Pohuwato – Guna memantapkan arah kebijakan pembangunan berbasis data publik, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pohuwato melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) menggelar Focus Group Discussion (FGD). Agenda ini membahas Penyusunan Dokumen Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) Kabupaten Pohuwato Tahun 2025–2029 di Aula Kantor DP3AP2KB, Kamis (05/03/2026).

FGD strategis ini dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Pohuwato Iwan S. Adam, Ketua Koalisi Kependudukan Indonesia (KKI) Nelson Pomalingo, Kepala Perwakilan Kemendukbangga/BKKBN Provinsi Gorontalo Diano Tino Tandaju, Staf Ahli Bupati Arvan Tangoi, Kepala Dinas P3AP2KB Nizma Sanad, serta perwakilan Kelompok Kerja (Pokja) PJPK daerah.

Dalam laporan pelaksanaannya, Kepala Dinas DP3AP2KB Nizma Sanad memaparkan bahwa Dokumen PJPK atau yang sebelumnya dikenal sebagai Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) memegang peranan krusial sebagai fondasi regulasi daerah. Dokumen ini menjadi acuan makro dalam lima tahun ke depan untuk mengintegrasikan berbagai variabel demografi ke dalam struktur pembangunan wilayah.

“Penyusunan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. PJPK didesain sebagai panduan jangka panjang agar setiap intervensi program pemerintah selaras dengan dinamika jumlah penduduk,” jelas Nizma.

Mengawali arahannya, Wakil Bupati Iwan S. Adam menyampaikan permohonan maaf dari Bupati Pohuwato Saipul A. Mbuinga yang berhalangan hadir secara fisik lantaran harus menuntaskan agenda dinas penting lainnya yang tidak bisa diwakilkan.

Wabup menegaskan bahwa kehadiran para pakar kelembagaan, khususnya dari KKI dan BKKBN Provinsi Gorontalo, sangat bernilai penting untuk mempertajam substansi naskah. Validasi, proyeksi, serta bedah data dari para akademisi sangat dibutuhkan agar draf yang disusun tim Pokja Pohuwato benar-benar akurat sebelum dilegalkan.

“PJPK ini harus menjadi kerangka kerja yang komprehensif. Di dalamnya wajib mengintegrasikan lima pilar utama kependudukan: pengelolaan kuantitas, peningkatan kualitas SDM, penataan persebaran dan mobilitas, pembangunan ketahanan keluarga, hingga penataan administrasi data kependudukan yang akuntabel,” urai Iwan.

Menurut Iwan, dokumen ini dirancang untuk menjawab tantangan lintas generasi melalui pendekatan pembangunan yang inklusif. Ia memetakan sejumlah isu krusial di Bumi Panua yang menuntut kebijakan adaptif, mulai dari tingginya laju urbanisasi, ketimpangan demografis antarwilayah, hingga urgensi transformasi digital di sektor pelayanan publik.

Di tempat yang sama, Kepala Perwakilan Kemendukbangga/BKKBN Provinsi Gorontalo Diano Tino Tandaju melayangkan apresiasi tinggi atas komitmen Pemkab Pohuwato yang sukses merampungkan draf awal dokumen PJPK ini. Langkah ini dinilai sebagai bukti nyata kepedulian daerah dalam mengutamakan sektor kependudukan sebagai arus utama pembangunan.

“FGD ini menjadi fase krusial menuju finalisasi dan penguatan materi. Naskah ini harus melalui telaah mendalam agar selaras dengan instrumen baku yang ditetapkan oleh Direktorat Perencanaan Pengendalian Penduduk BKKBN Pusat,” kata Diano.

Diano menekankan agar setiap indikator yang dituangkan dalam matriks rencana aksi bersifat terukur (measurable) dan langsung menyentuh akar persoalan di lapangan. Ia mendorong agar dokumen PJPK Kabupaten Pohuwato ini nantinya segera disahkan melalui Peraturan Bupati (Perbup) demi menjamin kekuatan hukum operasionalnya.

“Dengan regulasi dokumen yang kuat dan terarah, kita optimistis masa depan kependudukan di Kabupaten Pohuwato akan jauh lebih terencana, berkualitas, dan sejahtera,” pungkas Diano.

The post Rancang Target Lima Tahun: Pemkab Pohuwato Godok Peta Jalan Pembangunan Kependudukan appeared first on Barakati ID.

The post Rancang Target Lima Tahun: Pemkab Pohuwato Godok Peta Jalan Pembangunan Kependudukan appeared first on Barakati ID.

Pohuwato – Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Pohuwato menggelar Kegiatan Konvensi Hak Anak di Aula Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Pohuwato. Kegiatan ini menjadi momen penting untuk memperkuat sinergi antar-lembaga dalam upaya memastikan hak-hak anak dapat terpenuhi secara menyeluruh.

Acara dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Pohuwato, Iskandar Datau, yang menekankan komitmen pemerintah daerah dalam menjadikan Pohuwato sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA). Ia menyampaikan bahwa perlindungan anak bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi melibatkan seluruh masyarakat.

“Pemerintah daerah berkomitmen memperkuat upaya mewujudkan kabupaten layak anak dengan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak. Melindungi anak sama halnya dengan melindungi masa depan bangsa,” ungkap Iskandar dalam sambutannya.

Kegiatan ini juga dihadiri oleh Plt Kepala DP3AP2KB Pohuwato, Mahyudin Ahmad, Kabid PPA DP3AP2KB, Hapsah Usman, serta berbagai tokoh penting lainnya, termasuk Evaluator Kabupaten Layak Anak, Voni Abdjul, Psikolog Klinis Temi Andreas Habibie, dan Fasilitator Nasional Perempuan dan Anak, Oktavianita Helingo, S.Si. Kegiatan ini juga melibatkan Forum Anak Kabupaten Pohuwato, aktivis, dan pemerhati anak.

Dalam kesempatan ini, Hapsah Usman, Kabid PPA DP3AP2KB, menegaskan bahwa tujuan utama dari Konvensi Hak Anak adalah menegakkan prinsip pengakuan atas martabat anak, serta memastikan hak-hak mereka dihormati, dilindungi, dan dipenuhi tanpa diskriminasi.

“Anak memiliki hak yang sama untuk tumbuh, berkembang, serta mendapatkan perlindungan. Melalui konvensi ini, kita ingin membangun kesadaran kolektif bahwa anak bukan hanya masa depan bangsa, tetapi juga aset daerah yang harus dijaga dan diberdayakan sejak dini,” jelas Hapsah.

Sesi diskusi interaktif dalam kegiatan ini membahas isu-isu penting terkait perlindungan anak, termasuk pencegahan kekerasan, pemenuhan hak pendidikan, kesehatan, serta partisipasi anak dalam pembangunan daerah. Forum Anak juga menyampaikan pandangan dan aspirasi mereka mengenai pentingnya menciptakan lingkungan yang aman dan ramah bagi anak-anak di Pohuwato.

Dengan terselenggaranya Konvensi Hak Anak ini, diharapkan komitmen bersama dari pemerintah, masyarakat, dan semua pihak terkait untuk mewujudkan Kabupaten Pohuwato sebagai lingkungan yang layak, aman, dan penuh kasih sayang bagi generasi penerus bangsa.

The post Pohuwato Gelar Konvensi Hak Anak: Anak sebagai Aset Daerah yang Harus Diberdayakan Sejak Dini appeared first on Barakati ID.

The post Pohuwato Gelar Konvensi Hak Anak: Anak sebagai Aset Daerah yang Harus Diberdayakan Sejak Dini appeared first on Barakati ID.