DEPROV – Ratusan warga yang tergabung dalam Aliansi Penambang Rakyat (AMPERA) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Provinsi Gorontalo, Selasa (03/06/2025). Mereka menuntut keadilan atas pengelolaan tambang yang dinilai merugikan masyarakat, khususnya penambang tradisional.

Aksi massa ini disambut langsung oleh Anggota DPRD Gorontalo, Mikson Yapanto, yang turun menemui demonstran dan mendengarkan langsung aspirasi mereka.

“Saya menyepakati tuntutan masyarakat penambang ini untuk diperjuangkan dan disampaikan secara resmi kepada Panitia Khusus (Pansus) Pertambangan,” ujar Mikson di hadapan massa aksi.

Ia menegaskan bahwa DPRD akan berperan sebagai jembatan komunikasi antara masyarakat dan para investor, agar kepentingan warga lokal tidak diabaikan dalam pengelolaan sumber daya alam di daerah.

“Kita tidak ingin ada pihak yang dirugikan. Aspirasi masyarakat akan kami bawa ke forum resmi DPRD untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku,” tegasnya.

Berikut enam poin tuntutan AMPERA kepada DPRD Gorontalo:

1. Rekomendasi peninjauan ulang penguasaan blok tambang oleh PT Gorontalo Mineral.

2. Usulan pembentukan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) ke Kementerian ESDM pada lokasi-lokasi yang telah lama digarap masyarakat.

3. Penindakan terhadap aktivitas pertambangan yang dinilai melanggar Keppres No. 41 Tahun 2004 dan revisinya, Keppres No. 3 Tahun 2023.

4. Penghapusan izin pinjam pakai kawasan hutan yang diberikan kepada PT Gorontalo Mineral.

5. Penerbitan SK pembentukan “Tim 20”, yang akan dilibatkan dalam pengambilan keputusan strategis di sektor pertambangan tingkat daerah.

6. Pencantuman tambang rakyat ke dalam dokumen RPJMD, serta revisi RTRW Kabupaten Bone Bolango untuk mengakomodasi keberadaan tambang rakyat secara legal.

AMPERA menyuarakan bahwa keberadaan tambang rakyat selama ini telah menjadi penopang ekonomi warga lokal, dan menolak jika ruang penghidupan mereka dihilangkan tanpa solusi yang adil.

Aksi unjuk rasa berlangsung damai dan tertib, dengan pengawalan aparat kepolisian setempat. DPRD Gorontalo berkomitmen untuk menyampaikan tuntutan ini dalam pembahasan lebih lanjut bersama Pansus Pertambangan dan instansi terkait.

The post 6 Tuntutan AMPERA ke DPRD Provinsi Gorontalo, Tambang Rakyat Minta Diakui Secara Resmi appeared first on Barakati ID.

The post 6 Tuntutan AMPERA ke DPRD Provinsi Gorontalo, Tambang Rakyat Minta Diakui Secara Resmi appeared first on Barakati ID.

Gorontalo – Puluhan massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Penambang Rakyat Bone Bolango menggelar aksi demonstrasi damai di depan Gedung DPRD Provinsi Gorontalo, Rabu (14/04/2025).

Aksi ini dimulai dari Kantor Gubernur Gorontalo dan berlanjut ke kantor legislatif sebagai bentuk desakan kepada pemerintah untuk segera menyelesaikan konflik pertambangan yang terjadi di wilayah Bone Bolango, khususnya terkait aktivitas salah satu perusahaan tambang, PT Gorontalo Minerals (GM), yang dianggap telah memasuki area tambang rakyat.

Para demonstran disambut langsung oleh Panitia Khusus (Pansus) Pertambangan DPRD Provinsi Gorontalo, yang terdiri dari Meyke Kamaru, Limonu Hippy, Sayuti, Faizal Hulukati, Manaf Abidin, Syamsur Djafar, dan Hamzah Idrus.

Dalam pertemuan terbuka tersebut, Dewa Diko selaku jenderal lapangan aksi menyampaikan beberapa tuntutan utama massa kepada DPRD, yakni:

1. Penghentian aktivitas PT GM di wilayah tambang rakyat.

2. Pemanggilan pihak kepolisian (Polda) untuk mengamankan masyarakat penambang.

3. Pansus DPRD segera menyelesaikan konflik tambang yang terjadi di Bone Bolango.

4. Menuntut PT GM menghentikan propaganda terhadap pertambangan rakyat.

“Kami tidak ingin panjang lebar, kami hanya minta Pansus menyepakati dan membacakan nota kesepakatan ini di depan massa aksi,” tegas Dewa Diko.

Mendengar tuntutan tersebut, anggota Pansus Pertambangan, Limonu Hippy, menyampaikan komitmennya untuk serius menangani persoalan ini dan meminta masyarakat tidak meragukan keberpihakan mereka.

“Saya juga adalah penambang. Saya lahir dan besar dari wilayah tambang. Saya tahu persis situasi di lapangan, dan kami akan bekerja semaksimal mungkin untuk menyelesaikan persoalan ini,” ujar Limonu Hippy, menegaskan komitmennya kepada para penambang.

Sementara itu, Pansus berjanji akan membawa seluruh tuntutan massa dalam pembahasan internal dan berkoordinasi lebih lanjut dengan pihak terkait, termasuk pemerintah daerah dan aparat kepolisian, guna mencari jalan tengah yang adil dan solutif.

Aksi ini berlangsung damai dan tertib hingga massa membubarkan diri setelah dialog dengan anggota DPRD selesai dilakukan.

The post Pansus Tambang Terima Tuntutan Penambang Rakyat Bone Bolango appeared first on Barakati ID.

The post Pansus Tambang Terima Tuntutan Penambang Rakyat Bone Bolango appeared first on Barakati ID.

GORONTALO – Awak media mendapatkan pemberitahuan tentang rencana aksi besar-besaran yang akan dilakukan oleh Aliansi Masyarakat Lingkar Tambang Kabupaten Pohuwato. Rencana unjuk rasa ini dijadwalkan akan berlangsung mulai tanggal 26 hingga 30 September mendatang.

Dalam pemberitahuan tersebut, disebutkan bahwa massa yang akan terlibat dalam unjuk rasa diperkirakan mencapai sekitar 20.000 orang. Aksi ini akan dipimpin oleh Jendral Lapangan yaitu Uten Umar.

Terdapat lima tuntutan yang akan diajukan oleh massa aksi kepada pihak berwenang, yang masih berkaitan dengan aksi demonstrasi sebelumnya.

1. Membebaskan massa aksi yang sementara ditahan di Polres Pohuwato.

2. Mengusut tuntas Anggota Polri yang melakukan pemukulan kepada massa aksi yang sementara diperiksa di Polres Pohuwato.

3. Meminta kepada Bupati dan Kementrian ESDM untuk menghentikan aktifitas PT Merdeka Copper Gold.

4. Memberikan ruang kepada Penambang Pohuwato untuk melakukan aktifitas pertambangan pada semua kawasan di Kabupaten Pohuwato.

5. Meminta kepada Presiden Joko Widodo dan Kapolri untuk mengevaluasi Kapolda dan Kapolres yang ikut terlibat aktif dalam wilayah pertambangan, sehingga menyebabkan Pohuwato tidak stabil secara ekonomi.

Namun, Kapolres Pohuwato, AKP Joko Sulistiono, mengungkapkan bahwa pemberitahuan resmi terkait aksi tersebut belum sampai kepada dirinya. Meskipun begitu, ia menyatakan akan melakukan pengecekan lebih lanjut terkait pemberitahuan tersebut.

“Pemberitahuannya belum sampai ke saya, tapi nanti saya cek lagi apa sudah ada atau bagaimana,” Ujar Kapolres Pohuwato, Joko Sulistiono.

The post Senin 26 September Akan Ada Demo Besar-besaran di Pohuwato appeared first on Barakati ID.

The post Senin 26 September Akan Ada Demo Besar-besaran di Pohuwato appeared first on Barakati ID.