NEWS – Kehilangan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) selama ini kerap dianggap sepele oleh sebagian masyarakat karena proses cetak ulangnya yang tidak dipungut biaya alias gratis. Namun, paradigma tersebut tampaknya akan segera berubah. Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tengah mewacanakan penerapan sanksi denda bagi warga yang ceroboh dan menghilangkan kartu identitas kependudukan mereka.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, menyoroti tingginya angka pelaporan kehilangan e-KTP yang terjadi setiap harinya. Ia menilai kebijakan menggratiskan pencetakan ulang justru memicu sikap kurang berhati-hati dari masyarakat dalam menjaga dokumen penting tersebut.

“Jadi perlu dipikirkan agar warga bisa lebih bertanggung jawab dengan mewajibkan untuk membayar dikenakan segenap biaya, denda lah kira-kira begitu ya. Karena setiap hari itu ada berapa Pak Teguh (Dirjen Dukcapil) ya laporan kehilangan? Puluhan ribu. Puluhan ribu, karena kan gratis gitu. Jadi ini cost center juga di sini begitu,” katanya.

Merujuk pada data tambahan dari rapat kerja bersama Komisi II DPR RI di Senayan, usulan denda ini dilatarbelakangi oleh keinginan pemerintah untuk mengurangi beban anggaran negara. Proses pencetakan puluhan ribu blanko KTP pengganti secara terus-menerus terbukti menguras sumber daya yang cukup besar. Meski demikian, sanksi ini kabarnya tidak akan diberlakukan secara pukul rata. Pengecualian tetap akan diberikan apabila e-KTP hilang akibat kondisi kahar seperti bencana alam atau kejadian di luar kendali pemiliknya.

Usulan pengenaan denda ini menjadi salah satu dari sekian banyak poin yang diusulkan dalam rencana revisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk). Lebih jauh, Bima Arya juga menekankan pentingnya perbaikan tata kelola data serta pembagian tanggung jawab lintas sektoral.

“Selama ini sering kali kita berdebat menguras energi ini leading-nya siapa, kewenangan siapa. Kami kira diproses nanti, pembahasan, akan baik sekali apabila kita menyentuh isu tentang kewenangan dan koordinasi antar lembaga tadi,” pungkasnya.

Melalui rencana perbaikan regulasi ini, pemerintah berharap sistem administrasi kependudukan di Indonesia bisa menjadi lebih tertib, efisien, serta mendorong warganya untuk lebih proaktif dan bertanggung jawab terhadap keamanan identitas pribadi mereka.

The post Siap-Siap Rogoh Kocek! Wamendagri Usulkan Aturan Denda Buat Warga yang Hilangkan e-KTP appeared first on Barakati ID.

The post Siap-Siap Rogoh Kocek! Wamendagri Usulkan Aturan Denda Buat Warga yang Hilangkan e-KTP appeared first on Barakati ID.