Pohuwato – Pemerintah Kabupaten Pohuwato melakukan kunjungan ke Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI pada Selasa (18/02/2025). Kunjungan ini bertujuan untuk mempercepat pembentukan Desa Sadar Hukum di wilayah Kabupaten Pohuwato.

Bagian Hukum Setda Pohuwato telah membentuk 60 Kelompok Sadar Hukum (Kadarkum) dan melaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) pembentukan 27 Pos Bantuan Hukum Desa (Posbankum). Kedua program ini menjadi embrio bagi terbentuknya Desa Sadar Hukum, yang merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat di tingkat desa.

Wakil Bupati Pohuwato, Suharsi Igirisa, didampingi oleh Kepala Bagian Hukum, Owin S. Mohi, diterima oleh Kepala Bidang Hukum BPHN sekaligus Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum BPHN, Masan Nurpian, SH.MH. Dalam pertemuan ini, Wabup Suharsi menyampaikan komitmen pemerintah daerah untuk membentuk Desa Sadar Hukum yang akan ditetapkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI.

“Syarat terbentuknya Desa Sadar Hukum sudah dipenuhi untuk 27 desa di Kabupaten Pohuwato. Kami berharap dukungan dari BPHN untuk mempercepat proses penetapannya,” ujar Wabup Suharsi.

Masan Nurpian mengapresiasi capaian Bagian Hukum Pemkab Pohuwato dalam membentuk Kadarkum dan Posbankum. “Luar biasa, Pak Kabag Hukum, cepat sekali membentuk kelompok keluarga sadar hukum dengan jumlah besar dan pos bantuan hukum dengan jumlah yang besar pula,” ucap Masan.

Ia juga berpesan agar Kadarkum dan Posbankum terus dibina sambil menunggu penetapan Desa Sadar Hukum oleh Kementerian. “Ini adalah langkah penting untuk membangun kesadaran hukum masyarakat di tingkat desa,” tambahnya.

Sementara itu, Kabag Hukum Owin Mohi menjelaskan bahwa saat ini sedang berlangsung pelatihan paralegal di Kemenkumham Gorontalo. “Dalam pelatihan tersebut, ada 20 peserta, dan Bagian Hukum Pohuwato mengutus peserta terbanyak, yakni 9 orang. Tahun ini, Kadarkum akan ditambah, dan 27 Posbankum akan dilengkapi dengan sumber daya yang kompeten untuk melaksanakan tugas-tugas paralegal,” jelas Owin.

Kunjungan ini menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Pohuwato dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Dengan dukungan dari BPHN, diharapkan pembentukan Desa Sadar Hukum dapat segera terealisasi, membawa dampak positif bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat dan penegakan hukum di tingkat desa.

The post Pemerintah Kabupaten Pohuwato Kunjungi BPHN Kementerian Hukum RI untuk Percepatan Pembentukan Desa Sadar Hukum appeared first on Barakati ID.

The post Pemerintah Kabupaten Pohuwato Kunjungi BPHN Kementerian Hukum RI untuk Percepatan Pembentukan Desa Sadar Hukum appeared first on Barakati ID.