DEPROV – Rapat Panitia Khusus (Pansus) Kepemudaan DPRD Provinsi Gorontalo kembali bergulir pada Senin (17/11/2025). Kegiatan ini dihelat sebagai bagian dari upaya merampungkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Kepemudaan, dengan fokus pada sinkronisasi program dan penggunaan anggaran organisasi kepemudaan.

Pembahasan Ranperda Kepemudaan digelar di ruang sidang DPRD Provinsi Gorontalo, menghadirkan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan stakeholder terkait. Di antaranya Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), serta Dinas Sosial. Badan Intelijen Daerah (Binda) juga dijadwalkan hadir, namun berhalangan dan akan diundang pada pertemuan lanjutan.

Ketua Pansus Kepemudaan DPRD Provinsi Gorontalo, Ghalib I. Lahidjun dari Fraksi Golkar, menjelaskan bahwa pertemuan ini bertujuan untuk menghimpun masukan terkait program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika (P4GN) yang berkaitan erat dengan pembangunan karakter pemuda.

“Kami mengundang BNN untuk meminta masukan terkait program P4GN. Salah satu hal yang disarankan kepala BNN adalah perlunya integrasi program tersebut dalam kebijakan kepemudaan,” ujar Ghalib.

Ghalib juga menyoroti lemahnya arah kebijakan pengelolaan anggaran kepemudaan di sejumlah OPD. Menurutnya, hibah yang selama ini disalurkan kepada organisasi kepemudaan belum memiliki standar target yang jelas, sehingga pengelolaannya cenderung berjalan tanpa arah.

“Kebijakan anggaran kepemudaan di OPD-OPD terkesan dilepas begitu saja. Tidak ada target pengembangan organisasi kepemudaan. Hibah-hibah itu dikelola sesuai selera masing-masing organisasi,” tegasnya.

Melalui Ranperda ini, pemerintah diharapkan dapat menetapkan standar dan target yang wajib dipenuhi oleh setiap organisasi penerima hibah. Hal tersebut diharapkan dapat mendorong hadirnya rencana strategis pengembangan kepemudaan yang lebih terukur dan bertanggung jawab di Provinsi Gorontalo.

Rapat Pansus dijadwalkan berlanjut dengan melibatkan instansi lain, guna memastikan Ranperda Kepemudaan memiliki landasan kuat, komprehensif, dan selaras dengan kebutuhan pemuda di daerah.

The post DPRD Provinsi Gorontalo Gencarkan Sinkronisasi Program Kepemudaan appeared first on Barakati ID.

The post DPRD Provinsi Gorontalo Gencarkan Sinkronisasi Program Kepemudaan appeared first on Barakati ID.

KOTA GORONTALO – Peningkatan kapasitas peran dan fungsi DPRD secara maksimal, merupakan kebutuhan yang harus diupayakan serta diperjuangkan solusinya agar dapat menjalankan tugas, wewenang dan hak-haknya secara efektif sebagai wakil rakyat di pemerintahan daerah.

Demikian diungkapkan Wali kota Gorontalo Marten Taha saat membuka kegiatan peningkatan kapasitas DPRD dalam Rangka pendalaman tugas pimpinan dan anggota DPRD Kota Gorontalo, (4/7/2023).

Menurutnya, pencapaian yang optimal sangat tergantung dari peran dan fungsi DPRD, yang disertai dengan kapasitas yang memadai.

“Berhasil atau tidaknya peningkatan kapasitas, peran, dan fungsi DPRD dapat diukur dari seberapa peran aktif dalam pembangunan pelayanan, ketika mendengar aspirasi rakyat,” jelas Marten.

Selanjutnya, Marten Taha mengatakan, adapun yang diharapkan DPRD mampu meningkatkan pemahaman, dengan mengenal etika politik, agar melaksanakan fungsi-fungsi anggaran, legislasi, dan pengawasan dapat berlangsung secara etis dan proporsional.

“Dengan adanya pemahaman yang mendalam mengenai politik, setiap anggota tentu akan mampu menempatkan dirinya secara proporsional, baik dalam berbicara, maupun bersikap dalam bertindak, serta tidak melupakan posisi sebagai wakil rakyat,” terangnya.

The post Wali Kota Marten Taha Buka Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD appeared first on Barakati ID.

The post Wali Kota Marten Taha Buka Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD appeared first on Barakati ID.

DPRD KABGOR – Terpilih secara aklamasi sebagai ketua Persaudaraan Shorinji Kempo Indonesia (PERKEMI) Provinsi Gorontalo, Syam T. Ase bertekad ingin memajukan olahraga ini dan menargetkan Kempo Gorontalo lolos pada Pekan Olaraga Nasional (PON) mendatang.

Syam yang juga menjabat ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo mengaku sudah lama tertarik dengan olahraga beladiri ini. Dirinya pun mengatakan akan memajukan olahraga bela diri tersebut di Provinsi Gorontalo dan lebih khusus di Kabupaten Gorontalo.

“Dengan dilantiknya kami sebagai pengurus, yang pertama kami harus bekerja, kami akan mendorong agar olahraga ini maju di Provinsi Gorontalo,” Tegas Syam.

Syam menyebutkan bahwa kepengurusan PERKEMI di Kabupaten/Kota se Provinsi Gorontalo, yang telah ada baru di Kabupaten Gorontalo dan Kota Gorontalo. Namun Syam berjanji, dalam waktu dekat kabupaten lainnya akan dibentuk.

“Sehingga kempo ini dapat berkibar diseluruh wilayah Provinsi Gorontalo. Pengurus PERKEMI saat ini sebanyak seribu orang lebih, itu baru di Kabupaten Gorontalo dan Kota Gorontalo.” Terang Syam

Diketahui, Syam T. Ase dilantik sebagai Ketua Persaudaraan Shorinji Kempo Indonesia (PERKEMI) Provinsi Gorontalo oleh Ketua Umum PERKEMI Pusat, Safrudin Aswari Rivai di ruangan paripurna DPRD, (14/11/2021).

The post Syam T. Ase Didapuk Sebagai Ketua PERKEMI Provinsi Gorontalo appeared first on Barakati ID.

The post Syam T. Ase Didapuk Sebagai Ketua PERKEMI Provinsi Gorontalo appeared first on Barakati ID.

DPRD KABGOR – Terkait dengan masuknya surat dari partai Gerindra tertanggal 14 Oktober 2021 dengan nomor : 026/D/DPC-KAB.GTLO/X/2021, perihal pernyataan pengunduran diri dari keanggotaan fraksi gabungan Hanura-Gerindra (Hanger) yang ditujukan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo.

Masukan tersebut ditanggapi langsung oleh DPRD Kabupaten Gorontalo. Ketua Dewan Syam T. Ase pada rapat yang digelar di ruang Dulohupa membuka ruang kepada masing-masing ketua fraksi untuk menanggapi surat masuk dari Partai Gerindra, (25/10/2021).

Terkait perihal itu, ketua fraksi Golkar Iskandar Mangopa menyarankan, para Anggota Fraksi HanGer melakukan upaya mediasi secara internal sebelum komunikasi antar partai terjadi.

“Saya sangat berharap fraksi gabungan yang satu-satunya di DPRD ini tak berpisah, namun semuanya ada baiknya diserahkan pada internal fraksi mereka,” Jelas Iskandar Mangopa.

Senada dengan Iskandar, Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Gorontalo Roman Nasaru meminta agar kedua pihak ini melakukan mediasi sehingga mendapatkan titik temu dan persoalan ini bisa terselesaikan.

“Sebab sejauh ini kita tidak mengetahui apa sebenarnya persoalan yang terjadi diantara mereka,” Jelas Roman Nasaru.

Sementara itu, saran dari para pimpinan DPRD tak mampu menyurutkan keinginan Anton Ahmad selaku Aleg Gerindra untuk mundur dari Fraksi HanGer. Menurutnya mediasi dan komunikasi di internal Fraksi HanGer sudah selesai.

“Kalau langkah mediasi atau komunikasi kemasannya sudah terlambat, sebelum surat dari partai kami masuk,” Pungkas Anton.

The post Gerindra Menarik Diri Dari Fraksi HanGer appeared first on Barakati ID.

The post Gerindra Menarik Diri Dari Fraksi HanGer appeared first on Barakati ID.

DPRD KABGOR – Ketidakhadiran Direktur PT. Royal Coconut pada rapat dengar pendapat yang dijadwalkan (25/10/2021), oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo akhirnya ditunda pada pekan depan.

Tentu saja pada rapat yang sebelumnya telah diagendakan tersebut untuk dilaksanakan namun tak jadi, membuat kecewa pihak Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Provinsi Gorontalo. Sebelumnya mereka meminta pihak DPRD untuk melaksanakan RDP terkait permasalahan buruh yang bekerja di PT. Royal Coconut.

Taufik Buhungo selaku perwakilan dari FSPMI Provinsi Gorontalo mengaku kecewa dengan ketidak hadiran direktur perusahaan. Taufik mengatakan tujuan mereka untuk bisa bertatap muka dengan pimpinan perusahaan, adalah mencari jalan keluar terkait persoalan buruh yang terjadi di PT. Royal Coconut.

“Karena ini menyangkut masa depan perusahaan dan buruh, tidak hadirnya direktur perusahaan merupakan tamparan buat DPRD. Karena mereka tidak menghormati DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat,” Jelas Taufik Buhungo.

Ia meminta agar DPRD Kabupaten Gorontalo mengambil sikap tegas, apa bila pada rapat berikutnya Direktur PT. Royal Coconut tak hadir.

“Kalau perlu ditutup sementara dulu, sampai ada kejelasan kehadiran dari direktur tersebut,” Sambung Taufik.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Gorontalo, Sladauri Kinga mengatakan penundaan RDP tersebut dikarenakan PT. Royal Coconut hanya mengirimkan wakilnya yakni manager human resource development, sementara yang dibutuhkan adalah direkturnya.

“Penundaannya karena perwakilan dari perusahaan tidak bisa mengambil keputusan, sementara tujuan dari RDP mencari solusi. Bagaimana bisa mendapat solusi sementara yang hadir tidak bisa mengambil keputusan”. Jelas Sladauri Kinga.

Sladauri Kinga mengungkapkan forum rapat sepakat atas penundaan RDP tersebut dan dilanjutkan pada minggu depan. DPRD akan berusaha untuk bisa menghadirkan direktur perusahaan tersebut, agar RDP berikut mendapatkan jalan keluar atas permintaan para buru.

“Kita akan lanjutkan minggu depan dengan menghadirkan direktur perusahaan, supaya permintaan para buru mendapat jawaban dan solusi dari pihak perusahaan”. Tandas Sladauri Kinga.

The post Direktur PT. Royal Coconut Tak Hadir, RDP Kembali Ditunda appeared first on Barakati ID.

The post Direktur PT. Royal Coconut Tak Hadir, RDP Kembali Ditunda appeared first on Barakati ID.

DPRD KABGOR – Tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) akhirnya ditetapkan sebagai peraturan daerah Kabupaten Gorontalo. Hal itu seiring dengan ditandatanganinya kesepakatan antara pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo, (25/10/2021).

Sebelumnya, menurut Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo Syam T. Ase, ketiga Ranperda ini telah melalui proses pembahasan pada tingkat I dan pembahasan oleh pemerintah provinsi, dimana usulan pemerintah daerah dan DPRD telah di fasilitasi Gubernur.

Ranperda tersebut diantaranya, tentang kawasan tanpa rokok dan penanggulangan HIV/AIDS sebagai usulan pemerintah daerah. Sementara satu Ranperda tentang pelayanan publik, merupakan usulan DPRD.

“Alhamdulillah, minggu kemarin ketiga Ranperda ini telah selesai dilakukan fasilitas oleh Gubernur Gorontalo dan telah disampaikan ke pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Gorontalo”. Ujar Syam T. Ase

Syam menjelaskan dari hasil fasilitas tersebut, terdapat beberapa masukan yang perlu dilakukan penyempurnaan terhadap masing-masing Ranperda. DPRD dan pemerintah daerah telah melakukan penyesuaian dan penyempurnaan sesuai fasilitasi pemerintah Provinsi Gorontalo.

“Sehingga sesuai kesepakatan dalam Badan Musyawarah (Banmus), akan dilanjutkan ke tahap II berupa pengambilan keputusan persetujuan pemerintah daerah dan DPRD untuk menetapkannya menjadi peraturan daerah (Perda),” Terang Syam.

Ia berharap, keputusan DPRD dan pemerintah daerah terkait tiga Ranperda ini dapat bermanfaat bagi penyelenggara kegiatan masyarakat.

“Berikutnya saran dan masukan fraksi dalam keanggotaan Komisi maupun Pansus sebagaimana telah disampaikan pada paripurna dapat menjadi perhatian pemerintah daerah,” Kata Syam.

The post Kabupaten Gorontalo Miliki Perda Penanggulangan HIV/AIDS appeared first on Barakati ID.

The post Kabupaten Gorontalo Miliki Perda Penanggulangan HIV/AIDS appeared first on Barakati ID.

DPRD KABGOR – Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo, Hendra Abdul menyampaikan terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tinggal menunggu persetujuan substansi dari Kementerian Agraria.

“Ranperda yang diajukan oleh pihak eksekutif ke DPRD itu sudah mengacu pada Undang-undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 21 tahun 2021 tentang rencana tata ruang. Hal ini sudah dibahas di DPRD tiga bulan lalu, kita tinggal menunggu persetujuan substansi dari Kementerian,” Ungkap Hendra Abdul.

Menurut Hendra, jika persetujuan tersebut telah diterima maka DPRD Kabupaten Gorontalo akan segera membahasnya paling lambat dua bulan. Selain itu untuk mempercepat substansi dari kementerian diperlukan juga fungsi dari eksekutif.

“Sekarang tinggal menunggu itu, kami melihat ada keterlambatan. Saya tidak tahu apakah sudah diajukan atau belum, tetapi saya dengar sudah diajukan oleh teman-teman tim penyusun,” Jelas Hendra.

“Bila Ranperda ini belum bisa menjadi Perda, maka beberapa kegiatan pihak ketiga atau stakeholder yang ingin melakukan investasi di daerah ini akan terhambat. Dan ini tentunya bisa merugikan daerah kita,” Tegas Hendra, (21/10/2021).

Sementara itu, Hendra berharap dalam rangka mendukung investasi di daerah, pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus punya ide atau melakukan pengambilan keputusan sebelum Ranperda RTRW disahkan menjadi Perda.

“Kita tidak menginginkan hanya gara-gara harus menunggu legalisasinya, kemudian pembangunan di daerah kita terhambat. Semoga ini bisa ada diskresi pemerintah daerah dan pemerintah pusat,” Pungkasnya.

The post Ranperda RTRW Kabgor Tinggal Tunggu Persetujuan Substansi Kemen ATR appeared first on Barakati ID.

The post Ranperda RTRW Kabgor Tinggal Tunggu Persetujuan Substansi Kemen ATR appeared first on Barakati ID.

DPRD KABGOR – Dari rapat internal yang dilakukan Partai Amanat Nasional mereka telah menyepakati akan melakukan rolling ketua fraksinya di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo. Hal itu seiring dengan dibacakan putusan pada rapat paripurna yang digelar di ruang sidang, (30/9/2021).

Saat ini ketua fraksi PAN DPRD Kabupaten Gorontalo diduduki Ningsi Nurhamidin, selanjutnya sekretaris fraksi di isi oleh Slaudari Kinga, dan untuk Anggota fraski aleg Selvi Mandagi, dan Hamka Pakaja.

Ketua DPD II PAN, Ningsi Nurhamidin mengatakan dari pembahasan internal partai, sudah waktunya dilakukan pertukaran posisi atau kedudukan di fraksi PAN, bahkan dirinya menyampaikan ke depan juga akan dilakukan rolling Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPRD Kabupaten Gorontalo.

“Untuk rolling ketua fraksi yang sudah dibacakan tadi saat paripurna, memang kita fraksi PAN dalam hal ini saya sebagai ketua DPD II PAN Kabupaten Gorontalo menjadi ketua fraksi,..”

“Karena memang kita saat ini sudah waktunya untuk rolling dari ketua fraksi, jadi biasanya kita rollingnya itu ada waktu-waktunya dan saat ini kita rolling ketua fraksi,” Ujar Ningsi Nurhamidin.

The post Ningsi Nurhamidin Jabat Ketua Fraksi PAN DPRD Kabgor appeared first on Barakati ID.

The post Ningsi Nurhamidin Jabat Ketua Fraksi PAN DPRD Kabgor appeared first on Barakati ID.

DPRD KABGOR -Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Gorontalo Roman Nasaru menginginkan pembahasan rapat kerja sinkronisasi Badan Anggaran DPRD dan TAPD Kabupaten Gorontalo tentang APBD Perubahan 2021 tidak dilakukan terburu-buru.

Namun karena tim pemerintah daerah selalu mengajukan dokumen sering terlambat maka kali ini pembahasannya dilakukan dengan waktu yang singkat dan dimaksimalkan.

“Saya sebagai pimpinan DPRD sangat berharap kejadian-kejadian seperti ini jangan terulang lagi, karena berkali-kali saya sampaikan bahwa tim pemerintah daerah selalu mengajukan dokumen sering terlambat. Sehingga sangat singkat waktu dan itu menurut saya tidak efektif,” Ujar Roman Nasaru saat memimpin rapat.

Dirinya juga menegaskan untuk pembahasan anggaran 2022, betul-betul dilakukan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

Sehingga ada waktu antara Badan Anggaran DPRD dan TAPD Kabupaten Gorontalo dalam membahas bersama dan mematuhi jadwal yang ditetapkan sesuai undang-undang.

“Saya berharap kedepan kejadian tahun ini tidak tertulang lagi, untuk pembahasan APBD induk maupun perubahan akan segera dibahas berdasarkan ketentuan yang ada di DPRD,” Jelasnya.

“Maka perintah daerah perlu mematuhi jadwal yang sudah ditetapkan. Sehingga Badan Anggaran DPRD dan TAPD bisa membahas bersama sesuai ketentuan yang berlaku,” Pungkasnya.

The post Pembahasan APBD Perubahan 2021 Kabgor Akan Diparipunakan appeared first on Barakati ID.

The post Pembahasan APBD Perubahan 2021 Kabgor Akan Diparipunakan appeared first on Barakati ID.

DPRD KABGOR – Beberapa Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo berencana akan menggunakan hak interpelasi ke Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo, hal itu seiring dengan berbagai persoalan yang terjadi di daerah dan belum didapatkan kejelasannya.

Salah satunya Eman Mangopa selaku ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, menyampaikan ada enam fraksi yang akan menggunakan hak interpelasi, diantaranya PKS, fraksi Nasdem, fraksi PAN, fraksi PDIP, fraksi Hanura-Gerindra (Hanger) dan fraksi Demokrat.

“Kami sudah mengajukan ke pimpinan, tentu ini akan melewati beberapa proses tahapan yang diatur dalam tata tertib kita. Sehingga perlu ada pembicaraan khusus terkait hal ini,” Jelas Eman.

Diakui Eman disaat interpelasi nanti, mereka akan mempertanyakan terkait dana hibah KONI tahun 2020 yang dalam penganggaranya diduga tidak sesuai, pasalnya yang disetujui oleh Badan Anggaran pada saat itu kata Eman hanya satu milyar.

“Namun setelah hasil evaluasi Gubernur sudah berubah menjadi 1,5 M, dan pengajuan APBD induk maupun APBD perubahan yang hingga saat ini belum diajukan ke DPRD,” Terang Eman (16/9/2021).

“Ini ada apa? Artinya dengan keterlambatannya pengajuan ke DPRD, pemerintah daerah telah menyalahi beberapa tahapan yang diamanatkan dalam regulasi yang ada. Sehingga melalui interpelasi ini, nantinya akan terungkap apa yang membuat KUA PPAS terlambat,” Sambungnya.

Ia juga berharap hak interpelasi ini bukan hanya disetujui oleh enam fraksi, tetapi seluruh fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Gorontalo termasuk fraksi PPP, dan fraksi Golkar.

“Karena persoalan ini sudah muncul dipermukaan, kalau ini tidak disikapi oleh lembaga termasuk fraksi Golkar dan fraksi PPP, ada apa dibelakang itu?,..”

“Misalnya masalah KUA PPAS hingga saat ini juga dua fraksi itu tidak mendukung. Ada apa sebenarnya? Berarti PPP dan Golkar termasuk di dalam menghambat serta memperlambat KUA PPAS itu diajukan,” Tegas Eman.

The post Enam Fraksi DPRD Kabgor Akan Gunakan Hak Interpelasi Ke Bupati Nelson appeared first on Barakati ID.

The post Enam Fraksi DPRD Kabgor Akan Gunakan Hak Interpelasi Ke Bupati Nelson appeared first on Barakati ID.