Gorontalo – Juru Bicara Partai Gerindra Gorontalo, Wahidin Ishak, mengingatkan seluruh elemen masyarakat dan insan politik untuk saling menghargai perbedaan sikap serta pilihan politik setiap individu.

Menurut Wahidin, setiap warga negara memiliki hak dan kebebasan untuk menentukan partai politik yang dinilai selaras dengan pandangan maupun ideologi pribadinya. Hal tersebut merupakan pilar utama dalam prinsip demokrasi yang berlaku di Indonesia.

“Setiap diri bebas memilih partai politiknya sendiri yang dirasakannya cocok dengan ideologi dirinya. Kan memang begitu substansi demokrasi yang dianut dalam hukum positif Indonesia,” ujar Wahidin.

Ia menekankan bahwa perbedaan pilihan politik merupakan pernak-pernik wajar dalam dinamika berdemokrasi. Oleh sebab itu, masyarakat diminta untuk tidak mudah terbawa perasaan (baper) maupun memperbesar perdebatan yang tidak substansial.

“Kita sebagai warga NKRI perlu menghargai orang yang berbeda pendapat dengan diri kita. Jadi, tidak boleh ada yang baper-baper segala. Santai lah,” selorohnya.

Sikap saling menghormati ini, kata Wahidin, sangat krusial agar energi bangsa tidak habis untuk polemik internal, melainkan dialihkan untuk menyelesaikan berbagai persoalan mendesak demi kepentingan masyarakat luas.

Meski sebuah kebijakan politik jarang bisa memuaskan seluruh pihak, ia menggarisbawahi bahwa kemaslahatan masyarakat banyak harus tetap menjadi prioritas tertinggi di atas ambisi pribadi atau kelompok.

Hargai Keputusan Politik Setiap Individu

Lebih lanjut, Wahidin meminta publik menghormati keputusan serta sikap politik resmi yang diambil oleh siapa pun, termasuk terkait dinamika keanggotaan dalam partai politik.

“Kita hargai pendapat maupun sikap setiap diri yang dibuatnya secara resmi. Semua parpol pasti menerima diri seseorang yang masuk sebuah parpol maupun keluar dari parpol tersebut,” tuturnya.

Ia menegaskan, esensi utama dari keberadaan partai politik adalah pengabdian.

“Bagi setiap parpol, hal yang penting adalah diurut sebagai berikut: kepentingan orang banyak, lalu kepentingan pribadi,” tegas Wahidin.

Ingatkan Prinsip Negara Hukum

Dalam kesempatan yang sama, Wahidin mewanti-wanti masyarakat agar selalu menjadikan hukum dan lembaga peradilan resmi sebagai rujukan utama dalam menyelesaikan setiap perselisihan.

Ia mengingatkan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang berdiri teguh di atas konstitusi.

“NKRI adalah negara hukum. Itu tertulis dalam peraturan tertinggi Indonesia, yang kita sebut sebagai konstitusi atau Undang-Undang Dasar,” terangnya.

Oleh karena itu, ia meminta tidak ada pihak yang melakukan penghakiman secara sepihak berdasarkan persepsi atau keinginan kelompok tertentu.

“Marilah kita menempatkan hukum atau pengadilan yang resmi oleh negara sebagai rujukan utama kita sebagai warga negara. Intinya, kita serahkan kepada lembaga hukum untuk menetapkan kebenaran dan keadilan,” imbaunya.

Ia menambahkan, apa pun keputusan yang nantinya ditetapkan oleh pengadilan atau mahkamah wajib diterima dan dihormati oleh seluruh pihak secara legawa.

Gerindra Terbuka bagi Siapa Saja

Menutup arahannya, Wahidin menegaskan bahwa Partai Gerindra senantiasa terbuka terhadap dinamika politik, baik bagi individu yang ingin bergabung maupun yang memilih melangkah keluar.

“Gerindra adalah partai politik yang terbuka. Menurut kami, jika ada pribadi yang mau keluar partai ini maupun yang mau masuk parpol ini, ya biasa saja. Ndak perlu dikompori-kompori,” jelasnya.

Ia pun berpesan agar masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh pergeseran peta politik.

“Jangan sampai si A dan si B yang ribut, malah si C yang panas,” kelakarnya menutup pembicaraan.

Wahidin berharap seluruh pihak dapat menyikapi dinamika politik secara dewasa, dengan tetap menjunjung tinggi supremasi hukum dan menempatkan kepentingan rakyat di atas segalanya.

The post Jangan Baper! Jubir Gerindra Gorontalo Minta Warga Sikapi Beda Pilihan Politik Secara Dewasa appeared first on Barakati ID.

The post Jangan Baper! Jubir Gerindra Gorontalo Minta Warga Sikapi Beda Pilihan Politik Secara Dewasa appeared first on Barakati ID.

Langkah ini akan efektif berlaku mulai Senin, 1 September 2025, sesuai keputusan partai untuk menonaktifkan keduanya sebagai perwakilan dari Fraksi PAN DPR RI. Dalam penyampaiannya, Viva Yoga menggarisbawahi bahwa partai mengambil keputusan tersebut “mencermati dinamika dan perkembangan saat ini” sebagai dasar pertimbangan.

PAN juga memberikan himbauan kepada masyarakat agar tetap tenang dan menjaga kepercayaan terhadap pemerintahan yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto. Viva Yoga meminta agar publik bersabar dan menyerahkan penyelesaian persoalan kepada pemerintah, yang diyakini akan bertindak cepat, tepat, dan berpihak kepada rakyat demi kemajuan bangsa

Serupa dengan langkah PAN, Partai NasDem pun menonaktifkan dua anggotanya, Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach, pada hari yang sama—sebagai respons atas pernyataan yang dianggap mencederai rakyat. Ini memperlihatkan upaya kedua partai dalam merespons dinamika dan menjaga citra serta integritas wakil rakyat di mata publik.

The post PAN non aktifkan Eko Patrio dan Uya Kuya appeared first on Barakati ID.

The post PAN non aktifkan Eko Patrio dan Uya Kuya appeared first on Barakati ID.