Pohuwato – Pemerintah Kabupaten Pohuwato menggelar Rapat Persiapan Pelaksanaan Gerbang Pohuwato SIAAP (GPS) untuk Kecamatan Dengilo, bertempat di Ruang Tarsius Bappeda Pohuwato, Kamis (04/12/2025).

Agenda utama GPS kali ini meliputi penanaman pohon produktif, pasar murah, layanan kesehatan gratis, dan sejumlah pelayanan publik lainnya yang diharapkan dapat memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

Rapat dihadiri berbagai unsur instansi dan lembaga terkait, termasuk Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, RSBP Pohuwato, BNNK Pohuwato, Tenaga Ahli Bupati, Camat Dengilo, KPH 3, PKK Kabupaten dan PKK Kecamatan Dengilo, BAZNAS Pohuwato, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Burung Indonesia, Bank SulutGo, serta pihak Pani Gold Mining.

Wakil Bupati Pohuwato, Iwan S. Adam, dalam arahannya menegaskan bahwa GPS adalah program strategis Pemerintahan SIAAP yang harus dipersiapkan secara matang dan diarahkan untuk memberi manfaat nyata bagi masyarakat. “Agenda ini harus benar-benar dimatangkan. Dengan kehadiran berbagai lembaga dan OPD, saya berharap kolaborasi ini mampu memberikan dampak langsung bagi masyarakat,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa masukan dari seluruh pihak sangat penting untuk menyempurnakan layanan yang akan disuguhkan dalam pelaksanaan GPS. “Berbagai elemen yang hadir hari ini diharapkan dapat memberikan masukan yang bisa dirumuskan menjadi pelayanan yang bermanfaat bagi masyarakat pada saat pelaksanaan GPS nantinya,” lanjutnya.

Wabup juga menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar seremoni, melainkan bentuk pengabdian pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. “Hasil persiapan dan pelaksanaan kegiatan akan dilaporkan langsung kepada Pak Bupati. Saya mewakili beliau untuk memimpin rapat persiapan GPS di Kecamatan Dengilo,” tambahnya.

Pada kesempatan itu, turut hadir perwakilan Pani Gold Mining yang menyatakan kesiapan untuk berkolaborasi dalam pelaksanaan GPS. Pihak perusahaan menyambut baik agenda lintas sektor dan akan menyesuaikan dukungan mereka dengan kebutuhan kegiatan lapangan GPS yang dirancang pemerintah daerah.

Sementara itu, Kepala Bappeda Pohuwato, Irfan Saleh, menyampaikan bahwa kehadiran PKK Kabupaten sangat strategis dalam mendorong suksesnya GPS, terlebih kegiatan tersebut dirangkaikan dengan momentum Peringatan Hari Ibu. “PKK memiliki kontribusi besar, terlebih kegiatan ini juga dalam rangka memperingati Hari Ibu. Ini momentum penting untuk melibatkan para ibu dalam berbagai kegiatan sosial dan layanan masyarakat,” jelas Irfan.

Dalam GPS Kecamatan Dengilo, sejumlah layanan prioritas akan disiapkan, antara lain pemeriksaan kesehatan gratis oleh dokter spesialis, sosialisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) bekerja sama dengan perbankan dan Dinas Perindagkop UKM, pelayanan pajak dan retribusi daerah, serta kegiatan sosial lain.

Irfan menambahkan bahwa seluruh layanan memerlukan kerja sama lintas instansi agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

Selanjutnya, Camat Dengilo, Noneng K. Ahmad, menyampaikan bahwa Pemerintah Kecamatan Dengilo siap menjadi tuan rumah dan mendukung penuh seluruh rangkaian kegiatan. “Kami di Kecamatan Dengilo siap menyukseskan pelaksanaan Gerbang Pohuwato SIAAP. Ini kehormatan bagi kami, dan tentu kami akan bekerja maksimal bersama seluruh elemen masyarakat,” ujarnya. Demikian pula Pengurus PKK Kecamatan Dengilo, yang berkomitmen berperan aktif dalam setiap layanan, khususnya yang menyentuh kebutuhan keluarga dan pemberdayaan masyarakat, tegas Noneng.

Rapat persiapan GPS ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat kapasitas layanan publik melalui sinergi lintas sektor, dengan fokus pada kesejahteraan masyarakat Dengilo dan daerah sekitarnya.

The post Kolaborasi Lintas Instansi Untuk GPS Pohuwato Mulai Digenjot di Dengilo appeared first on Barakati ID.

The post Kolaborasi Lintas Instansi Untuk GPS Pohuwato Mulai Digenjot di Dengilo appeared first on Barakati ID.

POHUWATO – Program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan di Pohuwato memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat. Bupati Saipul A. Mbuinga menjelaskan bahwa program jaminan kesehatan nasional dari BPJS Kesehatan telah mencapai Universal Health Coverage (UHC), yang memungkinkan masyarakat Pohuwato untuk berobat ke rumah sakit dan puskesmas dengan hanya memperlihatkan kartu tanda penduduk (KTP), tanpa perlu membayar secara langsung. Ini meringankan beban finansial masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan.

Selain itu, BPJS Ketenagakerjaan memberikan perlindungan bagi tenaga kerja Pohuwato ketika terjadi musibah atau risiko kerja. Bantuan dari BPJS Ketenagakerjaan akan diberikan kepada para pekerja yang mengalami kecelakaan atau musibah lainnya. Pemerintah daerah telah mengambil bagian dalam program ini dengan mengalokasikan anggaran untuk kepentingan para tenaga kerja.

Pemerintah Pohuwato, melalui Kepala Bapppeda, Irfan Saleh, menganggarkan dana yang signifikan untuk program kesehatan dan ketenagakerjaan ini. Pada tahun 2023, sekitar Rp. 8 Miliar dianggarkan untuk layanan kesehatan gratis bagi seluruh masyarakat, sedangkan untuk tahun 2024, sekitar Rp. 13 Miliar dialokasikan untuk jaminan kesehatan seluruh rakyat Pohuwato. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa mayoritas masyarakat memiliki jaminan kesehatan.

Untuk BPJS Ketenagakerjaan, pemda menganggarkan sekitar Rp. 3 Miliar, yang akan memberikan perlindungan bagi tenaga kerja saat mengalami risiko atau musibah di tempat kerja. Ini adalah langkah strategis untuk mengurangi ketidakmampuan masyarakat miskin ketika kepala rumah tangga mereka terkena musibah.

Kepala Bapppeda, Irfan Saleh, menegaskan pentingnya peran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dalam mewujudkan visi Pohuwato yang sehat dan sejahtera. Keduanya dianggap sebagai garda terdepan dalam menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat Pohuwato dalam bidang kesehatan dan ketenagakerjaan.

The post Tanggap dan Terjangkau: Masyarakat Pohuwato Menikmati Manfaat BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan appeared first on Barakati ID.

The post Tanggap dan Terjangkau: Masyarakat Pohuwato Menikmati Manfaat BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan appeared first on Barakati ID.

GORUT – Pelaksana Tugas Bupati Gorontalo Utara, Thariq Modanggu mengikuti audiensi bersama pihak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Perwakilan Gorontalo, Selasa, (19/04/2022).

Audiens tersebut dikatakan Thariq, membahas tindak lanjut program BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja atau pegawai di lingkungan pemerintah kabupaten Gorontalo Utara. Pada kesempatan itu, Ia memastikan akan memaksimalkan program tersebut.

“Ya, memang ada edaran dari Gubernur, bahwa ada permintaan dari BPJS, agar menyajikan itu dan lebih memaksimalkan jaminan ketenagakerjaan. Bukan hanya ASN, tapi juga PTT dan seluruh aparat non ASN menjadi perhatian, termasuk yang ada di setiap OPD,” ungkap Thariq saat diwawancarai.

Lanjut, orang nomor satu di Gorut itu mengaku sebelumnya ia telah membahas anggaran program ini dengan sekertaris daerah, Suleman Lakoro, dimana itu akan dicover lewat APBD Gorut.

“Yang dicover itu untuk aparat desa di Gorut yang sebelumnya anggarannya hanya sampai bulan Maret. Nah, kita usahakan April sampai Oktober periode perubahan itu ditanggung seluruhnya termasuk keluarga dari aparat desa. Begitu juga sektor informal dan non formal diikutkan dalam BPJS Ketenagakerjaan,” tuturnya.

The post Thariq Modanggu Lakukan Pertemuan Dengan Pihak BPJS Ketenagakerjaan appeared first on Barakati ID.

The post Thariq Modanggu Lakukan Pertemuan Dengan Pihak BPJS Ketenagakerjaan appeared first on Barakati ID.

DPRD KABGOR – Usai menerima aspirasi dari para buruh yang tergabung dalam serikat buruh pekerja PT. Tri Jaya Tangguh II, yang sempat melakukan aksi unjuk rasa beberapa waktu lalu, akhirnya ditindaklanjuti pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo dengan mengundang sejumlah pihak terkait.

Pada rapat dengar pendapat turut dihadiri oleh Dinas Ketenaga Kerjaan, Dinas Lingkungan Hidup, pihak perusahaan dan komisi gabungan DPRD Kabupaten Gorontalo, di ruang sidang paripurna dewan, (15/6/2021).

Ketua DPRD Syam T. Ase mengungkapkan, sebelumnya pihak buruh mengeluhkan ketentuan kerja yang sudah tidak sesuai lagi dengan undang-undang ketenagakerjaan, Ia menjelaskan para buruh tetap bekerja meskipun pada kalender tersebut tanggal merah untuk memperingati hari-hari besar.

Selanjutnya, pihak perusahaan tidak mengizinkan pembentukan serikat buruh bagi pekerja yang bekerja di perusahaan tersebut. Berikutnya lagi mengenai kepastian BPJS ketenagakerjaan dan nasib ketiga karyawan yang di PHK beberapa waktu lalu belum ada kejelasannya.

Ia juga menambahkan, tuntutan para buruh tentang nasib pekerja lepas atau pekerja kasar sampai saat ini belum ada kejelasan mengenai nasib mereka dari pihak perusahaan.

“DPRD meminta kepada pihak manajer PT. Tri Jaya Tangguh untuk melakukan para buruh atau karyawan bekerja sesuai ketentuan yang ada, sehingga semua pihak tidak ada yang dirugikan,” Tegas Syam

Untuk membuktikan itu semua pihak DPRD akan meninjau langsung dan memastikan kebenaran dari tuntutan sebelumnya yang telah disampaikan pihak pekerja.

“Dan yang pasti apa yang dijelaskan oleh pihak perusahaan yang mewakili benar atau tidak, maka kita akan buktikan langsung di lapangan,” Jelas Ketua Dewan.

The post Pastikan Penjelasan Perusahaan Pihak Dekab Akan Tinjau Langsung appeared first on Barakati ID.

The post Pastikan Penjelasan Perusahaan Pihak Dekab Akan Tinjau Langsung appeared first on Barakati ID.

DPRD KABGOR – Dalam rapat kerja bersama dengan pihak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo, Sladauri mempertanyakan nasib warganya yang tidak mampu membayar iuran kategori mandiri.

Ia mengatakan, banyak masyarakat yang mengeluhkan tak bisa membayar tagihan BPJS mandiri, sementara hal itu dibutuhkan ketika mereka melakukan pengobatan dikala sakit. Sehingga melalui kesempatan ini Ia menginginkan ada solusi yang diberikan pihak BPJS.

“Berdasarkan data yang ada, masyarakat yang memiliki BPJS mandiri kurang lebih 22 ribu jiwa, sementara yang menunggak kurang lebih 13 ribu jiwa,..”

“Makanya hal ini kami meminta kepada pihak Direktur BPJS kesehatan dapat melahirkan solusi terbaik untuk masyarakat yang tak mampu membayar tunggakan tersebut,” Ujarnya.

Sementara itu pihak BPJS sudah menawarkan solusi dengan bayar menyicil, “tapi dengan ketentuan kalau sudah lunas bisa pindah ke BPJS subsidi,” Jelas Direktur BPJS Kesehatan.

The post Komisi lll Pertanyakan Warga Yang Tak Bisa Bayar Iuran BPJS Mandiri appeared first on Barakati ID.

The post Komisi lll Pertanyakan Warga Yang Tak Bisa Bayar Iuran BPJS Mandiri appeared first on Barakati ID.

POHUWATO – Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato kembali melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan pihak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan tentang perlindungan masyarakat pekerja rentan, pemanjat kelapa dan penyelenggara jenazah, di ruang Rapat Kantor Bupati, (20/4/2021).

Bupati Pohuwato Saipul Mbuinga mengungkapkan kerja sama ini sudah masuk pada tahun yang kedua, pemerintah daerah juga sangat mengapresiasi kerja dari pihak BPJS.

“Pada dasarnya apa yang telah kami lihat dari program tahun kemarin sampai hari ini berupa penyerahan santunan serta besarannya sungguh sangat lumayan, baik itu dari anggota Korpri maupun masyarakat pekerja rentan,” Ujar Saipul.

Menurutnya hal ini akan diseriusi oleh pemerintah daerah, karena dinilai sangat membantu dan menguntungkan masyarakat. Ditambah lagi dengan instruksi presiden yang mengarahkan kepala kepala daerah untuk optimalisasi perlindungan jaminan sosial Ketenagakerjaan.

Sementara itu Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Gorontalo, Hendra Elvian menjelaskan ini juga sebagai tindak lanjut dan upaya di tahun sebelumnya, dimana sebanyak 8 ribuan pekerja rentan dalam hal ini pemanjat kelapa dan nelayan yang dilindungi dalam keselamatan ketenagakerjaan.

The post Pemda Pohuwato kembali Jalin Kemitraan Dengan BPJS appeared first on Barakati ID.

The post Pemda Pohuwato kembali Jalin Kemitraan Dengan BPJS appeared first on Barakati ID.

GORUT – Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara mengupayakan masyarakatnya yang bekerja dengan berbagai macam profesi bisa tertampung di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan ketenagakerjaan, hal ini diungkapkan Bupati Indra Yasin saat melakukan pertemuan dengan pihak BPJS, (16/4/2021).

Menurut Bupati Indra Yasin untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden RI Nomor 2 Tahun 2021,tentang optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan (Jamsostek). Maka perlu dilakukan audiensi.

Sambungnya, BPJS ketenagakerjaan sangatlah penting karena dinilai membawa manfaat yang sangat besar untuk perlindungan dan jaminan sosial bagi para pekerja.

“Alhamdulillah untuk Gorut, untuk tenaga kerja di luar mandiri yang sudah kita asuransikan lewat BPJS Ketenagakerjaan, diantaranya, Pegawai Tidak Tetap dan Guru Tidak Tetap, nantinya juga menyusul nelayan, petani dan pengemudi bentor, bahkan hingga sopir angkot,” Kata Indra.

Dirinya juga menjelaskan dari total pekerja formal maupun tidak di pemerintah daerah Gorontalo Utara sudah ada 20 persen yang tertampung.

“Harapan saya ke depan, semua dinas nantinya dapat mengcover pekerjanya. Kalau sekarang dari 30-an dinas, baru 12 OPD yang mendaftarkan pekerjanya untuk mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan,” Ungkap Indra.

“Dengan demikian, setiap pekerja yang melaksanakan tugas, tidak lagi was-was, begitu juga keluarganya” Tutupnya.

The post Pemda Gorut Gelar Pertemuan Dengan BPJS Ketenagakerjaan appeared first on Barakati ID.

The post Pemda Gorut Gelar Pertemuan Dengan BPJS Ketenagakerjaan appeared first on Barakati ID.

GORUT – Upaya Pemerintah Daerah dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat terus dilakukan, sebanyak 98.000 masyarakat Kabupaten Gorontalo Utara telah tercover dalan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), hal ini diungkapkan Bupati Indra Yasin, di Ruang Rapat Tinepo, (6/4/2021).

Menurut Indra Yasin, dari total penduduk Gorontalo Utara yang berjumlah 126.000 di upayakan agar keseluruhan warganya mengurus dan terdaftar di BPJS. Dengan melibatkan beberapa Dinas terkait dirinya meminta agar hal ini di seriusi.

“Sehingga itu saya sudah minta Dinas sosial maupun para pejabat fungsional di bidang kesehatan, untuk membangun komunikasi ke bawah sehingga seluruh masyarakat yang belum terakomodir bisa ikut BPJS,” Jelas Indra.

Dirinya juga menginginkan agar masyarakat dalam periode ini semua sudah masuk dan memiliki BPJS. Agar di kemudian hari ketika membutuhkan untuk digunakan pada pelayanan bisa teroptimalkan.

“Jangan sampai ketika dia membutuhkannya dengan sangat tiba-tiba atau emergency, nanti saat itu juga dia minta BPJS. Saya berharap tidak seperti itu, tidak terburu-buru, tapi diatur sejak saat ini dan itu pekerjaan Dinas sosial dan teman-teman pejabat fungsional di bidang kesehatan,” Tutur Indra.

The post 98.000 Warga Gorut Telah Tercover Di BPJS appeared first on Barakati ID.

The post 98.000 Warga Gorut Telah Tercover Di BPJS appeared first on Barakati ID.

Jakarta-Pihak DPR RI kembali membahas solusi mengenai kenaikan iuran BPJS bagi Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) kelas III.

Rapat ini dihadiri wakil ketua DPR RI Rachmad Gobel, serta unsur pimpinan DPR lainnya dan beberapa komisi di antaranya komisi II, Komisi VIII, Komisi IX, dan Komisi XI.

Rapat yang digelar Selasa (18/2/2020) di Komplek Parlemen DPR/MPR Senayan, Jakarta itu, guna menciptakan solusi atas beberapa permasalahan pada pembiayaan BPJS utamanya jalur mandiri kelas III yang dipandang krusial. Beberapa persoalan tersebut di antaranya data peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI), yang perlu divalidasi keakuratannya terlebih dahulu..

Hal ini harus dilakukan mengingat jumlah peserta BPJS kelas III di Indonesia tercatat sebanyak 19,9 juta jiwa.

Rapat dihadiri sejumlah lembaga kementerian RI. Di antaranya Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) RI, Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Keuangan RI, Menteri Sosial RI, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) dan Direktur Utama BPJS Kesehatan.

The post DPR Kembali Bahas Solusi Peserta BPJS Jalur Mandiri appeared first on Barakati ID.

The post DPR Kembali Bahas Solusi Peserta BPJS Jalur Mandiri appeared first on Barakati ID.

“Kami menghimbau masyarakat khususnya peserta mandiri jika dengan adanya penyesuaian ini terasa berat yang tadinya mengambil kelas 1 boleh silahkan menurunkan kelas di kelas 2 atau kelas 3,” kata Kepala BPJS Cabang Gorontalo, Muhammad Yusrizal saat diwawancarai usai kegiatan Family Gatering di Cafe Doble Dipps Kota Gorontalo, Rabu (18/12/2019).

Perubahan skema iuran BPJS ini melalui diterbitkannya Peraturan Presiden nomor 75 tahun 2019 tentang jaminan kesehatan. Perpres tersebut merubah peraturan presiden sebelumnya nomor 82 tahun 2018. Jika sebelumnya
Iuran bagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang didaftarkan oleh pemerintah daerah sebesar Rp. 23.000 per bulan, maka dinaikkan menjadi Rp. 42.000 per bulan.

suasana familiy gatering bersama insan pers Gorontalo di Doble Dipps Caffe, Rabu (18/12/2019)

“Untuk tarif iuran PBI ini telah berlaku sejak 1 Agustus 2019,” kata Muhammad Yusrizal.

Sementara untuk peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) atau Peserta Mandiri pun naik dua kali lipat. Untuk perawatan kelas I dari besaran Rp80.000 per orang perbulan menjadi Rp 160.000. Dan untuk perawatan kelas II dari Rp. 51.000 per orang per bulan menjadi Rp. 110.000. Demikian pula untuk perawatan kelas III dari Rp. 25.500 per bulan menjadi Rp. 42.000

“Dan untuk jalur mandiri ini mulai berlaku pada 1 Januari 2020,” katanya.

Yusrizal berharap, informasi tentang penyesuaian ini dapat diketahui oleh masyarakat khususnya di Gorontalo. Bagi para peserta mandiri yang merasa terbebani dengan kenaikan tersebut segera mengusul penurunan kelas.

Sebagai badan penyelenggara program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Yusrizal menyebut pihaknya siap melakukan percepatan dalam rangka penurunan kelas.

“Kami melalui mobile costumer service siap membantu,” tutup Yusrizal.

The post Iuran BPJS Kesehatan Naik 100 %, BPJS Himbau Peserta Mandiri Turunkan Kelas Jika Berat appeared first on Barakati ID.

The post Iuran BPJS Kesehatan Naik 100 %, BPJS Himbau Peserta Mandiri Turunkan Kelas Jika Berat appeared first on Barakati ID.