Kota Gorontalo – Menjelang peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Harkodia) 2025, sorotan publik kembali tertuju pada penyelidikan dugaan penyimpangan anggaran di Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Gorontalo. Penyelidikan yang dilakukan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Gorontalo tersebut kini bergulir panas setelah Yayasan Penegak Hak-Hak Rakyat (YAPHARA) resmi melayangkan laporan serta menyatakan dukungan terhadap langkah Kejati.

Pembina YAPHARA, Adhan Dambea, mengungkapkan adanya pola penyimpangan yang diduga melibatkan empat oknum anggota DPRD Provinsi Gorontalo. Menurutnya, para oknum tersebut menitipkan Pokok Pikiran (Pokir) mereka ke KONI melalui cabang olahraga (cabor) yang secara langsung mereka pimpin atau kuasai.

Adapun keempat oknum yang dimaksud adalah:

• TM, Ketua Cabor Biliar

• EI, Ketua Cabor Ikatan Motor Indonesia (IMI)

• SP, Ketua Cabor Sepak Takraw

• IM, Ketua Cabor Taekwondo

Adhan menjelaskan, modus yang diduga digunakan serupa: Pokir dititipkan dalam bentuk hibah kepada KONI, kemudian dicairkan melalui proposal cabor yang dipimpin langsung oleh oknum legislatif bersangkutan.

“Pokir itu untuk masyarakat, bukan untuk dijadikan dompet pribadi. Ketika Pokir dititipkan ke KONI lalu dicairkan kembali melalui cabor yang mereka kuasai, itu jelas bentuk penyiasatan aturan,” tegas Adhan.

Ia menilai praktik tersebut tidak hanya melanggar mekanisme keuangan daerah, tetapi juga mengandung konflik kepentingan serta potensi tindak pidana korupsi.

Lebih lanjut, YAPHARA juga menyoroti dugaan pencairan hibah oleh oknum EI pada Februari 2024, padahal Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 23 Tahun 2024—yang menjadi dasar legalitas hibah dalam Perubahan APBD—baru ditandatangani pada 18 Oktober 2024.

“Bagaimana mungkin hibah dicairkan sebelum dasar hukumnya ada? Ini bukti adanya pelanggaran serius dalam proses penganggaran,” sambung Adhan.

Selain itu, laporan YAPHARA juga mencatat bahwa pengelolaan anggaran di Dinas Pemuda dan Olahraga (DISPORA) serta KONI tidak berjalan sesuai ketentuan PP Nomor 12 Tahun 2019 dan Surat Edaran KPK Nomor 2 Tahun 2024. Seharusnya seluruh tahapan mulai dari Musrenbang, Pokir, RKPD, hingga DPA tercatat dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Namun, menurut Adhan, mekanisme tersebut justru direkayasa untuk menitipkan anggaran demi kepentingan kelompok tertentu.

Dalam laporan yang sama, YAPHARA menemukan adanya lonjakan anggaran hibah DISPORA yang signifikan, dari sekitar Rp24,965 miliar di awal tahun 2024 menjadi Rp28,555 miliar dalam Perubahan APBD berdasarkan Pergub No. 23/2024.

Adhan menegaskan agar Kejati Gorontalo tidak berhenti pada tahap penggeledahan, tetapi melanjutkan proses hukum dengan tegas tanpa ruang bagi intervensi politik.

“Ini menyangkut integritas APBD dan marwah daerah. Semua pihak yang terlibat harus diperiksa tanpa pandang jabatan,” ujarnya.

Menurutnya, praktik penyalahgunaan Pokir bukan hal baru. Pola tersebut telah berlangsung lama dan baru mencuat ke publik setelah mencampuri pengelolaan dana KONI.

Dengan adanya lima temuan utama—yakni dugaan penyimpangan anggaran, manipulasi Pokir, lonjakan hibah tidak wajar, pencairan tanpa dasar hukum, serta keterlibatan empat oknum aleg—Adhan menilai bahwa kasus KONI menjadi ujian besar bagi Kejati Gorontalo dalam membuktikan komitmen pemberantasan korupsi.

“Kami akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas. Saya siap menjadi saksi karena saat itu saya merupakan anggota DPRD Provinsi,” tegasnya.

Menutup pernyataannya bertepatan dengan momentum Harkodia 2025, Adhan berharap Kejati Gorontalo berani menunjukkan hasil nyata.

“Dalam momen Hari Anti Korupsi ini, seharusnya sudah ada tersangka yang ditetapkan. Ini penting sebagai motivasi sekaligus peringatan keras bagi para pelaku korupsi,” pungkasnya.

The post Adhan Dambea Bicara Blak-blakan: Pokir Disalahgunakan Lewat KONI appeared first on Barakati ID.

The post Adhan Dambea Bicara Blak-blakan: Pokir Disalahgunakan Lewat KONI appeared first on Barakati ID.

DEPROV – Seriusi Pemberdayaan Pemuda, Ghalib Lahidjun anggota Komisi 4 DPRD Gorontalo sepakat bersama pemerintah untuk mensupsidi pelaksanaan kegiatan pengkaderan organisasi.

Ghalib menyampaikan pada saat kegiatan Rembuk pemuda yang diinisiasi oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo bersepakat untuk mendorong Perda Kepemudaan, Pembiyayaan pengkaderan, dan pembangunan gedung pemuda dalam rangka menaikan index pembangunan pemuda di provinsi Gorontalo

Menurut Ghalib semua pengkaderan kepemudaan lahir dari pengkaderan organisasi kemahasiswaan. Menurutnya pengkaderan Partai Politik, Pengkaderan Organisasi Ekstra Kampus dan Intra itu lahir dari pengkaderan Kemahasiswaan

“Sumber utama dari kepemimpinan itu lahir dari pengkaderan, akan tetapi selama ini tidak mendapatkan sentuhan dari pemerintah, san alhamdulilah Komisi 4 dan Dispora sudah satu Frekuemsi untuk pemuda Gorontalo”

Ghalib menyamoaikan bahwa ini sejalan dengan upaya untuk meningkatkan indeks pembangunan pemuda di Provinsi Gorontntalo sehinga lahir pemimpin baru melalui pengkadera organisasi.

“Jangan sampai IPP meningkat, yang mendapatkan penghargaan pemerintah tapi yang kerja mahasiswa. Nah skarang ini sudah enak kalau ini jalan, kerjasama yaang luar biasa antara Pemerintah, dan organisasi kepemudaan”

Ghalib Juga menegaskan bahwa program ini tidak akan menurunkan daya kritis mahasiswa tatapi harus hadir dalam peningkatan untuk mendorong peningkatan kapasitas pemuda.

“Ini tidak mengangu daya kritis kepemudaan dan ini harus berkesinambunga, tidak penting siapa Gubernurnya, dan anggota DPRDnya. Justru ini mendorong peningkatan kapasitas kepemudaan”

Hal menarik juga terjadi saat akhir kegiatan bahwa semua ketua organisasi yang hadir sepakat untuk memberikan penghargaan kepada Kepala Dinas pemuda dan Olahraga untuk di angkat sebagai panglima pemuda Gorontalo.

The post Ghalib Lahidjun: Kaderisasi Pemuda Harus Disubsidi, Jangan Cuma Mahasiswa yang Bekerja! appeared first on Barakati ID.

The post Ghalib Lahidjun: Kaderisasi Pemuda Harus Disubsidi, Jangan Cuma Mahasiswa yang Bekerja! appeared first on Barakati ID.