaya menghubungi pihak manajemen Pani Gold Project serta aparat keamanan terkait guna mendapatkan konfirmasi resmi dan perimbangan informasi (cover both sides) atas dugaan intimidasi dalam penertiban wilayah tambang tersebut.

The post DUGAAN ARONGANSI: Warga Sebut Pani Gold Project Gunakan Senjata Laras Panjang Saat Penertiban appeared first on Barakati ID.

The post DUGAAN ARONGANSI: Warga Sebut Pani Gold Project Gunakan Senjata Laras Panjang Saat Penertiban appeared first on Barakati ID.