NEWS – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana meluruskan informasi terkait kebutuhan 19.000 ekor sapi dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menegaskan bahwa angka tersebut bukan kebutuhan harian, melainkan hanya hasil simulasi perhitungan.

Penjelasan ini disampaikan untuk menghindari kesalahpahaman publik mengenai skala kebutuhan bahan pangan dalam program tersebut. Menurut Dadan, perhitungan tersebut dibuat dengan asumsi tertentu, bukan kondisi yang benar-benar terjadi di lapangan.

“Ini hanya pengandaian. Jadi, satu SPPG, kalau dia masak daging sapi maka dia butuh satu ekor. Kalau misalnya SPPG hari ini mau masak daging sapi. Kalau seluruh SPPG kita perintahkan nanti tanggal sekian kita mau masak sapi, itu tinggal dijumlahkan berapa jumlah SPPG kalikan satu ekor sapi,” jelasnya.

Ia menerangkan bahwa kebutuhan tersebut dihitung jika seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) secara bersamaan menyajikan menu berbahan dasar daging sapi. Dalam praktiknya, hal tersebut tidak dilakukan.

Dalam satu kali proses memasak, satu SPPG membutuhkan sekitar 350 hingga 382 kilogram daging sapi. Jumlah itu setara dengan satu ekor sapi untuk kebutuhan daging.

“Menunya itu ada telur, ada ayam, ada sapi, ada ikan. Misalnya, kalau ini masak daging sapi, maka butuh 350 kilogram sekali masaknya berarti satu ekor sapi. Ini lah pentingnya makan bergizi agar tangkapan rasionya bagus. Jadi, satu kali masak daging sapi butuh 382 (kg), itu artinya satu ekor sapi, dagingnya saja,” papar Dadan.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pemerintah tidak menerapkan kebijakan menu yang seragam secara nasional dalam program MBG. Pendekatan fleksibel dipilih agar tidak menimbulkan tekanan terhadap pasokan dan harga bahan pangan di pasar.

Pengalaman sebelumnya menunjukkan dampak signifikan jika konsumsi dilakukan secara serentak. Saat peringatan ulang tahun Presiden pada 17 Oktober lalu, misalnya, kebutuhan telur mencapai puluhan juta butir dalam satu hari.

“Hari itu butuh 36 juta butir telur atau sekitar 2.200 ton. Dampaknya harga telur sempat naik Rp3.000,” ungkapnya.

Sebagai langkah antisipasi, BGN mengadopsi strategi penyusunan menu berbasis potensi daerah. Setiap wilayah didorong memanfaatkan sumber daya lokal agar distribusi kebutuhan pangan lebih merata dan stabil.

“Karena kita ingin memberdayakan potensi sumber daya lokal dan juga kesukaan masyarakat lokal. Supaya juga tekanan terhadap konsumsinya tidak terlalu tinggi. Jadi kalau kita perintahkan menu nasional, pasti tekanannya tinggi, pasti harga naik,” tutupnya.

Sejumlah laporan media nasional juga menegaskan hal serupa, bahwa angka 19.000 ekor sapi merupakan simulasi berbasis asumsi, bukan kebutuhan aktual harian dalam program MBG.

The post Kepala BGN Meluruskan: Angka 19.000 Sapi Hanya Simulasi, Bukan Kebutuhan Harian MBG appeared first on Barakati ID.

The post Kepala BGN Meluruskan: Angka 19.000 Sapi Hanya Simulasi, Bukan Kebutuhan Harian MBG appeared first on Barakati ID.

News – Program unggulan pemerintah, Makan Bergizi Gratis (MBG), tengah diterpa badai ketidakpuasan. Kinerja Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai eksekutor utama dipertanyakan, berujung pada desakan kuat agar Dadan Hindayana segera meletakkan jabatannya sebagai Kepala BGN.

Ketidakpuasan ini terekam jelas dalam sebuah jajak pendapat berskala masif yang diinisiasi oleh sembilan jaringan media di bawah payung Metropolitan Grup (seperti Pojoksatu, Radar Bandung, hingga Radar Bekasi). Melibatkan platform media sosial raksasa yakni TT, Instagram, dan Facebook, polling ini membentang dari Senin (13/4/2026) hingga Rabu (15/4/2026).

Dari pantauan yang menjaring 989.954 tayangan, sebanyak 54.421 warganet turun gunung memberikan suaranya. Ketika disodorkan pertanyaan tunggal mengevaluasi kinerja sang Kepala BGN, hasilnya sangat telak: 82,47 persen atau 44.883 responden dengan tegas memilih opsi agar Dadan Hindayana “Patut Diganti”. Sebaliknya, hanya segelintir yang bertepuk tangan; 15,63 persen (8.504 akun) merasa memuaskan, dan sisa 1,9 persen menilai kinerjanya mengecewakan namun tidak secara eksplisit memilih opsi pergantian.

Ketua Forum Pemred Metropolitan Grup, Azam Munawar, memaparkan alasan mengapa media sosial dijadikan ujung tombak untuk mengukur suhu publik.

“Media sosial saat ini menjadi salah satu platform yang mendominasi dalam semua kegiatan publik. Perkembangannya juga sudah sangat pesat,” ungkap Azam. Ia juga menegaskan komitmen jaringannya untuk terus memotret realitas sosial melalui metode ini ke depannya. “Kami gelar setiap pekan dengan mengangkat isu-isu yang sedang ramai dan hasilnya bisa dilihat langsung oleh publik,” tegasnya.

Rentetan Kasus yang Mengikis Kepercayaan Publik

Desakan masif agar Kepala BGN dicopot ini sejatinya bukan tanpa dasar. Mengutip data penelusuran dari SINDOnews, reputasi BGN sempat babak belur akibat rentetan kasus keracunan massal yang membayangi program MBG. Tercatat, sepanjang tahun lalu saja terdapat puluhan Kejadian Luar Biasa (KLB) dari ribuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang didirikan di berbagai daerah.

Tak berhenti di situ, sorotan tajam juga pernah dicatat oleh CNN Indonesia menyusul temuan memprihatinkan di SD Inpres 3 Waingapu, Sumba Timur. Di lokasi tersebut, siswa SD mendapati menu ayam goreng yang disajikan masih mentah dan berdarah pada bagian dalamnya. Dadan Hindayana kala itu berkilah bahwa persoalan tersebut lebih bersifat teknis akibat kurangnya pengalaman pihak katering.

Beban berat kini ada di pundak pemerintah pusat untuk mengevaluasi BGN. Hasil polling 82,47 persen ini adalah alarm keras bahwa tata kelola gizi nasional bukan sekadar perihal distribusi logistik, melainkan menyangkut nyawa dan kesehatan masa depan anak bangsa yang tidak boleh ditoleransi atas kesalahan teknis semata.

The post 82,47% Jajak Pendapat Publik Ingin Kepala BGN Dicopot: Peringatan Serius bagi Tata Kelola MBG! appeared first on Barakati ID.

The post 82,47% Jajak Pendapat Publik Ingin Kepala BGN Dicopot: Peringatan Serius bagi Tata Kelola MBG! appeared first on Barakati ID.

JAKARTA – Riuh perbincangan terkait anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) kian santer bergulir di media sosial. Sorotan tajam netizen kali ini tertuju pada rincian anggaran pengadaan kaus kaki yang nominalnya dinilai terlampau mahal, yakni mencapai Rp100 ribu per pasang. Merespons kehebohan tersebut, Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, akhirnya angkat bicara untuk meluruskan asumsi publik.

Dalam sesi wawancara eksklusif bersama CNN Indonesia di program Inside with Diana Valencia, Dadan membedah secara rinci peruntukan barang yang memicu polemik tersebut. Ia membantah keras jika pengadaan kaus kaki bernilai puluhan ribu rupiah itu dilakukan tanpa perhitungan yang jelas. Menurutnya, kelengkapan seragam tersebut ditujukan langsung bagi para Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang wajib mengikuti pelatihan ala militer.

Terkait desas-desus ini, Dadan memberikan klarifikasi langsung dengan penjelasan sebagai berikut:

“jadi gini mereka itu kan dulu direkrut ee untuk ee ikut pendidikan Komcad oke jadi mereka diberi seragam Komcad sepatu yang mirip Komcad lah termasuk kaos kakinya”

Selain itu, Dadan memastikan bahwa wewenang eksekusi pembelian perlengkapan ini tidak diurus secara mandiri oleh instansinya. Dana tersebut memang bersumber dari kantong BGN, namun proses tender dan pencairan dikelola melalui kerja sama antarlembaga.

“dan setelah kami cek apakah betul di badan Gija ada pengadaan kos kaki oh rupanya itu adalah pengadaan kos kaki yang untuk seragam Komcad Unhan tersebut oke jadi tipenya swak kelola tipe du jadi anggarannya ada di Badan Giji Nasional tapi kita swak kelolakan ke Unhan”

Dadan lebih lanjut merinci bagaimana alur koordinasi pengadaan barang tersebut dijalankan agar tetap akuntabel dan transparan.

“unhan kemudian membentuk Satgas kemudian mengeksekusi anggaran itu bersama dengan e perwakilan dari Badan Gaji Nasional termasuk pengadaan peralatan seragam dan dia dalamnya ada kos kaki”

Senada dengan pernyataan di atas, laporan dari media terpercaya seperti Kompas.com dan Tribunnews juga turut menyoroti isu ini. Berdasarkan pemberitaan Tribunnews, pengadaan kaus kaki BGN ini menyasar alokasi sekitar 17.000 pasang. Publik di dunia maya sebelumnya bahkan sempat dihebohkan dengan desas-desus bahwa harga per pasangnya menembus Rp100.000, sebelum akhirnya angka aslinya dikoreksi di angka kisaran Rp54 ribu.

Sementara itu Dadan Hindayana menjamin setiap rupiah uang negara di lingkungan BGN terus diawasi melalui mekanisme undang-undang yang ketat. Pelibatan Universitas Pertahanan (Unhan) dalam sistem ‘swakelola tipe 2’ membuktikan bahwa kelengkapan peserta pelatihan SPPI, termasuk kaus kakinya, benar-benar dikerjakan oleh instansi terkait secara proporsional. BGN pun mengimbau masyarakat untuk tidak mudah termakan isu liar yang tak berdasar demi menjaga integritas jalannya program Makan Bergizi Gratis (MBG) ini.

The post Viral Harga Pengadaan Kaos Kaki di BGN Disebut Rp100 Ribu, Kepala Badan Gizi Buka Suara appeared first on Barakati ID.

The post Viral Harga Pengadaan Kaos Kaki di BGN Disebut Rp100 Ribu, Kepala Badan Gizi Buka Suara appeared first on Barakati ID.

NEWS – Pengadaan kendaraan operasional untuk program andalan pemerintah, Makan Bergizi Gratis (MBG), kini tengah berada di pusaran polemik. Sorotan tajam mengarah pada ribuan unit motor listrik berlogo Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru-baru ini viral di media sosial. Usut punya usut, kendaraan bermerek lokal tersebut diduga kuat merupakan hasil rebranding dari produk asal China dengan selisih harga yang sangat mencolok.

Berdasarkan narasi yang beredar luas, motor listrik bermerek Emmo (dengan tipe JVX GT dan JVH Max) tersebut diklaim memiliki Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) mencapai 48,5 persen. Namun, fakta di lapangan menunjukkan kejanggalan. Desain fisik motor ini dinilai identik—bahkan nyaris tanpa perbedaan—dengan produk white label besutan pabrikan Taizhou Okla Automotive yang bermarkas di Zhejiang, China, serta memiliki garis keturunan desain dari jenama global seperti Kollter.

Kemiripan tersebut tidak hanya sekadar siluet bodi, tetapi merambat hingga ke detail terkecil. Mulai dari desain lampu utama (headlamp), kaca depan (windshield), bentuk sepatbor, hingga lekukan pada fairing dan model jok, semuanya bagaikan pinang dibelah dua dengan motor generik asal Negeri Tirai Bambu tersebut.

Yang membuat publik semakin tercengang adalah perbandingan harga yang terpaut sangat jauh. Di pasar e-commerce internasional seperti Alibaba, produk kembaran dengan spesifikasi identik ini ditawarkan di kisaran harga yang sangat terjangkau, yakni mulai dari Rp7 juta hingga Rp10 jutaan. Terdapat pula varian sejenis yang dibanderol sekitar US$ 2.185 (setara Rp37 jutaan). Sebaliknya, pihak BGN mengklarifikasi bahwa harga resmi motor listrik untuk operasional MBG ini dipatok sebesar Rp42 juta per unitnya, yang mana di dalam platform e-Katalog Inaproc harganya bahkan sempat tertera di kisaran Rp49,9 juta hingga Rp56,8 juta.

Menanggapi besarnya kuota pengadaan yang dilakukan oleh pemerintah di tengah isu miring ini, Kepala Badan Gizi Nasional membeberkan kepastian jumlah armada yang telah dieksekusi oleh pihaknya.

“Realisasi total motor listrik sebanyak 21.801 unit dari 25.000 unit yang dipesan di tahun 2025,” ujar Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana.

Ia juga menepis rumor liar yang sebelumnya menyebutkan bahwa pemerintah memesan hingga 70.000 unit armada. Saat ini, ribuan unit yang telah tiba masih dalam tahap penyelesaian administrasi sebagai Barang Milik Negara (BMN) sebelum didistribusikan kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah.

Menanggapi fenomena masuknya barang impor berkedok merek lokal, sejumlah pengamat otomotif menilai bahwa praktik ini bukanlah hal yang mengejutkan. Mayoritas pelaku industri motor listrik di Tanah Air memang masih sangat bergantung pada komponen Completely Knocked Down (CKD) yang didatangkan utuh dari China. Strategi ini sering kali diambil sebagai jalan pintas agar produsen bisa menekan biaya perakitan sekaligus memenuhi syarat masuk ke dalam sistem pengadaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Kendati secara administratif skema ini legal dan memenuhi syarat komponen lokal lewat proses perakitan akhir, ketergantungan yang terlalu masif terhadap produk rebranding ditakutkan akan menjadi bumerang. Selain memicu pemborosan anggaran negara akibat melambungnya harga jual akhir (mark-up yang signifikan), skema perakitan tempel merek ini dinilai akan mematikan proses transfer teknologi yang sesungguhnya di Indonesia. Publik kini menanti transparansi lebih lanjut terkait kewajaran selisih harga puluhan juta rupiah tersebut.

The post Terbongkar! Konten Kreator ini Duga Motor Listrik MBG Rebranding Produk China, Harga Asli Rp10 Jutaan tapi Dibeli Rp42 Juta appeared first on Barakati ID.

The post Terbongkar! Konten Kreator ini Duga Motor Listrik MBG Rebranding Produk China, Harga Asli Rp10 Jutaan tapi Dibeli Rp42 Juta appeared first on Barakati ID.

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa merespons viralnya motor listrik Badan Gizi Nasional (BGN). Ia mengaku belum tahu soal anggaran tahun ini. “Setahu saya tahun lalu pernah diajukan juga untuk motor dan komputer kalau enggak salah, tapi ditolak,” ujarnya di Jakarta (7/4).

Menurutnya, dana harus difokuskan pada makanan masyarakat. Di sisi lain, Kepala BGN Dadan Hindayana meluruskan rumor 70 ribu unit. “Pengadaan motor ini memang masuk dalam anggaran 2025. Fungsinya untuk mendukung operasional Kepala SPPG,” jelasnya. Total realisasi baru 21.801 unit. Reuters mencatat, transparansi logistik pada program gizi subsidi sangat krusial guna mencegah inefisiensi uang negara.

The post BGN Tiba-Tiba Beli Motor Listrik Puluhan Ribu Unit untuk Dapur MBG,MENKEU Purbaya tidak Tahu appeared first on Barakati ID.

The post BGN Tiba-Tiba Beli Motor Listrik Puluhan Ribu Unit untuk Dapur MBG,MENKEU Purbaya tidak Tahu appeared first on Barakati ID.