Pohuwato – Usai melakukan kunjungan ke Rumah Jabatan Gubernur Gorontalo, jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato melanjutkan silaturahmi ke Rumah Jabatan Wakil Gubernur, Minggu (22/03/2026).

Rombongan Pemerintah Daerah Pohuwato yang dipimpin langsung oleh Bupati Saipul A. Mbuinga bersama Wakil Bupati Iwan S. Adam disambut hangat oleh Wakil Gubernur Gorontalo, Idah Syahidah Rusli Habibie.

Turut hadir pada kesempatan tersebut Anggota DPR RI Dapil Gorontalo, Rusli Habibie; Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail; Ketua TP-PKK Provinsi Gorontalo; Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Idrus M.T. Mopili; Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Mikson Yapanto; serta Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, Sopian Ibrahim.

Dari pihak Pemerintah Kabupaten Pohuwato, turut mendampingi Bupati antara lain Sekretaris Daerah Iskandar Datau, Ketua TP-PKK Pohuwato Selfi Mbuinga Monoarfa, Ketua Bidang Pembinaan Karakter Keluarga Ny. Risnawati Adam Ali, para asisten daerah, serta pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD).

Kegiatan open house tersebut menjadi bagian dari tradisi tahunan peringatan Idulfitri yang bertujuan mempererat tali silaturahmi antara jajaran pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi. Selain sebagai ajang kebersamaan, momen ini juga dimanfaatkan untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Dalam kesempatan itu, Bupati Saipul A. Mbuinga menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Idulfitri kepada Wakil Gubernur Idah Syahidah Rusli Habibie dan Anggota DPR RI Rusli Habibie. Ia berharap kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Pohuwato dan Pemerintah Provinsi Gorontalo semakin harmonis dan produktif.

“Momentum Idulfitri ini menjadi ajang untuk mempererat kebersamaan, serta meningkatkan koordinasi dan sinergi antara pemerintah kabupaten dan provinsi dalam rangka memperkuat pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Bupati Saipul.

Usai dari kediaman Wakil Gubernur, rombongan Pemda Pohuwato melanjutkan kunjungan silaturahmi ke Rumah Jabatan Ketua DPRD Provinsi Gorontalo. Rombongan diterima langsung oleh Ketua DPRD Idrus M.T. Mopili bersama Ketua PIAD Provinsi Gorontalo, Nurjana H. Yusuf.

Silaturahmi yang berlangsung dalam suasana hangat, penuh kekeluargaan, dan keakraban tersebut diharapkan dapat semakin memperkokoh hubungan antarlembaga pemerintahan, sekaligus mempercepat terwujudnya pembangunan yang lebih maju di Provinsi Gorontalo, khususnya di Kabupaten Pohuwato.

The post Hangatnya Silaturahmi: Pemda Pohuwato Kunjungi Rujab Wakil Gubernur Gorontalo appeared first on Barakati ID.

The post Hangatnya Silaturahmi: Pemda Pohuwato Kunjungi Rujab Wakil Gubernur Gorontalo appeared first on Barakati ID.

BONBOL – Kegiatan Halal Bihalal yang diselenggarakan oleh Karang Taruna Patriot Desa Bilungala berlangsung meriah pada Selasa (17/2/2026), di Lapangan Taruna Jaya, Desa Bilungala, Kecamatan Bonepantai, Kabupaten Bone Bolango. Agenda ini menjadi program rutin dalam rangka mempererat silaturahmi dan memperkuat pembinaan kepemudaan di wilayah tersebut.

Acara tersebut turut dihadiri oleh Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Femy Udoki, Anggota DPRD Kabupaten Bone Bolango, Andris Makmur, beserta unsur Pemerintah Kecamatan Bonepantai, Kepala Desa Bilungala, tokoh adat, tokoh agama, dan para imam wilayah. Kehadiran mereka menambah khidmat suasana kegiatan yang sarat makna kebersamaan.

Ketua Karang Taruna Desa Bilungala, Abdul Kadir K. Suleman, S.Pd.Gr, dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan Halal Bihalal ini tidak sekadar menjadi tradisi tahunan, melainkan juga sarana memperkuat hubungan antara pemuda, pemerintah, dan masyarakat.

Menurutnya, Karang Taruna memiliki peran penting sebagai wadah pembinaan sosial bagi generasi muda agar terus berkontribusi aktif dalam pembangunan desa.

“Melalui Halal Bihalal ini, kami ingin meneguhkan semangat kebersamaan, memperkuat solidaritas, dan membangun sinergi positif antarwarga maupun antarinstansi,” ujar Abdul Kadir.

Rangkaian kegiatan diisi dengan sambutan para tokoh undangan, doa bersama, dan ramah tamah. Seluruh peserta tampak antusias mengikuti acara yang berlangsung hangat dan penuh suasana kekeluargaan. Semangat gotong royong dan persaudaraan terasa kuat di tengah kebersamaan warga Desa Bilungala dan wilayah sekitar.

The post Pemuda Bergerak: Karang Taruna Patriot Bilungala Kukuhkan Silaturahmi appeared first on Barakati ID.

The post Pemuda Bergerak: Karang Taruna Patriot Bilungala Kukuhkan Silaturahmi appeared first on Barakati ID.

DEPROV – Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo mengawali tahun 2026 dengan mengundang seluruh mitra kerja dalam rapat evaluasi kinerja. Pertemuan ini bertujuan meninjau capaian program tahun 2025 sekaligus menyerap target dan rencana strategis berbagai instansi mitra untuk tahun 2026.

Ketua Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo, Mikson Yapanto, menjelaskan bahwa kegiatan ini menjadi agenda tahunan untuk memperkuat sinergi dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan program pembangunan daerah.

“Awal tahun ini kami mengundang semua mitra Komisi II. Kita ingin mendengar secara langsung target dari masing-masing OPD untuk tahun 2026. Harapan kami, tahun ini bisa lebih baik serta memperbaiki apa yang masih kurang di tahun lalu,” ujar Mikson.

Dalam rapat tersebut, Komisi II turut menyoroti strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Mikson menyebut pihaknya telah meminta penjelasan dari Badan Keuangan Daerah Provinsi Gorontalo terkait langkah konkret dalam mendongkrak PAD di tahun 2026.

“Dengan Badan Keuangan kami membahas strategi peningkatan PAD. Hal-hal yang kurang di tahun sebelumnya harus segera diperbaiki agar 2026 menjadi tahun yang lebih produktif dalam mengoptimalkan sumber pendapatan daerah,” tegasnya.

Selain itu, perhatian khusus diberikan kepada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terkait maraknya aktivitas pertambangan ilegal di Gorontalo. Komisi II menilai percepatan pembentukan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) merupakan langkah penting untuk menertibkan tambang ilegal secara berkelanjutan.

“Catatan untuk Dinas ESDM, realisasi WPR dan IPR harus segera dilakukan karena itu adalah solusi jangka panjang penataan tambang ilegal. Tidak mungkin kita hanya menutup tambang tanpa memberikan jalan keluar bagi masyarakat,” tandas Mikson.

Ia juga menanggapi keterangan Kepala Dinas ESDM mengenai kendala lintas instansi dalam proses pembentukan WPR/IPR. Menurut Mikson, koordinasi antarlembaga perlu segera dikuatkan agar prosesnya tidak terus tertunda.

“Dari penjelasan Kadis tadi, memang ada hambatan di beberapa instansi. Tapi saya minta segera dikoordinasikan dan direalisasikan. Jangan dikira kita membela perusahaan — ini murni untuk menertibkan tambang ilegal dengan solusi yang tepat,” tegasnya.

Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kinerja seluruh mitra kerja agar program tahun 2026 berjalan lebih efektif, berpihak pada kepentingan masyarakat, serta berkontribusi terhadap peningkatan tata kelola ekonomi daerah yang berkelanjutan.

The post Bukan Sekadar Rapot Tahunan, DPRD Provinsi Gorontalo Tekankan Solusi Konkret di 2026 appeared first on Barakati ID.

The post Bukan Sekadar Rapot Tahunan, DPRD Provinsi Gorontalo Tekankan Solusi Konkret di 2026 appeared first on Barakati ID.

DEPROV – Wakil Ketua I DPRD Provinsi Gorontalo, Ridwan Monoarfah, menerima kehadiran massa aksi yang menyuarakan berbagai persoalan seputar aktivitas pertambangan di wilayah Provinsi Gorontalo, Senin (20/1/2026).

Aksi tersebut menyoroti sejumlah isu penting dalam sektor pertambangan, mulai dari dampak lingkungan, keberpihakan pemerintah daerah terhadap penambang lokal, hingga kejelasan regulasi tentang Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Massa aksi mendesak DPRD Provinsi Gorontalo untuk segera mengambil langkah konkret dalam mengawal dan menyelesaikan berbagai persoalan yang dinilai telah merugikan masyarakat, khususnya penambang kecil.

Menanggapi aspirasi tersebut, Ridwan Monoarfah menegaskan bahwa DPRD, terutama unsur pimpinan, akan menindaklanjuti seluruh tuntutan masyarakat sesuai dengan fungsi dan kewenangannya sebagai lembaga legislatif daerah.

“Aspirasi dan tuntutan yang disampaikan hari ini akan kami catat dan tindak lanjuti. DPRD memiliki kewajiban moral dan politik untuk memastikan kebijakan di sektor pertambangan berjalan sesuai aturan serta berpihak pada kepentingan masyarakat,” ujar Ridwan di hadapan peserta aksi.

Ridwan juga menekankan pentingnya legalitas Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) sebagai solusi agar aktivitas pertambangan yang dilakukan masyarakat dapat berlangsung secara legal, terkontrol, dan berwawasan lingkungan.

“Saya secara pribadi dan kelembagaan akan terus memperjuangkan penetapan wilayah pertambangan rakyat. Ini penting agar masyarakat tidak lagi dirugikan, sekaligus memastikan aktivitas pertambangan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” tegasnya.

Ia berharap, komunikasi dan dialog antara pemerintah daerah, DPRD, serta masyarakat penambang dapat terus terjalin dengan baik. Menurut Ridwan, pendekatan kolaboratif dan terbuka menjadi kunci untuk menyelesaikan persoalan pertambangan secara adil, transparan, dan berkelanjutan di Provinsi Gorontalo.

The post Ridwan Bicara Tegas! WPR Jadi Solusi Pertambangan Rakyat Gorontalo appeared first on Barakati ID.

The post Ridwan Bicara Tegas! WPR Jadi Solusi Pertambangan Rakyat Gorontalo appeared first on Barakati ID.

DEPROV – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Gorontalo menggelar rapat kerja bersama sejumlah instansi terkait, di antaranya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), Biro Hukum, Badan Keuangan, serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Gorontalo. Rapat tersebut membahas finalisasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pengarusutamaan Gender (PUG).

Ketua Pansus Ranperda PUG, Kristina Udoki, menegaskan bahwa seluruh pihak telah menyepakati komitmen untuk memastikan implementasi nyata dari perda ini setelah disahkan. Ranperda tersebut dijadwalkan akan diparipurnakan pada 26 Januari mendatang.

“Intinya, setelah Perda Pengarusutamaan Gender disahkan, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sudah wajib menerapkan prinsip anggaran responsif gender. Ini bukan sekadar aturan administratif, tetapi komitmen bersama yang tidak boleh diabaikan,” ujar Kristina.

Ia menjelaskan, penerapan anggaran responsif gender akan dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan terintegrasi. Pada tahap perencanaan, Bappeda berperan penting memastikan setiap program dan kegiatan sudah mengakomodasi perspektif gender. Sementara pelaksanaan di lapangan menjadi tanggung jawab Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan aspek pengawasan serta monitoring akan dijalankan oleh Inspektorat Provinsi Gorontalo.

“Jika ada OPD yang mengajukan anggaran tanpa memperhatikan aspek kesetaraan gender, maka pengajuan tersebut dapat ditolak, baik oleh Bappeda di tahap perencanaan maupun oleh Badan Keuangan,” tegasnya.

Selain membahas aspek regulasi, rapat juga menyoroti peran perempuan dalam sektor ekonomi, terutama dalam kegiatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dari berbagai pokok pikiran anggota DPRD, tercatat sekitar 80 persen pelaku UMKM diusulkan berasal dari kalangan perempuan.

Namun, Kristina menegaskan bahwa pengarusutamaan gender tidak terbatas pada isu perempuan saja.

“Gender itu bukan hanya soal perempuan. Di dalamnya juga mencakup laki-laki, anak-anak, lansia, serta kelompok rentan lainnya. Perda ini hadir untuk memastikan arah pembangunan daerah lebih adil, inklusif, dan berkeadilan bagi semua pihak,” tandasnya.

Dengan diterapkannya Perda Pengarusutamaan Gender, DPRD Provinsi Gorontalo berharap seluruh OPD ke depan memiliki perspektif yang setara dalam perencanaan kebijakan dan penganggaran, sehingga hasil pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

The post Anggaran Responsif Gender, DPRD Provinsi Gorontalo Minta OPD Tak Lagi Abai appeared first on Barakati ID.

The post Anggaran Responsif Gender, DPRD Provinsi Gorontalo Minta OPD Tak Lagi Abai appeared first on Barakati ID.

DEPROV – Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) dan sejumlah pakar hukum di daerah tersebut. Agenda ini membahas mekanisme pengangkatan Tim Ahli atau Kelompok Pakar yang akan mendukung kinerja DPRD Provinsi Gorontalo.

Anggota Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, Umar Karim, menegaskan bahwa proses perekrutan Tim Pakar akan dilaksanakan melalui mekanisme seleksi terbuka dan transparan. Ia menyebutkan, DPRD berencana merekrut delapan orang Tim Pakar dengan latar belakang keilmuan yang relevan sesuai kebutuhan lembaga legislatif.

“Kami akan membuka seleksi untuk Tim Pakar sebanyak delapan orang yang akan membantu DPRD dari sisi keilmuan mereka. Seleksi ini akan kami buat terbuka dan transparan,” ujar Umar Karim.

Ia menekankan, keberadaan Tim Ahli sangat vital dalam mendukung pelaksanaan fungsi dan tugas DPRD, terutama dalam pembahasan kebijakan, penyusunan regulasi, serta pengambilan keputusan yang memerlukan kajian akademis dan perspektif ilmiah yang kuat.

Lebih lanjut, Umar Karim mengungkapkan bahwa proses seleksi nantinya tidak hanya menilai kelengkapan administrasi, tetapi juga akan menguji kapasitas dan kompetensi calon Tim Ahli.

“Dalam seleksi nanti, kami akan menguji kemampuan dan kapasitas para calon Tim Ahli, di samping pemenuhan syarat administrasi yang telah ditentukan,” jelasnya.

Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo berharap, melalui proses seleksi yang objektif dan transparan, Tim Pakar yang terpilih benar-benar memiliki kualitas, integritas, serta mampu memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas kinerja DPRD Provinsi Gorontalo.

The post Demi Kinerja Profesional, Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo Rekrut Tim Pakar appeared first on Barakati ID.

The post Demi Kinerja Profesional, Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo Rekrut Tim Pakar appeared first on Barakati ID.

NEWS – Musibah kebakaran melanda Perumahan dan Asrama Santri Alkhairaat di Desa Dudewulo, Kecamatan Popayato Barat, Kabupaten Pohuwato, pada Senin malam (12/01/2026) sekitar pukul 18.10 WITA.

Kepala Desa Dudewulo, Sultan, membenarkan peristiwa tersebut. Ia menjelaskan bahwa kobaran api dengan cepat melahap sebagian bangunan asrama dan perumahan yang berada di kompleks lembaga pendidikan itu.

“Penyebab kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Alhamdulillah, tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini karena seluruh penghuni berhasil menyelamatkan diri,” ujar Sultan saat ditemui di lokasi kejadian.

Meski tidak menelan korban jiwa, kebakaran tersebut mengakibatkan kerusakan cukup parah pada sejumlah bangunan dan isi di dalamnya. Taksiran kerugian material mencapai sekitar Rp 80 juta.

Beberapa dokumen penting milik guru dan santri turut hangus terbakar, sehingga menambah beban kerugian dan mengganggu aktivitas pendidikan di lembaga tersebut.

Proses pemadaman api dilakukan secara gotong royong oleh warga desa, dipimpin oleh Amirullah Biki bersama Ketua Yayasan Alkhairaat, Arif Setiyawan Biki. Berkat kesigapan masyarakat, sebagian besar area asrama berhasil diamankan sebelum api menjalar lebih luas.

Tak lama berselang, tim Pemadam Kebakaran Kabupaten Pohuwato tiba di lokasi untuk melakukan penyisiran dan memastikan api benar-benar padam, termasuk memeriksa potensi titik bara yang bisa memicu kebakaran susulan.

Hingga berita ini diturunkan, situasi di lokasi telah terkendali. Warga bersama pengelola asrama kini mulai melakukan pendataan terhadap bangunan yang rusak serta membersihkan puing-puing sisa kebakaran.

The post Diduga Korsleting, Kebakaran Hanguskan Bangunan Asrama Santri di Popayato Barat appeared first on Barakati ID.

The post Diduga Korsleting, Kebakaran Hanguskan Bangunan Asrama Santri di Popayato Barat appeared first on Barakati ID.

DEPROV – Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo, Iqbal Al Idrus, menyampaikan apresiasi tinggi terhadap langkah progresif Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, yang mengalokasikan 70 persen Dana Kelurahan khusus untuk penanganan drainase.
Kebijakan tersebut dinilai sebagai langkah strategis dan visioner dalam menjawab persoalan lingkungan yang selama ini menjadi keluhan utama masyarakat.

Iqbal menegaskan, penanganan lingkungan hidup masih menjadi fokus utama Pemerintah Kota Gorontalo. Setelah sebelumnya menunjukkan keseriusan dalam mengelola persoalan sampah di seluruh wilayah kota, kini pemerintah kembali mengambil langkah konkret dengan memprioritaskan pembenahan sistem drainase.

“Ini adalah langkah yang tepat dan patut diapresiasi. Persoalan drainase bukan hanya menyangkut infrastruktur, tetapi juga menyentuh aspek kenyamanan, kesehatan, dan keselamatan masyarakat. Ketika sistem drainase tertata dengan baik, risiko genangan dan banjir dapat diminimalkan,” ujar Iqbal saat ditemui awak media di Gorontalo.

Sebagai Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo, Iqbal menilai kebijakan tersebut menunjukkan keberpihakan pemerintah kota terhadap kebutuhan riil masyarakat. Menurutnya, alokasi anggaran yang besar memberikan ruang bagi setiap kelurahan untuk bekerja lebih maksimal dan tepat sasaran.

“Selama ini, persoalan drainase sering menjadi pemicu utama banjir dan genangan air, terutama saat curah hujan tinggi. Dengan alokasi 70 persen Dana Kelurahan, pemerintah kelurahan kini memiliki kekuatan anggaran yang cukup untuk melakukan perbaikan menyeluruh, bukan lagi bersifat tambal sulam,” jelasnya.

Iqbal juga menekankan pentingnya pengawasan dan perencanaan yang matang agar penggunaan anggaran benar-benar berdampak langsung pada masyarakat. Ia mendorong agar setiap kelurahan melakukan pemetaan titik-titik rawan genangan sehingga penanganan drainase dapat dilakukan secara efektif, terukur, dan berkelanjutan.

Lebih jauh, Iqbal menyatakan dukungan penuh DPRD Provinsi Gorontalo terhadap setiap kebijakan yang berorientasi pada penataan kota dan perlindungan lingkungan.
Ia menilai, sinergi antara pemerintah daerah dan legislatif menjadi kunci utama dalam mewujudkan Kota Gorontalo yang bersih, tertata, dan layak huni.

“DPRD tentu akan terus mendukung kebijakan yang pro-rakyat dan berorientasi pada pembangunan lingkungan. Harapan kami, kebijakan ini dapat menjadi solusi jangka panjang dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kota Gorontalo,” tegas Iqbal.

The post Pro-Rakyat dan Berkelanjutan! Iqbal Puji Kebijakan Adhan Dambea Soal Drainase appeared first on Barakati ID.

The post Pro-Rakyat dan Berkelanjutan! Iqbal Puji Kebijakan Adhan Dambea Soal Drainase appeared first on Barakati ID.

DEPROV – Tahap uji kelayakan dan kepatutan bagi 14 calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Gorontalo periode 2026–2029 berlangsung secara terbuka dan transparan. Uji kelayakan ini diselenggarakan oleh Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo pada Selasa, 23 Desember 2025, sebagai langkah krusial sebelum DPRD menetapkan tujuh komisioner terpilih untuk mengawasi penyiaran di daerah.

Pemaparan visi, misi, dan motivasi para kandidat dilakukan secara bergiliran di hadapan seluruh anggota Komisi I. Kegiatan ini bertujuan memberi ruang bagi publik dan pemangku kepentingan untuk memahami komitmen calon terhadap dunia penyiaran di Gorontalo. Pelaksanaan uji kelayakan ini berlangsung di Ruang Rapat Dulohupa DPRD, dengan proses yang menekankan keterbukaan dan akuntabilitas.

Tim penguji dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, Fadli Poha, didampingi Wakil Ketua Komisi I Hj. Sitti Nurayin Sompie. Anggota Komisi I lainnya yang terlibat adalah Umar Karim, Femmy Kristina Udoki, Ekwan Ahmad, dan Ramdan D. Liputo. Setelah pemaparan, sesi tanya jawab dilanjutkan untuk menggali pemahaman kandidat mengenai regulasi penyiaran, tantangan pengawasan konten di era digital, serta kemampuan menghadapi dinamika penyiaran radio dan televisi.

Aspek integritas menjadi fokus utama penilaian. Komisi I menilai rekam jejak, independensi, potensi konflik kepentingan, serta komitmen moral kandidat dalam menjaga marwah KPID sebagai lembaga independen yang melindungi kepentingan publik. Seluruh tahapan seleksi dijalankan secara objektif dan profesional, sehingga hasil uji kelayakan dan kepatutan akan menjadi dasar penentuan tujuh anggota KPID Gorontalo periode 2026–2029 yang dinilai paling kompeten dan berintegritas.

The post Kandidat KPID Gorontalo paparkan visi di hadapan Komisi I appeared first on Barakati ID.

The post Kandidat KPID Gorontalo paparkan visi di hadapan Komisi I appeared first on Barakati ID.

Pohuwato – Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Perkumpulan Buruh Bumi Panua (PBBP) Kabupaten Pohuwato resmi dikukuhkan oleh Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga, pada Minggu (14/12/2025) di Gedung Panua, Kabupaten Pohuwato.

Acara pengukuhan berlangsung khidmat dan dihadiri oleh sejumlah pejabat daerah serta tokoh penting, di antaranya Ketua DPRD Pohuwato, Beni Nento, Anggota DPRD Provinsi Gorontalo sekaligus Dewan Pendiri PBBP, Limonu Hippy, serta unsur Forkopimda dan pejabat terkait lainnya.

Turut hadir pula perwakilan Dinas Tenaga Kerja dan ESDM Provinsi Gorontalo, unsur Polres Pohuwato, Plt. Kepala Dinas Nakertrans Kabupaten Pohuwato, Amrin Umar, dan Plt. Kepala Kesbangpol Pohuwato, Yuslan Samadi.

Dalam sambutannya, Bupati Saipul A. Mbuinga menyampaikan selamat dan sukses kepada seluruh pengurus Perkumpulan Buruh Bumi Panua yang baru saja dikukuhkan. Ia menegaskan bahwa amanah tersebut bukan hanya sebuah kehormatan, tetapi juga tanggung jawab besar untuk memperjuangkan kepentingan buruh secara bermartabat, konstruktif, dan berorientasi pada kemajuan bersama.

Bupati menekankan pentingnya peran organisasi buruh sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam pembangunan dan pemberdayaan tenaga kerja. Menurutnya, buruh merupakan salah satu pilar penggerak ekonomi daerah yang berkontribusi pada peningkatan produktivitas dan penciptaan iklim kerja yang kondusif.

“Hubungan antara buruh, pengusaha, dan pemerintah harus dibangun atas dasar dialog, saling percaya, dan saling menguatkan,” ujar Bupati Saipul.

Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa dalam konteks pembangunan daerah dan peningkatan investasi, keberadaan organisasi buruh sangat diperlukan untuk mewujudkan iklim investasi yang sehat dan berkeadilan. Hal tersebut hanya dapat tercapai apabila terdapat kepastian hukum, hubungan industrial yang harmonis, serta jaminan perlindungan dan kesejahteraan bagi para pekerja.

“Di sinilah peran organisasi buruh, yakni sebagai jembatan komunikasi antara pekerja, perusahaan, dan pemerintah,” imbuhnya.

Bupati juga mengajak seluruh pengurus dan anggota Perkumpulan Buruh Bumi Panua untuk terus bersinergi dengan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas hubungan industrial, menyelesaikan persoalan ketenagakerjaan melalui musyawarah, serta mengedepankan solusi yang adil dan berimbang.

“Dengan terciptanya hubungan industrial yang harmonis, investor akan merasa aman dan percaya untuk menanamkan modalnya. Hal ini pada akhirnya akan membuka lapangan kerja baru dan meningkatkan kesejahteraan buruh,” tutur Saipul.

Mengakhiri sambutannya, Bupati berharap PBBP dapat menjadi kekuatan positif bagi kemajuan dan kesejahteraan buruh di Kabupaten Pohuwato.
“Selamat bekerja kepada seluruh pengurus yang telah dikukuhkan. Jadilah mitra pemerintah yang produktif dan inspiratif untuk pembangunan daerah,” pungkasnya.

The post Bupati Pohuwato Kukuhkan Pengurus DPP Perkumpulan Buruh Bumi Panua appeared first on Barakati ID.

The post Bupati Pohuwato Kukuhkan Pengurus DPP Perkumpulan Buruh Bumi Panua appeared first on Barakati ID.