BOALEMO – Kepedulian pemerintah daerah kabupaten Boalemo kepada masyarakatnya yang terdampak pandemi covid 19 terus dilakukan, kali ini Bupati Anas Jusuf menyerahkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) untuk Keluarga Penerima Manfaat Desa Bongo IV dan Desa Bualo Kecamatan Paguyaman, (2/2/2021).

Anas Jusuf mengungkapkan, penyerahan bantuan pangan ini di khususkan bagi keluarga yang benar-benar merasakan dampak dari pandemi ini. Menurutnya, tujuan pemerintah daerah melakukan hal tersebut agar bantuan bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang membutuhkan.

“bantuan pangan ini sangat mengandung karbohidrat, Protein dan mineral lainnya yang di butuhkan oleh tubuh kita, sehingga itu harapkan bantuan ini di manfaatkan semaksimal mungkin untuk kebutuhan Keluarga” Kata Anas.

Selain itu, dirinya mengimbau kepada masyarakat virus ini masih ada dan perlu di waspadai, sehingga untuk mencegahnya warga diminta untuk menerapkan protokol kesehatan dalam beraktivitas.

“untuk itu di harapkan kepada masyarakat agar tetap menggunakan masker, mencuci tangan dan menghindari kerumunan banyak orang,” Tutup Anas.

The post Bupati Anas Jusuf Serahkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Untuk Keluarga Penerima Manfaat appeared first on Barakati ID.

The post Bupati Anas Jusuf Serahkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Untuk Keluarga Penerima Manfaat appeared first on Barakati ID.

KABGOR-Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Gorontalo Suwandi Musa bicara blak blakan mengenai penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Ia menuding telah terjadi manipulasi suplier serta pengambilan keuntungan pribadi dalam proses penyaluran BPNT oleh Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo.

“Ini kan selama ini hanya dugaan saya, ternyata sudah mendapatkan bukti informasinya. Jadi suplier itu dibagi-bagi. Ini daftar pembagian distributor sebagai suplier, di wilayah Batudaa Pantai dengan Tibawa. Ini ada Almaghfirah, UD. Rezki, UD. Fitrah, UD. Rajawali. Ini apa-apaan ini !?” ujar Suwandi dengan nada marah saat diwawancarai di kantor DPRD Kabupaten Gorontalo, Rabu (3/6).

Tindakan dinsos membagi-bagi suplier ini dikatakan Suwandi jelas-jelas melanggar peraturan menteri sosial No.20 Tahun 2019 tentang penyaluran bantuan pangan non tunai. Di dalam peraturan tersebut ditegaskan bahwa koordinator daerah dilarang melakukan pengarahan, intervensi pembelanjaan, ataupun semacamnya. Dan status dinas sosial dalam program BPNT adalah sebagai koordinator di daerah.

“Itu disebutkan pada pasal 37 ayat 1 bunyinya ‘koordinator daerah Kabupaten/Kota sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 33 ayat 1 huruf B, dilarang mengarahkan, memberikan ancaman atau paksaan kepada KPM BPNT untuk 1. Melakukan pembelenjaan di warung tertentu, membeli bahan pangan tertentu di e-warung dan atau membeli bahan pangan dalam jumlah tertentu di e-warung, menjadi pemasok bahan pangan di e-warung, dan kewenangan membentuk e-warung,” ujar Suwandi.

Ia menilai, jika sudah seperti ini yang dilakukan dinsos, sama halnya mereka meminjam tangan para suplier dan kemudian menjadi pemasok di e-warung. Sedangkan kewenangan e-warung mutlak tanggung jawab bank penyalur dalam hal ini bank BRI.

Dirinya juga menilai tindakan ini sengaja dilakukan untuk mengambil keuntungan secara pribadi para oknum jika koordinator wilayah sudah berposisi sebagai pemasok bahan pangan di e-warung. Padahal yang seharusnya diawasi dalam pelaksanaan BPNT adalah kuantitas, tepat jumlah dan sasarannya serta kualitasya. “Bukan menentukan supliernya,” tukas Suwandi.

Suwandi dalam kesempatan itu meminta kadis sosial untuk memahami benar ketentuan pedoman tentang penyaluran BPNT yang dikeluarkan oleh Menteri Sosial. Apakah itu peraturan menteri sosial nomor 11 ataupun permensos nomor 20.

“Koordinator daerah itu tidak boleh dan posisi dinas sosial itu masuk dalam lingkup itu,” tukas Suwandi.

Sementara itu, dikonfirmasi terpisah Kepala Dinas Sosial Kabgor Husain Ui mengatakan tuduhan anggota dewan terhadapnya adalah fitnah. Ia mempertanyakan bukti yang menjadi dasar aleg sehingga beranggapan bahwa pihak dinsos telah bermain curang dalam pelaksanaan BPNT.

“Apakah ada surat yang saya keluarkan terkait penentuan suplier itu ? Saya ingin bicara fakta jangan memfitnah orang. Saya belum keluarkan surat. Umpama si A saya tunjuk untuk suplier di kecamatan ini. Kapan ? mana buktinya ? Itu tidak benar,” kata Husain Ui.

“Saya kira kita disini adalah mitra tentunya segala hal yang kita bicarakan mari kita sama-sama daerah ini kita bangun dengan komunikasi yang sesuai untuk menghindari hal-hal diskomunikasi seperti itu,” sambung Husain.

The post Anggota Komisi III DPRD Sebut Ada “Kongkalingkong” di Pembagian BPNT appeared first on Barakati ID.

The post Anggota Komisi III DPRD Sebut Ada “Kongkalingkong” di Pembagian BPNT appeared first on Barakati ID.

GORONTALO-Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo terus memastikan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pemerintah berjalan dengan maksimal. Hal ini dimaksudkan agar program tersebut benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

Dalam agenda kunjungan kerja Komisi II terkait evaluasi dan monitoring program BPNT di Kabupaten Gorontalo Utara (Gorut), Kamis (5/3/2020), ditemukan ketidaksesuaian antara data Dinas Sosial Provinsi, kabupaten, serta data yang ada di desa desa.

Anggota Komisi II Muhammad Nasir Majid menyebutkan, ketidaksesuaian data penerima bantuan kemungkinan disebabkan mis koordinasi antara dinas sosial dan pelaksana di bawahnya terlebih di desa-desa dalam hal ini pemerintah desa. Padahal menurut dia, keterlibatan pemerintah desa pada program ini sangat penting guna melahirkan data yang valid sehingga bisa berkesesuaian dengan yang ada di lapangan.

“Kami menginginkan ada keterlibatan dan koordinasi antara semua pihak,” kata Aleg Fraksi Gerindra itu.

Disambungnya lagi, untuk lebih memantapkan calon penerima bantuan, selain mengacu pada Basis Data Terpadu (BDT), pihak dinas sedianya mengambil data dari desa. Karena tidak semua warga yang kurang mampu tercantum juga di dalam BDT.

Muhammad Nasir Majid mengatakan, kunjungan kerja yang dilakukan Komisi II merupakan bagian dari evaluasi rutin untuk bisa mengetahui kondisi yang sebenarnya di lapangan, terkait dengan masyarakat penerima BPNT.

“Semoga kedepannya tak lagi ada perbedaan data penerima dari dinas sosial dengan data yang ada di pemerintah desa, sehingga penerima bantuan bisa diketahui dengan pasti angkanya dan bisa tersentuh semuanya,” tandas Nasir.

The post Komisi II Deprov Temukan Ketidaksesuaian Data Penerima BPNT, ini Kata Nasir Majid appeared first on Barakati ID.

The post Komisi II Deprov Temukan Ketidaksesuaian Data Penerima BPNT, ini Kata Nasir Majid appeared first on Barakati ID.