DEPROV – Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo menggelar kunjungan kerja ke lokasi pembangunan tanggul Sungai Bionga di Lingkungan IV, Kelurahan Hunggaluwa, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, Sabtu (26/9/2026).

Kunjungan lapangan tersebut dilaksanakan sebagai wujud pelaksanaan fungsi pengawasan sekaligus respons cepat atas aspirasi masyarakat setempat. Warga menilai kondisi tanggul Sungai Bionga memerlukan penanganan intensif dan permanen guna mengantisipasi potensi tingginya curah hujan serta lonjakan debit air sungai.

Dalam peninjauan tersebut, jajaran Komisi III melihat secara langsung infrastruktur tanggul yang sebelumnya telah dibangun oleh Balai Wilayah Sungai (BWS). Saat ini, beberapa bagian tanggul tampak hanya ditangani secara darurat menggunakan pancangan bambu serta susunan karung berisi pasir untuk menahan gerusan arus air.

Kondisi ini memicu keresahan para petani lokal yang menggantungkan pasokan irigasi lahan pertanian mereka pada aliran Sungai Bionga. Upaya sementara menumpuk karung pasir guna menaikkan debit air dinilai tak efektif dalam jangka panjang karena material tersebut rentan hanyut saat luapan sungai meningkat.

Menanggapi situasi tersebut, warga sebenarnya terdorong untuk memperkuat tanggul secara swadaya melalui gotong royong, termasuk meninggikan struktur dan menanam bambu sebagai penahan alami. Kendati demikian, masyarakat diliputi keraguan terkait regulasi, aspek legalitas, hingga standar teknis pengerjaan di kawasan sempadan sungai.

Ketua Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo, Espin Tulie, menegaskan bahwa penanganan kawasan sungai tidak boleh dilakukan secara sembarangan dan wajib dikoordinasikan secara ketat dengan Balai Wilayah Sungai selaku instansi berwenang.

Espin menilai, instansi teknis yang berwenang harus turun langsung menyaksikan kondisi lapangan agar solusi yang dirumuskan tepat sasaran, memenuhi syarat ketahanan bangunan, sekaligus memberi rasa aman bagi warga yang hendak bergotong royong. Pihaknya pun telah meneruskan fakta-fakta lapangan tersebut ke pihak Balai guna penanganan lebih lanjut.

Di saat yang sama, Komisi III mengimbau masyarakat untuk sementara waktu menahan diri dari membangun struktur konstruksi permanen secara mandiri sebelum terbit kejelasan panduan teknis dari instansi terkait.

“Kita tidak ingin masyarakat yang berniat baik untuk bergotong royong memperbaiki tanggul justru terbentur masalah hukum atau aturan teknis di kemudian hari. Karena itu, kita perlu duduk bersama dengan pihak Balai untuk merumuskan solusi yang paling tepat,” ujar Espin.

Guna mengurai persoalan ini, Komisi III merencanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada pekan depan dengan mengundang Balai Wilayah Sungai, Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Gorontalo, serta pihak terkait. RDP tersebut bakal membahas skema penanganan permanen, termasuk peluang pembangunan talut atau dinding penahan tanah yang sesuai standar teknis perpipaan dan keairan.

Espin memungkas bahwa pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) membutuhkan kolaborasi sinergis antar-instansi sesuai kewenangan masing-masing, sehingga kebutuhan air dan keselamatan warga dapat terlindungi secara terukur.

“Yang paling penting saat ini adalah memastikan kebutuhan air untuk pertanian warga dan perlindungan fisik tanggul terlayani dengan baik. Kami akan terus berkomunikasi dengan Balai agar ada solusi yang terang dan masyarakat tidak dibiarkan berjuang sendiri tanpa kepastian teknis,” tegasnya.

The post Khawatir Karung Pasir Hanyut! Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo Tinjau Tanggul Sungai Bionga appeared first on Barakati ID.

The post Khawatir Karung Pasir Hanyut! Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo Tinjau Tanggul Sungai Bionga appeared first on Barakati ID.