Ketentuan tentang poligami bagi ASN pria sebenarnya telah berlaku cukup lama, merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 1983 jo. PP Nomor 45 Tahun 1990. Dalam aturan ini, ASN pria diperbolehkan memiliki lebih dari satu istri, dengan syarat-syarat yang cukup ketat antara lain: harus mendapat persetujuan tertulis dari istri sah, memiliki penghasilan yang cukup, melampirkan jaminan tertulis akan berlaku adil, serta harus ada alasan kuat seperti istri tidak dapat menjalankan kewajiban, sakit tak sembuh, atau tidak bisa melahirkan keturunan.​

Sementara itu, ASN perempuan tidak diperbolehkan menjadi istri kedua, ketiga, atau keempat sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 ayat (2) PP Nomor 45 Tahun 1990: “Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat.” Pelanggaran terhadap aturan ini dapat berujung pada sanksi disiplin berat berupa pemberhentian dari status ASN.​

Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto menegaskan: “Intinya memperketat. Agar ASN ini nggak gampang kawin-cerai,” ujarnya terkait tujuan penerbitan Pergub terbaru di Jakarta yang kini mewajibkan putusan pengadilan negeri sebelum izin poligami disetujui.​

Sementara itu, Penjabat Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi menjelaskan, pergub tersebut menyempurnakan pengaturan agar proses perkawinan dan perceraian ASN lebih tertib dan adil.​

Komisioner Komnas Perempuan, Andi Yentriyani, menyoroti adanya efek domino dari peraturan nasional yang diskriminatif: “Pergub Jakarta Nomor 2 ini merupakan efek domino dari peraturan diskriminatif yang ada di tingkat nasional.”​

Tak kalah tegas, anggota DPRD DKI Jakarta Elva Farhi Qolbina menilai: “Alih-alih memberikan solusi bagi masalah rumah tangga ASN, peraturan ini justru dapat memperparah ketidakadilan gender. Persyaratan yang membolehkan poligami jika istri dianggap tidak dapat menjalankan kewajibannya atau memiliki cacat tubuh, hanya akan semakin meminggirkan perempuan dalam institusi pernikahan.”​

Terkait polemik ini, Pj. Gubernur Pramono bahkan secara terbuka menyatakan ketidaksepakatannya: “Saya penganut monogami dan saya akan merealisasikan dalam kehidupan sehari-hari, di kantor Gubernur Jakarta. Kalau tempat lain, monggo silakan aja. Ini bagi ASN,” tegasnya.​​

Pramono juga menambahkan, ASN yang melanggar ketentuan bisa menerima sanksi berat, hingga pemecatan dari ASN. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menekankan bahwa aturan ini bertujuan melindungi istri ASN dan memastikan proses berjalan sesuai hukum.​​

The post PNS (ASN) Pria Bisa Berpoligami, Bagaimana Dengan Perempuan? Begini Aturannya appeared first on Barakati ID.

The post PNS (ASN) Pria Bisa Berpoligami, Bagaimana Dengan Perempuan? Begini Aturannya appeared first on Barakati ID.

BOGOR-Kabar terbaru penyebaran virus corona datang dari Kota Bogor, Jawa Barat. Jika dua pekan lalu Menteri Perhubungan RI Budi Karya dinyatakan positif covid19, kini virus corona menginfeksi Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto.

Dikutip detik.com, Bima Arya bahkan telah melaporkan kondisi kesehatannya ke Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Sekretaris Negara, hingga Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.

Plt. Kadinkes Kota Bogor Sri Nowo Retno dalam keteranganya, Jumat (20/3/2020), Walikota Bima meminta warga Bogor untuk selalu menjaga kesehatan dan waspada ancaman virus Corona. Ia mengingatkan pula agar masyarakat selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Bima Arya juga mengimbau kepada seluruh warga Bogor dan publik untuk terus waspada.

“Betul-betul menjaga kesehatan dan selalu berhati-hati dalam tawakal dan munajat kepada Yang Maha Kuasa,” kata Sri.

Bima Arya dinyatakan positif Corona Usai melalui serangkaian pemeriksaan medis di Rumah Sakit Bogor Senior. Bukan hajya Bima, seorang pejabat Pemkot Bogor lainnya pun dinyatakan positif terinfeksi.

Sebelumnya diketahui, Bima Arya bersama 4 jajarannya, termasuk istri Bima, Yane Ardian, baru saja melakukan kunjungan dinas ke Turki dan Azerbaijan selama 8 hari dimulai sejak 8-15 Maret 2020.

Selama di Turki dan Azerbaijan, Bima dan rombongan mengunjungi Mall Pelayanan Publik terbaik di dunia yang menjadi rujukan Indonesia. Bima juga melakukan kerjasama di bidang wisata dan pertanian.

Setelah pulang ke Indonesia, Bima Arya berstatus sebagai orang dalam pemantauan (ODP).

Kini pemerintahan berada di bawah komando Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim.

The post Corona Infeksi Wakikota Bogor Bima Arya dan Satu ASN appeared first on Barakati ID.

The post Corona Infeksi Wakikota Bogor Bima Arya dan Satu ASN appeared first on Barakati ID.