DEPROV – Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Hamzah Muslimin, menggelar kegiatan Reses Masa Persidangan Kedua Tahun 2025–2026 di Kelurahan Pedebuolo, Kota Gorontalo. Reses ini menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai aspirasi serta persoalan yang mereka hadapi di lingkungan sekitar.

Dalam pertemuan tersebut, masyarakat menyampaikan sejumlah keluhan yang dinilai urgen, di antaranya terkait pelayanan BPJS Kesehatan, ketidaktepatan data desil kesejahteraan, serta kendala dalam pengajuan proposal bantuan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Menanggapi persoalan seputar BPJS Kesehatan, Hamzah Muslimin menegaskan bahwa proses pengurusan maupun pengaktifan keanggotaan sebenarnya cukup mudah dilakukan. Ia mengimbau masyarakat agar aktif berkoordinasi dengan aparat kelurahan atau langsung datang ke kantor BPJS Kesehatan terdekat untuk mendapatkan pelayanan.

“BPJS itu sebenarnya gampang diurus. Masyarakat bisa datang ke kantor kelurahan atau langsung ke kantor BPJS untuk mengaktifkan keanggotaannya dan mendapatkan layanan,” jelas Hamzah di hadapan warga Pedebuolo.

Selain BPJS, Hamzah juga menyoroti persoalan pendataan desil yang disebut masih menimbulkan banyak ketimpangan di lapangan. Ia mengungkapkan, selama masa reses di berbagai lokasi di Kota Gorontalo, masalah serupa kerap ditemui, di mana warga miskin justru terdata dalam kategori desil yang lebih tinggi.

“Masih banyak warga yang seharusnya masuk kategori Desil 1, tetapi dalam data justru tercatat sebagai Desil 6. Bahkan, ada warga kurang mampu yang tidak memiliki rumah dan hanya menumpang, tapi dianggap mampu berdasarkan data,” ujarnya.

Menurut Hamzah, kondisi ini menunjukkan adanya persoalan serius dalam sistem pendataan dan validasi data penerima bantuan sosial. Karena itu, ia menilai perlu ada koordinasi intensif antarinstansi untuk memperbaiki sistem yang ada agar lebih akurat dan adil.

“Ini berarti ada kesalahan dalam pendataan. Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo mendorong agar masalah seperti ini segera diselesaikan agar bantuan tepat sasaran,” tegasnya.

Sebagai tindak lanjut, Hamzah Muslimin menyampaikan bahwa Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo akan melakukan koordinasi lintas sektor. Rencananya, pihaknya akan mengundang Dinas Sosial kabupaten/kota se-Provinsi Gorontalo, Badan Pusat Statistik (BPS), Dinas Kesehatan, serta BPJS Kesehatan untuk duduk bersama membahas langkah percepatan penyelesaian masalah tersebut.

“Kami akan mengundang instansi terkait untuk mencari solusi bersama agar permasalahan data dan layanan sosial ini bisa segera diselesaikan,” pungkasnya.

The post Data Tak Tepat, Warga Dirugikan, DPRD Provinsi Gorontalo Minta Evaluasi Sistem Desil appeared first on Barakati ID.

The post Data Tak Tepat, Warga Dirugikan, DPRD Provinsi Gorontalo Minta Evaluasi Sistem Desil appeared first on Barakati ID.

KOTA GORONTALO – Kota Gorontalo mengalami kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 106,48 pada Februari 2022 menjadi 107,81 pada Maret 2022 atau terjadi inflasi sebesar 1,25 persen.

Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Gorontalo, Inflasi di Kota Gorontalo terjadi karena adanya kenaikan indeks pada 7 kelompok pengeluaran, penurunan indeks pada 1 kelompok pengeluaran, serta 3 kelompok pengeluaran tidak mengalami perubahan indeks.

Kelompok pengeluaran yang mengalami kenaikan indeks yaitu kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 3,17 persen, kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,28 persen, kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,22 persen.

Selanjutnya kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,25 persen, kelompok kesehatan sebesar 0,19 persen kelompok transportasi sebesar 1,15 persen, dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 1,59 persen.

Sementara ada beberapa Kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks diantaranya kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar -0,02 persen.

Laju inflasi tahun kalender Maret 2022 sebesar 0,64 persen dan inflasi “year on year” (Maret 2022 terhadap Maret 2021) sebesar 1,78 persen.

Bahan Makanan pada Maret 2022 di Kota Gorontalo mengalami inflasi sebesar 3,54 persen

The post Kota Gorontalo Alami Inflasi sebesar 1,25 persen appeared first on Barakati ID.

The post Kota Gorontalo Alami Inflasi sebesar 1,25 persen appeared first on Barakati ID.

GORONTALO – Tingkat kemiskinan di Provinsi Gorontalo pada September 2021 tercatat mengalami penurunan dibandingkan bulan Maret 2021. Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Gorontalo penduduk miskin pada September 2021 sebesar 15,41 persen, menurun 0,20 persen poin terhadap Maret 2021 dan menurun 0,18 persen poin terhadap September 2020.

Jumlah penduduk miskin pada September 2021 sebesar 184,60 ribu orang, menurun 1,69 ribu orang terhadap Maret 2021 dan menurun 0,71 ribu orang terhadap September 2020.

Persentase penduduk miskin di perkotaan pada September 2021 tercatat sebesar 4,06 persen, menurun 0,17 persen poin dari kondisi Maret 2021 yang tercatat sebesar 4,23 persen.

Sementara persentase penduduk miskin di perdesaan pada September 2021 tercatat sebesar 24,38 persen, menurun 0,09 persen poin jika dibandingkan kondisi Maret 2021 yang tercatat sebesar 24,47 persen.

Garis Kemiskinan Provinsi Gorontalo pada September 2021 tercatat sebesar Rp400.504,-/kapita/bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp308.586,- (77,05 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp91.918,- (22,95 persen).

The post Penduduk Miskin di Gorontalo Turun 0,20 Persen appeared first on Barakati ID.

The post Penduduk Miskin di Gorontalo Turun 0,20 Persen appeared first on Barakati ID.

GORONTALO-Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Gorontalo disinyalir melambat. Hal ini sesuai data pertumbuhan ekonomi tahun 2019 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Gorontalo, Rabu (5/2/2020).

Dalam data BPS tersebut menyebutkan pertumbuhan kumulatif ekonomi Gorontalo tahun 2019 hanya sebesar 6,41 persen. Angka ini turun jika dibandingkan dengan pertumbuhan pada tahun 2018 sebesar 6,50 persen.

Dikutif dari data yang dirilis BPS tersebut, perlambatan ekonomi di Gorontalo salah satunya dipicu adanya musim kemarau panjang pada pertengahan tahun 2019 kemarin. Sehingga nilai tambah tanaman pangan (yang memiliki sumbangan sekitar 21 persen) pada pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Gorontalo di tahun 2019 saat itu juga selow.

Angka perlambatan ini sesuai dengan analisa Bank Indonesia (BI) perwakilan Gorontalo, yang sebelumnya telah memprediksi ekonomi Gorontalo hanya akan tumbuh pada kisaran 6,06-6,46 persen di tahun 2019.

BPS juga menyebutkan bahwa sumber pertumbuhan ekonomi Gorontalo disokong dari kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan total pertumbuhan 2,37 persen.

Sementara dari sisi pengeluaran komponen yang mengalami perlambatan adalah pembentukan modal tetap bruto (PMTB). Dan dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi tahun 2019 dicapai oleh kategori pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang sebesar 13,61 persen.

Meski pertumbuhan ekonomi Gorontalo tahun 2019 cenderung turun dan melambat, namun hal itu masih cukup baik di tengah ketidakpastian ekonomi global.

The post BPS: Ekonomi Gorontalo 2019 Melambat appeared first on Barakati ID.

The post BPS: Ekonomi Gorontalo 2019 Melambat appeared first on Barakati ID.