Pohuwato – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Pohuwato sukses menorehkan prestasi dalam hal kepatuhan fiskal daerah. Instansi yang mengurusi urusan pendidikan ini resmi dianugerahi piagam penghargaan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Marisa.

Dikbud Pohuwato dinobatkan sebagai Mitra Kolaborasi Instansi Pemerintah Terbaik dalam Edukasi dan Penyuluhan Perpajakan di wilayah Kabupaten Pohuwato Tahun 2026.

Apresiasi bergengsi tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Marisa Faisal kepada Kepala Dinas Dikbud Pohuwato Arman Mohamad di ruang kerja Kadis, Kamis (18/06/2026).

Usai menerima penghargaan, Arman Mohamad menjelaskan bahwa rekognisi ini merupakan buah dari langkah taktis jajarannya dalam melakukan pendampingan masif serta asistensi pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Intervensi ini utamanya menyasar para guru dan tenaga kependidikan yang berada di bawah naungan Dikbud Pohuwato.

Menurut Arman, postur kuantitas ASN di Bumi Panua hampir separuhnya berstatus sebagai guru dan tenaga kependidikan, termasuk di dalamnya Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Angka makro tersebut menempatkan Dikbud sebagai instansi dengan jumlah wajib pajak orang pribadi terbesar di lingkup Pemkab Pohuwato.

“Sebelumnya, problem utama kami adalah banyaknya ASN yang menunggak pelaporan SPT Tahunan. Faktanya, ini bukan karena mereka tidak taat pajak atau tidak mau melapor, melainkan karena kendala keterbatasan waktu operasional mengajar. Selain itu, banyak yang belum familiar dengan arsitektur sistem administrasi terbaru yakni Coretax System,” ungkap Arman secara transparan.

Menyiasati sumbatan tersebut, Arman mengambil kebijakan proaktif dengan membentuk tim akselerasi internal. Tim ini bertugas meluncur langsung ke sekolah-sekolah di pelosok kecamatan untuk memberikan panduan pengisian instrumen perpajakan secara door-to-door.

“Kami jemput bola mendatangi sekolah-sekolah. Pola asistensi ini kami jamin sama sekali tidak mengoreksi atau mengganggu jam belajar-mengajar siswa, dan tim bekerja secara sukarela. Alhamdulillah, terobosan ini membuahkan hasil manifes dan direspons positif oleh otoritas pajak,” tuturnya.

Efikasi program pengawalan ini terbukti ampuh. Arman membeberkan, pada tahun sebelumnya tercatat ada sekitar 500 ASN di lingkungan Dikbud yang mengabaikan pelaporan SPT. Namun, pasca-program pendampingan bergulir, angka kelalaian tersebut sukses ditekan secara dramatis.

“Hanya dalam tempo dua pekan sejak awal Februari, grafik kepatuhan melonjak tajam karena hampir seluruh ASN sukses melapor. Tersisa sekitar 70 pegawai saja yang belum terproses karena kendala administratif yang valid, seperti sudah memasuki masa pensiun, meninggal dunia, atau sebagian kecil memang sudah melaporkan secara mandiri,” rinci Kadis Dikbud.

Sementara itu, Kepala KPP Pratama Marisa Faisal menegaskan bahwa pemberian sertifikat penghargaan ini bukan sekadar seremonial, melainkan pengakuan objektif atas kontribusi konkret Dikbud Pohuwato dalam memperluas jangkauan literasi perpajakan.

“Dikbud Pohuwato telah melakukan lompatan besar dengan melakukan edukasi perpajakan secara mandiri dan terstruktur di lingkungan kerjanya. Langkah ini sangat meringankan tugas kami sekaligus menjadi motor penggerak dalam mendongkrak tingkat kepatuhan wajib pajak (tax compliance) daerah,” puji Faisal.

Faisal menambahkan, DJP selalu membuka pintu seluas-luasnya bagi wajib pajak yang mengalami degradasi teknis dalam pelaporan, baik berupa masalah lupa kata sandi (password), akun email yang tidak aktif, hingga sinkronisasi nomor telepon baru.

“Tidak ada lagi dalih bagi wajib pajak untuk mangkir melapor. Silakan langsung konsultasikan ke kantor kami atau temui petugas saat penetrasi penyuluhan di lapangan. Jika ada kesulitan beradaptasi dengan fitur-fitur baru di Coretax, tim kami siap memberikan asistensi penuh,” jaminnya.

Pihaknya mengakui belum mampu menyentuh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pohuwato secara simultan akibat keterbatasan kuantitas personel (SDM) di internal kementerian. Kendati demikian, KP2KP Marisa berkomitmen akan terus mengevaluasi basis data makro demi mengejar kepatuhan para abdi negara.

“Keterbatasan personel memang membuat beberapa OPD belum terkunjungi. Namun, cetak biru ke depan, kami akan terus melancarkan evaluasi berkala dan mendatangi instansi-instansi yang catatan pelaporan SPT ASN-nya masih di bawah target,” pungkas Faisal.

The post Gencarkan Sistem Coretax: Dikbud Pohuwato Sabet Penghargaan dari Kementerian Keuangan appeared first on Barakati ID.

The post Gencarkan Sistem Coretax: Dikbud Pohuwato Sabet Penghargaan dari Kementerian Keuangan appeared first on Barakati ID.