Bone Bolango – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bone Bolango menegaskan bahwa dugaan praktik nepotisme dalam seleksi terbuka Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (PPTP) eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bone Bolango semakin menguat setelah pelantikan pejabat hasil seleksi pada Senin (22/12/2025).

Dari lima jabatan strategis yang dibuka dalam seleksi terbuka tersebut, empat jabatan telah resmi dilantik. Namun, tiga di antaranya diketahui diisi oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki hubungan kekerabatan dekat dengan Bupati Bone Bolango.

HMI Cabang Bone Bolango sebelumnya telah memberikan peringatan dini terkait indikasi praktik nepotisme. Dalam pemberitaan Gopublish.co.id pada Rabu (19/11/2025), HMI mengingatkan pimpinan daerah agar proses seleksi jabatan tinggi dilakukan secara transparan dan bebas dari konflik kepentingan.

“Fakta di lapangan menunjukkan bahwa Kepala Dinas BKPSDM diisi oleh anak Bupati, Kepala Bappeda dijabat oleh menantu Bupati, serta Dinas PMD juga ditempati kerabat dekat Bupati. Ini bukan sekadar dugaan tanpa dasar, melainkan fakta pelantikan yang bisa disaksikan secara terbuka oleh masyarakat, persis seperti yang kami prediksi sejak awal,” ujar Ketua HMI Cabang Bone Bolango, Rolan, Rabu (07/01/2026).

HMI menilai praktik ini bertentangan dengan sejumlah regulasi nasional, di antaranya:

• Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)

• UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 17, mengenai larangan penyalahgunaan wewenang

• UU No. 20 Tahun 2023 tentang ASN, khususnya Pasal 12 yang mengatur integritas dan larangan praktik KKN

Rolan menambahkan, kondisi ini juga bertentangan dengan prinsip sistem merit, terutama aspek transparansi dan objektivitas, yang telah lama digaungkan oleh pemerintah daerah.

Dalam pernyataan di situs resmi Pemkab Bone Bolango, Sekretaris Daerah Iwan Mustapa menyebut seluruh tahapan seleksi PPTP telah dilaksanakan “sesuai prosedur, transparan, objektif, dan berdasarkan sistem merit”. Namun, klaim tersebut dinilai tidak sejalan dengan kondisi di lapangan.

“Faktanya, penilaian hasil seleksi dari awal hingga akhir proses tidak pernah dipublikasikan, bahkan tidak disampaikan kepada peserta. Nilai seleksi hanya diketahui oleh tim seleksi dan pihak tertentu,” tegas Rolan.

HMI Cabang Bone Bolango mengaku telah melakukan investigasi lapangan dengan mewawancarai sejumlah peserta seleksi. Hasilnya, sebagian besar peserta mengaku tidak mengetahui nilai hasil seleksi di setiap tahapan.

“Temuan kami menunjukkan tidak adanya transparansi dan akuntabilitas. Prinsip keterbukaan dan objektivitas dalam penerapan sistem merit tidak dijalankan sebagaimana mestinya,” lanjut Rolan.

Selain menyoroti tiga jabatan yang telah dilantik, HMI juga mencatat adanya satu posisi strategis lain yang hingga kini belum dilantik. Menurut mereka, alasan penundaan pelantikan dengan dalih pencairan anggaran dan kesinambungan program terkesan janggal di tengah meningkatnya sorotan publik terhadap dugaan nepotisme.

“Kami telah merampungkan hasil investigasi dan kajian. Bahkan kami sudah mengantongi nama yang diduga kuat akan dilantik pada posisi yang masih tertunda,” ungkapnya.

Berdasarkan hasil investigasi tersebut, HMI Cabang Bone Bolango menyatakan akan menindaklanjuti temuan dugaan pelanggaran ini ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

“Dalam waktu dekat, kami akan melaporkan hasil investigasi resmi untuk mendorong dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan seleksi terbuka PPTP di Bone Bolango,” tegas Rolan.

HMI menekankan, langkah ini merupakan komitmen organisasi dalam menjaga marwah reformasi birokrasi, memastikan sistem merit dijalankan secara adil, transparan, serta bebas dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

The post Terbukti Benar! Ramalan HMI Soal Dugaan Nepotisme di Bone Bolango Jadi Nyata appeared first on Barakati ID.

The post Terbukti Benar! Ramalan HMI Soal Dugaan Nepotisme di Bone Bolango Jadi Nyata appeared first on Barakati ID.

DEPROV – DPRD Provinsi Gorontalo menggelar rapat gabungan dengar pendapat (RDP) antara Komisi I dan Komisi II bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan tenaga pendamping koperasi pada Senin (tanggal rapat, tambahkan bila ada).

RDP tersebut membahas permasalahan tenaga pendamping koperasi yang telah tercatat dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN), namun belum diakomodasi dalam rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada tahun anggaran 2025.

Rapat berlangsung di ruang sidang paripurna DPRD Provinsi Gorontalo dan dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD, Ridwan Monoarfa. Turut hadir pimpinan dan anggota Komisi I dan II, perwakilan Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, serta puluhan tenaga pendamping koperasi yang sehari-hari bertugas membina koperasi di berbagai wilayah.

Wakil Ketua DPRD, Ridwan Monoarfa, menegaskan bahwa DPRD memberikan perhatian serius terhadap nasib tenaga pendamping koperasi. Menurutnya, para pendamping koperasi telah mengabdi selama bertahun-tahun sehingga wajar apabila berharap mendapatkan kepastian status kepegawaian melalui seleksi PPPK.

“Kami prihatin karena para pendamping koperasi sudah bertahun-tahun mengabdi, tetapi tidak masuk dalam formasi PPPK. Padahal data mereka sudah tercatat di BKN,” ujar Ridwan Monoarfa di hadapan peserta rapat.

Dalam forum tersebut, DPRD meminta penjelasan dari pemerintah provinsi terkait alasan tidak masuknya tenaga pendamping koperasi dalam formasi PPPK yang ditetapkan pemerintah pusat. Komisi I dan II mendorong adanya langkah konkret agar nasib tenaga pendamping tidak dibiarkan tanpa kejelasan.

Sejumlah pendamping koperasi juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan keluhan secara langsung kepada DPRD. Mereka menuturkan telah melaksanakan tugas pembinaan koperasi di berbagai kabupaten dan kota, dan kini berharap adanya kepastian mengenai status kepegawaian mereka.

“Kami pendamping koperasi merasa semakin resah karena sampai hari ini belum ada kejelasan mengenai status dan tindak lanjut proses kami. Padahal seluruh persyaratan sudah kami penuhi, dan kami telah mengikuti prosedur sesuai arahan pemerintah. Kami butuh kejelasan, Pak,” ungkap salah satu pendamping dalam rapat.

Sebelum rapat ditutup, Anggota Komisi I DPRD, Femmy Udoki, menegaskan agar Kepala Dinas Koperasi benar-benar mengawal persoalan ini hingga tuntas. Ia menyatakan jika semua pihak berkomitmen, nasib para tenaga honorer pendamping koperasi bisa diperjuangkan bersama.

“Pak Kadis, mari kita sama-sama mengawal masalah ini. Ini tidak boleh berhenti di sini. DPRD akan mengawal sampai tuntas agar hak-hak mereka diperjelas,” tegas Femmy Udoki.

The post Nasib Belum Pasti, Pendamping Koperasi Gorontalo Tagih Janji PPPK appeared first on Barakati ID.

The post Nasib Belum Pasti, Pendamping Koperasi Gorontalo Tagih Janji PPPK appeared first on Barakati ID.

UNG – Empat orang calon yang dinyatakan lolos seleksi administrasi jabatan pimpinan tinggi pratama kepala biro umum dan keuangan Universitas Negeri Gorontalo, kembali mengikuti rangkaian penilaian kemampuan dan kapasitas untuk dapat mengisi jabatan tersebut.

Ketua Panitia Seleksi Prof. Dr. Rauf A Hatu, M.Si, mengatakan pada tahapan seleksi kali ini, akan melibatkan langsung pihak BKN diwakili para asesor BKN Manado, yang akan bertindak sebagai tim penguji pada beberapa tahap seleksi.

“Diharapkan para calon dapat saling bersaing menunjukkan kemampuan terbaiknya melalui tahapan seleksi berupa asesmen center, penulisan makalah dan wawancara,” ungkap Prof. Rauf.

Prof. Rauf menjelaskan sebelumnya sebanyak 5 pendaftar dijadwalkan mengikuti rangkaian seleksi terbuka jabatan kepala biro umum dan keuangan, namun menjelang tahap seleksi satu orang pendaftar mengundurkan diri sebagai peserta.

“Pendaftar atas nama Irwan Yanti, S.Pd, M.Si, telah menundurkan diri pada seleksi kali ini, sehingga hanya 4 calon saja yang akan mengikuti rangkaian seleksi,” terangya.

Sementara itu perwakilan tim asesor BKN Manado menjelaskan, berdasarkan peraturan BKN nomor 26, untuk kegiatan seleksi akan menggunakan metode sedang dimana penilaian yang dilakukan akan menggunakan alat ukur psikometri.

“Kemudian juga akan dilakukan wawancara berbasis kompetensi yang digunakan sesuai peraturan MENPAN-RB nomor 38 tahun 2017, dimana ada 8 kompetensi managerial dan 1 sosial cultural. Selanjutnya akan ditambah dengan simulasi tingkat sedang,” pungkasnya.

The post 4 Calon Terkuat Ikuti Seleksi Jabatan Kepala Biro UNG appeared first on Barakati ID.

The post 4 Calon Terkuat Ikuti Seleksi Jabatan Kepala Biro UNG appeared first on Barakati ID.

KOTA GORONTALO – Pemerintah Kota Gorontalo kembali berhasil mengharumkan nama Provinsi Gorontalo
dilevel nasional setelah sukses terpilih sebagai pemenang kategori IV implementasi penilaian kinerja. Atas raihan itu, Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI menyematkan penghargaan kepada Pemerintah Kota Gorontalo.

Penghargaan dalam bentuk piagam itu diserahkan Sekretaris Utama BKN RI,
Sukmariah dan diterima Kepala Bidang Mutasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Gorontalo,” ungkap Rahman Paerah, disela-sela pelaksanaan rakor reformasi pelayanan kepegawaian pada kantor regional XI, di Bandung, (10/6/2021).

“Iya. Tadi saya menerima penghargaan dari BKN. Penghargaan diberikan kepada kami, karena terpilih sebagai pemenang implementasi penilaian kinerja,” ucap Rahman.

Diungkapkannya, ada beberapa indikator penilaian yang dilakukan BKN RI untuk memilih pemenang implementasi penilaian kinerja. Pertama, kata Rahman, berdasarkan penerapan aplikasi yang digunakan untuk menginput laporan kinerja individu tahunan yang dilakukan oleh Instansi masing-masing, yakni e-Lapkin.

“Kemudian penerapan e-Kinerja. Sebuah sistem elektronik penilaian kinerja pegawai. Ke dua aplikasi ini kami integrasikan dengan portal Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian atau yang disebut SIMPEG, yang ada di kantor kami (BKPP),” terang Rahman.

Hasil penilaian kinerja yang didapat dari e-Lapkin dan e-Kinerja, kata Rahman, selanjutnya menjadi sebuah parameter pihaknya dalam pengembangan karir Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo.

“Kemudian penilaian kinerja kami jadikan sebuah dasar dalam pengembangan karir,” tandas Rahman Paerah.

e-Lapkin dan e-Kinerja sendiri, lanjut Rahman, sudah lama diterapkan pihaknya. Hal itu dilakukan, kata Rahman, dalam rangka meningkatkan dan mengukur kualitas kinerja seluruh ASN.

“Alhamdulillah, dengan adanya aplikasi ini, kinerja teman-teman ASN semakin meningkat,” tutup Rahman.

The post Pemkot Gorontalo Torehkan Prestasi di Level Nasional appeared first on Barakati ID.

The post Pemkot Gorontalo Torehkan Prestasi di Level Nasional appeared first on Barakati ID.

GORUT – Menindaklanjuti aspirasi beberapa perwakilan tenaga penyuluh pertanian di Gorontalo Utara (Gorut), Senin (24/05/2021), Wakil Bupati Gorut, Thariq Modanggu, segera mengambil langkah bijak dengan mengundang pihak Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP).

Adapun perlu diketahui, perwakilan tenaga penyuluh itu mengeluhkan soal belum adanya perekrutan CPNS atau P3K tahun ini khusus formasi tenaga penyuluh.

“Ya, tadi ini, saya segera mengambil sikap mengundang sekretaris BKPP untuk membahas hal ini dan meminta kepada BKPP untuk menyurati, baik itu Kementerian Pertanian maupun BKN Pusat, agar secara bertahap diadakan pengangkatan,” ungkap Thariq.

“Paling tidak mereka dapat diakomodir lewat P3K dan lebih dikhususkan kepada yang sudah melewati umur untuk masuk CPNS. Jadi, setidaknya bisa direkrut melalui P3K,” sambungnya.

Menurut Thariq, hal itu penting karena peran dari penyuluh pertanian sangat penting dalam hal membantu, terutama soal penginputan data-data pertanian, baik itu simultan maupun RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani).

“Karena itu kaitannya dengan keberadaan petani dan data-data ini sangat vital untuk menentukan petani bisa dapat bantuan atau tidak, begitu juga bisa dapat pupuk atau tidak. Sehingga justru sangat ironis data-data strategis ini hanya diisi oleh PTT yang belum berstatus PNS maupun P3K,” jelasnya.

Oleh karena itu, sekali lagi Wabup Thariq meminta kepada BKPP untuk segera menyurati Kementerian Pertanian dan BKN Pusat untuk menjelaskan urgensi dari program strategis pertanian di Gorontalo Utara. Termasuk, urgensi dari penyuluh pertanian.

“Dan bila perlu kami, baik bupati atau wakil bupati akan mempresentasikan urgensi kebutuhan P3K di bidang penyuluh pertanian di Gorontalo Utara. Hal ini mengingat lebih dari 50% dan lebih dari 51% penduduk Gorontalo Utara itu mata pencaharian pertanian dan juga sumbangan PDRB itu masih didominasi oleh sektor pertanian,” Tandasnya

The post Wabup Gorut Minta BKPP Surati BKN Pusat appeared first on Barakati ID.

The post Wabup Gorut Minta BKPP Surati BKN Pusat appeared first on Barakati ID.