DEPROV – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo menggelar Rapat Paripurna ke-40 dengan agenda Pembicaraan Tingkat I terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Rapat yang dipimpin langsung Ketua DPRD Gorontalo, Thomas Mopili, turut dihadiri Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo, serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Dalam paripurna tersebut, seluruh fraksi di DPRD Gorontalo menyatakan menerima Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan mempertimbangkan masukan dan saran dari masing-masing fraksi.

Wakil Ketua III DPRD Gorontalo, Sulyanto Pateda, menyampaikan bahwa delapan fraksi yang ada di DPRD sepakat untuk menindaklanjuti pembahasan sesuai mekanisme yang berlaku.

“Delapan fraksi yang ada di DPRD menerima dan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang ada di DPRD Gorontalo,” ungkap Sulyanto.

Ia juga mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Gorontalo yang dinilai konsisten menjaga keterbukaan dan akuntabilitas dalam setiap tahapan penyusunan, pelaksanaan, maupun perubahan APBD. Hal itu, menurutnya, menjadi bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Namun, Sulyanto menegaskan bahwa DPRD tetap menjalankan peran sebagai representasi masyarakat. Karena itu, masukan dari fraksi-fraksi harus didengar pemerintah sebagai suara rakyat.

“DPRD menjalankan fungsi pengawasan sekaligus representatif masyarakat. Maka kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo harus penuh kehati-hatian dan benar-benar mampu menyentuh masyarakat,” pungkasnya.

The post Sulyanto Pateda: Persetujuan Fraksi DPRD Adalah Suara Rakyat untuk Perubahan APBD 2025 appeared first on Barakati ID.

The post Sulyanto Pateda: Persetujuan Fraksi DPRD Adalah Suara Rakyat untuk Perubahan APBD 2025 appeared first on Barakati ID.